Jumat, 7 November 2014 | 13:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Belasan pria berdiri di pinggir Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Jumat (7/11/2014) pagi. Dengan memegang surat bukti pelanggaran (tilang) berwarna merah muda, mereka memperhatikan setiap pengendara kendaraan bermotor yang melintas.

Saat ada calon pelanggan yang membawa kendaraannya dalam keadaan pelan di sisi kiri jalan, tangan mereka yang memegang surat tilang langsung melambai kecil sebagai tanda penawaran jasa.

Negosiasi langsung dilakukan di pinggir jalan secara terbuka. Tak ada yang ditutup-tutupi seakan jasa calo tilang ini adalah sesuatu yang legal untuk dilakukan.

Kompas.com mencoba menghampiri seorang calo tilang, sebut saja namanya Ali. Masih sekitar 500 meter jaraknya dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ali, sebagaimana calo tilang lainnya, sudah bersiaga untuk mencari "sesuap nasi".

"SIM atau STNK, Bos?" tanya Ali tanpa basa-basi.

Kesalahan yang dilanggar pengguna lalu lintas serta pasal yang tertulis dalam surat tilang akan menjadi patokan bagi calo untuk menentukan harga awal.

Dalam surat tilang yang ditunjukkan Kompas.com kepada Ali, tertulis Pasal 287 ayat 1 (menerobos jalur transjakarta) dan Pasal 281 (tidak memiliki SIM/SIM kedaluwarsa).

"Wah ini dua pasal kenanya gede, Bos, bisa sampai Rp 450.000," ujar dia.

Tawar-menawar dilakukan sampai harga Rp 350.000, dengan waktu mengurus selama 30 menit. Namun, tawar-menawar itu tidak membuahkan kesepakatan apa pun.

Semakin dekat ke lokasi PN Jaksel, calo tilang semakin banyak terlihat. Puncaknya, mereka berkumpul di bagian depan dan samping PN Jaksel. Kebanyakan menyambi sebagai tukang parkir.

Setiap kendaraan bermotor yang hendak masuk ke dalam Gedung PN Jaksel langsung dihadang dan dialihkan ke parkiran di bagian luar. "Parkirnya di luar saja Bos, enggak bisa di dalam," ujar Mahmudin, salah satu calo tilang, yang merangkap tukang parkir.

Waktu yang ditawarkan di sini untuk mengurus segala prosesnya jauh lebih singkat, hanya 10 menit. Namun, harga awal yang ditawarkan lebih mahal, yakni Rp 500.000. "Kita punya orang dalam Bos, dibantuin aja. Paling lama 10 menit langsung beres," ujarnya.

"Kalau ngurus sendiri ngantri Bos, hari ini yang sidang 4.000 orang," tambah Mahmudin mencoba meyakinkan.

Sama dengan Ali, negosiasi dengan Mahmudin juga tidak membuahkan kesepakatan apa pun. Meskipun Kompas.com sudah menolak untuk menggunakan jasanya, Mahmudin tetap berupaya bernegosiasi dan mengikuti hingga ke dalam pelataran PN Jaksel. Dia menawarkan harga akhir Rp 300.000 yang juga tak membuahkan kesepakatan.

Proses persidangan

Di dalam Pengadilan Negeri Jaksel, sudah terlihat puluhan orang memadati satu sisi gedung untuk mengikuti persidangan. Pengendara yang hendak mengambil SIM atau STNK-nya harus berbaris terlebih dahulu di depan sebuah loket untuk mengambil nomor antrean.

Setelah itu, mereka tinggal menunggu dipanggil untuk masuk ke ruang sidang. Untuk menghemat waktu, majelis hakim langsung menyidang lima orang sekaligus yang duduk berjajar di hadapannya.

Majelis hakim lalu membacakan vonis berupa kesalahan dan pasal yang dilanggar serta jumlah denda tilang yang harus dibayar. Selanjutnya tinggal mengantre di loket untuk membayar denda sesuai yang diputuskan. SIM atau STNK pun bisa didapatkan kembali.

Khawatir denda maksimal

Salah satu alasan pengendara akhirnya memutuskan "damai" dengan aparat kepolisian atau menggunakan jasa calo adalah harga denda maksimal yang begitu tinggi, tidak punya waktu ke pengadilan, dan harus mengantre menjadi alasan lainnya.

Setidaknya hal tersebut dikhawatirkan Harianto (37), salah satu dari sekian banyak orang yang mengikuti sidang di PN Jaksel hari ini. Sebelum mengikuti dan mengetahui sendiri proses sidang tilang, Harianto mengaku kerap membayar "uang damai" dengan polisi yang menilangnya.

Jika sedang apes karena polisi tak mau diajak "berdamai", dia akhirnya menggunakan jasa calo tilang. "Saya kira dulu dendanya benar-benar bisa sampai Rp 500.000 kalau ikut (proses) di pengadilan. Belum lagi ngurusnya ribet," ujar dia.

Namun, suatu hari, warga Pancoran, Jakarta Selatan, ini akhirnya mencoba untuk mengikuti sidang sesuai prosedur yang berlaku. Dia terkejut karena denda yang harus dibayar jauh dari batas denda maksimal.

"Waktu itu (kena tilang) karena lupa nyalain lampu. Padahal siang, waktu itu memang banyak yang belum tahu karena baru sosialisasi. Polisinya mengancam kalau denda maksimalnya Rp 500.000," kata Harianto.

Namun, ternyata, setelah mengikuti sidang, Harianto hanya diwajibkan membayar denda Rp 50.000 oleh majelis hakim. Proses persidangan pun tidak memakan waktu yang cukup lama, hanya sekitar 30 menit.

"Mendingan bayar denda sesuai prosedur saja, uangnya untuk negara, daripada untuk polisi atau calo," ucap Harianto.

Penulis: Ihsanuddin
Editor: Kistyarin