Skalanews - Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, berpendapat bahwa program tiga kartu yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, sudah salah dari segi tata kelola.

Kesalahan tersebut, jelas Margarito, terlihat dari pernyataan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani yang mengatakan dasar hukum program tiga kartu itu nanti akan dibuatkan Keppres atau Inpres-nya.

"Lho barang itu sudah jalan. Masak baru dibikin di belakang aturannya. Gimana sih. Itu kan sudah menunjukkan bahwa dari segi tata kelola, dari segi legal itu sudah salah," kata Margarito di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/11).

Margarito menegaskan, harusnya pemerintah membuat dulu dasar hukum suatu kebijakan seperti program tiga kartu itu, yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), sebelum melaksanakannya.

"Toh soal ini sifatnya enggak darurat atau mendesak. Karena tidak darurat, maka dia menjadi urusan pemerintahan biasa saja, dan karena itu dia mesti 'based on legal'. Saya tahu tujuannya baik, tetapi ini bukan hal yang bersifat darurat," katanya.

Oleh karena itu, Margarito menyesalkan mengapa Jokowi bisa sampai mengeluarkan kebijakan atau program tiga kartu tersebut, tanpa ada dasar hukumnya. Apalagi dengan adanya pernyataan Puan, yang terkesan seperti menggampangkan legalitas.

"Wong sudah ada, masak legitimasi baru dibelakang. Yang begitu-begitu itu hanya bisa dibenarkan jika dalam keadaan darurat. Bikin dulu, baru siapkan aturan. Atau bikin melampaui aturan. Itu bisa, asal darurat. Tapi sekarang kan tidak," kata dia. (Risman Afrianda/buj)

http://skalanews.com/berita/detail/1...la-Sudah-Salah