Rabu, 05 November 2014 , 22:33:00
Putra Amien Rais Curigai Jokowi Mulai Condong ke Tiongkok
Persoalkan MoU BUMN dengan CIF


JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais memertanyakan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang kerjasama antara Indonesia dengan China International Fund (CIF) yang disinyalir dilakukan diam-diam dalam pertemuan Senin (3/11) di Jakarta. MoU itu melibatkan Kementerian BUMN, PLN, PT KAI dan CIF.

Hanafi mengatakan, dari informasi yang diterimanya, pertemuan dan penandatanganan MoU itu dihadiri Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Dirut PT PLN Nur Pamudji dan disaksikan oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil.

Hanafi yang juga putra sulung mantan Ketua MPRRI Amien Rais itu curiga MoU itu merupakan bagian dari rancangan besar pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dengan pemerintah Tiongkok untuk memperkuat kerjasama di bidang ekonomi. Hanya saja, yang harus disadari adalah implikasinya pada pekerjaan di bidang politik.

Hanafi melihat kebijakan pemerintahan Jokowi yang mulai menggandeng Tiongkok akan menabrak politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. “Apakah ini bagian dari politik luar negeri atau sekenanya, ini harus jelas. Jadi jangan sampai ekonomi ini tidak ada kerangka besarnya. Jokowi harus jelas politik luar negerinya seperti apa, foreign policy-nya seperti apa, itu yang kita minta,” ujar Hanafi di Jakarta, Rabu (5/11).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu lantas mengaitkannya ke dengan rencana pemerintahan Jokowi membeli minyak dari Angola. Menurut Hanafi, selama ini minyak yang dijual ke Tiongkok berasal dari negara-negara Afrika yang pernah dikuasai komunis, termasuk Angola.

“Yang kita tahu, CIF sendiri di perminyakan dunia termasuk sindikasi yang tidak transparan, tidak sepenuhnya profesional. Tapi saya tidak katakan ini mafia, karena istilah ini sindikasi,” ucapnya.

Hanafi menambahkan, jika Presiden Jokowi meneruskan kebijakan itu maka dunia internasional akan memaknainya berbeda. Terlebih, Indonesia dekat dengan persoalan konflik di Laut China Selatan. “Sementara kebijakan (pemerintah) dengan CIF, bank China, kurang bisa diukur. Ini menunjukan ada aktor yang bermain di dalamnya,” lanjutnya.

Apakah Indonesia akan dirugikan oleh kerjasama BUMN dengan CIF? Hanafi menyebut pihak Tiongkok jelas memburu keuntungan demi kepentingan mereka. “Mereka membarter kerjasama itu dengan kepentingan mereka, misalnya infrakstruktur,” ucapnya.

Karenanya Hanafi menyarankan pemerintah untuk membuka MoU dengan CIF itu. “Kalau bikin MoU harus transparan, jangan diam-diam,” ucapnya.(ara/fat/jpnn)