- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
(Oneng in action) Rieke yang Bau Kencur Tak Mau Jokowi Masuk Jebakan Batman
TS
wantad
(Oneng in action) Rieke yang Bau Kencur Tak Mau Jokowi Masuk Jebakan Batman
Jakarta, Aktual.co — Dalam satu minggu ini, politisi PDI Perjuangan mengeluarkan statemen menolak pencabutan (pengurangan) subsidi BBM. Rieke juga menegaskan KIS dan KIP tidak boleh dibarter dengan BBM naik.
"Hal ini sekedar masukan dari saya sebagai politisi yang masih bau kencur, namun mengharapkan Pak Jokowi tidak masuk "jebakan Batman" (seperti sudah saya sampaikan terkait Tatib DPR dan MPR)," tegas Rieke dalam keterangan yang diterima Aktual.co, Sabtu (8/11).
Masih kata Rieke, wewenang menaikkan harga BBM menurut UU APBN 2014 diserahkan ke pemerintah.
"Yes 100% correct, tapi tolong dianalisis apakah wewenang tersebut tetap bersyarat, sesuai 3 variabel dalam UU tersebut yakni, crude oil price must more than $105/barrel (now $77/barrel), lifting less than ketentuan barel/hari, dan nilai tukar rupiah terhadap dollar," jelasnya.
Jika salah satu variabel saja tak terpenuhi, sambungnya, dan pemerintah tetap berkehendak mengurangi subsidi, maka saran dari beberapa pakar, harus dikeluarkan perppu dengan alasan yang kuat. Perppu tersebut tetap disampaikan ke DPR.
"Dalam APBN 2014 juga dikatakan hal lain yang menentukan adalah kondisi kas negara. Bagian ini perlu analisis khusus pula, karena penyerapan anggaran 2014 pun belum maksimal," sambungnya.
Kata Rieke lagi, seandainya semua variabel terpenuhi atau ternyata tidak perlu ada perppu, pemerintah "zo maar" bisa putuskan pengurangan subsidi. "Meski demikian, saya tetap harapkan hati-hati," tegasnya lagi.
Sesuai UU APBN 2014, imbuh Rieke, memang wewenang di pemerintah soal BBM. Tapi, fungsi budgeting tetap ada di DPR. Meski putusan MK tak perlu ada lagi pembahasan satuan 3 di DPR, tetap tidak bisa menganulir pasal 23 ayat 1 UUD'45.
"Alokasi pengalihan anggaran subsidi BBM harus dibicarakan dengan DPR dalam APBNP 2014," Rieke menambahkan.
"Demikian sementara yang bisa saya sampaikan, semata agar Mr. President tak terjebak oleh pihak-pihak yang sudah "kebelet" mengurangi subsidi BBM, namun tak awas terhadap aturan konstitusi dan hukum yang berlaku," tegas Rieke.
http://www.aktual.co/politik/rieke-y...jebakan-batman
intinya, oneng bilang harus sesuai dgn aturan konstitusi dan hukum yg berlaku....jangan hanya sekedar kerja, kerja dan kerja
"Hal ini sekedar masukan dari saya sebagai politisi yang masih bau kencur, namun mengharapkan Pak Jokowi tidak masuk "jebakan Batman" (seperti sudah saya sampaikan terkait Tatib DPR dan MPR)," tegas Rieke dalam keterangan yang diterima Aktual.co, Sabtu (8/11).
Masih kata Rieke, wewenang menaikkan harga BBM menurut UU APBN 2014 diserahkan ke pemerintah.
"Yes 100% correct, tapi tolong dianalisis apakah wewenang tersebut tetap bersyarat, sesuai 3 variabel dalam UU tersebut yakni, crude oil price must more than $105/barrel (now $77/barrel), lifting less than ketentuan barel/hari, dan nilai tukar rupiah terhadap dollar," jelasnya.
Jika salah satu variabel saja tak terpenuhi, sambungnya, dan pemerintah tetap berkehendak mengurangi subsidi, maka saran dari beberapa pakar, harus dikeluarkan perppu dengan alasan yang kuat. Perppu tersebut tetap disampaikan ke DPR.
"Dalam APBN 2014 juga dikatakan hal lain yang menentukan adalah kondisi kas negara. Bagian ini perlu analisis khusus pula, karena penyerapan anggaran 2014 pun belum maksimal," sambungnya.
Kata Rieke lagi, seandainya semua variabel terpenuhi atau ternyata tidak perlu ada perppu, pemerintah "zo maar" bisa putuskan pengurangan subsidi. "Meski demikian, saya tetap harapkan hati-hati," tegasnya lagi.
Sesuai UU APBN 2014, imbuh Rieke, memang wewenang di pemerintah soal BBM. Tapi, fungsi budgeting tetap ada di DPR. Meski putusan MK tak perlu ada lagi pembahasan satuan 3 di DPR, tetap tidak bisa menganulir pasal 23 ayat 1 UUD'45.
"Alokasi pengalihan anggaran subsidi BBM harus dibicarakan dengan DPR dalam APBNP 2014," Rieke menambahkan.
"Demikian sementara yang bisa saya sampaikan, semata agar Mr. President tak terjebak oleh pihak-pihak yang sudah "kebelet" mengurangi subsidi BBM, namun tak awas terhadap aturan konstitusi dan hukum yang berlaku," tegas Rieke.
http://www.aktual.co/politik/rieke-y...jebakan-batman
intinya, oneng bilang harus sesuai dgn aturan konstitusi dan hukum yg berlaku....jangan hanya sekedar kerja, kerja dan kerja
0
1.4K
13
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan