Meskipun terasa sebagai pil pahit yang harus ditelan oleh pemerintahan Jokowi-JK, kenaikan harga BBM merupakan kebijakan tidak populis yang harus diambil untuk meletakkan dasar-dasar perekonomian Indonesia yang lebih baik dengan menggerakkan sektor produktif kerakyatan melalui realokasi subsidi BBM.

Demikian disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Rabu (19/11/2014) di Jakarta.

“Sikap PDI Perjuangan sebagai partai yang berada di dalam pemerintahan, memahami pilihan sulit atas kebijakan tersebut. PDIP melihat adanya arah keberpihakan pengalihan subsidi BBM dengan menempatkan rakyat kecil sebagai prioritas utama dengan instrumen Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sejahtera,” kata Hasto.

Menurut Hasto, fokus perhatian pada sektor produktif kerakyatan ini harus secepatnya dijalankan oleh Pemerintah sehingga rakyat segera bisa merasakan realisasi program pembangunan saluran irigasi pertanian, pengaspalan jalan desa, pembenahan rumah-rumah rakyat yang tidak layak huni, dan bantuan langsung ke petani, nelayan, dan kekuatan produksi rakyat lainnya seperti permodalan untuk UMKM.

sumber: http://www.tribunnews.com/nasional/2...n-perekonomian


sulit kok dinaikkan gan