alexa-tracking

Proses Penggunaan CSR BUMN untuk Kartu Jokowi Dinilai Janggal

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/545c8a71a09a3905778b4576/proses-penggunaan-csr-bumn-untuk-kartu-jokowi-dinilai-janggal
Proses Penggunaan CSR BUMN untuk Kartu Jokowi Dinilai Janggal
Skalanews - Penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari sejumlah BUMN untuk membiayai pengadaan tiga kartu yang menjadi program baru dari Presiden Joko Widodo, dinilai janggal oleh Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR, Rachel Maryam Sayidina.

Pasalnya menurut Rachel, penggunaan CSR itu biasanya dilakukan oleh direksi berdasarkan dari rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau RUPS (rapat umum pemegang saham). Karena itu, program baru Jokowi ini patut dipertanyakan.

"Saya katakan janggal (penggunaan dana CSR BUMN untuk kartu Jokowi itu) karena gimana mungkin rencana kerja tahunan perseroan dapat dibuat secara mendadak dalam waktu yang sangat singkat?" kata Rachel ketika dihubungi melalui pesan singkat dari Jakarta, Jumat (7/11).

Prinsip dasar dari penggunaan CSR BUMN itu sendiri, tambah Rachel, harus dalam kerangka untuk membantu menciptakan kesejahteraan rakyat. Karena CSR adalah wujud kepedulian dari satu BUMN kepada masyarakat, dengan memperhatikan prinsip good corporate governance.

"Seperti transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian. Lalu kaitannya dengan hal pemberian CSR oleh BUMN yang untuk penerbitan kartu-kartu sakti Presiden Jokowi, itu kan tentunya juga seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip yang tadi saya sebutkan," tuturnya.

Selain itu, Rachel yang merupakan bekas anggota Komisi VI DPR RI periode 2009-2014 yang lalu ini, juga menilai bahwa program tiga kartu yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari Jokowi tersebut terkesan dipaksakan.

"Sebab prosesnya cenderung gegabah dan terburu-buru diputuskan tanpa dasar hukum yang jelas. Seperti kita ketahui, penerbitan kartu ini tentu akan memakan biaya yang sangat besar. Melebihi satu miliar yang harusnya memerlukan proses tender terlebih dahulu," kata dia.

Karena itu Rachel menyarankan supaya DPR segera meminta penjelasan Jokowi. "Menurut saya, DPR perlu segera memanggil pemerintah, terkait dengan rencana penerbitan kartu sakti ini untuk meminta penjelasan, yakni Menko terkait dan Menteri BUMN-nya," katanya. (Risman Afrianda/Bus)

http://skalanews.com/berita/detail/1...inilai-Janggal
sepertinya sih emang janggal. tapi tunggu konfirm aja dehemoticon-Big Grin
Quote:


janggal kenapa om?emoticon-Matabelo
KASKUS Ads
Quote:


dasar hukumnya yang masih kontroversi emoticon-Matabelo
image-url-apps
Bentar lagi bakal muncul debat muter2.. emoticon-Big Grin
emoticon-Ngakak
yang penting cepat....kelihatan kerja....panastak hepi
perduli amat cuma ganti nama
Quote:


ahaha. bener, kayak thread sebelah, konten thread sama, panastak dan panasbung diskusi nya muter muter emoticon-Ngakak
image-url-apps
kartu sakti bikin kerja gue ga nyamanemoticon-Frown
mang cacat tuh kartu
gua bisa mati karier kl salah langkah emoticon-Frown
image-url-apps
Quote:


kayak baling baling bambu doraemon.. emoticon-Ngakak
Quote:


penggunaan CSR itu tidak detail dalam anggaran kerja ..
biasanya dalam anggaran kerja itu lebih banyak angka ...
misalnya pertumbuhan ...% dlsb ..

program yang detail yang buat ya manajemen lah .. anggarannya sudah ada tinggal manajemen yang menentukan kemana dan berapa besar CSR dibagikan ..
image-url-apps
Keknya minggu depan bakal muncul di acara tipi One memang bedanya karni ilyas
Quote:


ga harus program csr dibicarakan ditingkat rups. paling besarannya doang
Quote:


Quote:


Yang di persetujukan/dianggarkan/direncanakan itu biasanya besar budget si CSR pertahunnya.. Sedangkan kebijakan penggunaan CSR nya sediri tergantung situasi.. memang ada beberapa program CSR yang sudah direncanakan sebelumnya (contoh: beasiswa..), tapi tidak untuk semua budget ihabiskan untuk program2x yang terplanning tadi... contoh: CSR untuk bencana alam.. (belom pasti kan kapan adanya bencana alam?)
*tiap perusahaan melakukan kebijakan2x yang berbeda dalam CSR
Kalau merasa janggal ya tinggal minta konfirmasi aja ke yg bersangkutan.
Tar siarin di tipi yah biar masyarakat bisa ikutan nonton.
Quote:


ya janggal lah, Hibah ke Program Pemerintah kok ga masuk DIPA

emoticon-Ngakak

Quote:


Quote:


....................................................................emoticon-Ngacir
Quote:


gw postingan ginian ampe 3x... disebelah ada yg sejalan ama gw, mempertanyakan list BUMN, disini mempertanyaan GCG dan mekanismenya. di thread yg lain gw nyentil terkait aliran dana CSR kepada CV yg nyetak kartu...

karena abdi diehard pada mingkem... emoticon-Ngakak (S) emoticon-Ngakak (S)

nih ada main2an
1. Siapa yg bakalan bergerak duluan?
a. KPK
b. BPK
c. POLISI
d. Tutup mata semua

2. yg bakalan jd "bemper"
a. Menkes
b. Mensesneg
c. Menko
d. Menkeu
e. MenBUMN
e. pemerintahan sebelumnya
f. ..... silahkan tambahanin

emoticon-Ngakak (S) emoticon-Ngakak (S)
siapa dulu menteri BUMNnya... masa diperintah mau mbalelo...

emoticon-Ngakak
×