alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/545c8a71a09a3905778b4576/proses-penggunaan-csr-bumn-untuk-kartu-jokowi-dinilai-janggal
Proses Penggunaan CSR BUMN untuk Kartu Jokowi Dinilai Janggal
Skalanews - Penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari sejumlah BUMN untuk membiayai pengadaan tiga kartu yang menjadi program baru dari Presiden Joko Widodo, dinilai janggal oleh Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR, Rachel Maryam Sayidina.

Pasalnya menurut Rachel, penggunaan CSR itu biasanya dilakukan oleh direksi berdasarkan dari rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau RUPS (rapat umum pemegang saham). Karena itu, program baru Jokowi ini patut dipertanyakan.

"Saya katakan janggal (penggunaan dana CSR BUMN untuk kartu Jokowi itu) karena gimana mungkin rencana kerja tahunan perseroan dapat dibuat secara mendadak dalam waktu yang sangat singkat?" kata Rachel ketika dihubungi melalui pesan singkat dari Jakarta, Jumat (7/11).

Prinsip dasar dari penggunaan CSR BUMN itu sendiri, tambah Rachel, harus dalam kerangka untuk membantu menciptakan kesejahteraan rakyat. Karena CSR adalah wujud kepedulian dari satu BUMN kepada masyarakat, dengan memperhatikan prinsip good corporate governance.

"Seperti transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian. Lalu kaitannya dengan hal pemberian CSR oleh BUMN yang untuk penerbitan kartu-kartu sakti Presiden Jokowi, itu kan tentunya juga seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip yang tadi saya sebutkan," tuturnya.

Selain itu, Rachel yang merupakan bekas anggota Komisi VI DPR RI periode 2009-2014 yang lalu ini, juga menilai bahwa program tiga kartu yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari Jokowi tersebut terkesan dipaksakan.

"Sebab prosesnya cenderung gegabah dan terburu-buru diputuskan tanpa dasar hukum yang jelas. Seperti kita ketahui, penerbitan kartu ini tentu akan memakan biaya yang sangat besar. Melebihi satu miliar yang harusnya memerlukan proses tender terlebih dahulu," kata dia.

Karena itu Rachel menyarankan supaya DPR segera meminta penjelasan Jokowi. "Menurut saya, DPR perlu segera memanggil pemerintah, terkait dengan rencana penerbitan kartu sakti ini untuk meminta penjelasan, yakni Menko terkait dan Menteri BUMN-nya," katanya. (Risman Afrianda/Bus)

http://skalanews.com/berita/detail/1...inilai-Janggal
sepertinya sih emang janggal. tapi tunggu konfirm aja dehemoticon-Big Grin
Quote:Original Posted By Rentenir
sepertinya sih emang janggal. tapi tunggu konfirm aja dehemoticon-Big Grin


janggal kenapa om?emoticon-Matabelo
Quote:Original Posted By bekun


janggal kenapa om?emoticon-Matabelo


dasar hukumnya yang masih kontroversi emoticon-Matabelo
Bentar lagi bakal muncul debat muter2.. emoticon-Big Grin
emoticon-Ngakak
yang penting cepat....kelihatan kerja....panastak hepi
perduli amat cuma ganti nama
Quote:Original Posted By bandrex87
Bentar lagi bakal muncul debat muter2.. emoticon-Big Grin


ahaha. bener, kayak thread sebelah, konten thread sama, panastak dan panasbung diskusi nya muter muter emoticon-Ngakak
kartu sakti bikin kerja gue ga nyamanemoticon-Frown
mang cacat tuh kartu
gua bisa mati karier kl salah langkah emoticon-Frown
Quote:Original Posted By razor301


ahaha. bener, kayak thread sebelah, konten thread sama, panastak dan panasbung diskusi nya muter muter emoticon-Ngakak


kayak baling baling bambu doraemon.. emoticon-Ngakak
Quote:Original Posted By coretanpagi


Penggunaan CSR itu biasanya dilakukan oleh direksi berdasarkan dari rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau RUPS (rapat umum pemegang saham). Karena itu, program baru Jokowi ini patut dipertanyakan.




penggunaan CSR itu tidak detail dalam anggaran kerja ..
biasanya dalam anggaran kerja itu lebih banyak angka ...
misalnya pertumbuhan ...% dlsb ..

program yang detail yang buat ya manajemen lah .. anggarannya sudah ada tinggal manajemen yang menentukan kemana dan berapa besar CSR dibagikan ..
Keknya minggu depan bakal muncul di acara tipi One memang bedanya karni ilyas
Quote:Original Posted By coretanpagi


Penggunaan CSR itu biasanya dilakukan oleh direksi berdasarkan dari rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau RUPS (rapat umum pemegang saham). Karena itu, program baru Jokowi ini patut dipertanyakan.



ga harus program csr dibicarakan ditingkat rups. paling besarannya doang
Quote:Original Posted By coretanpagi
Skalanews - Penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari sejumlah BUMN untuk membiayai pengadaan tiga kartu yang menjadi program baru dari Presiden Joko Widodo, dinilai janggal oleh Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR, Rachel Maryam Sayidina.

Pasalnya menurut Rachel, penggunaan CSR itu biasanya dilakukan oleh direksi berdasarkan dari rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau RUPS (rapat umum pemegang saham). Karena itu, program baru Jokowi ini patut dipertanyakan.

"Saya katakan janggal (penggunaan dana CSR BUMN untuk kartu Jokowi itu) karena gimana mungkin rencana kerja tahunan perseroan dapat dibuat secara mendadak dalam waktu yang sangat singkat?" kata Rachel ketika dihubungi melalui pesan singkat dari Jakarta, Jumat (7/11).

Prinsip dasar dari penggunaan CSR BUMN itu sendiri, tambah Rachel, harus dalam kerangka untuk membantu menciptakan kesejahteraan rakyat. Karena CSR adalah wujud kepedulian dari satu BUMN kepada masyarakat, dengan memperhatikan prinsip good corporate governance.

"Seperti transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian. Lalu kaitannya dengan hal pemberian CSR oleh BUMN yang untuk penerbitan kartu-kartu sakti Presiden Jokowi, itu kan tentunya juga seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip yang tadi saya sebutkan," tuturnya.

Selain itu, Rachel yang merupakan bekas anggota Komisi VI DPR RI periode 2009-2014 yang lalu ini, juga menilai bahwa program tiga kartu yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari Jokowi tersebut terkesan dipaksakan.

"Sebab prosesnya cenderung gegabah dan terburu-buru diputuskan tanpa dasar hukum yang jelas. Seperti kita ketahui, penerbitan kartu ini tentu akan memakan biaya yang sangat besar. Melebihi satu miliar yang harusnya memerlukan proses tender terlebih dahulu," kata dia.

Karena itu Rachel menyarankan supaya DPR segera meminta penjelasan Jokowi. "Menurut saya, DPR perlu segera memanggil pemerintah, terkait dengan rencana penerbitan kartu sakti ini untuk meminta penjelasan, yakni Menko terkait dan Menteri BUMN-nya," katanya. (Risman Afrianda/Bus)

http://skalanews.com/berita/detail/1...inilai-Janggal



RANGKUMAN FAKTA TIGA KARTU SAKTI, perhatikan sumber dananya

Terkait Dana KIS

Terkait Dana KIP

Dana CETAK KIS, KIP, KKS

Proses Penggunaan CSR BUMN untuk Kartu Jokowi Dinilai Janggal
Quote:Original Posted By coretanpagi


Penggunaan CSR itu biasanya dilakukan oleh direksi berdasarkan dari rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau RUPS (rapat umum pemegang saham). Karena itu, program baru Jokowi ini patut dipertanyakan.




Yang di persetujukan/dianggarkan/direncanakan itu biasanya besar budget si CSR pertahunnya.. Sedangkan kebijakan penggunaan CSR nya sediri tergantung situasi.. memang ada beberapa program CSR yang sudah direncanakan sebelumnya (contoh: beasiswa..), tapi tidak untuk semua budget ihabiskan untuk program2x yang terplanning tadi... contoh: CSR untuk bencana alam.. (belom pasti kan kapan adanya bencana alam?)
*tiap perusahaan melakukan kebijakan2x yang berbeda dalam CSR
Kalau merasa janggal ya tinggal minta konfirmasi aja ke yg bersangkutan.
Tar siarin di tipi yah biar masyarakat bisa ikutan nonton.
Quote:Original Posted By bekun


janggal kenapa om?emoticon-Matabelo


ya janggal lah, Hibah ke Program Pemerintah kok ga masuk DIPA

emoticon-Ngakak

Quote:Original Posted By P.E.Y.O


ya janggal lah, Hibah ke Program Pemerintah kok ga masuk DIPA

emoticon-Ngakak


Quote:Original Posted By mbahmomon
Kalau merasa janggal ya tinggal minta konfirmasi aja ke yg bersangkutan.
Tar siarin di tipi yah biar masyarakat bisa ikutan nonton.


....................................................................emoticon-Ngacir
Quote:Original Posted By tifotif


benar yang jadi pertanyaan dasar itu adalah
1. Landasan
2. Asal Dana

muncul berita2 simpang siur dan berbeda2 malah makin menunjukan kepanikan pemerintahan jokowi dalam menghandle isu ini.

sekarang ngelesnya CSR BUMN,

pertanyaanya Dana CSR BUMN itu untuk cetak kartu saja atau dana KIS juga?
Jika Benar CSR BUMN, post nama-nama BUMN nya dunk? biar bisa di check di laporan keuangan BUMN-BUMN nya. emoticon-Embarrassment

seingat gw BUMN dah nganut Good Corporate Governance.
jadi kalo benar CSR maka sudah dinyatakan besaran dana, untuk apa, ditahun apa? kalo dialokasikan Rp.x utk kegitan A pada Tahun 2014 misalnya. kemudian berubah menjadi Cetak kartu KIS atau Dana KIS... ya bisa jadi masalah baru kan? emoticon-Embarrassment

inget loh CSR BUMN itu suka tidak suka akan mengurangi laba BUMN dan laba BUMN setau gw itu tercatat di APBN loh . CMIIW emoticon-Embarrassment lain cerita kalo CSR perusahaan swasta... tp CSR senilai 6T lebih... emoticon-Malu (S)

nah mumpung nama CV nya sudah keluar, PPATK bisa mulai masuk.. check tuh cv menerima pembayarannya dari siapa. kalo CSR setau gw seharusnya dari BUMN-BUMN tadi. tp kalo dananya berpindah tangan ya siap2 aja.. emoticon-Embarrassment


gw postingan ginian ampe 3x... disebelah ada yg sejalan ama gw, mempertanyakan list BUMN, disini mempertanyaan GCG dan mekanismenya. di thread yg lain gw nyentil terkait aliran dana CSR kepada CV yg nyetak kartu...

karena abdi diehard pada mingkem... emoticon-Ngakak (S) emoticon-Ngakak (S)

nih ada main2an
1. Siapa yg bakalan bergerak duluan?
a. KPK
b. BPK
c. POLISI
d. Tutup mata semua

2. yg bakalan jd "bemper"
a. Menkes
b. Mensesneg
c. Menko
d. Menkeu
e. MenBUMN
e. pemerintahan sebelumnya
f. ..... silahkan tambahanin

emoticon-Ngakak (S) emoticon-Ngakak (S)
siapa dulu menteri BUMNnya... masa diperintah mau mbalelo...

emoticon-Ngakak