alexa-tracking

Pak Jokowi dan Ketua KPK silahkan baca

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5459af3bbecb1785498b456e/pak-jokowi-dan-ketua-kpk-silahkan-baca
Pak Jokowi dan Ketua KPK silahkan baca

PENGUMUMAN


Untuk dan atas nama PT. Mahkota Real Estate, bersama ini kami mengumumkan kepada khalayak ramai akan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Mahkota Real Estate adalah satu-satunya pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 16.600 M2 yang terletak di sebelah kiri/disamping Gedung Arthaloka, Jl. Jend. Sudirman Kav. No. 2. Jakarta Pusat, kepemilikan tersebut didasarkan pada surat pelepasan hak dari masyarakat yang kemudian diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 501/Pdt.G/1993/PN.Jkt.Pst, tanggal 19 Januari 1995 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 625/PDT/1995/PT.DKI, tanggal 30 Januari 1996 Jo. Putusan Kasasi MA RI No. 3664. K/PDT/1996, tanggal 19 Pebruari 1997 Jo.Putusan Peninjauan Kembali MA RI No. 472/PK/PDT/2000, tanggal 28 Juni 2002 ;

2. Bahwa tanah tersebut diatas, sebelumnya adalah berasal dari hasil pembebasan PT. Archipelago dari masyarakat pada tahun 1968, sesuai Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. Ad.12/2/15/70 tanggal 13 Juni 1970 dan selanjutnya pada tahun 1970 oleh pihak PT. Archipelago tanah tersebut dialihkan selurunya kepada PT. Mahkota Real Estate (PT. MRE) yang telah ditanda tangani oleh Gubernur DKI Jakarta sesuai dengan surat tanggal 21 Desember 1970 No. Ad. 12/4/17/70 ;

3. Bahwa pada tanggal 29 Pebruari 1972, PT. Mahkota Real Estate membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT. Taspen yang dibuat dihadapan Notaris Soeleman Ardjasasmita, SH, Notaris di Jakarta, sesuai dengan akta No. 52, dan perjanjian kerja sama tersebut pada intinya memuat hal-hal Sbb :
a. PT. Mahkota Real Estate dengan PT. Taspen bersepakat secara bersama-sama melaksanakan pembangunan gedung bertingkat ;
b. Untuk pembangunan gedung bertingkat tersebut, PT. MRE menjual sebahagian tanahnya kepada PT. Taspen yaitu seluas 10.000 M2 ;
c. Gedung yang dibangun tersebut akan dikelola oleh PT. MRE dan untuk itu PT. MRE akan memperoleh Managemen fee ;
d. Sisa tanah PT. MRE seluas 23.185 M2 akan dipergunakan sendiri oleh PT. MRE.

4. Bahwa mengacu kepada isi perjanjian kerja sama tersebut, maka diatas sebahagian tanah aquo yaitu diatas tanah seluas 10.000 M2, dibangunlah gedung bertingkat yaitu yang dikenal hingga kini gedung Arthaloka dan selajutnya setelah gedung tersebut berdiri dan beroperasi sesuai dengan isi perjanjian kerja sama, gedung tersebut dikeloka oleh Management PT. Mahkota Real Estate ;

5. Bahwa pada tahun 1982, timbul permasalahan, dimana PT. Taspen menuding Management/jajaran Direksi PT. Mahkota Real Estate ( dalam hal ini Widodo Sukarno selaku Dirut dan Rudy Pamaputera selaku Direktur) melakukan tindakan pidana penyelewengan keuangan atas pengelolaan gedung, dan sesuai dengan putusan perkara Pidana No. 076/VIII/Pid.B/1986/PN. Jkt-Pst tanggal 13 Oktober 1986 jo. No. 339/Pid/1986/PT. DKI Jakarta tanggal 2 Pebruari 1987 Jo. No. 563 K/Pid/1987 tanggal 2 Juli 1987 Jo. No. 25 PK/Pid/1988 tanggal 14 Agustus 1991 dan No. 40 PK/Pid/1988 tanggal 21 Agustus 1991, keduanya dinyatakan bersalah dan dihukum penjara. Sebagai tindak lanjut dari vonis Pengadilan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melakukan perampasa/penyitaan terhadap berbagai asset PT. Mahkota Real Estate, dan salah satu diantaranya adalah sisa tanah milik PT. Mahkota Real Estate seluas kurang lebih 23.185 M2 yang terletak di sebelah kiri gedung Arthaloka dengan dalih tanah tersebut diperoleh dari hasil korupsi, padahal tanah aquo jelas-jelas bukan dari hasil korupsi, oleh karena itu Jaksa salah sita, dan dengan dasar perampasan/penyitaan itu pula, PT. Taspen mengajukan permohonan Sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang pada akhirnya menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 205/Karet Tengsin atas nama PT. Arthaloka Indonesia (anak perusahaan PT. Taspen Indonesia) seluas 23.185 M2 ;

6. Bahwa sehubungan dengan terbitnya sertifikat atas nama PT. Arthaloka diatas tanah sisa milik PT. Mahkota Real Estate tersebut, dan memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan pidana No. 563 K/Pid/1987, tanggal 2 Juni 1987 “Bahwa yang lebih berwenang untuk menentukan hak milik keperdataan adalah Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (antara lain Vide Pasal 2 R.O) sehingga karena itu Putusan Hakim Pidana mengenai barang bukti adalah bersifat sementara” maka pada tahun 1993 PT. Mahkota Real Estate melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan perdata terhadap PT. Taspen, PT. Arthaloka, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Badan Pertanahan Nasional, dkk, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan atas gugatan tersebut, Mahkamah Agung sesuai dengan amar Putusan Peninjauan Kembali No. 472 PK/PDT/2000 tanggal 28 Juni 2002, diputuskan antara lain sbb :

MENGADILI KEMBALI :
Dalam Kompensi :
• Menyatakan tanah seluas 16.600 M2, yang terletak disebelah kiri/disampingnya gedung PT. Arthaloka di Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta Pusat dengan batas-batas :
Sebelah Selatan : tanah dan gedung PT. Arthaloka ;
Sebelah Utara : Jalan kecil
sebelah Timur : Jl. Jend. Sudirman
Sebelah Barat : tanah kosong.
Adalah milik Penggugat (PT. Mahkota Real Estate) ;
Untuk luas tanah selebihnya/sisanya (yang berada di belakangnya tanah 16.600 M2) yaitu 23.185 M2 – 16.600 M2 = 6.585 M2 adalah milik Tergugat II (PT. Taspen) ;
• Memerintahkan kepada Tergugat I (PT. Arthaloka) dan Tergugat II (PT. Taspen) atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya supaya mengosongkan dan menyerahkan tanah seluas 16.600 M2 tersebut dalam keadaan baik dan aman kepada Penggugat (PT. Mahkota Real Estate) ;

7. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali tersebut diatas, telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)” dan sudah dieksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan : Penetapan Eksekusi Pengosongan No. 018/2003. EKS tertanggal 30 Nopember 2004 Jo. Berita Acara Eksekusi Pengosongan No. 018/2003. Eks tangga 15 Desember 2004.

8. Bahwa berdasarkan putusan dan eksekusi Pengosongan itu pula, Kanwil BPN DKI Jakarta telah mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 28 September 2009 No. SK : 0196/HGB/BPN.32/BTL/2009, yang pada intinya memutuskan bahwa Sertipikat hak Guna Bangunan No. 205 /Karet Tengsin, Gambar Situasi tanggal 13 Maret 1991 No. 547/1991, seluas 23.185 M2 atas nama PT. Arthaloka Indonesia yang terletak di Jl Jend. Sudirman Kav. 2, Kota Administrasi Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah ;

9. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2004 Menteri Keuangan Republik Indonesia mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 018/2003.EKS tertanggal 6 September 2004 (Penetapan Aanmaning/Teguran) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan perlawanan tersebut oleh Pengadilan telah diputus berdasarkan putusan No. 395/PDT.PLW/2004/PN. Jkt. Pst, tanggal 15 Agustus 2005 Jo. No. 510/PDT/2005/PT. DKI, tanggal 20 Februari 2006, Jo. No. 2171 K/Pdt/2006 tanggal 19 April 2007 Jo. No. 48 PK/Pdt/2009, tanggal 15 September 2009, yang pada intinya isi putusannya sebagaimana tertuang dalam amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 510/PDT/2005/PT. DKI, tanggal 20 Februari 2006 yaitu sebagai berikut :
Dalam Pokok Perkara :
a. Mengabulkan gugatan perlawanan Pembanding I semula Pelawan I untuk seluruhnya ;
b. Menyatakan bahwa Pembanding I semula Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
c. Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 September 2004 No. 018/2004 Eks adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
d. Menghukum para Terbanding semula para Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

10. Bahwa dari amar putusan perlawanan sebagaimana disebutkan diatas, maka hal yang dapat disimpulkan adalah :
a. Bahwa yang dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah Penetapan Aanmaning/teguran sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 September 2004 No. 018/2004 Eks., padahal Penetapan tersebut adalah salah, karena yang pernah dikeluarkan berkaitan dengan perkara ini adalah Penetapan No. 018/2003 Eks.” ;
b. Bahwa amar putusan perlawanan tersebut sama sekali tidak menyebutkan bahwa tanah seluas 16.600 M2 tersebut menjadi milik Pelawan (Departemen Keuangan), milik Negara, atau milik PT. Arthaloka, atau milik PT. Taspen ;
c. Bahwa Amar putusan perlawanan tersebut sama sekali tidak membatalkan hak kepemilikan PT. Mahkota Real Estate sebagaimana tertuang dalam amar Putusan Peninjauan Kembali MA RI No. 472/PK/PDT/2000, tanggal 28 Juni 2002 ;

11. Bahwa berkenan dengan adanya dua putusan Mahkamah Agung tersebut diatas (Putusan PK MA RI No. 472/PK/PDT/2000, tanggal 28 Juni 2002 & Putusan perlawanan No. 510/PDT/2005/PT. DKI, tanggal 20 Februari 2006), Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku lembaga Negara yang paling berkepentingan untuk menerbitkan sertifikat hak atas tanah, telah 2 (dua) kali memohon pendapat hukum ke Mahkamah Agung RI, sesuai dengan surat No. 1110.1/27.1-600/IV/2010, tanggal 20 April 2010, dan surat No. 915/25.1-600/III/2001, tertanggal 24 Maret 2011, akan tetapi hingga kini tidak dijawab oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun justru permohonan pendapat hukum yang dimohonkan oleh PT. Taspen (persero) yang jelas-jelas bukan Lembaga Negara dan merupakan pihak yang sudah kalah dalam putusan Peninjauan Kembali No. 472 PK/PDT/2000 tanggal 28 Juni 2002, sesuai dengan suratnya tanggal 10 April 2014 dalam kurun waktu kurang 1 (satu) bulan telah dijawab oleh Mahkamah Agung RI dengan memberikan pendapat hukum sebagaimana tertuang dalam surat Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 47/WK.MA.Y/V/2014, tertanggal 8 Mei 2014, yang pada alinea terakhir menyatakan bahwa “Berdasarkan kronologis tersebut diatas, maka putusan perkara No. 472 PK/PDT/2000 tidak dapat dieksekusi. Sedangkan status tanah seluas kurang lebih 23.000 M2 terletak di Jalan Jend. Sudirman Kav. 2, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang telah bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 205/Karet Tengsin atas nama PT. Arthaloka Indonesia yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 30 Maret 2012, untuk perpanjangannya merupakan kewenangan Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk memprosesnya.”

12. Bahwa terkait dengan isi pendapat hukum tersebut diatas, PT. Mahkota Real Estate telah mengajukan keberatan, baik ke Ketua Mahkamah Agung RI maupun kepada Ketua Komisi Yudisial RI., karena menurut hemat kami, pendapat hukum yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisial cq. Dr. H. Mohammad Saleh, SH, MH., tersebut sangat tendensius dan merupakan bentuk intervensi terhadap pelaksanaan suatu putusan. Dengan dasar pertimbangan hukum apa MARI merekomendasikan PT. Arthaloka (anak perusahaan PT. Taspen) untuk memperpanjang sertifikat Hak Guna Bangunan No. 205/Karet Tengsin untuk seluas 23.000 M2 yang sudah berakhir 30 Maret 2012 di Kantor Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat ? pada hal sesuai dengan fakta hukum sebagaimana tertuang dalam amar putusan Peninjauan Kembali No. 472 PK/PDT/2000 tanggal 28 Juni 2002, PT. Arthaloka Indonesia/PT. Taspen hanya berhak seluas 23.185 M2 – 16.600 M2 = 6.585 M2., Sedangkan dalam putusan perlawanan yang diajukan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia sama sekali tidak ada amar putusan yang menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jl. Jend Sudirman Kav. 2, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat tersebut seluas 16.600 M2 menjadi milik Departemen Keuangan Republik Indonesia atau seluruhnya kembali menjadi milik PT. Athaloka ataupun milik PT. Taspen Indonesia.

13. Bahwa disamping hal tersebut diatas, menurut hemat kami bahwa keluarnya pendapat hukum tersebut terkesan tidak transparan dan sangat dipaksakan, dengan alasan bahwa :
• Menurut ketentuan Pasal 27 UU N0. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, yang berhak mengajukan permohonan pendapat hukum kepada Mahkamah Agung RI adalah Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintah, sedangakan PT. Taspen Indonesia bukan Lembaga Negara ataupun lembaga Pemerintah ;
• Pendapat hukum tersebut tidak ditembuskan ke PT. Mahkota Real Estate, padahal pendapat hukum tersebut sangat bersinggungan dan merugikan kepentingan hukum PT. MRE ;
• Pendapat hukum tersebut sangat berlawanan dengan Surat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. PTJ.PDT 222.473.2004, tanggal 26 Pebruari 2004, yang dengan tegas menyatakan bahwa Putusan PK MA RI No. 472/PK/PDT/2000, tanggal 28 Juni 2002 sesuai dengan doktrin hukum dalam praktek tidak ada alasan untuk tidak dapat dieksekusi, dan sesuai dengan fakta hukum putusan tersebut juga telah dieksekusi sesuai Berita Acara Eksekusi Pengosongan No. 018/2003. Eks tangga 15 Desember 2004.
Atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya pendapat hukum MARI sebagaimana tertuang dalam suratnya No. 47/WK.MA.Y/V/2014, tertanggal 8 Mei 2014, ditarik dari peredaran guna mencegah timbulnya masalah hukum lebih lanjut.

14. Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka hak kepemilikan PT. MRE atas sebidang tanah seluas 16.600 M2 yang terletak di sebelah kiri/disamping Gedung Arthaloka, Jl. Jend. Sudirman Kav. No. 2. Jakarta Pusat, sebagaimana tertuang dalam amar putusan Peninjauan Kembali No. 472 PK/PDT/2000 tanggal 28 Juni 2002, hingga saat ini masih tetap eksis dan mengikat, karena tidak pernah dibatalkan oleh putusan/penetapan Pengadilan manapun, oleh karena itu sudah sepatutnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan sertifikat hak kepemilikan PT. MRE seluas 16.600 M2.

Demikian Pengumuman ini kami sampaikan, dengan harapan agar semua khalayak ramai dapat memakluminya. dan dengan ini pula kami menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak melakukan transaksi dan atau perbuatan adminstrasi dalam bentuk apapun dengan tanah aquo.

Jakarta, 2014.