JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadaan "kartu-kartu sakti" Presiden Joko Widodo--berupa Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera--dinilai hanya akan jadi pemborosan negara.

"Yang terpenting adalah programnya, bukan kartunya," tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ribka Tjiptaning, di Jakarta, Sabtu (15/11/2014). "Cukup satu kartu aja, di mana orang bisa sekolah ditanggung negara, kesehatan, raskin, satu aja. Kalau menurut saya pakai KTP aja juga bisa."

"Saya tidak sepakat dengan (pengadaan) semua kartu itu karena menghamburkan uang negara. Baru satu kartu untuk 400.000 (orang) saja sudah Rp 600-an juga, bagaimana kalau untuk seluruh Indonesia? Berapa miliar?" kecam Ribka.

Sebelumnya, politisi lain PDI-P, Eva Kusuma Sundari, mengatakan, pengadaan kartu sakti Jokowi menggunakan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 yang telah dibuat pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Eva, Jokowi belum dapat menentukan postur anggaran karena APBN belum dapat dirombak hingga tahun anggaran berikutnya. "APBN yang kita pakai adalah yang buatan Pak SBY. Gunakan peta-peta yang dibuat Pak SBY, kemudian dimodifikasi," ujar dia.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan penerbitan semua kartu itu sama sekali tidak memakan anggaran negara, tetapi memakai dana program tanggung jawab sosial (CSR) sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Namun, Pratikno mengatakan penggunaan dana CSR BUMN ini hanya untuk sementara. Untuk tahun berikutnya, kata dia, pengadaan KIS, KIP, dan KKS akan dimasukkan ke dalam APBN. "Tentu saja untuk ke depan, ini akan terkait APBN. Tapi sekarang pakai CSR BUMN," ujar dia.
http://nasional.kompas.com/read/2014...campaign=Kknwp


REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyindir program kartu Indonesia sehat (KIS) yang digagas Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Risma, tanpa menggunakan kartu, warga Kota Surabaya sudah bisa mendapatkan berobat gratis.
Untuk bisa mendapatkan fasilitas berobat gratis, kata dia, warga cukup menunjukkan KTP sebagai warga Surabaya dan melakukan scan sidik jari (finger print) di puskesmas tempat berobat.
"Di Surabaya untuk berobat gratis nggak perlu pake kartu-kartuan. Untuk mencetak jutaan kartu butuh berapa banyak anggaran," ujarnya di Denpasar, Bali, Jumat (14/11).
Untuk memudahkan layanan berobat gratis, terang Risma, pihaknya mendesain program berobat gratis elektronik menggunakan tiga bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Madura.
http://nasional.republika.co.id/beri...ram-kis-jokowi

JONRU: Jokowi Bingung Keluarkan Inpres Tiga 'Kartu Sakti'

REPUBLIKA.CO.ID, Presiden Jokowi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2014 untuk tiga 'kartu sakti', yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada Kamis (13/11).

Inpres tersebut ditandatangani Jokowi pada 3 November lalu, yang berisi berisi tentang pelaksanaan program simpanan keluarga sejahtera, program Indonesia pintar, dan program Indonesia sehat.
Pakar tata negara Yusril Ihza Mahendra tetap menggugat dasar hukum dikeluarkannya tiga 'kartu sakti' tersebut. Menurut dia, Inpres 7/2014 bukan lah sebuah dasar hukum.

"1. Program kartu sakti adalah kebijakan atau beleid Presiden. Tiap kebijakan harus ada dasar hukumnya," katanya melalui akun Twitter, @Yusrilihza_Mhd. "2. Kalau kebijakan sdh dirumuskan atau diputuskan, Presiden kekuarkan instruksi kpd bawahan agar kebijakan dilaksanakan."
Menteri sekretaris negara era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK) tersebut menyatakan, Inpres hanya lah sebuah perintah atasan kepada bawahan, bukan payung hukum. "

"3. Jadi Instruksi Presiden adalah perintah agar bawahan menjalankan kebijakan yg telah diputuskan oleh Presiden," ujar Yusril. "4. Karena itu sangat membingungkan kalau dikatakan bahwa 'payung hukum' tiga kartu sakti adalah Instruksi Presiden atau Inpres."
Yusril menyarankan, Jokowi untuk membuat dasar hukum setiap kebijakan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Pasalnya, dikeluarkannya Inpres sebagai respon kebijakan tiga 'kartu sakti' jelas tidak tepat.
"5. Saran saya agar Pemerintah ini meluruskan cara berpikir agar tidak bingung menjalankan roda pemerintahan," kata Yusril. "6. Kalau pemerintah bingung rakyat juga bingung. Karena itu pemerintah harus jernih pikirannya dan tahu apa yg harus dilakukan."
http://nasional.republika.co.id/beri...ga-kartu-sakti

======================
Edit, ada kesalahan td ^_^