ESDM Bentuk Tim untuk Lawan Mafia Migas
Minggu, 16/11/2014 17:45 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membentuk sebuah tim yang tugasnya mengatasi mafia migas yang beroperasi di sektor hulu hingga hilir.

Tim itu dinamai Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Ketuanya adalah Faisal Basri, sosok yang selama ini lebih dikenal sebagai ekonom.

“Pemilihan ini didasarkan pada public trust, di mana masyarakat akan percaya pada proses ini jika pihak-pihak yang mengelolanya juga merupakan individu yang kredibel,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, di Jakarta, Minggu (16/11).

Sudirman mengatakan tim itu dibentuk karena akar masalah migas di Indonesia adalah adanya mafia. Dia bilang, mafia migas adalah para pihak-pihak pencari rente yang memiliki pengaruh untuk membuat pengelolaan migas menjadi tak efisien.

“Hal ini juga difasilitasi oleh legislasi dan hukum yang lemah. Ini yang akan kami berangus," kata Sudirman.

Tim Reformasi Tata Kelola Migas, kata Sudirman, berisi orang-orang yang kredibel dan berintegritas. Tim akan menyederhanakan proses bisnis dan perizinan, serta standarisasi, penguatan transparansi, dan pengembalian meritokrasi.

Sudirman juga menambahkan bahwa tim ini akan berusaha keras menyaring pemain-pemain yang berada di sektor migas ini.

"Kami harapkan tim ini akan berisi orang-orang berkualitas. Kita akan mulai kerja besok, dan semoga enam bulan kemudian kita sudah dapat memberikan rekomendasi ke pemerintah" kata Faisal.

Sudirman menambahkan bahwa tim ini tidak akan menciduk pihak-pihak yang disinyalir adalah bagian dari persekongkolan mafia migas. Tim yang bersifat adhoc ini akan memproses penyaringan pemain di bidang ini mengingat ancaman mafia migas bisa muncul dari mana saja.

Kondisi sektor migas sendiri makin memburuk dari tahun ke tahun. Cadangan migas menurun sejak 2001 dan tingkat pengembalian cadangan hanya sebesar 60 persen.

Selain itu kapasitas lifting kilang di Indonesia juga melemah dari 1,5 juta barel per hari pada tahun 1997, menjadi hanya sekitar 800 ribu barel per hari. "Kalau mafia migas ini tidak diantisipasi, kerugian negara bisa bertambah parah," kata Sudirman.
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/...an-mafia-migas


Mafia Migas, Siapakah Mereka?
Senin, 22 September 2014 | 07:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mafia migas di Indonesia sudah ada sejak zaman Orde Baru. Mereka diduga beroperasi dengan menjadikan Pertamina dan anak-anak usahanya sebagai ladang bisnis empuk untuk memperkaya diri sendiri dan menguatkan kelompok mereka.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES), Erwin Usman menyebut, mafia migas ini yang salah satunya membuat HM Soeharto berjaya hingga 32 tahun lamanya. "Era booming minyak tahun 80-90an, saat Indonesia mampu menghasilkan 1,6 juta barel per hari (bph), benar-benar menjadikan mafia berpesta pora," kata Erwin, dalam diskusi bertajuk Migas untuk Rakyat digelar KAMMI, Jakarta, Minggu (21/9/2014).

Rezim berganti, mafia migas justru makin menjadi. Erwin mengatakan, di era reformasi, mafia migas menggurita paska pemberlakuan Undang-undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas).

"Kerja sindikasinya makin menohok ke dalam sistem negara. Dalam UU Migas ini, urusan migas didorong menjadi sangat liberal dan praktis menghilangkan kedaulatan nasional atas migas," ucap Erwin.

Mafia migas, lanjut dia, sempat "vakum" di era Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Namun, mereka kembali masuk paska sukses mengintervensi tata kelola dan tata niaga migas melalui UU Migas 2001. Lalu apa tujuan mereka?

Erwin menuturkan, jelas, para mafia ini hendak merusak sistem tata kelola dan tata niaga migas. "Dipreteli perangkat aturannya, sistemnya, lalu jalankan kaderisasi mafia dan bonekanya untuk masuk seluruh jaringan tata kelola dan tata niaga migas dalam sistem negara," lanjut dia.

Siapa mereka?
Erwin menjelaskan, mereka adalah kombinasi dari kekuatan peusahaan miltunasional, jaringan birokrasi antek imperialisme, serta politisi nirnasionalisme. Mereka bergerak menciptakan kaderisasi apik dari hulu ke hilir.

"Nama-nama Kuntoro Mangkusubroto, Purnomo Yusgiantoro, Ari Soemarni, Muhammad Reza Chalid, R Priyono, hingga Karen Agustiawan adalah sederet nama yang tak boleh dilepaskan dari perhatian kita, ketika kita mempersoalkan amburadulnya tata kelola migas Indonesia, di level hilir," sebut Erwin.

Termasuk di dalamnya, imbuh dia, sejumlah nama yang tiba-tiba muncul dari kalangan CEO perusahaan energi multinasional, yang digadang-gadang menjadi Menteri ESDM, atau Dirut Pertamina.

Memiskinkan negara
Erwin mengutip sebuah laporan menyebutkan kerugian negara dari praktik sindikasi mafia migas di Indonesia per tahun minimal sebesar 4,2 miliar dollar AS atau setara Rp 37 triliun. Artinya, kata dia, kerugian negara akibat operasi mafia dalam 10 rahun terakhir sudah menyentuh Rp 370 triliun.

Menurut dia, transaksi di hulu untuk urusan minyak meliputi 850.000 barel per hari mencapai 16,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 196,3 triliun per hari.

"Ini baru dari migas, belum dari mafia pangan dan sektor strategis lainnya. Kasihan benar bangsa dan rakyat miskin Indonesia. Para mafia dan bonekanya berpesta pora, sementara mayoritas rakyat Indonesia hidup dalam kubangan kemiskinan, dan kemelaratan," kata Erwin.
http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...apakah.Mereka.

"Mafia Migas Ada dari Hulu Sampai Hilir"
Senin, 15 September 2014 | 13:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia for Global Justice (IGJ), Salamudin Daeng, menyebutkan, keberadaan mafia minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia tidak hanya bercokol di industri hulu, namun juga hilir. Besarnya keuntungan yang bisa diraup membuat oknum-oknum mafia terus bermunculan.

"Secara spesifik, saya mau bicara bagaimana mafia mengambil keuntungan di dalam negeri. Mereka ada di hulu sampai hilir. Pertama, pemberian kontrak migas pada swasta," ujar Salamudin di Jakarta, Minggu (14/9/2014).

Di hulu, misalnya, sejak ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, produksi minyak menurun. BP Migas ditutup, kekuasaan Pertamina tidak ada lagi. Sumur minyak dieksploitasi, investasi bertambah, tapi produksi menurun. "Kebocoran" semacam ini, sebut dia, perlu diusut. Apalagi, menurut Salamudin, nilai uang yang diperebutkan di sektor ini mencapai Rp 400 triliun per tahun.

Lantas, masih ada pula produksi, ekspor, dan impor gas bumi. "Kalau kita hitung sebagai satu kesatuan, di situlah mafia mencari keuntungan. Rp 2.700 sampai Rp 3.000 triliun mengalir," imbuhnya.

Menurut Salamudin, benang kusut mafia migas tersebut terjadi lantaran adanya liberalisasi sektor migas.

Dalam paparannya di Jakarta, Minggu (14/9/2014), Salamudin mengungkapkan bahwa liberalisasi membuka seluruh rantai supply bagi pengelolaan migas pada pihak swasta. Dalam hal ini, negara tidak lagi memegang satu peran. Salamudin juga menuding adanya oknum yang berlindung di balik kekuasaan politik untuk menjalankan bisnisnya.

"Negara hanya regulator yang arah dan tujuannya liberalisasi dalam sektor migas. Sehingga kontrol negara jadi berkurang, jadi tidak ada, dan dikendalikan swasta," ujarnya.

Salamudin mengungkapkan, hal ini sebenarnya bisa diatasi. Namun, langkah yang harus diambil bukan lagi langkah orang per orang, namun menggunakan "pendekatan sistemik."

"Menurut saya, hanya satu jalan keluar. Harus ada pendekatan yang sistemik. Kalau hanya bicara satgas kita hanya menggeser mafia lama ke mafia baru. Kalau pakai sistem maka negara yang akan mengaturnya. Jangan menambah birokrasi dalam migas karena pelakunya sudah terlalu banyak. Tidak dapat dikendalikan," katanya.
http://bisniskeuangan.kompas.com/rea....Sampai.Hilir.

Pengamat: Mafia Migas Telah Tersemai sejak Masa Soeharto
Selasa, 9 September 2014 | 14:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy bersuara lantang saat berbicara mafia migas dan peranannya dalam diskusi bertajuk "Mafia Migas, Siapa dan Bagaimana?".

Dalam penjelasannya, Ichsanuddin mengatakan bahwa mafia migas bukan muncul saat ini saja, melainkan sudah ada sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto. "Mafia migas bukan muncul sekarang, melainkan sudah sejak masa Soeharto tahun 1988," ujar Ichsanuddin Noorsy di Jakarta, Selasa (10/9/2014).

Dia menjelaskan, jika berbicara mengenai mafia migas, maka hal itu harus dirunut secara historis. Munculnya undang-undang penanaman modal ketika masa Soeharto disebutnya menjadi pintu masuk investor migas dunia dan menjadikan Indonesia sebagai tempat yang menjanjikan untuk bisnis migas.

Dengan kebijakan membuka pintu selebar-lebarnya bagi investor asing untuk masuk, maka benih-benih mafia pun tumbuh. Bahkan, kata Ichsanuddin, mafia-mafia migas asing sengaja menempatkan "orang-orangnya" di dalam pemerintahan.

Cerminan orang-orang tersebut, lanjut dia, akan terlihat dengan pola pikir yang sangat liberal dalam mengurus perekonomian, termasuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pihak asing. Praktik-praktik yang menurut Ichsanuddin Noorsy diistilahkan dengan "kaderisasi mafia" terus terjadi sampai saat ini.

Oleh karena itu, dia berharap agar Jokowi-JK tidak memilih orang-orang yang salah, baik dalam tim transisi maupun menteri dalam kabinetnya.
http://bisniskeuangan.kompas.com/rea....Masa.Soeharto


Keterlibatan Mafia Migas dalam Pilpres Semakin Terkuak
Jumat, 4 Juli 2014 18:41 WIB

Jakarta - Keterlibatan mafia minyak dan gas dalam pembiayaan pilpres 2014 semakin terkuak. Pemilik grup Global Energy Resource (GER), Muhammad Riza Chalid, yang selama ini dikenal sebagai mafia migas disinyalir membiayai tabloid fitnah Obor Rakyat dan membeli Rumah Polonia yang menjadi markas tim sukses Prababowo-Hatta. Beberapa pakar dan wartawan berhasil membongkar hubungan Riza Chalid dengan cawapres nomor urut 1, Hatta Radjasa yang mantan Menko Ekuin.

Direktur Riset Badan Pemerhati Migas (BP Migas) Syafti Hidayat, menuding Hatta Radjasa terlibat dalam mafia migas bersama Muhammad Riza Chalid. Untuk itu, dirinya mendesak kepada Menko Perekonomian Chairul Tanjung (CT) untuk berpihak kepada rakyat kecil, dan mengadukan Hatta dan Riza kepada yang berwajib.

“Selama ini Indonesia terus bergantung pada bahan bakar minyak (BBM) impor, sengaja tidak mendirikan kilang pengolahan, hanya supaya impor jalan terus dan komisi diperoleh mafia,” ujar Syafti Hidayat, Direktur Riset Badan Pemerhati Migas (BP Migas), dalam aksi unjuk rasa di Jakarta, Kamis 5 Juli 2014.
Pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy pernah mengatakan bahwa Muhammad Riza Chalid sebagai mafia minyak yang sudah dikenal sejak era Soeharto.Sepak terjang Riza sungguh luar biasa dan sangat di takuti lawan dan kawan di dalam negeri serta di luar negeri karena telah menguasai Petral. Tudingan terhadap Riza yang telah menguasai Petral selama puluhan tahun itu dikatakan terjalin dari kerja sama dengan lima broker minyak, antara lain dengan Supreme Energy, Orion Oil, Paramount Petro, Straits Oil dan Cosmic Petrolium yang berbasis di Singapura, bahkan terdaftar di Virgin Island sebuah wilayah bebas pajak. Sehingga kelima perusahaan inilah digadang-gadang sebagai mitra utama Petral.

Hatta juga dilaporkan oleh Solidaritas Kerakyatan Khusus Migas (SKK Migas) ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut kelompok SKK Migas ini, Hatta diduga terlibat dalam kasus impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM). Koordinator SKK Migas, Ferdinand Hutahaean, mengatakan sewaktu menjabat Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Hatta berkuasa mengatur pengadaan minyak. Pengaturan PT Pertamina dan anak perusahaannya, PT Petral, dalam impor minyak itu dilakukan sepenuhnya oleh Hatta.

"Hatta dengan kewenangannya menghambat pembentukan kilang minyak dan menurunkan produksi minyak mentah sehingga ada celah impor yang lebih besar," ujar Ferdinand kepada Tempo, Selasa, 1 Juli 2014. 



Ihwal pelaporan keterlibatan Hatta dalam kasus impor minyak, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain menyatakan bahwa status laporan tersebut masih di Bagian Pengaduan Masyarakat KPK. Dia menjelaskan KPK akan menelaah dulu pelaporan tersebut. "Tentu bisa dilanjutkan jika pelaporan itu memenuhi syarat," ujarnya.

Mantan Menteri di era Soeharto yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Emil Salim membenarkan ada mafia minyak di sektor perminyakan Indonesia. "Benar, memang ada mafia minyak, yang disebut-sebut itu, dia itu salah satu sahabat salah satu Cawapres, mafianya itu keturunan Pakistan, kamu tanya saja dia (Cawapres) pasti tahu," ucap Emil kepada wartawan di HOTEL Sahid, Jakarta, Rabu 2 Juli 2014.

Emil menegaskan, mafia minyak 'R' ini ingin BBM subsidi itu tetap ada, karena makin menguntungkan dirinya dan jaringannya.Semakin banyak BBM bersubsidi dan makin banyak impor BBM, mafia ini makin bahagia.
"Kamu tahu kita tidak punya kilang minyak sampai saat ini terakhir kali kita punya kilang zamannya Pak Ginanjar (menteri ESDM), impor minyak dan BBM Indonesia terus bertambah, anggaran subsidi membengkak itu merupakan satu rangkaian yang saling terkait, di belakangnya ya mafia itu," tutupnya.

Sejak 2 Juni 2014, kasus penyelundupan minyak terbesar dalam sejarah Indonesia belum juga terungkap. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan kasus ini masih dalam proses penyelidikan. "Saya belum dapat kabar lagi karena masih penyelidikan," ujar Dirjen Bea Cukai Agung Kuswandono di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu 2 Juli 2014.

Dalam debat Cawapres beberapa waktu lalu cawapres nomor urut 2, Jusuf Kalla mengungkap dugaan ekonomi Indonesia dikuasai oleh 4 mafia. Ada mafia minyak, mafia gula, mafia sapi, dan mafia benih.

Pengamat Ekonomi Faisal Basri mengungkapkan siapa mafia minyak yang selama ini ada di Indonesia. Menurut Faisal, mafia tersebut sangat senang Indonesia makin banyak mengimpor minyak, kilang minyak tidak terbangun dan anggaran subsidi BBM meningkat, siapa dia?

"Mafia minyaknya siapa lagi kalau bukan dia," tegas Faisal ditemui usai diskusi bertajuk 'Realistiskah Program Ekonomi Jokowi?' di HOTELSahid, Jakarta, Rabu kemarin di Hotel Sahid, Jakarta. Saat itu, Faisal menyebut nama jelas seorang importir minyak berinisial R.

Faisal mengatakan, mafia tersebut merupakan importir minyak, yang biasa mengimpor minyak Indonesia. "Kalau data memang susah ya, namanya mafia, tapi semua orang diperminyakan pasti tahu siapa dia. Dia importir minyak, senang kalau Indonesia terus-terusan impor minyak, senang kalau ada subsidi BBM," jelasnya.

Dalam wawancara khusus dengan Tempo, Hatta Rajasa menolak anggapan adanya mafia minyak di Indonesia. "Apa yang dimaksud dengan mafia minyak? Kami mati-matian bangun kilang minyak.Di MP3EI jelas disebutkan kita tak boleh jual gas," katanya kepada Tempo, Selasa dua pekan lalu. Hatta juga berjanji akan mengungkap mafia minyak jika ia terpilih menjadi wakil presiden.

Namun janji Hatta tersebut langsung dijawab oleh KPK, agar Hatta melaporkan ke KPK segera. "Seharusnya disampaikan ke KPK ketika dia bertemu dengan Pimpinan KPK waktu itu," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Gedung KPK di Jakarta, Senin malam, tentang ucapan Hatta dalam debat cawapres pada Minggu malam.
http://www.tribunnews.com/nasional/2...emakin-terkuak

-----------------------------

Mudah-mudahan Jokowi diberi kekuatan. Amin!


: