alexa-tracking

DPR Persoalkan Kartu Sakitnya, Ini Jawaban Jokowi

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/545c1371dc06bd02358b456d/dpr-persoalkan-kartu-sakitnya-ini-jawaban-jokowi
DPR Persoalkan Kartu Sakitnya, Ini Jawaban Jokowi
, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat mempersoalkan sumber pendanaan tender penerbitan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Alokasi anggaran itu disebut tidak pernah dikomunikasikan ke parlemen. Apa tanggapan Jokowi?

"Ya coba dicek ke kementerian keuangan. Kalau sudah keluar ya mestinya ada dananya. Tanyakan ke kemenkeu," kata Jokowi usai menghadiri acara Kegiatan Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (6/11/2014).

Jokowi lalu malah balik mengeluhkan kritik yang dilontarkan anggota dewan selama ini. Menurut dia, pemerintah ingin bekerja cepat sesuai harapan banyak orang. Namun, ujar dia, meski pemerintah sudah bekerja cepat tetapi DPR tetap saja mengkritik.

"Kita ini ya, maunya kerja cepat, kerjanya cepat. Kalau kerja lambat nanti begini (sambil tangannya memeragakan gerakan simbol orang bicara). Eh, sudah kerja cepat masih begini juga (melakukan gerakan yang sama)," keluh Jokowi.

Kalau pun harus ke DPR, Jokowi mengaku kondisi DPR saat ini serba sulit. "Ke DPR saya harus ke mana? Ketemu dengan siapa? Ke komisi yang mana? Alat kelengkapan dewan yang mana? Apa saya harus menunggu terus?" jawab dia.

Jokowi lalu mengatakan bahwa anggaran untuk tiga kartu andalannya itu sudah masuk dalam APBN. Pernyataan ini berbeda dengan pernyataan Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang menyebutkan bahwa dana pencetakan kartu berasal dari dana corporate social responsibility (CSR) BUMN, sehingga sama sekali tidak menggunakan uang negara.

Janggal

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempertanyakan tender fisik kartu pada program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Menurut dia, program itu tidak dikoordinasikan terlebih dahulu dengan DPR.

"Kartunya saja itu kan mesti ditender. Kartu itu satu bisa seharga Rp 5.000. Ini Rp 5.000 kali 15 juta orang, sudah berapa coba?" ujar Fahri di kompleks parlemen, Rabu (5/11/2014). "Program di atas Rp 1 miliar saja harus ditender, apalagi yang triliunan. Kan negara ini enggak main-main ya," lanjut dia.

Fahri menyayangkan program yang disebut-sebut sebagai andalan pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla tersebut tidak dibicarakan terlebih dahulu dengan parlemen. "Tidak ada nomenklatur belanja negara yang tidak ada dasar undang-undangnya boleh dilegalkan. Makanya kita mau ngomong bareng-bareng bersama pemerintah saat ini."


Nah lho, menterinya bilang dari CSR presidennya bilang dari APBN dan sudah dianggarkan sebelumnya. Trus menteri yang satunya lagi bilang baru mau dibuat aturannya.

Pokoknya kerja.. Kerja... Kerja.. Ora mikir.
image-url-apps
Reserved
apbn warisan SBY emoticon-Big Grin

clear emoticon-Big Grin
KASKUS Ads
image-url-apps
Biasa cuma nanya ada komisinya ga???
image-url-apps
Yang CSR itu pengadaan kartunya deh kayaknya, klo programnya alias isi duit di dalam kartu bukan CSR. Jd ga bertolak belakang dgn omongan Pratikno
Reserved dl
image-url-apps
Tetep yaaa...
Melempar ke ’orang lain’ dalam hal ini kemenkeu
selama dpr masih kelahi, pemerintah sebaiknya dan seharusnya diem aja dulu, gak usah bekerja.....karna kalo bekerja nanti disalahin ama dpr karna gak pernah konsultasi....

pemerintah diem, rakyat marah, rakyat geruduk dpr....beres !!

#dprmikir


image-url-apps
kita liat abis ini apa yang akan terjadi . nomenklaturnya mengharuskan presiden memperoleh persetujuan DPR . klo ada penyimpangan sudah seharusnya kpk memeriksa
image-url-apps
tambah 1 APBNemoticon-Embarrassment
kl gini terus penastak cem aku bs ancur pakde emoticon-Frown
Quote:


sama seperti obama, apa mau ada istilah "indonesia shut down"

emoticon-Big Grin
baiknya gimana om?emoticon-Matabelo
image-url-apps
Quote:


presiden kita bingung.....kasih PETA bray......
gue sebenarnya demen banget dengan kondisi saat ini

di satu sisi DPR dibuat stagnan sehingga saling gontok gontokan sendiri

di sisi lain Pemerintah bisa bekerja tanpa perlu intervensi DPR
SEHARUSNYA GIMANA YA
image-url-apps
Quote:


Ente sepertinya jago kalau ngeles deh. Trus tendernya kapan tuh itu kartu kartu?
image-url-apps
Program pro rakyat kok, tpi malah bnyak gak seneng
image-url-apps
Quote:


Selevel presiden saja tidak paham mau kemana di DPR. Luar biasa negeri ini ya bray? emoticon-Big Grin
image-url-apps
Quote:


Ditenderkan apa penunjukkan langsung ? emoticon-Embarrassment
image-url-apps
Gue bingung ini presiden bergerak sendiri ya, masak sih ga tau harus kemana kalau mau bikin program. Trus orang sekeliling nya ga ngasih tau ya.


Tapi tetep masih lempar ke orang lain masalahnya