alexa-tracking

(Manfaatkan lahan nganggur ) Hak negara menyewakan lahan ke petani dihapus MK

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/545b60d40e8b46b02d000006/manfaatkan-lahan-nganggur--hak-negara-menyewakan-lahan-ke-petani-dihapus-mk
(Manfaatkan lahan nganggur ) Hak negara menyewakan lahan ke petani dihapus MK
JAKARTA. Hak negara memberikan kemudahan bagi petani memperoleh lahan pertanian dalam bentuk sewa, dihapus. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang putusan uji materi UU nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang digelar pada Rabu (5/11) menyatakan bahwa frasa "Hak Sewa" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 59 UU tersebut bertentangan dengan konstitusi.

Dalam pertimbangan putusan yang dibacakan oleh Ahmad Fadil Sumadi, Hakim Konstitusi menyatakan bahwa pemberian hak sewa bertentangan dengan prinsip pemberdayaan petani sebagaimana dianut dalam UU Pokok Agraria. Bukan hanya itu saja, pemberian hak sewa tanah kepada negara juga dinilai bertentangan dengan prinsip pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Maka dalam amar putusan, menyatakan, frasa "Hak sewa" dalam Pasal 59 UU No. 19 Tahun 2013 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Hamdan Zoelva, Ketua MK saat bacakan putusannya Rabu (5/11).

Catatan saja, sekelompok lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang di antaranya terdiri dari Serikat Petani Indonesia (SPI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan menguji UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ke MK. Salah satu ketentuan yang mereka uji adalah ketentuan mengenai hak negara untuk menyewakan tanah ke petani.

Mereka memandang, ketentuan tersebut telah membatasi hak petani. Bukan hanya itu saja, mereka juga memandang bahwa pemberian hak tersebut telah mengembalikan sistem feodalisme pertanian. Karena, ketentuan tersebut mirip dengan pola yang diterapkan pada konsep penggarapan tanah jaman penjajahan.

Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani mengatakan bahwa dengan putusan MK ini, petani tidak perlu membayar sewa kepada negara, ataupun aparaturnya, jika mereka memanfaatkan lahan negara yang nganggur untuk bercocok tanam

http://nasional.kontan.co.id/news/ha...ani-dihapus-mk
bakalan ribut nggak tuh omemoticon-Matabelo
Quote:


ane gak tahu om mudah2an lahannya gak di kuasai preman dan murni untuk petani takutnya nanti preman yg nguasai dan disewakan ke petani jadinya sama aja
Quote:


biasanya sih ada yag ngaplingin om emoticon-Big Grin
Asal jangan bikin bedeng trs pelan2 jadi rumah permanen.......


pas negara mau make, gak mau pergi dgn alasan udah tinggal disana turun temurun...... yg ada malah ngamuk dan minta ganti rugi


......pake alesan wong cilik! emoticon-Najis
Quote:


Indonesia banget ya Om jangankan lahan yg gak ada pemiliknya sedangkan lahan yg ada legalitasnya aja sering di kuasai sama yg gak berhak waktu mau di gusur ngamuk2 minta dana ganti rugi emoticon-Ngakak
Quote:


parahnya ya kayak gitu om, tanah negara ditempatin ,giliran mau digusur ngamuk2emoticon-Matabelo

yang lebih parah tapi oknum yang narikin pungli sewa sehingga kesannya resmi nyewanya dari pemerintah emoticon-Hammer2
Quote:


nah, setuju sama agan emoticon-Cool
emoticon-Ngakak dari dulu uang sewa masuk kantong eksekutif otomatis 'hak sewa; dipiara, sekarang eksekutifnya terbuka makanya MK berani, top dah eksekutifnya emoticon-I Love Indonesia (S) emoticon-I Love Indonesia (S)
patut diapresiasi.
emoticon-Big Grin
biar petan makin untung, toh petani juga yang bisa nyokong kedaulatan pangan. emoticon-Big Grin
Kalo betul MK yg putuskan, INI sama dengan memberi bom waktu buat pemerintah JokowiJK
Quote:


knp gan
Quote:


hayo nyindir sopo iku, "kembang turi" yo... emoticon-Ngacir