JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) "mencium" adanya pejabat nakal dalam proses pembuatan perizinan. Jokowi mengaku akan mengusut pejabat tersebut lantaran membuat proses pengajuan izin bisa sampai bertahun-tahun.

Demikian disampaikan Jokowi saat berdialog dengan sejumlah pemimpin perusahaan dalam acara Kompas 100 CEO Forum, Jakarta, Jumat (7/11/2014).

Jokowi mengaku menemukan berbagai proses pengajuan izin yang berlarut-larut. Misalnya, saat berkunjung ke Sinabung, Sumatera Utara, masyarakat dihadapkan pada persoalan relokasi yang sudah dua tahun tidak juga selesai izinnya.

Selain itu, Jokowi juga mengaku menerima laporan sulitnya izin untuk membangun pembangkit listrik di Sumatera Selatan yang sampai enam tahun.

"Kemarin di rapat saya sampaikan, ada Menteri ESDM, ada problem di Sulawesi Selatan, dia bilang sudah selesai. Saya belum ngomong sudah selesai," seloroh Jokowi.

"Ini masalah apa sih? Ini masalah niat, masalah kemauan mau atau tidak. Hanya itu saja. Saya tahu masalahnya, ininya, amplopnya yang tebal saya tahu," lanjut dia.

Untuk itu, kata Jokowi, ia telah menugaskan Menteri Koordinator Perekonomian untuk menelusuri aksi pemerasan itu.

"Ini nggak boleh diteruskan, saya suruh cari. Tugas Pak Menko untuk cari-cari begini, kalau tidak bisa cari, Presidennya sendiri juga masih sanggup dicari," imbuhnya.

Ke depan, Jokowi menyatakan pemerintah akan menerapkan pusat pelayanan "one stop service" perizinan. Di sana, semua perizinan segala bidang bisa terpusat sehingga tidak lagi diatur oleh kementerian-kementerian.

http://nasional.kompas.com/read/2014...campaign=Khlwp

hayo yg curiga lawan bisnis nya maen amplop cpetan laporin....biar bisa lgs dilacak presiden&menterinya...