alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/545c2333a3cb17d8108b4568/mensekneg-tak-sengaja-ungkap-ada-dana-diluar-apbn-yg-dikelola-pemerintah
Mensekneg Tak Sengaja Ungkap Ada Dana Diluar APBN yg Dikelola Pemerintah?
Mensesneg: Anggaran Cetak KIP, KIS, dan KKS dari CSR
Rabu, 5 November 2014 | 21:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjawab kritik yang dilontarkan politisi Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) atas biaya penerbitan Kartu Indonesia
Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Menurut
Pratikno, penerbitan semua kartu itu sama
sekali tidak memakan anggaran negara,
melainkan dari dana tanggung jawab sosial
sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Itu kan sudah jalan, tapi itu kan bantuan dari
berbagai pihak. Itu CSR dari BUMN, tidak
masuk APBN," ujar Pratikno, saat dijumpai di
Hotel Grand Clarion, Makassar, seusai
mendampingi Presiden Joko Widodo
melakukan blusukan, Rabu (5/11/2014)
malam.

Pratikno meminta agar DPR jangan terburu-
buru menghakimi anggaran penerbitan kartu
tersebut. Yang terpenting, kata dia, adalah
fokus pada kelancaran penyelenggaran
program KIS, KIP, dan KKS.

"Enggak usah ribut-ribut dulu di sana. Kita
fokus ini saja dulu. Selama ini banyak
anggaran, tapi tidak fokus, maka kita
fokuskan," kata mantan Rektor Universitas
Gadjah Mada itu.

Menurut Pratikno, penggunaan dana corporate
social responsibility (CSR) BUMN ini hanya
untuk sementara. Untuk tahun berikutnya,
pengadaan KIS, KIP, dan KKS akan
dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN).

"Tentu saja untuk ke depan, ini akan terkait
APBN. Tapi sekarang pakai CSR BUMN," kata
dia.

Dinilai janggal

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah
mempertanyakan tender fisik kartu pada
program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan
Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sebab, program
itu tidak dikoordinasikan terlebih dahulu
dengan DPR.

"Kartunya saja itu kan mesti ditender. Kartu
itu satu bisa seharga Rp 5.000. Ini Rp 5.000
kali 15 juta orang, sudah berapa coba?" ujar
Fahri di kompleks parlemen, Rabu
(5/11/2014).

"Program di atas 1 miliar saja harus ditender,
apalagi yang triliunan. Kan negara ini enggak
main-main ya," lanjut dia.

Fahri menyayangkan program yang disebut-
sebut andalan pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla
tersebut tidak dibicarakan terlebih dahulu
dengan parlemen.

"Tidak ada nomenklatur belanja negara yang
tidak ada dasar undang-undangnya boleh
dilegalkan. Makanya kita mau ngomong
bareng-bareng bersama pemerintah saat ini,"
lanjut dia.
http://nasional.kompas.com/read/2014/11/05/21123161/Mensesneg.Anggaran.Cetak.KIP.KIS.dan.KKS.dari.CSR.BUMN


Mensesneg Keliru Pakai Dana CSR Biayai Kartu Sakti Jokowi
Kamis, 6 November 2014 − 16:08

JAKARTA - Pakar hukum tata negara Yusril
Ihza Mahendra mengingatkan Menteri
Sekretaris Negara ( Mensesneg) Pratikno,
untuk tidak asal mengumbar pernyataan yang
terkait dengan dana corporate social
responsibility (CSR ) Pratikno mengatakan, sumber dana yang digunakan untuk membiayai tiga kartu sakti, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Pemerintah Joko Widodo (Jokowi), berasal dari dana CSR Badan
Usaha Milik Negara (BUMN).

"Mensesneg Pratikno juga harus bicara hati-
hati mengenai sumber dana yang digunakan
untuk membiayai kebijakan tiga kartu sakti,"
kata Yusril di akun Twitter @Yusrilihza_Mhd,
Kamis (6/11/2014).

"Dia (Pratikno) katakan dana tiga kartu sakti
berasal dari dana CSR BUMN. Jadi bukan
dana APBN, sehingga tidak perlu dibahas
dengan DPR," imbuhnya.

Yusril menjelaskan, kekayaan BUMN itu
kekayaan yang sudah dipisahkan dari
keuangan negara, namun tetap menjadi obyek
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (BPKP)

"Karena itu jika negara ingin menggunakan
dana CSR BUMN, status dana tersebut harus
jelas, dipinjam negara atau diambil oleh
negara," ungkap Yusril.

Sebab dana yang disalurkan melalui tiga
kartu sakti adalah kegiatan pemerintah,
sebagai 'kompensasi' kenaikan BBM (bahan
bakar minyak) yang akan dilakukan
pemerintah.

"Penyaluran dana melalui tiga kartu sakti
bukanlah kegiatan BUMN dalam
melaksanakan CSR mereka. Saya berharap
Mensesneg Pratikno jangan bicara asbun
seperti Puan (Puan Maharani). Pikirkan dulu
sebelum bicara dan bertindak dalam
mengutus negara," pungkasnya.
http://m.sindonews.com/read/920734/15/mensesneg-keliru-pakai-dana-csr-biayai-kartu-sakti-jokowi

-------------

KPK perlu turun tangan ini, kok ada dana-dana non budgeter yang dikelola Pemerintah tanpa sepengetahuan DPR dan BPK?


emoticon-Takut:
Program pemerintah kok ngandelin CSR emoticon-Ngakak
kap[an lagi malakin dana csr bumn toh pemegang saham juga negara...
Walaupun diluar kelaziman, sebaiknya dihargailah daripada dana csrnya jadi bancakan para pejabat.

Quote:Original Posted By kodokbleduk
Program pemerintah kok ngandelin CSR emoticon-Ngakak


kayaknya ini niru didaerah daerah
banyak perusahaan didatengi pejabat daerah, baik eksekutif maupun legislatif, mereka berebut dana csr perusahaan2 tersebut. dana tersebut sebagian disalurkan ke dapilnya. sebagian lagi untuk operasionalnya.
tidak tau apakah ini melanggar hukum apa tidak, karena hal ini udah umum dilakukan mereka.
Ayoo... ayoo... sudah jelas ini.......
kas BUMN adalah kekayaan negara yang sudah dipisahkan, bukan berarti penggunaannya seenak jidat.

KPK mana KPK .....
walah ada kebocoran nih mulutnyaemoticon-Ngakak
Quote:Original Posted By stubandtala
kap[an lagi malakin dana csr bumn toh pemegang saham juga negara...
Walaupun diluar kelaziman, sebaiknya dihargailah daripada dana csrnya jadi bancakan para pejabat.



Quote:Original Posted By adiknyadirga
Ayoo... ayoo... sudah jelas ini.......
kas BUMN adalah kekayaan negara yang sudah dipisahkan, bukan berarti penggunaannya seenak jidat.

KPK mana KPK .....



kemakan isu fahri emoticon-Big Grin
Quote:Original Posted By stubandtala
kap[an lagi malakin dana csr bumn toh pemegang saham juga negara...
Walaupun diluar kelaziman, sebaiknya dihargailah daripada dana csrnya jadi bancakan para pejabat.





pertanggung-jawabsnnts itu, yakin hanya untuk sosial kemasyarakatan?

apa tidak mungkin digunakan untuk kepentingan agenda politik Pemerintah yang berkuasa?


emoticon-Takut:



Mensekneg Tak Sengaja Ungkap Ada Dana Diluar APBN yg Dikelola Pemerintah?


emoticon-Bingung (S)
Quote:Original Posted By jamil4h




pertanggung-jawabsnnts itu, yakin hanya untuk sosial kemasyarakatan?

apa tidak mungkin digunakan untuk kepentingan agenda politik Pemerintah yang berkuasa?


emoticon-Takut:






Nah hal itu harus di antispasi, kalau perlu gandeng KPK sekalian

yaa semoga saja endingnya dinilai sebagai "kerja cepat" bukan "kerja grasa-grusu" emoticon-Smilie
Jadi CSR boleh di ambil negara ya.
Ga peduli buat apa ya?

Minta donk....!!!!!!!!!!
Kan bukan APBN?
Jadi ga harus konsultasi.
Boleh dipakai untuk apa saja

emoticon-Ngakak
emoticon-Ngakak grusah -grusuh si mentrinya dadi pada senggolan gitu emoticon-Ngakak
woh,,, perlu diselidik nih emoticon-Wowcantik
stlah baca perdebatan panas antara penastak vs penasbung dri trit sblah yg isinya sama,kesimpulan ane:
1. dana bwat bkin kartu dari csr

2. dana yg ada dlm kartu pake dana bpjs pbi,bansos dan dana dari program wjib belajar 12thn *cmiiw

kasian rakyat, di bela2in sama pemerintah buat hidup lbh baik tapi bnyak orang yg ga suka nya emoticon-Belo
Quote:Original Posted By INCUBATOR



kemakan isu fahri emoticon-Big Grin


coba aja ente summon ID Kabei dia yang pegang anggaran di kemenkeu lho emoticon-Ngakak
jadi dia tau seluk beluk anggaran CSR dll
Quote:Original Posted By bozat
kasian rakyat, di bela2in sama pemerintah buat hidup lbh baik tapi bnyak orang yg ga suka nya emoticon-Belo


mengkritisi kis dan kip = tidak pro rakyat ? emoticon-Ngakak (S)
Semoga ga bernasib seperti sekandal dana nonbudgeter bulog, yang sudah memakan korban banyak orang yang terseret kasus korupsi karena pemerintah menggunakan dana non APBN, yang bersumber pada yayasan bulog.