Serang - Provinsi Banten
Rapat yang diadakan Dinas Sosial Provinsi Banten mengundang perwakilan baik Dinas Sosial maupun wali dari para penyandang disabilitas dari beberapa wilayah kabupaten dan kota, mengedepankan topik tentang mekanisme penyaluran dana bantuan sosial bagi penyandang disabilitas.
Antusiasme para peserta pengikut rapat sangat tinggi terlihat dari banyaknya pertanyaan yang dilayangkan. Selain itu bobot pertanyaan yang diajukan juga bermutu dan menimbulkan sedikit perdebatan.
Salah satu pertanyaan yang menarik muncul dari perwakilan Dinas Sosial Tangerang Selatan Kepala Seksi Penyandang Cacat dan Kejiwaan Lamro Siregar,SH,MM
Lamro mengajukan pertanyaan terkait waktu dan fasilitas penyaluran dana ditentukan dalam satu hari dan kantor pos menyediakan fasilitas. Hal ini untuk menfhemat waktu dan biaya pendamping dan wali sehingga tidak membebani.
" Saya ada pertanyaan lebih kearah usulan kenapa kantor pos tidak menentukan waktu dalam satu hari saja dan fasilitas sudah disiapkan oleh kantor pos, sehingga semua yang berhak mendapatkan bantuan dana dapat tersalurkan dalam hari yang sama." Tanya Lamro ke front.
Pihak perwakilan kantor pos Bandung Azhat Nuzul menjawab bahwa hal tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing dan kemampuan kantor pos tiap wilayah.
Masih rancunya mekanisme dari kantor pos dalam hal penyaluran dana bantuan sosial bagi penyandang disabilitas terlihat dari ketidaksiapan perwakilan kantor pos dalam memfasilitasi jawaban peserta dengan hanya menjawab sebatas jawaban umum tidak menyertakan aturan perundang-undangan.
Selain itu juga pertanyaan-pertanyaan yang banyak diajukan dan dijawab oleh pihak kantor pos masih belum memuaskan dan masih membingungkan peserta. Terlihat dari berulang kali pertanyaan sejenis ditanyakan kembali setelah dijawab perwakilan kantor pos.
Seharusnya pihak kantor pos lebih mempersiapkan kearah jawaban terkait aturan resmi penyaluran yang bisa diterapkan di wilayah. Penyesuaian penyaluran juga tidak terlihat terlalu mengakomodir jawaban para peserta.
Sepertinya perwakilan yang dikirim kantor pos tidak terlalu menguasai materi dan aturan yang terkait. Kurang bermutunya jawaban dari pihak kantor pos menimbulkan pertanyaan bagaimana kantor pos melatih sdm mereka.