alexa-tracking

|Ngeles Ala Politikus PKS| Temuan Dana Siluman Tanggung Jawab DPRD DKI 2009-2014

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/545c80f15a5163e23a8b4567/ngeles-ala-politikus-pks-temuan-dana-siluman-tanggung-jawab-dprd-dki-2009-2014
Kesel 
|Ngeles Ala Politikus PKS| Temuan Dana Siluman Tanggung Jawab DPRD DKI 2009-2014
Temuan Dana Siluman Tanggung Jawab DPRD DKI 2009-2014
Ilham Safutra
Kamis, 6 November 2014 − 22:40 WIB


JAKARTA - Temuan anggaran siluman di APBD DKI yang nilainya fantastis merupakan tanggung jawab DPRD DKI periode 2009-2014.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Selamat Nurdin mengatakan, penemuan anggaran siluman dalam APBD 2014 itu merupakan tanggung jawab dari DPRD periode 2009-2014.

Anggaran itu dibahas pada 2013. Salah satu tugas dari DPRD di bidang budgeting.

”Lebih tepat lagi perlu ditanyakan ke badan anggaran, terutama di sub anggaran di setiap komisi,” kata Selamat Nurdin, Kamis (6/11/2014).

Dengan mengonfirmasi ke pihak tersebut akan dapat diketahui siapa pelakunya. Cara penelusuran seperti ini untuk menghindari prasangka buruk kepada anggota DPRD.

Dia meminta dalam mencari akar masalah anggaran siluman itu jangan antara eksekutif (Pemprov DKI) dan legislatif saling tuding.
Sebab, pembahasan APBD dilakukan oleh dua pihak.

Jika dewan tidak setuju mata anggaran tertentu tidak akan ada di APBD. Apalagi ada anggaran yang tidak pernah dibahas sama sekali.

Dia menyebutkan, lahirnya sebuah mata anggaran itu dapat diusulkan oleh SKPD maupun DPRD. Sepanjang ada usulan dari unit atau usulan dari dewan yang mendapatkan informasi ketika reses.

”Mekanismenya melalui surat. Harus ada dokumen tertulis,” ujarnya.

Code:
http://metro.sindonews.com/read/920889/31/temuan-dana-siluman-tanggung-jawab-dprd-dki-2009-2014



Kadinas PU: "Anggaran Siluman" di APBD DKI dari Usulan DPRD
Jumat, 7 November 2014 | 08:25 WIB



JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Agus Priyono mengaku telah mendapatkan informasi perihal temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyebutkan ada dana "siluman" sebesar Rp 3,518 triliun di instansinya pada tahun anggaran 2013 dan 2014.

Menurut Agus, dana tersebut merupakan usulan DPRD DKI. "Usulan dari DPRD. Kan DPRD mempunyai hak konstituen untuk mengajukan ke BAPPEDA," kata Agus saat dihubungi Kamis (6/11/2014).

Agus memaparkan, DPRD memiliki hak konstituen. Hak tersebut adalah hak untuk mengusulkan tambahan anggaran apabila dana yang sebelumnya diajukan belum mencukupi. Sesuai namanya, hak konstituen diawali dari informasi yang disampaikan masyarakat yang merupakan konstituen dari para anggota DPRD.

"Seperti contoh perbaikan jalan dan mengantisipasi banjir, itu kan sesuai konstituen dari anggota DPRD DKI," ujar dia.

Sebelumnya, Agus mempertanyakan hasil temuan BPKP yang menyebutkan terdapat dana siluman di instansinya sebesar Rp 3,518 triliun dari APBD DKI 2013 dan 2014.

Agus menilai hasil temuan tersebut tak sesuai fakta di lapangan yang mana Dinas PU merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki penyerapan yang rendah.

Agus menganggap dana siluman senilai Rp 3,5 triliun terlampau besar. Padahal, kata dia, anggaran di Dinas PU DKI pada APBD 2013 hanya sebesar Rp 2 triliun. Sementara pada APBD 2014, anggaran di Dinas PU lebih banyak digunakan untuk biaya pembebasan lahan.

"Dana Rp 3,5 triliun itu besar banget, lho. Tidak mungkinlah kita melakukan dana fiktif," ujar mantan Wakil Kepala Dinas PU itu.

Sebagai informasi, BPKP DKI menemukan banyaknya anggaran siluman di Dinas PU DKI pada APBD 2013 dan APBD 2014. Total anggaran siluman yang ditemukan di Dinas PU DKI mencapai Rp 3,518 triliun pada APBD 2014 dengan 252 kegiatan fiktif.

Selain di Dinas PU, hal yang sama juga terjadi di Dinas Kesehatan DKI. Anggaran siluman di instansi ini mencapai Rp 210,801 miliar dengan 58 kegiatan fiktif.

Code:
http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/07/0825326/Kadinas.PU.Anggaran.Siluman.di.APBD.DKI.dari.Usulan.DPRD




Anggaran Siluman, Ahok: Muncul dari SKPD Atau DPRD?
Fitria Damayanti - Kamis, 06-11-2014 19:55




Jakarta, Aktual.co —Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sepertinya tak mau jajaran Pemprov DKI saja yang jadi kambing hitam dalam temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI mengenai anggaran siluman berjumlah fantastis di APBD DKI tahun 2014.

Kata dia, anggaran 'siluman' tak hanya bisa muncul dari Pemprov DKI saja, tetapi juga dari DPRD DKI.

Sebagai contoh, ujarnya, adalah temuan mengenai soal dana hibah dan bantuan sosial.

"Yang lebih lucu lagi hibah dan bantuan sosial tidak ada proposal, tapi bisa tiba-tiba ada. Nah kenapa muncul? Apakah dari SKPD atau dari oknum di DPRD?" ujarnya, di Balaikota DKI, Kamis (6/11).

Untuk menghindari saling tuduh, Ahok pun mendesak agar di tahun 2015 sistem e-budgeting bisa segera berjalan di DKI, sehingga diharapkan bisa menekan munculnya anggaran siluman seperti saat sekarang.


Karena dengan penerapan e-budgeting, maka anggaran bisa dimonitor dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan.

"Kami tidak mau saling menuduh (antara Pemprov dan DPRD)," ujarnya.

Sebelumnya, di Balaikota DKI tadi pagi Ketua KPK Abraham Samad menekankan perlunya dibuat akuntabilitas di penggunaan dana hibah.

Di mana Samad mengaku temui banyak masalah terkait hibah dan bantuan sosial di Pemprov DKI. Di mana banyak penerima hibah dan bantuan sosial yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban.

"Ini terjadi di hampir semua provinsi. Karena itu harus ada akuntabilitas penggunaan dana hibah."

Code:
http://www.aktual.co/jakartaraya/soal-dana-siluman-ahok-dari-skpd-atau-dprd



emoticon-MarahNgeles aja lu! Meski DPRD DKI meski beda periode, isinya mayoritas masih sama cuma beda posisi dan jabatan. Tuh Lulung, Muhammad Taufik, Triwisaksana, Selamat Nurdin, dan Ferrial Sofyan masih jadi anggota DPRD DKI
ketahuan deh omemoticon-Matabelo
(Saya sarankan) KPK agar masuk. Nilainya sangat besar.., untung ketahuan, (coba) kalo nggak (ketahuan)?!?!?
KASKUS Ads
Quote:


amit2 emoticon-Ngakak
Quote:


makanya jangan serakah om emoticon-Ngakak
baru terserap 30%
2014 udah mau selese
suka bener ama yg berbau silumanemoticon-Hammer2
Quote:


emoticon-MarahDPRD mah dari dulu suka carinya bonus dari fee proyek.
S2 lulusan mana si ngehok.. tahun ke 3 msih aja bisa digoblokin

manajemen kontrol.. kunci2 pake e-budgeting.. ternyata hoax..


emoticon-Ngakakemoticon-Najisemoticon-Ngakak
Quote:


ga hanya DPRD, DPR juga samaemoticon-Hammer2
Quote:

emoticon-MarahGoblok lu tong, e-budgeting dari kemarin yang berusaha mendiskreditkan ya PKS.


DPRD Pertanyakan Kebijakan "E-budgeting" Jokowi-Basuki
Minggu, 26 Januari 2014 | 11:44 WIB



JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih baik melakukan pengawasan anggaran secara reguler melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut terkait upaya Pemprov DKI Jakarta untuk "mengunci" anggaran dengan sistem e-budgeting.

"Kalau mereka (eksekutif) yang mengusulkan, masak mereka juga yang mengawasi," kata pria yang akrab disapa Sani itu, Minggu (26/1/2014) di Jakarta.

Menurut Sani, pengawasan melalui BPK lebih transparan apabila dibandingkan dengan pengawasan oleh Pemprov DKI. Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta harus dapat menjamin pengawasan tersebut transparan. "Lebih baik BPK, mereka kan auditor resmi," kata Sani.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja mengatakan akan menjalankan sistem e-budgeting untuk mengantisipasi penyalahgunaan anggaran. Melalui sistem tersebut, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo beserta Basuki dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Daerah (BPKD) memiliki wewenang untuk mengunci anggaran dan dana hibah yang mencurigakan.

"Kalau kita lock duluan sebelum APBD diketok (disahkan), mereka (DPRD) nggak akan ketok-ketok. Jadi, biarin saja diketok dulu, nanti baru yang mencurigakan kita lock, pasti ada yang ribut-ribut," kata Basuki, Jumat (24/1/2014).

Basuki mengakui bahwa banyak program tidak penting yang merupakan hasil kerja sama legislatif dan eksekutif. Ia mengancam akan mencopot kepala dinas dan kepala suku dinas yang kerap bermain mata dengan DPRD DKI. Namun, penggantian para eksekutif itu menunggu pengesahan APBD oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selesai terlebih dahulu. Setelah dikoreksi oleh Mendagri, akan diketahui program-program mana saja yang "aneh" dengan pagu anggaran yang fantastis.

Basuki juga meminta masyarakat untuk berperan memantau APBD. Jika masyarakat melihat ada nilai anggaran yang tidak wajar, maka warga bisa langsung melapor.

Code:
http://megapolitan.kompas.com/read/2014/01/26/1144122/DPRD.Pertanyakan.Kebijakan.E-budgeting.Jokowi-Basuki

ane rasa BPK juga tidak akan dengan asal menuduh, ya.. nanti lihat saja semua bukti-buktinya emoticon-I Love Indonesia (S)
Ayo dong KPK, usut tuntas! Masa sih dibiarin aja orang2 kaya gitu mimpin masyarakat Jakarta! emoticon-Cape d... (S)
ya karena penggunaan anggarannya gak sembarangan, jadinya dana silumannya gak kepake2... karena gak bisa lagi kong kalikong kayak jaman rejim lama emoticon-Ngakak (S)
image-url-apps
Bagus lah dananya gak terserap semua. Krn mmg yg dibutuhkan cm 30 persen sj. Sisanya orng takut buat diselewengkan tuh duid haram.
Coba kalo jaman sblmnya, dah ludes tuh duit
×