Baru Sepekan Dilantik, 6 Menteri Jokowi Dilaporkan ke KPK
Senin, 03 November 2014 , 18:52:00

JAKARTA - Sejumlah pengamat dan tokoh agama yang tergabung dalam Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia siang tadi menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka meminta KPK segera memeriksa menteri di Kabinet Kerja yang baru sepekan dilantik, karena diduga mendapat tanda merah atau kuning dalam hal rekam jejak di kasus korupsi.

"Ini semacam pertanggung-jawaban KPK karena sebelumnya KPK menyebutkan bahwa ada nama-nama yang ditandai dalam kabinet dengan tanda merah, tanda kuning, tetapi sampai sekarang tidak ditindaklanjut," kata salah satu perwakilan dari Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, Ray Rangkuti di KPK, Jakarta, Senin (3/11).

Dalam kesempatan itu, Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia juga menyerahkan sejumlah nama yang dianggap perlu ditelusuri oleh KPK. Karyono Wibowo, perwakilan Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia lainnya, menyatakan bahwa mereka menyerahkan nama menteri dan pihak legislatif ke KPK.

Ada enam menteri di Kabinet Kerja yang dianggap perlu ditelusuri rekam jejaknya. Mereka adalah adalah Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil.

Sedangkan dari pihak legislatif, nama yang perlu segera ditelusuri KPK adalah Ketua Setya Novanto dan Ketua MPR Zulkifli Hasan. "Berangkat dari beberapa data yang dilacak teman-teman, bermasalah, pernah diperiksa KPK, dan punya masalah hukum," kata Karyono menjelaskan alasan mereka menyerahkan nama-nama itu ke KPK.

Perwakilan Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia lainnya, Chalid Muhammad juga meminta KPK agar memprioritaskan penelusuran terhadap menteri dan pimpinan DPR yang telah disebut terindikasi korupsi. Menurut Chalid, jika bisa diprioritaskan maka bisa meminimalisir terjadi korupsi. "Kalau ini bisa diprioritaskan maka dampaknya akan sangat besar untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya korupsi di kemudian hari," tandasnya.
http://www.jpnn.com/read/2014/11/03/...porkan-ke-KPK-


[URL="http://nasional.inilah..com/read/detail/2099832/salahkah-kalau-romo-benny-otak-ide-ide-jokowi"]'Konseptor[/URL]' Revolusi Mental Romo Benny ikut Melaporkan ke KPK:
Ini Enam Menteri Jokowi yang Dilaporkan ke KPK
Selasa, 04 November 2014 , 02:03:00

JAKARTA – Baru saja menduduki posisi menteri, namun enam menteri Jokowi sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka dilaporkan oleh Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemerintahan Bersih. Alasan pelaporan karena mereka dianggap terindikasi kasus hukum.

Karyono Wibowo, peneliti dari Indonesia Public Institute (IPI) mengatakan, laporan itu bukan hanya sekedar fitnah. Data dikumpulkan dari beberapa kasus yang melibatkan penegak hukum seperti KPK. "Data yang dilacak teman-teman. Mereka bermasalah seperti karena pernah diperiksa KPK atau punya masalah hukum," jelasnya.

Mereka yang dilaporkan yaitu Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Memang, sejak dilantiknya nama-nama pengisi Kabinet Kerja ada saja yang memberikan kritikan. Untuk Rini misalnya, dia pernah diperiksa KPK terkait penyelidikan penerbitan surat keterangan lunas (SKL) beberapa obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Lantas, Sofyan Djalil yang juga diperiksa KPK atas kasus Bank Century.

Arief juga pernah menjadi saksi di kasus dugaan korupsi pengadaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Sudirman Said dianggap tidak independen karena dituduh dekat dengan mafia migas. Sedangkan Amran Sulaiman melalui perusahaannya disebut melakukan aktivitas pertambangan atau perkebunan yang merusak lingkungan di Sulawesi.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menambahkan, laporan itu merupakan tindak lanjut dari sikap KPK sendiri yang memberi catatan menteri dengan warna merah maupun kuning. Lantaran hingga kini lembaga antirasuah tidak juga membuka data yang diberi catatan, mereka melakukan inisiatif.

"Ini semacam pertanggungjawaban KPK karena sebelumnya menyebutkan ada nama-nama yang ditandai dengan tanda merah, atau tanda kuning. Tetapi, sampai sekarang tidak ada tindaklanjutnya. Apakah mereka terpilih menjadi anggota kabinet atau tidak,’’ terangnya.

Dia berharap agar KPK tidak hanya fokus dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berawal dari operasi tangkap tangan. Menurutnya penting untuk ikut membongkar kasus-kasus lama yang diduga melibatkan para menteri baru.

Koordinator Institut Hijau Indonesia, Chalid Muhammad menjelaskan, kalau ini laporan mereka bisa ditindaklanjuti akan memiliki dampak yang besar untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya korupsi di kemudian hari. "Kita juga minta KPK secara proaktif untuk terlibat dalam seleksi direksi dan komisaris BUMN. Supaya tidak menjadi satu trah dari praktik korupsi,’’ katanya.

Aktivis Gereja, Benny Susetyo atau yang akrab disapa Romo Benny saat melaporkan nama-nama itu kembali mengingatkan tujuh poin komitmen capres. Berisikan sikap tegas menolak dan melaporkan segala bentuk gratifikasi, hingga menentang setiap usaha yang melemahkan pemberantasan korupsi.

’’Upaya Presiden mengajukan nama ke KPK merupakan hal yang positif, meskipun ada faktor politik tersembunyi yang kerap kali membuat Presiden tak berdaya. Kita minta rekan-rekan ikut memberikan rekam jejak kepada semua pejabat publik,’’ ungkapnya.

Selain enam menteri tersebut, Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemerintahan Bersih juga melaporkan dua anggota DPR. Mereka adalah Pimpinan DPR Setya Novanto dan Ketua MPR Zulkifli Hasan. Alasan pelaporan juga sama karena keduanya dianggap memiliki masalah hukum.

KPK sendiri menerima laporan itu. Bagian Pengaduan Masyarakat akan melakukan telaah untuk mengetahui apakah laporan itu berisi kebenaran atau tidak. Pelapor akan diberitahu status laporannya dalam 30 hari kerja.
http://www.jpnn.com/read/2014/11/04/...porkan-ke-KPK-


Emang apa saja "Dosa-dosa" Masa Lalu Menteri yang Dilaporkan LSM ke KPK itu?

• KPK Beri Tanda Merah Beberapa Calon Menteri Jokowi
  
• Delapan Calon Menteri Jokowi Dicoret Karena Alasan Ini...
  
• Berkali-kali, Sofyan Djalil Dipanggil KPK Terkait Skandal Korupsi Bank Century, Jokowi Harus Tahu Itu!
  
• Rini dan Sofyan Jalil Pernah Diperiksa KPK
  
• KPK Janji Telusuri Kasus Rini Soemarno
  
• Di 2011, Menkominfo Rudiantara Punya Hutang Rp11,2 Miliar
  
• Permintaan ICW Terhadap Menteri Pertanian Andi Amran
  
• Skandal PT Telkom, Arief Yahya Dilaporkan Ke KPK
  
• Sudirman Said & Rini Soemarno Menteri, Selamat Datang Mafia Migas Baru, Era Kabinet Trisakti
  
• Baru Menjabat, Sudirman Said Dilaporkan ke KPK
  
• Politisi PDIP Ini Kecewa Jokowi Pilih Sudirman Said Jadi Menteri
  

-------------------------------

Terus LSM yang nyinyir bikin laporan ke KPK itu, bekerja untuk kepentingan siapa?