alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
[Carmuk] Kartu Sakti Jokowi, Fahri: Haram Uangnya Dikeluarkan
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/545b501232e2e6520b8b456d/carmuk-kartu-sakti-jokowi-fahri-haram-uangnya-dikeluarkan

[Carmuk] Kartu Sakti Jokowi, Fahri: Haram Uangnya Dikeluarkan

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI menyatakan haram hukumnya uang negara dikeluarkan untuk program yang tidak ada mata anggarannya di dalam APBN. Statemen keras ini dilontarkan Fahri menanggapi pelemik anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang sudah diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Program harus punya nomenklatur. Kalau tidak ada dalam undang-undang (APBN), haram uangnya dikeluarkan," kata Fahri di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (6/11). Fahri mengimbau masyarakat jangan berfikir DPR ingin mengambat program Presiden Jokowi. Karena DPR hanya menginginkan pemerintah bekerja atas dasar legalitas. Kondisinya menurut Fahri akan berbeda jika Jokowi mau mengakui bahwa KIP dan KIS itu merupakan Program BPJS yang digagas pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Maka kita selalu harus bertanya apakah semua ini sudah benar, sudah legal. Kecuali Kalau Pak Jokowi mau mengakui ini semua adalah nama lain dari JKN (Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS. Karena itu sudah ada dana dan mekanismenya," jelas Fahri. Fahri sendiri mengaku masih belum menerima informasi resmi soal anggaran KIP dan KIS. Namun dalam pemberitaan di media, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani mengatakan jika KIS berbeda dengan BPJS. Sementara Menteri Kesehatan Nila F Moeleok menyebut program ini sama dengan BPJS karena hanya ganti nama. "Mbak Puan mengatakan KIS ini beda dengan BPJS. Tapi Ibu Moeloek mengatakan sudah lah, ini sama, ganti nama saja. Di Indonesia ini azas legalitas sangat
penting," tegasnya. Fahri sendiri bersyukur dengan adanya program BPJS. Seharusnya program ini lah yang dilanjutkan Jokowi secara berkesinambungan, bukan dengan membuat program baru seperti KIP dan KIS. Sebab, setiap program pemeritah
harus ada nomenklaturnya. Jika tidak maka uang negara haram membiayainya. Karena itu dia meminta semua dilaporkan ke DPR. "Dalam sistem pengawasan kita semua harus dilapor ke DPR supaya DPR tak salah paham. Kenapa sih mereka musti buru- buru. Kan Pak Jokowi bisa meneruskan program Pak SBY. Telan mentah-mentah saja dulu apa yang ada di APBN," tandasnya

Sumber
Urutan Terlama
Halaman 1 dari 2
fatwa strong kader fekaes fuckri hamzah emoticon-Cool
begini nih mental pks yg cuma 6% kalo jadi wakil

kerja gak beres2, makan gaji buta

DPR dibuat jadi ribut terus sampe lumpuh emoticon-Berduka (S)
Diubah oleh demonstrat
beginilah Indonesia, bahkan program langsung utk rakyat pun dipersulit dengan berbagai dalih...
Quote:


emoticon-Ngakak

emoticon-Ngakak
Quote:


Untuk dan atas nama kepentingan politik kelompok dan golongan gan.
Fahri namanya, tong kosong nyaring bunyinya.
Apa kontribusi dia buat org ga mampu di indonesia slama ini?ga da kan emoticon-Mad (S)
iya terserah dy bilang haram...rakyat bisa nilai siapa yang pro rakyat siapa yang kaga...
Ane kagak suka sama si fahri tapi yg diomongin bener..... emoticon-Big Grin
Quote:



fahri itu udah goublok, ngotot lagi... emoticon-Ngakak
Quote:


yang waras ngalah,, fahri itu bener. Bener2 gokil emoticon-Ngakak
Sori OOt dikit itu itu kartu mnurut kabar uang y berasal dr subsidi BBM ,jd subsidinya di ilangin nah anggaran buat subsidinya untuk kartu itu ,bner ga sih emoticon-Bingung (S)
jd kan anggran APBN untuk subsidi BBM dialihkan kartu itu dll emoticon-Malu (S)
kali ini ane setuju ama si fuckry. haram!!! mending buat ternak fustun ...................emoticon-Ngacir
Quote:


yg ribut itu cuma kih, hanya org tolol yg menggeneralisir.
lama2 dompet ane isinya kartu semua emoticon-Cendol (S)
Quote:


ga penting dari mana

soalnya jokowi ga mungkin salah

yang lebih penting bully si fahri, mo dia bener ato kagak sih tidak mikir
jadi mirip2 BPJs ya gan? emoticon-Matabelo
attack dog kmp sudah mengeluarkan fatwa !!! emoticon-Cape d... (S)
Kok bisa beda pendapat sih puan sama bu nila? Miskom kah? Kurang persiapan atau dipaksakan?
Panggil menteri terkait, untuk beri jawaban, Presiden sudah delegasikan ke kementrian koordinasi dgn Gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia...
Mungkin proyek zaman SBY, semuanya dievaluasi ulang...
Diubah oleh janemooncake
Halaman 1 dari 2


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di