alexa-tracking

Jokowi & Kabinetnya Batalkan Tender Proyek yg Belum Jalan? Mimpi Buruk Investor

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/545ff8e6128b46cc4c8b4576/jokowi-amp-kabinetnya-batalkan-tender-proyek-yg-belum-jalan-mimpi-buruk-investor
Jokowi & Kabinetnya Batalkan Tender Proyek yg Belum Jalan? Mimpi Buruk Investor
30 Menteri Kumpul, Apa Saja yang Dibahas?
SABTU, 08 NOVEMBER 2014 | 08:07 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Para menteri hadir dalam rapat pembahasan dana operasional menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014 di kantor Kementerian Keuangan. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan Presiden Joko Widodo berharap para menteri membatalkan tender proyek yang belum dilaksanakan hingga akhir Oktober 2014.

"Agar tak ada pemborosan anggaran selama dua bulan ini," kata Andi di kantor Kementerian Keuangan Lapangan Banteng, Jumat malam, 7 November 2014. Belanja modal itu lebih baik ditunda saja karena tak bakal rampung hingga akhir 2014. Penundaan ini lebih baik ketimbang ada proyek yang dikerjakan terburu-buru dan hasilnya jelek. "Belum nanti bakal diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan," kata dia.

Dalam pertemuan itu diperkirakan hadir 30 menteri Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi. Menteri yang hadir antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago.

Menurut Andi, pemerintah bakal mengeluarkan peraturan presiden untuk kementerian dengan nomenklatur baru maupun yang menggabungkan beberapa struktur organisasi. Peraturan itu dibuat sebagai payung hukum terhadap satuan kerja dan anggaran operasional kementerian. "Agar kementerian bisa langsung bekerja."

Andi memisalkan Kementerian Koordinator Maritim dan Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Pembangunan Daerah Tertinggal bakal dibuatkan perpres. Langkah tersebut dilakukan agar kementerian-kementerian itu bisa memanfaatkan anggaran yang telah dialokasikan dalam pagu anggaran dan pendapatan belanja negara yang ada sekarang.
http://www.tempo.co/read/news/2014/1...a-yang-Dibahas


Pembatalan Proyek, Momok Paling Menakutkan Investor di Indonesia
Kamis, 5 Juli 2012 09:42 WIB

Adakalanya suatu proyek sudah diumumkan, namun dalam perjalanannya dibatalkan. Padahal, investor membutuhkan kepastian.

JAKARTA, Jaringnews.com - Pembatalan proyek merupakan momok paling menakutkan bagi investor yang sering terjadi di Indonesia. Adakalanya proyek tersebut sudah diumumkan namun dalam perjalanannya dibatalkan. Ada pula proyek yang sudah memasuki tahap pra-kualifikasi, namun juga dibatalkan. Sementara itu tidak jarang terjadi tender sebuah proyek diperpanjang untuk kemudian dibatalkan pula.

Hal ini terungkap dalam presentasi James Harris, MANAGING partner Hogan Lovells, perusahaan yang menekun pembiayaan dan konsultasi proyek infrastruktur di kawasan Asia Pasifik, ketika ia menjadi pembicara pada talk show bertajuk Public Private Partnership Infrastructure in Indonesia: Programs and Challenges di gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (4/7).

Menurut Harris, investor membutuhkan kepastian proses tender suatu proyek. Kata dia, adalah penting tersedianya waktu yang dapat diprediksi serta transparansi dalam tahapan-tahapannya. Peraturan yang saling bertentangan satu sama lain, semestinya dihindarkan. “Investor swasta umumnya dapat bersikap fleksibel, namun mereka harus yakin bahwa proses yang ada benar-benar bekerja,” kata Harris.

Pada diskusi tersebut, terungkap pula berbagai kendala yang dihadapi sektor swasta ketika terlibat dalam tender proyek-proyek Pemerintah. Selain mengenai pembatalan proyek secara sepihak, seorang perwakilan perusahaan asing juga mengeluhkan dokumen-dokumen tender yang umumnya dalam Bahasa Indonesia. “Padahal, kami membutuhkan dokumen-dokumen dalam Bahasa Inggris sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya salah interpretasi,” kata dia.

Belakangan ini, salah satu kasus yang menghangat adalah gugatan Churchill Plc terhadap Pemerintah Indonesia di pengadilan arbirtrase internasional. Perusahaan ini menuntut Pemerintah RI Rp18 triliun karena mereka mengklaim telah mengantongi izin atas tambang batubara di Kalimantan Timur, tetapi kemudian dibatalkan oleh Pemda setempat.

Sebagaimana pernah diberitakan oleh Jaringnews.com pada 2 Desember tahun lalu, kasus ini bermula pada tahun 2008 ketika perusahaan tersebut menemukan deposit batubara di Kalimantan Timur. Churchill mengklaim izin yang mereka dapatkan untuk mengeksplorasi kawasan itu sah dan telah menginvestasikan lebih dari US$ 40 juta untuk proyek dimaksud.

Survei Churchill kemudian menunjukkan terdapat 2,73 miliar ton batubara di kawasan itu, menyebabkan ia menjadi cadangan batubara terbesar kedua di Indonesia dan nomor tujuh di dunia. Namun, beberapa bulan setelah penemuan itu diumumkan, Pemda setempat mempertanyakan izin yang dipunyai Churchill. Pada saat yang sama, perusahaan lain mengklaim bahwa mereka memiliki izin menambang kawasan yang sama.
http://www.jaringnews.com/ekonomi/um...r-di-indonesia


Hasudungan: Pembatalan Proyek Melanggar Perpres 54/2010
Januari 28, 2013

BATUBARA (Berita): Proyek yang sudah dilelang dan diumumkan pemenang terdernya tidak boleh dibatalkan sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitment (PPK). Jika memang pembatalan sepihak, maka Penyedia/Kontraktor dapat menuntut PPK serta atasannya.Hal Itu telah diatur dalam Pasal 13, Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran.

Sehingga dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang sudah disediakan untuk kegiatan dibiayai APBN/APBD. Perpres 54/2010 juga mengatur adanya gagal lelang dan gagal Kontrak. Gagal lelang dapat terjadi sebelum ditetapkannya pemenang suatu tender, tapi gagal kontrak adalah kegagalan setelah terjadinya kontrak antara Kontraktor dan PPK sebagai wakil pemerintah. “Sudah jelas pembatalan kontrak proyek melanggar Perpres 54/2010,” kata Dr (Kand) Ir Hasudungan Sihombing saat dihubungi melalui selulernya, Jumat (25/1).

Yang terjadi dalam kasus pelelangan 5 Paket Proyek senilai Rp4 miliar lebih pada Dinkes Batubara TA 2012, bukan merupakan gagal lelang,sebab pemenangnya sudah ditetapkan oleh Panita/ULP.Dan Kontrak antara PPK dengan kelima perusahaan tersebut sudah ada.

Menurut informasi yang saya dengar pemenang sudah bekerja, namun pada saat penagihan Pemda menolak karena pagu tidak tersedia dana tahun 2012 tidak cair dari pusat. Hasudungan mengaku saat dihubungi tengah kesibuk dalam proses mengajar pengadaan barang dan jasa di Mabes POLRI Jakarta itu menegaskan, atas kasus tersebut sebaiknya pihak kontraktor membawa masalahnya ke ranah hukum.Guna mendapat kejelasan atas penagihan yang ditolak pada tahap apa? Apakah SPP-LS, SPM ataukah SP2D-nya yang ditolak diterbitkan BUD. Karena kalau sudah sampai pada tahap kontrak maka PPK harus bertanggungjawab.

“Saya sudah cek ke Kemenkeu dan mendapat informasi bahwa dana DAU,DAK untuk Kab.Batubara TA 2012 sudah dicairkan 100 persen. Jadi tidak ada yang tidak cair. Dalam kasus ini yang bertanggung jawab adalah bupati sebagai pemegang kewenangan pengelolaan keuangan daerah sesuai UU No. 1/2004 tentang perbendaharaan Negara yang diatur PP No.58/2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Dan Permendagri No.13/2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan.Kalau program/kegiatan yang sumber dananya belum jelas kok diajukan ke DPRD untuk ditetapkan menjadi APBD. Kalau dananya belum ada tentu akan menjadi rekening kosong pada Kas daerah.

Selain itu PPK dan kepala dinas sebagai Pengguna Anggaran (PA) juga harus bertanggungjawab sesuai Perpes 54/2010. Sebab menurut Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa memang suatu tender/pengadaan dapat dilakukan walaupun dana belum tersedia dalam DPA. Yang terpenting APBD sudah disahkan DPRD.

Hasudungan menambahkan, untuk penyelenggaran pengadaan DPA nya belum diterbitkan, maka Panitia/ULP harus membuat clausul dalam dokumen perjanjian pengadaan, bahwa apabila nantinya tidak tersedia dana dalam DPA atau dana tidak mencukupi maka pengadaan dibatalkan dan penyedia tidak dapat menuntut ganti rugi.

“Saya heran mengapa aparat Pemkab Batubara berani sekali melakukan kebohongan publik dengan mengatakan bahwa dana dari Pusat tidak cair. Saya khawatir dan menduga kuat dana DAU dan DAK TA 2012 yang telah dicairkan Kementerian Keuangan 100 persen total Rp 496,3 miliar sebagian digunakan untuk hal lain. Sehingga tidak mampu membayar kontrak-kontrak tahun lalu itu pada beberapa SKPD di Batubara. Yang anehnya lagi, kok sampai saat ini tidak ada Kontraktor yang menuntut Pemda? ”Jangan-jangan proses penetapan pemenang untuk paket-paket tesebut tidak dilaksanakan sesuai aturan sehingga Kontraktor tidak berani menuntut,” tutur tokoh yang akrab disapa Bang Sudung itu
http://beritasore.com/2013/01/28/has...erpres-542010/

BI: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2014 Kemungkinan Stagnan
Rabu, 05 November 2014, 18:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2014 akan stagnan. Pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun akan sebesar 5,1-5,2 persen, dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III yang sebesar 5,01 persen.
Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan, perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III disebabkan oleh perlambatan ekonomi yang terjadi hampir diseluruh dunia kecuali Amerika Serikat. Perlambatan ekonomi dunia tersebut tercermin dari penurunan harga komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan minyak.

Penurunan harga komoditas membuat pertumbuhan ekonomi pada daerah-daerah yang memiliki sumber penghasilan dari komoditas mengalami perlambatan dan mendorong perlambatan ekonomi nasional. "Saya rasa kuartal IV (pertumbuhan ekonomi) antara flat atau meningkat sedikit," ujar Mirza di Surabaya, Rabu (5/11).

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2014 sebesar 5,01 persen, atau melambat dari triwulan II-2014 sebesar 5,12 persen. Secara kumulatif, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia sepanjang periode Januari-September 2014 atau dari kuartal satu sampai tiga 2014 tumbuh sebesar 5,11 persen.
http://www.republika.co.id/berita/ek...gkinan-stagnan

-------------------------------

BBM sebentar lagi mau dinaikkan; PNS mau di moratorium sampai 5 tahun (lhaa terus yang menggantikan PNS yang memasuki pensiun, siapa?); Pejabat dan PNS dilarang rapat di Hotel (akibatnya akan banyak Hotel yang rugi besar); Dan kini proyek-proyek yang sudah ditenderkan, ada pemenangnya, tapi beluam bisa di eksekusi akibat hal-hal teknis termasuk anggarannya dari Pemerintah sendiri yang macet, akan dibatalkan pula? Semua langkah kebijakan Presiden Jokowi dan menterinya ini, dipastikan merupakan kebijakan "anti-growth" yang hanya menambah pengangguran, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi akan jeblog. Perkiraan awal dari Bank Indonesia (BI) pun sudah keluar, kemungkinan pertumbuhan ekonomi Indonesia akhir tahun 2014 ini, akan mengalami kemandegan stagnan)


emoticon-Turut Berduka
ya semoga bisa di rubah dan lebih baik lagi
lihat aja dulu gan 5 tahun ntar. semoga aja
KASKUS Ads
Yang dibatalkan itu tendernya, apa proyeknya?
Quote:


mgkin proyek yg sdah deal tp ga jalan2 (tdk sesuai perjanjian).....
biar lancar n ga macet,lebih baik ya di lelang n tender ulang...
Ini perlunya undang undang kepastian usaha dan investasi....
Quote:


Ya begitulah, terlalu berfikir negatif kedepan. Baru aja membatalkan tender udah kelimpungan.
Masalah janji2 & upeti yg telah disetujui menguap begitu saja..

Memang seharusmya di hentikan sementara, kemudian ditinjau ulang dengan sebaik2nya.

Soal pns yg sudah pensiun, masih bnyk kok tenaga pns yg masih nganggur. (Makanua TS lihat2 kenyataan dilapangan!)
Disamping yg sudah kerja dengan sebaik2nya.

Saatnya PNS dapat berkualitas minimal 50% kualitasnya dibanding pekerja swasta.
Syukur2 menyamai kualitas swasta walau perlu perubahan mental birokrasi yg revolusional...
Hmm ga dijelaskan proyek apa saja yang dibatalkan tendernya dan alasan pembatalan...
Apa mau dibikin sistemnya mirip pengadaan kartu sakti ya...
Jokowi tidak becus mengurus negara.
Quote:


Setau ane, kalo proyek yang sudah ada pemenang kontraknya memang gak bisa diberhentikan secara sepihak.
Dalam hal proyek gak berjalan / belum selesai sesuai masa kerja dalam kontrak, pihak pelaksana diberi tenggang waktu, tp ada denda sekian persen tiap harinya. Kalo belum selesai juga, baru diberhentikan, kemudian dimasukan dalam tahun anggaran berikutnya dan dilelang ulang
ane sedihnya ama Rupiah turun terus gan ... padahal ane lagi butuh US dolar emoticon-Berduka (S)

mudah2an kalau nanti bbm naik rupiah menguat emoticon-Ngakak
Bikin geger aja nih langkah2 pakdhe jokowi.
Tapi gag papalah klo kagag geger kagag rame.
bagus lah diaudit dulu baru keputusannya nanti
Quote:


BBM dinaikkan berduka tapi setiap hari dibakar percuma karena kemacetan emoticon-Smilie

Moratorium itu selain guru. Masih banyak PNS nganggur yang tidak ada kerjaan lontang-lantung. Selama moratorium diadakan audit PNS sehingga lebih optimal.

Tidak dapat baca thread sendiri ? Yang dibatalkan itu tender yang belum jalan bukan pengadaan yang sudah kontrak. Bulan Oktober belum tender, penyelesaiannya kapan ? Bukankah tahun anggaran sudah berakhir tidak sampai dua bulan lagi ? SPJ nya ? Audit ?

Rapat menggunakan gedung dan fasilitas negara apa ruginya ? Agan mendukung pemborosan ?
Quote:


Maaf ya TS...
Coba dibaca baik2.. yang dibatalkan adalah TENDER PROYEK YANG BELUM DILAKSANAKAN....
Setahu saya yang pernah pegang bagian beginian, ada beberapa tahapan proyek, kalu dibilang TENDER PROYEK, berarti BELUM ADA PEMENANGNYA. Adalah hak pemilik proyek untuk membatalkan.
Yang menjadi masalah adalah apabila PEMBATALAN/PEMUTUSAN SEPIHAK apabila telah ditetapkan PEMENANG TENDER yang telah dinyatakan dalam SURAT PERINTAH KERJA.
Apabila pemenang sudah mendapatkan SPK dan diputus tiba-tiba tanpa keterangan jelas yg dapat diterima semua pihak, maka pemenang tender berhak untuk mengajukan tuntutan kepada pemilik proyek

Sekian, terimakasih.....
Jadi dibatalkan apa ditunda proyeknya nih ?
Quote:


Yoi gan, pembatalan tender yang belum dilaksanakan. Artinya belum memulai proses pengadaan (tender/lelang). Kalau proses pengadaan belum mulai ya belum ada pemenang apalagi SPK/SPMK.

Kalau belum mulai tender, mau berapa lama pelaksanaannya apalagi tahun anggaran tidak sampai dua bulan lagi sudah berakhir.
Digant dengan proyek yg sama dan jangan lupa di rename trus di launching

emoticon-Ngakak
Quote:


kmngkinan yg sprti itu sih gan...
untuk persisnya sih g tahu, cman bs mengira n menebak... hehe
emoticon-MarahPanasbung sudah dibayar om TW karena proyej JSS dibatalin Jokowi nih ye.