alexa-tracking

Membongkar Fakta , Soal Agama Di KTP Tjahjo PDIP Tak Memahami Pesan Jokowi

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/545f0408582b2e9a148b4571/membongkar-fakta--soal-agama-di-ktp--tjahjo-pdip-tak-memahami-pesan-jokowi
Thumbs down 
Membongkar Fakta , Soal Agama Di KTP Tjahjo PDIP Tak Memahami Pesan Jokowi
Tjahjo Tak Memahami Pesan Jokowi


Membongkar Fakta , Soal Agama Di KTP Tjahjo PDIP Tak Memahami Pesan Jokowi

RMOL. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan, WNI penganut kepercayaan yang belum diakui secara resmi oleh pemerintah boleh mengosongi kolom agama di e-KTP.

Menurut Tjahjo, dalam UU 24/2013 sebagai perubahan atas UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa agama yang dicantumkan dalam e-KTP hanya yang diakui pemerintah.

Gagasan Tjahjo tersebut dikritisi bukan solusi, tapi awal persoalan identitas.

"Identitas disamping simbol sejarah, juga sebagai bukti kenusantaraan kita. Keberagaman identitaslah yang menyatukan kita, keberagaman identitas pula yang membangun negeri ini," jelas budayawan, Gus Wahyu NH Aly kepada RMOL.

Lanjut cucu KH Abdullah Siradj ini mengatakan, pengosongan kolom agama juga bisa dinilai sebagai anarkisme terhadap identitas dan asas Bhineka Tunggal Ika.

"Mengosongkan kolom agama tidak seharusnya dilakukan pemerintah. Selain melanggar undang-undang, juga hal ini melihat dasar terbentuknya negara kesatuan republik Indonesia," ujarnya.

Pengasuh Lawang Ngajeng ini juga menegaskan, bila Mendagri mengosongkan identitas di e-KTP bagi penganut kepercayaan, sama halnya tidak memahami pesan Presiden.

"Mustinya, Tjahyo ingat perkataan Jokowi saat capres. Jokowi pernah mengatakan menghapus kolom agama di KTP sama halnya berusaha merongrong identitas dan karakter kita. Jusuf Kalla juga mengatakan hal yang sama. Jadi mengosongkannya itu bukan sebagai alternatif, justru itu sebagai masalah serius," pungkasnya.[wid]
http://politik.rmol.co/read/2014/11/...-Pesan-Jokowi-

Jokowi: Saya Tak Berencana Hapus Kolom Agama di KTP


Liputan6.com, Jakarta Anggota tim kampanye nasional pasangan capres cawapres nomor urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Musdah Mulia menyatakan bila Jokowi-JK memenangkan Pilpres 2014, keduanya akan menghapus kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Namun, Jokowi membantahnya. Disebutkan, dirinya dan JK sama sekali tidak memiliki rencana untuk menghapus kolom agama dari KTP. Menurut Jokowi, pencantuman agama merupakan identitas yang harus melekat dalam diri setiap penduduk Indonesia.

"Di Pancasila kan sudah jelas, di sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi apapun itu, ya jadi identitas karakter kita," ujar Jokowi di sela-sela kampanye di Slawi, Jawa Tengah, Kamis 19 Juni 2014.

Karena merupakan bagian dari identitas yang melekat bagi setiap warga, Jokowi menegaskan penghapusan kolom agama tidak mungkin dilakukan olehnya dan JK.

Ia sendiri membantah pernah mengatakan kepada Musdah Mulia kalau dirinya menyetujui usulan penghapusan kolom agama di KTP dengan alasan keberadaan kolom KTP merugikan warga negara, khususnya warga minoritas.

"Ya saya kapan ketemunya? Tanya aja yang di sana (Musdah)," ujar Jokowi dengan raut wajah serius.

Sebelumnya, Musdah mengatakan Jokowi mendukung penghapusan kolom agama di KTP karena menghargai kebebasan beragama sebagaimana tercantum dalam konstitusi.

"Kata Pak Jokowi, oke enggak masalah," kata Musdah mengutip Jokowi, dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 18 Juni 2014.

Musdah yang juga Direktur Eksekutif Megawati Institute ini menjelaskan, terkait agama merupakan hak pribadi seseorang dengan Tuhannya. Dan terlebih tak ada urusannya dengan pelayanan publik.

"Kan enggak perlu ditanyakan, kamu agamanya apa untuk pelayanan publik kan," beber dia. (Yus)
http://indonesia-baru.liputan6.com/r...m-agama-di-ktp

PKB Juga Kritik Rencana Jokowi Hapus Kolom Agama


Jakarta - Rencana pemerintahan Jokowi menghapus kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) terus menuai kritik. Kali ini berasal dari partai koalisi pemerintah, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ketua DPP PKB Anna Muawanah mengkritik keras rencana pemerintahan Joko Widodo yang akan menghapus kolom agama di KTP. Karena menurut dia, penghapusan kolom agama di KTP akan memberi dampak besar. "Nikah agama boleh, kumpul kebo sah, anak tanpa bapak sudah bisa. Itukah revolusi mental?" kritik Anna di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (7/11/2014).

Anna menyarankan lebih baik pemerintah fokus bekerja untuk kepentingan publik. Dalam pandangan Anna, ide pengosongan kolom agama di KTP hanyalah ide yang tidak produktif. "Daripada mencari sensasi dengan membangkitkan ajaran nasonalis kekirian dan Islam garis keras, lebih baik pemerintah serius bekerja mewujudkan janji-janjinya," tegas Anna.

Sebagaimana maklum, sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan tentang kemungkinan akan dihilangkan kolom agama di KTP. Penghapusan kolom agama ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kelompok aliran keprcayaan dan agama lainnya yang tidak termasuk dalam agama resmi menurut pemerintah.
[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/2152173/pkb-juga-kritik-rencana-jokowi-hapus-kolom-agama#.VF78ffmsXL8[/url]

Hapus Kolom Agama Dinilai Menentang Pancasila

Jakarta, CNN Indonesia -- Wacana untuk menghilangkan kolom agama yang tertera di KTP bagi penganut agama di luar agama mayoritas dianggap bertentangan dengan Pancasila. Wakil Ketua DPR Fahri Hamza mengatakan dasar pencantuman agama di KTP adalah perwujudan sila pertama Pancasila.

“Agama itu menentukan cara kita hadir di atas dunia cara bergaul cara mati karena itu Pancasila meletakkannya di sila pertama, tidak mungkin dihilangkan dari identitas pribadi,” kata Fahri di Gedung DPR RI, Jumat (7/11).

Fahri mengatakan masyarakat timur tak perlu meniru kultur masyarakat barat yang individual sehingga identitas tak terlalu penting. Sedangkan masyarakat Indonesia tumbuh dengan kultur komunal.

“Siapa tetanggamu, dengan siapa kamu bermain, bahkan agama, itu menentukan cara kita hadir, cara bergaul, dan cara mati,” kata Fahri lagi.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk tak wajib diisi oleh warga yang memeluk keyakinan di luar enam agama yang diakui pemerintah Indonesia.

“Dasarnya kan menurut UU ada enam agama yang sah. Kami (pemerintah) sebagai pelaksana terikat pada UU,” kata Tjahjo di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (7/11).

“Saya sebagai Mendagri ingin setiap warga punya hak untuk memeluk apa yang dia yakini. Jangan sampai orang terhambat karena tidak bisa menunjukkan agamanya apa,” ujar Tjahjo.

Mantan anggota DPR itu berencana untuk berkonsultasi dengan Kementerian Agama. “Yang mengatur UU soal itu Kementerian Agama. Tapi saya sebagai Mendagri harus melihat kepentingan semua warga negara, dengan tetap mengikuti payung hukum,” kata Tjahjo.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan kolom agama pada KTP tidak boleh dikosongkan. Saat ini, pemerintah masih menggodok draft Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait perlindungan umat agama di Indonesia.

"Tidak ada itu dikosongkan. Saat ini, Kementerian Agama masih menggodok RUU kaitannya untuk perlindungan agama dan keyakinan di luar enam agama mayoritas di Indonesia," katanya kepada CNN Indonesia, Jumat (7/11).

Lukman mengatakan kolom agama tetap harus dipertahankan karena setiap negara perlu tahu agama apa saja yang dianut penduduknya. Selain itu, identitas agama menjadi penting dalam konteks keindonesiaan dan menduduki posisi sangat strategis terkait dengan kehidupan masyarakat dan bernegara.

Menteri Lukman mengatakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 agama mayoritas yang dianut oleh warga Indonesia meliputi Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam, Budha, Konghucu, dan Hindu. Namun, selain pemeluk agama tersebut, ada juga pemeluk agama minoritas dan keyakinan leluhur seperti di antaranya Baha'i, Kaharingan, Sunda Wiwitan, Parmalim, dan Ahmadiyah.
http://www.cnnindonesia.com/politik/...ang-pancasila/

Menteri Agama: Jangan Hapus Kolom Agama di KTP


Solopos.com, JAKARTA — Isu penghapusan kolom agama di kartu tanda penduduk (KTP) memancing Menteri Agama (Menag) ikut bicara. Menag Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa kolom agama pada KTP harus tetap dipertahankan, dan tidak dihilangkan.

“Karena penting, jangan sampai dihilangkan,” tegasnya saat dimintai tanggapannya soal kebijakan pengosongan kolom agama dalam KTP seperti dikutip laman Kementerian Agama, akhir pekan ini.

Menurut Menag, kolom agama merupakan identitas agama yang dianut oleh setiap warga negara, karenanya harus tetap dipertahankan. “Bagaimanapun juga, agama adalah sesuatu yang sangat penting dalam bernegara dan kemasyarakatan kita,” jelas Lukman Hakim Saifuddin.

Kata Menag, nilai agama itu sangat penting. Karenanya, identitas agama yang dianut oleh setiap warga negara juga penting untuk dicatat, diketahui, untuk dinyatakan sebagai identitas setiap warga negara. “Jangan sampai kolom agama itu dihilangkan,” katanya.

Menag juga menyampaikan bahwa pihaknya akan berupaya mempertahankan semaksimal mungkin kolom agama dalam KTP. “Mendagri bukan menghapuskan kolom agama, Mendagri bukan menghilangkan kolom agama, tapi mengosongkan kolom agama khususnya bagi mereka-mereka yang menganut aliran kepercayaan,” ujarnya.

Ditanya tentang maraknya isu gerakan sayang anjing di Malaysia, Menag mengatakan bahwa itu tidak apa-apa. “Anjing itu makhluk Tuhan juga, binatang yang harus dilindungi. Lain halnya dengan air liurnya yang [oleh] sebagian ulama dinyatakan sebagai sesuatu [yang] najis,” ujarnya.

“Kita harus tetap melindungi makhluk hidup,” imbuhnya

http://www.solopos.com/2014/11/09/po...-di-ktp-550884

=======================================================
Wacana pengosongan kolom agama di kartu tanda penduduk (KTP) kembali mencuat, salah satunya yang diutarakan oleh Mendagri Tjahyo Kumolo yang akan mempertimbangkan kebijakan tersebut. Tapi hal itu terbanding terbalik dengan pernyataan wapres Jusuf Kalla dan menteri agama Lukman Hakim, bahwa kolom agama akan tetap dipertahankan sebagaimana mestinya. emoticon-Smilie

Saya sebagai warga negara Indonesia mendukung kolom agama tetap ada, dengan banyak alasan positif yang bisa dibenarkan baik secara hukum agama maupun hukum perdata. emoticon-Smilie Dan saya heran dengan argumentasi yang mewacanakan penghilangan kolom tersebut hanya dikarenakan menghindari konflik horizontal yang sering terjadi selama ini, tentunya diberbagai banyak daerah di Indonesia. Entah apakah ada maksud udang di balik bakwan , atau memang hanya sekedar wacana segelintir orang. emoticon-Smilie

Aneh bin ajaib NKRI sebagai bangsa dan negara yang mengakui KETUHANAN YANG MAHA ESA , malah akan ada niatan mengakomodir keinginanan secuil rakyat Indonesia ? . Apakah ini memang diinginkan oleh kaum beragama ataukah kaum yang tidak mengakui Tuhan atau yang sekedar keinginan kaum minoritas kepercayaan?. Saya sebagai WNI yang beragama muslim, merasa bangga atas identitas agama yang tercantum di KTP. emoticon-Smilie

Apalagi ditambah dengan isu akan adanya wacana undang - undang pernikahan beda agama serta pernikahan sesama jenis ( kaum gay dan lesbian ). Sungguh mengherankan dan pemikiran yang sangat menyimpang , hanya semata - mata mengagung - agungkan HAM ( hak azasi manusia ). Sehingga mengabaikan dan mengesampingkan kesucian dan kesakralan menjalankan ibadah sesuai ajaran agama! emoticon-Smilie

benar - benar sudah keblinger dan edan dengan tiga wacana tersebut, kehidupan antar sesama manusia lebih dimuliakan jika dibandingkan hubungan antara manusia dan Tuhan nya. Inikah buah reformasi dan penegakan HAM yang sudah kebablasan di Republik Indonesia ? . emoticon-SmilieMengapa tidak sekalian saja wacana komunis juga diperbolehkan , dengan alasan HAM dan tetek bengeknya! emoticon-Smilie

Mari bercermin kepada awal berdirinya bangsa dan negara Indonesia , disetiap perjuangan para pahlawan senantiasa memanjatkan doa kepada-NYA disetiap waktu dan kesempatan. emoticon-Smilie Bahkan ibadah merupakan bagian dari perjuangan tersebut , karena membela dan mencintai tanah air ialah sebagai bagian dari keimanan! Selain itu bila gugur dalam perjuangan , maka kematian suci yang diraih. Itulah semangat yang membara dikala dulu , sehingga perlawanan begitu berkobar di dada para pejuang! emoticon-Smilie

Lalu Indonesia saat mengisi kemerdekaan , sempat diwarnai dengan peristiwa berdirinya paham komunis. Yang dimana tujuan utamanya ingin mendirikan negara Indonesia sebagaimana induk semang / cikal bakal komunis yaitu China dan Uni Soviet. tapi semua itu berhasil diredam oleh semangat pancasila yaitu KETUHANAN YANG MAHA ESA. Sehingga umat beragama menolak keras ajaran dan paham komunis tersebut di NKRI! emoticon-Smilie

Reformasi jangan diterjemahkan dengan kebebasan tanpa batasan dan kebablasan , tetap harus ada rambu - rambu / norma - norma agama yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Lantaran bagaikan dijalan raya , bayangkan bila semua pengemudi merasa memiliki hak menggunakan, dan mengatasnamakan HAM bermain bablas tanpa memperhatikan aturan dijalan raya. emoticon-Smilie Inikah yang dikatakan HAM ? emoticon-Smilie

Sudah jelas Indonesia sekarang mengalami banyak krisis moral diberbagai tingkatan, misalnya masih banyak mental - mental para pejabat yang berpandangan korup. emoticon-Smilie Sekarang akan ditambah dengan wacana - wacana nyeleneh yang ingin menjauhkan aturan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sungguh Berkah dan karunia tuhan akan segera dicabut dan digantikan sebuah azab besar ,bila pemikiran tersebut berkembang dan dilestarikan di Republik Indonesia yang kita cintai ini. emoticon-Smilie


Spoiler for pesan:
Quote:


Lagi2 thread gini, baca dan dicerna baek2 tuh yg di bold, itu artinya pak menteri mau ngapus kolom agama? Dibaca, dicerna, dipahami, dihayati....

Kl masih ga paham, nih ane bantu, artinya :
Khusus untuk yang aliran kepercayaannya belum diakui sebagai agama, boleh dikosongi dulu, ga perlu terpaksa ngisi agama Buddha/Kristen/Islam/Hindu/Konghucu biar dapet KTP.
Pak Menteri kesian ama yang aliran kepercayaan terpaksa nipu Tuhan dan kepercayaannya demi KTP.

Kalo masih kagak ngarti, belajar bahasa Indonesia dulu, makan ikan yang banyak, trus baca lagi.
Quote:


Maaf mas sebelum membuat thread ini saya sudah membaca berita ini secara full.. Memang bukan menghilangkan tapi mengosongkan. Dan itu bukanya juga itu juga sudah saya paparkan di thread ini. Mohon jangan malas untuk membaca emoticon-Smilie
Quote:


Boleh dikosongi bagi aliran kepercayaan yang belum diakui sebagai agama. Jadi agan yang agama nya sudah diakui ga ada hubungannya dengan peraturan ini, kolom agama di KTP agan tetep diisi Islam.

Apa mungkin agan belum mengerti nama nya aliran kepercayaan? Budaya Indonesia asli memiliki kepercayaan2 lokal yang sudah ada lebih dulu sebelum agama2 import masuk ke Indonesia, tapi yang sekarang sudah diakui kepercayaan yang import2 dl. Selama ini penganut kepercayaan lokal itu harus ngaku2 mengikuti agama import supaya bisa dapet KTP.
Quote:


Agama di Indonesia menentukan cara kita hadir, menikah, bergaul, bahkan mati. Makanya pancasila mengatur agama di nomer satu, jadi tidak mungkin dikosongkan. Contoh DPR menyarankan penambahan agama di kolom agama KTP apalagi disebut sebagai sumber konflik.
Jangan dikosngkan, tapi dipahami cara bergaulnya. Lebih baik tulis saja aliran kepercayaannya jika memang belum diakomodir negara. Definisi itu cara kita saling berkomunikasi dan berkenalan. Kalau agama ini makin luas dan dianggap khazanah, ya tambahkan saja lagi bukan dikosongkan emoticon-Smilie
Semoga anda paham. Mangsut saya... kalau masih Gagal paham lagi mohon baca lagi thread ini emoticon-Smilie dan apabila anda Muslim, Seharusnya anda juga paham hadist2 tentang ini emoticon-Smilie
Saran utk pemerintahan kabinet kerja kerja kerja, alangkah bijak jika sebelum membuat argumen/keputusan ga pasti, sebaiknya dirembug dulu sama nyonya besar, biar sinkron satu sama lain. emoticon-Ngakak
Quote:


Ya benar bagi yang muslim tidak mungkin dikosongkan. Dan Pak menteri ga bilang yang muslim dikosongkan juga. Pak Menteri bilang yang kepercayaan nya belum diakui sebagai agama resmi di Indonesia, boleh mengosongkan dulu. Islam sudah diakui sebagai agama resmi di Indonesia apa belum?

Baca lagi kata2 Pak Menteri :
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan, WNI penganut kepercayaan yang belum diakui secara resmi oleh pemerintah boleh mengosongi kolom agama di e-KTP.

Ini khsusus untuk WNI penganut kepercayaan yang belum diakui secara resmi oleh pemerintah jadi agan tidak terpengaruh, agan tetep ngisi Islam di kolom agama, tidak dikosongi. Apakah sudah mengerti?



Quote:

aku mw tanya,
apa ruginya bwt kau kalo para penganut agama lokal mengosongkan kolom agama di ktp? kau merasa dirugikan kah? emoticon-Big Grin
kasih pilihan saja buat pemilik ktp nya emoticon-I Love Kaskus (S)
fix TSnya panasbung tulen emoticon-Big Grin
Quote:


Em.. di koment saya sebelumnya, Saya tidak mengatakan apakah yang di ksoongkan itu muslim atau bukan. Tapi berlaku untuk semua. Jadi tidak kosong namun malah di tambahkan jika memang agama itu baru . Bukan malah di kosongkan . bukan kalau di kosongkan itu bertentangan dengan pancasila seperti yang di katakn oleh presiden Ir H Joko Widodo dan Mentri Agama. Mungkin yang menyetujui usul ini hanya Tjahyo PDIP saya karena PKB dan DPR juga menolak emoticon-Smilie .. Bukan apa-apa takut di salag gunakan saya apa lagi . sekarang banya propaganda yang mengatasnamakan islam emoticon-Smilie
Quote:


Saya sependapat dengan anda emoticon-Smilie
Quote:


Bukan masalah rugi atau tidak. Maaf jika anda muslim maka anda akan mengerti apa yg sudah saya paparkan di thread ini emoticon-Smilie
emoticon-Ngakak blunder terus, kemarin kemenKUMham skrg ini emoticon-Ngakak
Quote:


Benar, karena itu berarti agan setuju kan yang Kejawen di isi Kejawen? Sekarang belum bisa diisi seperti itu karena Kejawen belum diakui sebagai agama, dan sementara proses pendataan agama2 lokal, Pak menteri mengijinkan yang Kejawen untuk tidak mengisi dulu karena jika mengisi pilihannya cuman Islam/Hindu/Katolik/Buddha/Kristen/KongHucu.

Anda setuju? Atau maksud anda yang Kejawen dan kepercayaan lain harus dipaksa mengisi Islam/Hindu/Katolik/Buddha/Kristen/KongHucu tidak boleh dikosongi

tambahan : agama2 yang didaftarkan itu bukan agama baru, itu malah agama yang sudah lebih dulu ada di Indonesia sebelum agama2 import masuk.
Quote:


Agan baca lagi deh.. PKB dan anggota DPR itu wacana menghapus kolom agama, bukan mengosongkan untuk agama yg tidak terakomodir.

Pemerintah perlu berembug dulu dgn para pemuka agama untuk menentukan agama mana saja yg bs masuk di ktp gan, untuk memperjelas mana aliran sesat dr agama yg sudah resmi, mana yg tidak. Karena awalnya juga penentuan 6 agama resmi itu terdapat dlm UU yg mengatur penodaan agama.. yaitu UU no 65 tahun 1969.

agan yg katanya muslim ini gak mau kan suatu saat ada yg nulis di ktpnya islam ahmadiyah? Pasti akan menimbulkan polemik baru..

Oleh karena itu sblm ada aturan resminya, yg merasa keimanannya tidak terakomodir oleh 6 agama resmi.. silahkan mengosongkan terlebih dahulu.
Quote:

kalo merasa tidak dirugikan, kok malah keliatan seperti orang kebakaran jenggot? emoticon-Malu (S)

atau karena muslim sebenarnya ketakutan bakal kehilangan banyak memb.................... ah sudalah. emoticon-Big Grin
Quote:


Elu kayaknya gagal pahan bedanya kolom agama dihapus sama boleh dikosongkan .. emoticon-Big Grin

Masalahnya agama lokal ada ribuan, sementara yg diakui baru 7 (+baha'i)
Jadi "boleh dikosongkan" itu solusi jangka pendek sementara pendataan berjalan..

Apa hubungannya sama propaganda atas nama Islam? emoticon-Bingung (S)
Quote:


Saya rasa . ada alasan khusus kenapa agama kejawan tidak di akui. Semua ada prosedurnya bukan? Tidak ada masalah juga kalau memang agama kejawen mau di tambahkan. Toh agama itu merupakan kepercayaan dari pribadi masing-masing .. Cuman seyogyanya tidak di kosongkan karena itu bertentangan dengan Pacasila yang merupakan ladasan utama negara ini emoticon-Smilie

Quote:


Saya rasa ada baiknya ada mencermati butir sila pertama emoticon-Smilie
×