JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, terang-terangan menentang rencana Presiden Joko Widodo menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Politikus Gerindra itu menegaskan tidak ada hal mendesak untuk menaikkan harga BBM.

Fadli juga tidak sepakat jika kompensasi kenaikan harga BBM digunakan untuk merealisasikan program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). "Kalau saya pribadi, tidak ada keharusan naik harga BBM itu dan tidak perlu naik karena harga minyak dunia turun," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2014).

Fadli menjelaskan, harga minyak dunia saat ini mengalami penurunan, lalu kenapa harga BBM harus dinaikkan. Berbeda ketika dulu ada desakkan kenaikkan harga BBM karena harga minyak dunia mengalami kenaikkan.

"Bahkan sampai USD145 dollar dan asumsi BBM dibawah itu sekarang asumsi BBM di APBN kita itu USD105 per-barel, harga dunia itu USD82 per-barel. Harusnya turun malah," tegasnya.

Fadli menambahkan, jika pemerintah beralasan menaikkan harga BBM karena subsidi tidak tepat sasaran itu hanyalah alasan klasik karena tiap ada wacana ini selalu hal tersebut yang dilontarkan. Semestinya dibenahi dulu sistem dan perangkatnya supaya subsidi bisa tepat sasaran.

"Ya sekarang untuk ke sistem itu tidak ada. Karena itu akan kekisruhan lagi. Harga akan naik, yang susah rakyat miskin yang tak mampu kejar harga yang naik itu. Kan bukan hanya BBM nanti yang naik, harga-harga juga akan naik," pungkasnya.


http://news.okezone.com/read/2014/11...-kenaikkan-bbm

Politisi PDIP Ini Tolak Pencabutan Subsidi BBM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka menolak rencana pemerintah untuk mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM). Menurut Rieke dalam kicauannya di akun twitter @Rieke_diah, pencabutan subsidi BBM akan menimbulkan efek domino kepada rakyat kecil. Seperti akan naiknya harga kebutuhan pokok yang pasti akan meresahkan rakyat kecil.

"Pencabutan subsidi BBM akibatnya harga jual BBM ke rakyat juga naik, efek domino harus dihitung kenaikan kebutuhan pokok dll," kata Rieke, Senin (3/11).

Untuk itu Rieke mendesak pemerintah agar memberikan jaminan kepada masyarakat agar kenaikan BBM tidak berimbas kepada kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Silakan cabut subsidi BBM asal ada jaminan harga jual BBM harga kebutuhan pokok tidak naik. Kalau tidak ada (jaminan) jangan cabut subsidi," ucap Rieke.

Rieke juga mengkritik solusi pemerintah yang berniat membarter pencabutan subsidi BBM dengan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ia menginginkan agar pemerintah tetap di bawah kehendak rakyat dan konstitusi untuk melayani dan menjamin kesejahteraan rakyat.

Beberapa waktu lalu pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Sofyan Djalil memberikan sinyal bahwa kenaikan
harga BBM bersubsidi akan berlakukan oleh pemerintah sebelum Januari 2015.
http://nasional.republika.co.id/beri...an-subsidi-bbm

Kritik Keras Rieke kepada Kartu Sakti Jokowi

Jakarta - Presiden Joko Widodo akan meluncurkan tiga kartu sakti, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Politikus PDI Perjuangan yang juga rekan separtai Jokowi, Rieke Diah Pitaloka, menyampaikan kritik tajamnya. Rieke mengindikasikan kartu-kartu yang diluncurkan hari ini sebagai upaya penanggulangan kenaikan harga BBM.

Kritik Rieke ini tidak terlepas dari rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Pemerintahan Jokowi-JK bersikukuh akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Sejak 10 tahun pemerintahan SBY, PDIP adalah yang konsisten menolak kenaikan ini.

"Selamat Pagi.Tolak Pencabutan Subsidi BBM, KIS & KIP TIDAK UNTUK DIBARTER DENGAN KENAIKAN BBM.Tetap di bawah kehendak rakyat dan konstitusi!," tulis Rieke dalam akun twitter pribadinya @rieke_diah, Senin (3/11/2014).

Seperti diketahui, kartu sakti Jokowi itu akan diluncurkan di lima lokasi Kantor Pos yang ada di DKI Jakarta yakni Kantor Pos Jakarta Pusat oleh Menteri Agama, Deputi III Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Kemudian di Kantor Pos Jakarta Selatan oleh Menteri Dalam Negeri, Deputi V Menko PMK, Kantor Pos Mampang oleh Menteri PPPA, Deputi VII Menko PMK, Kantor Pos Jakarta Timur oleh Menteri Desa PDT, Transmigrasi dan Kantor Pos Jakarta Utara oleh Menkominfo, Deputi I Menko PMK.

Berdasarkan rapat yang digelar di Kantor Kemenko PMK pada 31 Oktober 2014 lalu, tiga kartu itu akan diluncurkan hari ini, Senin (3/11/2014) dan diharapkan dapat terealisasi sebelum kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Tujuannya agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati sebelum pemerintah menaikkan harga BBM. [rok]

[url]http://m.inilah..com/read/detail/2150673/kritik-keras-rieke-kepada-kartu-sakti-jokowi[/url]

================================


==========================
Publik memahami bahwa subsidi BBM salah sasaran. Subsidi BBM akan dialihkan untuk infrastruktur dan pembenahan penerima subsidi secara ketat dan benar. Publik mendukung langkah beliau (Presiden sembrono Ir H Joko Widodo).

Subsidi BBM misalnya di sektor perikanan laut terbukti salah sasaran. Subsidi diterima oleh kapal-kapal besar di atas 30 GT. Mereka menerima subsidi BBM nelayan setara Rp 1,6 miliar namun hasil lautnya cuma Rp 62 juta. Artinya apa? Subsidi diselewengkan bukan untuk perikanan laut namun untuk industry yang lain.

Selain itu, subsidi BBM salama ini hanya menguntungkan pemilik kendaraan bermotor terutama mobil pribadi. Para pemilik mobil pribadi rata-rata mendapatkan subsidi Rp 4,9 juta per orang. Jelas ini tidak adil dan melukai rakyat. Sedangkan UMP berkisar antara Rp 1,1 juta sampai Rp 2,9 juta.

Di sisi lain, gap harga BBM industri dan BBM subsidi menjadi peluang bagi mafia migas untuk bermain. Subsidi BBM dengan belitan dan gurita mafia migas - apalagi di kementerian ESDM ada kader PKS Sudirman Said - akan sangat memberi kesempatan penyelewengan BBM. Artinya, pemberian subsidi BBM berapapun dan dengan cara apapun masih akan menjadikan dan memberi peluang bagi berjayanya mafia migas. Kenapa?

Karena pucuk pimpinan diganti - yakni Menteri ESDM yang tak 100% bekerja untuk beliau (Presiden sembrono Ir H Joko Widodo). tetapi ke PKS - namun dari mulai Dirjen sampai eselon 5 di Kementerian ESDM dan pihak terkait seperti SKK Migas, Pertamina semuanya masih muka lama pengikut Rudi Rubiandini. Jadi mafia migas tetap akan merajalela.

Jadi, sebenarnya pemberian subsidi BBM tanpa disertai kebijakan baru oleh beliau (Presiden sembrono Ir H Joko Widodo).hanya akan memerpanjang kinerja mafia migas tetap eksis.beliau (Presiden sembrono Ir H Joko Widodo) akan gagal membasmi mafia migas. beliau (Presiden sembrono Ir H Joko Widodo) harus membuktikan bahwa beliau (Presiden sembrono Ir H Joko Widodo) akan mengalihkan subsidi BBM untuk infrastruktur dan mencabut subsidi BBM untuk mobil pribadi. Di sisi lain subsidi secara langsung BBM harus diberikan kepada nelayan dengan pengawasan ketat. Jika tidak beliau (Presiden sembrono Ir H Joko Widodo) pantas menjadi bagian mafia itu sendiri atau tunduk kepada kepentingan mafia