alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Jabar Surati Pusat Agar APBD-P Bisa Dipakai
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/545cd778128b46e9028b456a/jabar-surati-pusat-agar-apbd-p-bisa-dipakai

Jabar Surati Pusat Agar APBD-P Bisa Dipakai

TEMPO.CO, Bandung-Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Sri Mulyono, mengatakan pemerintah Jawa Barat mengirim surat pada Menteri Dalam Negeri meminta agar APBD Perubahan yang sudah disahkan DPRD Jawa Barat bisa pakai. "Keburu ada pergantian anggota Dewan baru, tapi sampai sekarang belum ada jawaban," kata dia di Bandung, Selasa, 30 September 2014.

Menurut dia, persetujuan Dewan tentang anggaran perubahan sudah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi. Surat pertama dikirim pada 17 September 2014 lalu, dan kini tengah disiapkan surat kedua. Isinya sama, yakni meminta persetujuan agar APBD Perubahan Jawa Barat 2014 bisa dipakai. (Baca: Diboikot Koalisi Merah Putih, Pembahasan RAPBD Cirebon Molor).

Mengacu ke Surat Edaran Mendagri tahun 2009, kata Mulyono, jika Alat Kelengkapan Dewan belum selesai, maka bisa ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Anggaran yang diproyeksikan dalam bentuk pengadaan barang dan jasa pada APBD Perubahan 2014 sudah dipastikan tidak bisa dipakai karena waktunya yang terlalu mepet. "Lelang itu memakan waktu dua bulan, efektif waktu yang tersisa sebulan bisa mengerjakan apa?" kata dia.

Mengingat sisa waktu yang mepet, anggaran yang tercantum dalam APBD Perubahan yang bisa digunakan hanya anggaran yang sifatnya fixed cost atau belanja tetap. Antara lain, membayar tagihan tersisa, serta tunjangan gaji pegawai pemerintah provinsi. Tagihan listrik misalnya, dalam APBD murni hanya untuk 9 bulan tagihan tahun berjalan. (Baca: Jelang Semester 2, Serapan Anggaran DKI 20 Persen).

Menurut dia, penambahan anggaran dalam APBD Perubahan rata-rata besarnya 10 persen dari volume anggaran murni. "Berasal dari prediksi sisa lelang dan prediksi over target pendapatan," kata Mulyono.

Mulyono menambahkan, pembahasan APBD 2015 juga masih belum bisa dikerjakan karena menunggu terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan. "Kami sudah menyampaikan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) untuk pembahasan APBD 2015, tapi untuk membahasnya tetap harus menugngu Alat Kelengkapan Dewan," kata dia.

Ketua Sementara DPRD Jawa Barat, Gatot Tjahjono, mengatakan lembaganya sudah menjadwalkan untuk membahas soal APBD Perubahan bersama Tim Anggaran Pemerintah Jawa Barat. Hasil evaluasi menteri berkaitan dengan anggaran perubahan dalam mekanismenya harus dibahas lagi bersama Badan Anggaran, sebelum mendapat persetujuan pimpinan agar anggarannya bisa dipakai. (Baca: Anggaran untuk Perempuan di Yogya Dipangkas).

Berbeda dengan pembahasan APBD 2015, Gatot mengatakan, tetap harus menunggu Alat Kelengkapan Dewan yang definitif yang sudah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri. "Anggaran perubahan ini tidak ada proyek baru, kebanyakan anggaran rutin dan bantuan keuangan ke kabupaten/kota," kata dia.

Pembahasan APBD 2015 baru bisa dilakukan mulai November 2014. "Kita minta waktu satu bulan setengah, sampai pertengahan Desember 2014 untuk pembahasan APBD 2015," kata Gatot.

Persetujuan APBD Perubahan 2014 oleh anggota DPRD Jawa Barat periode lalu menggenapi volume APBD sepanjang tahun ini menjadi Rp 24,78 triliun, naik Rp 3,29 triliun. Sebelumnya, APBD 2014 murni mencatatkan volume Rp 21,1 triliun.

SUMBER

APBD 21,1 T tapi jumlah rakyat miskinya paling banyak se indonesia

BPS

Jabar Surati Pusat Agar APBD-P Bisa Dipakai
Urutan Terlama
udah akhir tahun omemoticon-Matabelo

Tujuh Provinsi Masuk Daftar APBD dan IPM Tertinggi

JAKARTA — Tujuh provinsi masuk daftar provinsi yang memiliki APBD besar dan memiliki indeks pembangunan manusia (IPM) tertinggi.

Hal ini Berdasarkan hasil analisis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan menggunakan data berbasis Badan Pusat Statistik (BPS) 2012.

Tujuh provinsi itu adalah Sumut, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Riau, dan Sumatera Selatan.

"Data ini bisa dijadikan kebijakan pemerintah di bidang pemerintahan umum untuk mensejahterakan rakyat," kata Gamawan di Jakarta, Rabu (6/3).

Sedang 10 provinsi yang jumlah penduduk meleknya di atas rata-rata nasional adalah Sumut, Jambi, Sumsel, Sumbar, Aceh, Gorontalo, Sulteng, Jabar, Lampung, dan Bengkulu.

Sementara, ada tiga provinsi yang memiliki APBD besar, namun memiliki IPM rendah, yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Sementara, Jatim merupakan provinsi tertinggi dengan APBD sebesar Ro 42,03 triliun dan terendah adalah Sulawesi Barat berjumlah Rp 2,54 triliun. Untuk APBD per kapita tertinggi ditempati Papua Barat dengan nilai Rp 8,3 juta, dan terendah diduduki Jabar sebanyak Rp 888.135.

Untuk IPM tertinggi dicapai DKI dengan nilai 77,97 persen dengan APBD per kapita Rp 2,84 juta. IPM terendah adalah Papua di kisaran 63,35 persen.

Rendahnya IPM di Bumi Cenderawasih, menurut Gamawan, membuat perlunya dibuat kebijakan untuk mempercepat pembangunan berbagai sektor di sana.

Di tempat yang sama, Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri I Made Suwandi menjelaskan, APBD Jateng, Jatim, dan Papua di atas rata-rata nasional.

Sayangnya, kata Made, ketiga daerah itu memiliki jumlah penduduk miskin di atas rata-rata nasional. Karena itu, kata dia, dibutuhkan pendalaman di tingkat kabupaten/kota yang mempunyai jumlah populasi penduduk miskin di atas rata-rata nasional.

Dia menyarankan agar prioritas pembangunan di tiga provinsi itu lebih difokuskan kepada kabupaten/kota yang memiliki kantong kemiskinan.

Sebagai contoh Jatim, dari 36 kabupaten/kota, sebanyak 16 daerah memiliki IPM rendah, dan 20 daerah lainnya memiliki IPM tinggi.

Data ini, kata dia, harus dijadikan acuan untuk mengetahui secara lebih pasti apakah pendidikan, kesehatan, atau kemampuan daya beli masyarakat yang paling dominan berkontribusi terhadap rendahnya IPM. (sam/jpnn)

TERMASUK 7 APBD TERTINGGI

sumber
ya udah pakai aja...emoticon-Ngacir

Inilah Lima Gaji Gubernur Tertinggi

JAKARTA-Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) dalam jumpa pers tentang "Catatan Akhir Tahun Anggaran 2012" memaparkan, 15 kepala daerah mulai dari gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia yang memiliki penghasilan tertinggi.

Koordinator Riset FITRA, Maulana, memaparkan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta merajai penghasilan kepala daerah terbesar, namun itu tidak masuk kategori lantaran DKI merupakan daerah istimewa dengan tata pemerintahan yang berbeda.

APBD DKI Jakarta menggabungkan provinsi dan kotamadya. Jadi, pengelolaan anggaran di wilayah tingkat I dan tingkat II menjadi satu. Sementara provinsi lain, provinsi punya APBD sendiri, kabupaten atau kota punya APBD sendiri. "Kalau di daerah Gubernur Jawa Timur tertinggi," kata Maulana di kantor FITRA, Mampang, Jakarta Selatan, Minggu (16/12).

Gubernur Jawa Timur memiliki penghasilan per bulan Rp 642.360.003, atau per tahun sebesar Rp 7.708.320.036. Sedangkan penghasilan wakil gubernurnya adalah sebesar Rp 627.240.003 per bulannya atau Rp 7.526.880.036 per tahun.

Penghasilan gubernur dan wakil gubernur terbesar ke dua adalah Jawa Barat, dimana penghasilan gubernur per bulannya sebesar Rp 603.422.043 atau per tahun Rp 7.241.064.521 dan penghasilan wakilnya per bulan Rp 584.942.043, per tahun Rp 7.019.304.521.

Kemudian disusul Jawa Tengah dimana penghasilan gubernur per bulan Rp 438.097.208, per tahun Rp 5.257.166.498 sementara untuk wakil gubernurnya per bulan Rp 422.977.208, per tahun Rp 5.075.726.498.

Provinsi Kalimantan Timur, penghasilan gubernur per bulan Rp 344.087.750, per tahun Rp 4.129.053.000. Penghasilan wakil gubernur Kalimantan Timur per bulan Rp 328.967.750, per tahun Rp 3.947.613.000. "Penghasilan terbesar ke lima adalah Sumatera Utara, penghasilan gubernur per bulan Rp 327.251.701, per tahun Rp 3.927.020.411. Penghasilan wagub per bulan Rp 312.131.701, per tahun Rp 3.745.580.411," kata Maulana sembari menjelaskan data tersebut sesuai data dari Kementerian Keuangan.

Mengapa Soekarwo tertinggi? Menurut Maulana tunjangan operasional dan pembayaran insentif pajak dan retribusi yang diterima pemprov Jawa Timur setiap bulannya yang menjadikan penghasilan Soekarwo tinggi.

Maulana membeberkan jika PAD kurang dari Rp 15 miliar, maka gubernur mendapatkan penunjang operasional Rp 150 juta (1,75 persen). Sedangkan jika PAD lebih dari Rp 500 miliar maka kepala daerah akan mendapatkan Rp 1,25 miliar (0,15 persen).

Sedangkan perolehan penghasilan Gubernur dari pajak dan retribusi, jika satu provinsi mendapat pajak kurang dari Rp 1 triliun maka gubernur akan mendapat 6 kali dari gaji pokoknya. Tapi jika lebih dari Rp 7,5 triliun maka penghasilan gubernur mencapai 10 kali lipat dari gaji pokoknya. "Kepala daerah dapat dana yang besar dari pajak dan retribusi, masyarakat harus ketahui, bahwa setiap satu rupiah yang dinikmati sebagai penghasilan kepala daerah bersumber dari pajak dan retribusi yang dibayar rakyat," ungkap Maulana.

Dijelaskan, Sukarwo sebagai gubernur dengan penghasilan tertinggi ini tidak dibandingkan dengan gubernur DKI Jokowi. Fitra beralasan DKI merupakan daerah istimewa dengan tata pemerintahan yang berbeda.

APBD DKI Jakarta menggabungkan provinsi dan kotamadya. Jadi, pengelolaan anggaran di wilayah tingkat I dan tingkat II menjadi satu. Sementara provinsi lain, provinsi punya APBD sendiri, kabupaten atau kota punya APBD sendiri.(dem/rmol)

sumber

MASUK LIMA BESAR GAJI GUBERNUR TERTINGGI SE INDONESIA


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di