Sejumlah kalangan mengecam rencana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menjadi gubernur definitif menggantikan Joko Widodo (Jokowi) yang terpilih sebagai presiden.

Menurut pengamat politik Rusmin Effendy, sebaiknya pemerintah mencari solusi dan mempertimbangkan kembali pelantikan Ahok sebagai gubernur DKI. Hal ini mengingat perilaku Ahok yang arogan dan terkesan sewenang-wenang dalam memimpin ibukota tidak pantas dijadikan teladan.

"Yang musti dipahami, pasangan saat berduet bersama Jokowi, Ahok diusung dari partai Gerindra. Karena itu, Gerindra punya kewenangan mencopot Ahok meskipun yang bersangkutan sudah mundur dari partai. Karena itu, kepemimpinan Ahok sebagai Plt Gubernur sebenarnya sudah ilegal. Logika politiknya, dia mewakili siapa, mewakili angin," kata Rusmin seperti yang dilansir RMOL.

Ia justru mempertanyakan prestasi yang dicapai Ahok selama menjabat Plt. "Kalau mau jujur, apa prestasi Ahok selama ini, hanya nol. Orang seperti ini tidak pantas menjadi pemimpin," ujarnya.

"Kalau merasa hebat dan mendapat dukungan masyarakat, silakan saja bertarung pada Pilgub mendatang, tidak perlu banyak komentar. Kalau bahasa Medan, ini Jakarta Bung, bukan Bangka Belitung," tegas dia, menambahkan.

Menyinggung soal aksi-aksi menentang Ahok dilantik jadi gubernur seperti ditunjukkan ormas Front Pembela Islam, menurut Rusmin selama tidak anarkis maka sah-sah saja.

Hemat Rusmin, kalangan DPRD DKI Jakarta seyogyanya mengambil langkah impeachment dan menolak Ahok dengan pelbagai cara yang ada. Dengan begitu, DPRD DKI bisa fokus mempersiapkan Pilkada Gubernur DKI mendatang.

"Pokoknya, bagaimana caranya Ahok tidak bisa menduduki posisi sebagai gubernur, termasuk plt gubernur," terangnya.

sumber: JPPN

***

Ahok selama ini cuma banyak omong, prestasi nol! yang ada bikin rusuh! merusak budaya betawi, ngelarang ondel-ondel, gak becus urus masalah Jakarta, MRT mangkrak, Monoreil gagal maning, Banjir makin menjadi-jadi, macet makin parah, mengintimidasi melarang kegiatan muslim, qurban, takbir keliling dilarang, masjid dibongkar tanpa persetujuan warga. Semua pegawai dinas dibilang "** SENSOR **", marah-marah gak jelas ke staff dan pamer di Youtube. (Baca: MANGKRAK PROYEK MONOREL, TANGGUNGJAWAB JOKOWI-AHOK KEMANA?)

sumber: KANDANG SAPI PAYUNGAN