alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/545e2d1760e24b8c568b456e/pakartatanegara-irman-sk-menkumham-soal-ppp-bentuk-kebijakan-ugal-ugalan
[PakarTataNegara] Irman: SK Menkumham Soal PPP Bentuk Kebijakan Ugal-ugalan
Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin menilai penerbitan Surat Keputusan oleh Menteri Hukum dan Ham Yasona Laoly terhadap kepengurusan PPP yang sedang dilanda konflik internal adalah bentuk kebijakan pemerintahan yang ugal-ugalan. "Sebetulnya pemerintah (Menkumham) sudah tahu bahwa kebijakan tersebut melanggar undang-undang, tapi mereka coba-coba, dan ini bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang ugal-ugalan," kata Irman dalam sebuah wawancara dengan televisi swasta di Jakarta, Sabtu (8/11).

Menurut Irman, desain konstitusi dalam penyelesaian konflik internal Partai Politik telah diatur dengan tegas dalam UU no 2 tahun 2011. Di situ disebutkan perselisihan di internal parpol diselesaikan melalui Mahkamah Partai. Jika tidak puas dengan keputusan Mahkamah Partai, lanjut Irman, maka dapat ditempuh melalui jalur Pengadilan Negeri. Setelah itu para pihak yang berselisih masih bisa menempuh jalur terakhir melalui kasasi di Mahkamah Agung. Pemerintah, menurut Irman, tidak bisa turut campur dalam dalam sengketa internal Parpol. Pengeluaran SK Menkumham harus melewati kajian mendalam dan tidak boleh menabrak ketentuan dalam UU Parpol.

Menanggapi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menunda pemberlakuan SK Menkumham RI Nomor M.HH 07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28/10/14 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP di bawah Kepemimpinan Romahurmuziy (Romi), Irman menyebut itu sebagai putusan hukum yang harus dilaksanakan. Irman bahkan mengajak semua pihak menunggu hasil pemeriksaan PTUN apakah ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pemerintah. "Menteri adalah pembantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Apabila pengadilan memutuskan ada unsur kesewenang-wenangan dalam pengeluaran SK tersebut, maka DPR harus turun tangan. Kalau terhadap Partai Politik saja Pemerintah sewenang-wenang apalagi terhadap rakyat kecil," tegas Irman.Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dilanda konflik internal menjadi dua kubu di bawah kepemimpinan Surhadharma Ali dan Romahurmuziy. Kedua kubu kemudian menggelar muktamar masing-masing. Kubu Romahurmuziy menggelar muktamar di Surabaya 15-18 Oktober 2014 yang mengukuhkan dia sebagai ketua umum. Sedangkan kubu Suryadharma Ali melalui rekomendasi Mahkamah Partai menggelar muktamar di Jakarta pada 30 Desember-2 November 2014 dan memilih Djan Faridz sebagai ketua umum.

Menkumham Yasona Laoly mengesahkan kepengurusan PPP Romi yang merupakan hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya tanggal 15-18 Oktober 2014. Langkah Menkumham inilah yang dituding banyak pihak bermuatan politik, karena pengesahan dilakukan saat internal PPP bergejolak. PPP kubu Suryadharma Ali kemudian mengajukan gugatan terhadap SK Menkumham itu ke PTUN Jakarta. Pada tanggal 6 November 2014 PTUN menerima gugatan PPP kubu Suryadharma Ali melalui putusan provisi yang dituangkan dalam surat keputusan PTUN Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN - JKT.

http://www.sayangi.com/hukum1/read/28190/irman-sk-menkumham-soal-ppp-bentuk-kebijakan-ugal-ugalan

Wuikk menkumham yang suka ugal2an emoticon-Big Grin
Ada yang nyuruh ugal2an ga ya kira2, baru jabat 1 hari udah sok tahu mengeluarkan kebijakan emoticon-Big Grin
maklum kebijakan pesanan.. emoticon-Big Grin
gaya preman emoticon-Matabelo
Mentri ams

Asal mega senang

emoticon-Ngakak
Mau aja dikibulin wiwi, jadiwntri untuk bemper dong

emoticon-Ngakak
Ugal2an kayak bajaj.... Miriplah sama kendaraan politik dan kampanyenya...
Quote:Original Posted By P.E.Y.O
Mentri ams

Asal mega senang

emoticon-Ngakak


Ente jangan nuduh2 titipan dong emoticon-Mad
Ini profesional PARTAI loh emoticon-Malu (S)
Quote:Original Posted By embolisasi


Menanggapi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menunda pemberlakuan SK Menkumham RI Nomor M.HH 07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28/10/14 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP di bawah Kepemimpinan Romahurmuziy (Romi), Irman menyebut itu sebagai putusan hukum yang harus dilaksanakan. Irman bahkan mengajak semua pihak menunggu hasil pemeriksaan PTUN apakah ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pemerintah. "Menteri adalah pembantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Apabila pengadilan memutuskan ada unsur kesewenang-wenangan dalam pengeluaran SK tersebut, maka DPR harus turun tangan. Kalau terhadap Partai Politik saja Pemerintah sewenang-wenang apalagi terhadap rakyat kecil," tegas Irman.Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dilanda konflik internal menjadi dua kubu di bawah kepemimpinan Surhadharma Ali dan Romahurmuziy. Kedua kubu kemudian menggelar muktamar masing-masing. Kubu Romahurmuziy menggelar muktamar di Surabaya 15-18 Oktober 2014 yang mengukuhkan dia sebagai ketua umum. Sedangkan kubu Suryadharma Ali melalui rekomendasi Mahkamah Partai menggelar muktamar di Jakarta pada 30 Desember-2 November 2014 dan memilih Djan Faridz sebagai ketua umum.


Berarti belum sah PPP di bawah Romi.
Mengikuti petunjuk bos nya..yang penting kerja kerja kerja

Soal akan dicap ugal ugalan,itu nantilah,

ini pakar tata negara tolol bin goblok, mana mungkin menkumham ugal2an, pokoknya keputusan menkumham harus di anggap benar, gk mungkin salah, pakar goblok bin tolol ya kayak gini deh, ingat ya panastak jauh lebih pintar dari pakar tau, dasar pakar goblok

emoticon-Ngakak
udah jelas nih mentri titipan PDIP,dan kebijakannya bermuatan politis dan cenderung berpihak pada KIH. Sangat jelas buat orang yg masih punya akal sehat emoticon-Angkat Beer
Urusan kaderisasi, p3 yang paling ribut di 2014 ini... emoticon-Big Grin
dopost dah emoticon-Traveller
Ya udh lah. Ketua P3 nya aja ga keberatan
emoticon-Ngakak

Malah panasbung ma pengamat yg sewot
saya cuma kasihan sama notaris si romi...
kredibilitasnya sebagai notaris ancur lebur...bisa jadi kambing hitam oleh pak menteri.emoticon-shakehand

tapi semoga tidak di kambing hitamkan...emoticon-Malu
pdip skali gayanya..khas preman.. emoticon-Big Grin
nastak dan jasmev disini pasti bilang PTUN nya di suap wowo dkk emoticon-Ngakak
kalo kartu sakti termasuk kebijakan ugal-ugalan gk ya?? emoticon-Embarrassment
ditunggu kata-kata manisnya panastak ketika ad yg kritik kebijakan Idolanya emoticon-Big Grin
Hmmm...gimana nasibnya mentri yg dr P3 kubu Romi di kabinet jokowi ya???
Menteri dr PDIP kah?
Hahahahaha....ga aneh.....
Ini kalo menurut ane Romy yg gegabah dulu. Karir di politik ancur gara2 di tunggangin orang KIH

D suruh bikin muktamar abal2 dengan buru2 dengan dia sebagai ketuanya dengan jaminan pasti akan di tanda tangani menkumham dan di beri posisi mentri di kabinet kerja. Dengan syarat dia gabung KIH.

Tetapi apa daya. Kubu sebelah juga bukan kumpulan orang bodoh yg gag ngerti aturan. Di tuntut dah...

Dengan di anulir muktamar die
Sekarang bisa di pecat tu romy dari PPP