alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/545988aa9e7404e14b8b4579/kartu-jokowi-diambil-dari-anggaran-kemenkeu
Kartu Jokowi Diambil dari Anggaran Kemenkeu
Kartu Jokowi Diambil dari Anggaran Kemenkeu
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah merencanakan dana untuk program Keluarga Produktif 'kartu sakti' Joko Widodo akan diambil dari anggaran Kementerian Keuangan. Dana tersebut diupayakan untuk cair pada bulan November ini.

"Program Keluarga Produktif akan mengambil dana dari Kementerian Keuangan, yakni dana Bendaharawan Umum Negara (BUN)," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat ditemui usai rapat Hari Pahlawan di kantor Kementerian Sosial, Senin (3/11).

Program Keluarga Produktif yang digagas oleh Jokowi dan JK semasa kampanye pemilihan presiden dan capres melibatkan empat kartu sakti, yakni Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS). Keempat kartu tersebut rencananya akan dibagikan kepada 15, 5 juta keluarga kurang mampu yang ada di Indonesia sebagai bentuk bantuan pemerintah untuk menyejahterakan warganya.

Khofifah mengatakan pemerintah telah mengalokasikan dana BUN Kemenkeu sebesar Rp 6,43 triliun ke Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemensos untuk membiayai program Keluarga Produktif. Sebagian besar dana tersebut, yakni Rp 6,2 triliun, akan digunakan untuk memberikan bantuan tunai masyarakat selama 2 bulan dengan besaran masing-masing rumah tangga Rp 200.000 per bulan.

Sedangkan, dana sebesar Rp 119 miliar akan digunakan untuk biaya percetakan, pengiriman kartu, sosialisasi dan dukungan operasional program, yang akan dilakukan oleh PT POS Indonesia. Sementara, untuk biaya sosialisasi pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 14 miliar.

"Perbedaan dari bansos pemerintah saat ini dengan yang lalu-lalu ada di perluasan cakupan penerima dan layanannya," kata dia.

Sementara itu, mengenai data penerima bansos, Khofifah mengatakan pemerintah mengambil dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemensos, katanya, berperan sebagai validator data yang masuk untuk penerima bantuan. Untuk tahun ini, data juga akan dilengkapi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kementerian Kesehatan untuk kartu Indonesia Sehat (KIS).

"Nantinya akan kami validasi data dari BPS dan kementerian supaya tidak tumpang tindih," katanya. "Saat ini, ada kebutuhan untuk mengecilkan irisan agar seluruh elemen masyarakat tidak mampu tersentuh."

Untuk itu, Khofifah menyampaikan pemerintah melalui Kemensos akan menugaskan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk melakukan validasi data penerima bantuan setiap enam bulan sekali. Validasi itu juga bertujuan untuk menjangkau desa-desa terpencil, terjangkau dan terluar yang selama ini belum tersentuh oleh pemerintah.

"Tujuan dasar dari semua program ini adalah membangun Indonesia sejahtera. Kartu-kartu tersebut hanya menjadi alatnya saja," kata dia.

Sementara itu, Puan Maharani selaku Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengatakan pemerintah sedang menggodok payung hukum untuk program bansos Jokowi. Nantinya, hukumnya bisa berbentuk instruksi presiden (Inpres) atau keputusan presiden (Keppres).
(utd/sip)

link
----------------------------
emoticon-Bingung (S)
Tolong libatkan KPK dalam pelaksanaan proyek Jokowi.
Karena program-program yang dilakukan jajaran pemerintahan Jokowi saat ini sangat rawan manipulasi dan korupsi.
Proyek2 yg dijalankan belum ada payung hukum. Belum ada anggaran yg jelas. Gak jelas juga sumber dana nya.
Yg terjadi sekarang adalah grusa - grusu. Sumber duit diambil dari mana aja.
Padahal namanya anggaran pemerintahan, kan sudah ada peruntukan nya.
Artinya ada program kementerian lain yg dikorbankan hanya demi pencitraan awal pemerintahan.
Blom lagi program buru buru ini rawan KKN. Data penerima belum diverifikasi. Pelaksana proyek gak jelas, ujung ujungnya asal tunjuk, yg penting kroni nya yg dapat proyek nya.
Ayo KPK. Ditunggu aksi nya.


Panastak gak usah sensi. Urusan capres sudah selesai. Saatnya mengontrol pemerintah supaya tetap amanah. Kalo ada yg melenceng, harus diingatkan.
JOKOWI YES, PDI-P NO!
Sepi trit nya, om! emoticon-Malu (S):
sak karepmu wes
siapapun presidennya harga bbm pasti dinaikan
tgl cara ngeredam gejolak dibawah itu gmn caranya

BLT, sistem kartu apapun itu yg penting rakyat kecil seneng klo dikasih duit, itu aja
Quote:Original Posted By MasB3jo
Sepi trit nya, om! emoticon-Malu (S):


iya, gak menarik bagi loyalis dan kritikus nih emoticon-Cape d... (S)
Bolehkah pos Anggaran BUN digunakan untuk hal seperti ini?
Karena kalo untuk bayar premi BPJS PBI/Jamkesmas, Kemenkes sudah ada anggarannya sendiri sebesar Rp. 19.225/orang/bulan x sejumlah peserta.
cuma mau nanya dana dari BUN itu dana yang bisa dipakai untuk apa saja? apakah semacam dana cadangan yang bisa sewaktu-waktu dipakai untuk program yang belum ada anggarannya?
Summon mbah Kabei, minta penjelasan teknisnya mbah emoticon-Amazed
Jaman SBY, 6 triliun duit iuran bank (yg di bilang duit negara sama hater), dipakai utk nolong anggota, sepanjang waktu pemerintahan nya diguncang.
Sekarang... duit 6 triliun, mau dibagi2 gratisan utk cari muka, gak pake aturan hukum dulu yg penting keluar duitnya dulu...
Yakin gak di lirik KPK atau jadi bahan bully oposisi? emoticon-Big Grin
Kecuali ketua KPK masuk barisan jamaah kobokan, ya pasti aman aman aja! emoticon-Embarrassment
Quote:Original Posted By MasB3jo
Jaman SBY, 6 triliun duit iuran bank (yg di bilang duit negara sama hater), dipakai utk nolong anggota, sepanjang waktu pemerintahan nya diguncang.
Sekarang... duit 6 triliun, mau dibagi2 gratisan utk cari muka, gak pake aturan hukum dulu yg penting keluar duitnya dulu...
Yakin gak di lirik KPK atau jadi bahan bully oposisi? emoticon-Big Grin
Kecuali ketua KPK masuk barisan jamaah kobokan, ya pasti aman aman aja! emoticon-Embarrassment

--------
Kartu kartu ini hanya syarat pemenuhan janji dan agar rakyat gak terlalu ribut soal BBM naik gan
--------

sepi gan, loyalis sama kritikus gak ada yang mampir.
emoticon-Bingung (S)

Quote:Original Posted By smetzer06
Summon mbah Kabei, minta penjelasan teknisnya mbah emoticon-Amazed


nyang di summon belom nongol gan? emoticon-Bingung (S)emoticon-Bingung (S)
Quote:Original Posted By MasB3jo
Tolong libatkan KPK dalam pelaksanaan proyek Jokowi.
Karena program-program yang dilakukan jajaran pemerintahan Jokowi saat ini sangat rawan manipulasi dan korupsi.
Proyek2 yg dijalankan belum ada payung hukum. Belum ada anggaran yg jelas. Gak jelas juga sumber dana nya.
Yg terjadi sekarang adalah grusa - grusu. Sumber duit diambil dari mana aja.
Padahal namanya anggaran pemerintahan, kan sudah ada peruntukan nya.
Artinya ada program kementerian lain yg dikorbankan hanya demi pencitraan awal pemerintahan.
Blom lagi program buru buru ini rawan KKN. Data penerima belum diverifikasi. Pelaksana proyek gak jelas, ujung ujungnya asal tunjuk, yg penting kroni nya yg dapat proyek nya.
Ayo KPK. Ditunggu aksi nya.


Panastak gak usah sensi. Urusan capres sudah selesai. Saatnya mengontrol pemerintah supaya tetap amanah. Kalo ada yg melenceng, harus diingatkan.
JOKOWI YES, PDI-P NO!


pasti yg nekad korup masih staff dan orang2 warisan si susilo yg tertinggal...
Nyimak aja
gak usah terlalu banyak bacot lah kita-kita ini.
cape lihat BP argumen kosong cuma bisa saling bilang goblok, tolol aja.

kalo menurut gw sih, ya diamatin aja dulu perkembangan ke depan. toh juga DPR gak akan diam, pasti dipanggil lah menteri2 terkait untuk klarifikasi ini.

Di sisi lain, tim dari eksekutif juga menurut ane gak mungkin bodo2 amatlah semua pasti mereka melihat ada "celah" di APBN yang bisa dimanfaatkan untuk program kerja kabinet yg baru ini.
Quote:Original Posted By gigimadju


pasti yg nekad korup masih staff dan orang2 warisan si susilo yg tertinggal...


Loh ko bisa tau gan? Ampe bilang PASTI gitu emoticon-Thinking
Quote:Original Posted By satria.begeng


Loh ko bisa tau gan? Ampe bilang PASTI gitu emoticon-Thinking


logic aja gan...

selama 10 tahun masa ente gak bisa belajar dari pengalaman
usut tuntas biar swmua jelas dan yg bisa mengusut tentang anggaran ini siapa lagi klo bukan KPK
usut tuntas biar swmua jelas dan yg bisa mengusut tentang anggaran ini siapa lagi klo bukan KPK
Mau diributin seperti apapun, mau bikin trending topic sekalipun, ane yakin pak presiden jokowi sedang berada di jalan kebenaran. Karena beliau tidak terganggu sedikitpun dan malah sedang asyik blusukan panen raya di pelosok sulawesi.