alexa-tracking

Pemindahan Ibu Kota Buton Utara Hanya Mimpi Bupati

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/545d8bdca1cb1702048b4577/pemindahan-ibu-kota-buton-utara-hanya-mimpi-bupati
Pemindahan Ibu Kota Buton Utara Hanya Mimpi Bupati
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Butur Coruption Watch (BCW) menilai usaha Bupati Buton Utara (Butur), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Muh. Ridwan Zakariah untuk memindahkan Ibukota Butur dari Buranga ke Kulisusu melalui Peraturan Pemerintah (PP) hanya akan menjadi mimpi.

"PP itu tidak segampang yang bupati Butur pikirkan. Itu hanya akan menjadi mimpi yang tidak akan pernah terwujud," kata Muh. Afif Darvin, melalui pesan elektronik yang diterima Zonasultra.com, Kamis (6/11/2014) malam.

Menurutnya, apa yang dilakukan bupati untuk berusaha agar Pemerintah Pusat mengeluarkan PP tidak akan diakomodir, karena apa yang dilakukan bupati itu tidak sesuai mekanisme dan terkesan hanya untuk berlindung dari kesalahan yang dia lakukan selama ini dengan tidak mengfungsikan Buranga yang notabene sesuai UU ialah Ibu kota kabupate Butur. 

"Kalau memang menginginkan PP, pertanyaannya lagi apakah bupati sudah jalankan UU, kenyataannya kan belum, malah atas inisiatif sendiri menjalankan roda pemerintahan di kecamatan Kulisusu," ujarnya.

Atas pembangkangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh bupati Butur tersebut, Afif mengharapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dengan segera memberhentikan bupati Buton Utara dengan rujukan UU No 23 tahun 2014/ Perpu No. 2 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah. 

Dimana, lanjut Afif, dalam UU tersebut menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat punya kewenangan untuk memberhentikan bupati Butur yang melanggar sumpah janji jabatan tanpa melalui mekanisme DPRD.

"Jadi langkah PP itu tdk akan terwujud dan kita lihat nanti apa yang akan dilakukan Mendagri, Insya Allah akan ada solusi bagi bupati yang sudah melanggar dan membangkang UU," terangnya.

Untuk mewujudkan itu, BCW mendesak Mendagri untuk segera menerapkan UU tersebut. Pasalnya, sudah jelas dan sangat memenuhi syarat bupati Butur untuk diberhentikan."Ini akan menjadi contoh pertama penerapan UU Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal bupati diberhentikan lansung. Saya kira itu akan terwujud, nanti kita liat apa yang dilakukan Mendagri baru," tegas Afif.

Lebih lanjut Afif menungkapkan, polemik ibu kota Butur sudah sejak lama tidak ada penyelesaian, meskipun Mendagri sebelumnya telah bersurat untuk menindahkan Ibu Kota Butur di Buranga sesuai UU No 14 tahun 2007. 
Sebelumnya diberitakan, Ridwan Zakariah meyakini Mendagri Tjahjo Kumolo mendukung percepatan pemindahan ibu kota Butur.

"Saya kira dengan komposisi kabinet Jokowi-JK, kelihatannya benar-benar cukup bagus. Kita harapkan kedepan akan lebih besar lagi perhatiannya terhadap daerah, khususnya percepatan pemindahan ibu kota Butur dari Buranga menuju Kulisusu (Ereke),” harap Ridwan Zakariah saat ditemui di kantornya, Rabu (29/10/2014).

Selain itu, tim survey nasional Kemendagri pemindahan ibu kota yang terdiri jajaran Kementrian Dalam Negeri, Menkopolhukam dan beberapa pakar kajian pengembangan perkotaan dari Universitas Indonesia, yang diketuai Eko Haryono bulan lalu telah turun lansung ke Butur. 
Eko panggilan akrabnya mengatakan, tahapan proses pemindahan sudah pada tahap evaluasi. Yang nantinya akan dilaporkan kembali ke Kemendagri hasil dari peninjauan lapangan.

"Saya harap kepada Pemkab Butur untuk bersabar. Karena setelah ini, tinggal menunggu hasil evaluasi dari tim yang diturunkan melakukan peninjauan lapangan. Kedatangan kami selaku tim yang ditunjuk oleh Kemendagri untuk melakukan peninjauan lapangan terkait adanya usulan pemindahan ibu kota oleh Pemkab Butur, hasil dari peninjauan ini nantinya yang akan dievaluasi kembali," katanya.

Senada dengan Afif, Sekretaris BWC Muhamad Daulat mengungkapkan, jika harapan bupati kepada mendagri segera memindahkan ibu kota dari Buranga ke Ereke, maka harapan masyarakat Butur pada Mendagri baru untuk dengan segera memberhentikan bupati Butur terkait pelanggaran dan pembangkangan pada UU dan segera di bawah ke ranah hukum untuk di periksa terkait kerugian negara di Butur.

Daulat mengaku akan terus melakukan langkah-langkah agar pelanggaran dan pembangkangan bupati diproses. Langkah awal, lanjut dia, semua telah diketahui publik dan seluruh perangkat Kemendagri bahwa itu itu adalah kesalahan fatal yg di lakukan oleh bupati.

"Dengan pemerintahan baru kali ini, kami percaya bahwa hal ini tidak akan dibiarkan berlarut-larut seperti kemarin. Jadi kami akan terus berkonsultasi dengan pihak kemendagri untuk segera di tindak lanjuti," pungkasnya. 

Kemudian, tambah dia dengan adanya aturan baru yakni UU nomor 23 tahun 2014 Perpu No 2 tahun 2014 mekanisme pemberhentian bupati dapat langsung dilakukan Mendagri atas nama Presiden. Hal ini tentu akan berjalan dengan cepat karena pelanggaran dan pembangkangan terhadap UU.