alexa-tracking

[menjawab kegalauan panasbusuk] Kemenkes Tegaskan KIS Punya Dasar Hukum

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/545a4242c2cb17e91f8b4571/menjawab-kegalauan-panasbusuk-kemenkes-tegaskan-kis-punya-dasar-hukum
[menjawab kegalauan panasbusuk] Kemenkes Tegaskan KIS Punya Dasar Hukum
Menkes menyatakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) tidak akan tumpang tindih dengan kartu kesehatan lainnya yang sudah ada dimana KIS mengutamakan keluarga tak mampu yang mengalami masalah kesehatan, termasuk bayi yang baru lahir. (ant )

Jakarta ( Berita ) : Kartu Indonesia Sehat (KIS) memiliki dasar hukum sehingga dapat diterapkan di seluruh Indonesia, kata Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Kementerian Kesehatan Usman Sumantri di Jakarta, Rabu [05/11].
Sebagaimana diberitakan, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempersoalkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera yang harus didukung dasar hukum sekaligus sesuai dengan prosedur. Dengan kata lain, dia memandang "kartu sakti" itu tidak memiliki dasar legalitas.
"Ada undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, yaitu Undang-undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU BPJS," kata Usman saat mendampingi Menkes Nila Farid Moeloek dalam jumpa pers yang digelar di kantor Kemenkes [05/11].
Menurut dia, program KIS terpayungi UU BPJS. "Jadi ada UU BPJS yang mengamantkan agar ada badan yang menyelenggarakan jaminan kesehatan. UU ini mengamanatakan satu hal bahwa masyarakat Indonesia yang tidak mampu itu ditanggung oleh negara."
"Sekarang, bedanya apa KIS sama PBI (Penerima Bantuan Iuran). UU BPJS ini mengamanatkan dua hal itu, begitu juga dengan KIS dan JKS (Jaminan Kesehatan Nasional)," katanya.
Selain itu, masih kata Usman, terdapat pijakan hukum KIS dari UUD 1945 pasal 34 ayat 5 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. "Jadi kalau ini dasarnya sama, semua JKN ini akan jadi KIS. Filosofinya, program ini menganut UU yang sama, konstitusi UUD 1945. Pendek kata, program Jamkesmas, JKN, dan KIS itu itu baik-baik saja (tidak menyalahi perundang-undangan)," kata dia.
Senada, Menkes Nila Moeloek mengatakan KIS tidak mengubah fungsi kartu lain seperti Askes, Jamkesmas dan BPJS Kesehatan. Dia menegaskan KIS memberi tambahan manfaat dari program sebelumnya. "KIS memberikan tambahan manfaat, layanan preventif, promotif dan deteksi dini yang akan dilaksanakan secara lebih intensif dan terintegrasi," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan program "kartu sakti" yang baru saja diluncurkan pemerintah belum memiliki payung hukum. "Sedang dalam proses. Yang pasti semua prosedur dan mekanisme sudah kita lakukan," kata Puan.
Lebih lanjut, putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati itu mengatakan payung hukum untuk KIS, KIP dan KKS dapat berbentuk instruksi presiden (Inpres) atau keputusan presiden (Keppres). (ant )

http://beritasore.com/2014/11/05/kemenkes-tegaskan-kis-punya-dasar-hukum/

Kemenkes Sebut Dasar Hukum KIS Jelas dan Sesuai Undang-undang
http://health.detik.com/read/2014/11/05/185907/2740134/763/kemenkes-sebut-dasar-hukum-kis-jelas-dan-sesuai-undang-undang

kadang memang susah jelasin masalah dasar hukum ke publik.. mikirin masalah tusuk menusuk sate saja udah ribet
Pertamax
Quote:


sdh malam, pantesan banyak yg ngimpi
KASKUS Ads
kemenkes mah jauh di bawah puan.
tuan putri saja bilang kl dasar hukumnya lagi di cari di toko buku.
panastaik gagal croot lagi emoticon-Ngakak
Dasar Hukum
Sistem Jaminan Sosial Nasional

  1. UUD 1945 dan perubahannya tahun 2002, pasal 5, pasal 20, pasal 28, pasal 34.
  2. Deklarasi HAM PBB atau Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 dan konvensi ILO No.102 tahun 1952.
  3. TAP MPR RI no X/MPR/2001 yang menugaskan kepada presiden RI untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional.
  4. UU No.40 tahun 2004 tentang SJSN


emoticon-Ngakak
ke empat emoticon-Malu (S)
ke limax emoticon-Big Grin
Padahal program ini pro rakyat, dan masih banyak yg protes.. heran saiaaa.. emoticon-Cape d...
lah yg ngomong gtu kan puan, komplen langsung aja ke dia klo berani digeplak sm emaknya emoticon-Ngakak
ke enam emoticon-Betty:
Quote:


nih tmnnya tukang sate yang sholeh
kesebelasx emoticon-Najis
Quote:


udah tong.. ga usah seidiot gitu commentnya...
buat apa cm preventive promotive n intensive,yg mahal itu di kurative nya bu menkes.
coba tanyakan lg dg pendidikan yg sama bu menkes tp di luar jd mentri pasti jawaban kaya ini ga akan muncul karena dasarnya sdh ada di BPJS yg lbh kuat dan jelas payung hukumnya
KIS kebijakan emoticon-Repost

Kalo memang BPJS masih ada kekurangan ya diperbaiki.
Kalo cakupannya kurang luas ya diperluas.

Jangan malah bikin produk baru lagi emoticon-Nohope

Begini dah kalo punya pemimpin gengsian.
Gak mau melanjutkan kebijakan pendahulunya.
Malah bikin baru walaupun isinya mirip2

emoticon-Nohope
kungkong, kungkongemoticon-Kaskus Radio

Dan kodok2-pun membela tuannya

Haloo kodok2, sudah nyebur ke air kobokan kaki jurangan putri ?
emoticon-Recommended Seller
Bu Menkes kok berani beraninya melangkahi Putri Mahkota emoticon-Marah pokoknya dasar hukumnya lagi dicari, walopun sebenernya udah ada emoticon-Marah fix Bu Menkes antek rakyat kecil emoticon-Marah
Ooooo..... pake UU SJSN & BPJS

Berarti sama aja sih ama BPJS

Biar gak bingung dan boros....... pake kartu BPJS aja, cuma cakupan PBI nya diperluas

Btw, knp Menko ama Menkes nya gak kompak ya? emoticon-Bingung (S)
Quote:


lu dah tau blunder masih saja bikin trit kartu

http://m.rmol.co/news.php?id=178560

bahkan keledai ga bkl jatuh ke lubang yg sama emoticon-Betty
Quote:


naikin harga minyak terus dibilang gratis..

Kan kampret..