alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5452ca7a96bde637738b4573/quotkue-kekuasaanquot-sudah-terbagi-adil-eksekutif-diborong-kih-legislatif-diboronh-kmp
"Kue Kekuasaan" Sudah Terbagi ADIL: Eksekutif Diborong KIH, Legislatif Diborong KMP
KIH Meguasai Semua Pos-pos Kekuasan Eksekutif:
Quote:
Kabinet Kerja Jokowi: 14 Menteri dari Parpol, 20 Profesional
Minggu, 26/10/2014 19:02 WIB

Jakarta - Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla telah mengumumkan nama-nama menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja. Sebanyak 14 menteri berasal dari partai politik sementara 20 orang lainnya datang dari kalangan profesional.

Pengumuman nama-nama menteri itu dilakukan di halaman Istana Negara, Minggu (26/10/2014) pukul 17.30 WIB. Jokowi memanggil 34 menteri satu per satu.

Berdasarkan latar belakangnya, sebanyak 14 menteri (41%) berasal dari partai politik. Ada 4 menteri dari PDIP, 4 nama dari PKB, 3 orang dari NasDem, 2 menteri dari Hanura, dan 1 orang dari PPP. Sementara itu, ada 20 menteri (59%) yang berasal dari kalangan profesional dengan berbagai latar belakang.

Sebelum pengumuman nama-nama menteri ini, Jokowi mengatakan bahwa komposisi kabinet adalah 16 dari parpol dan 18 dari profesional. Namun komposisi ini berubah saat diumumkan hari ini.

Berikut adalah nama-nama menteri yang berasal dari kalangan parpol yang tergabung dalam Koalisi KIH:

1. Menteri Dalam Negeri : Tjahjo Kumolo (PDIP)
2. Menteri Hukum dan HAM : Yasonna H Laoly (PDIP)
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi (Hanura)
4. Menteri Koperasi dan UMKM: Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga (PDIP)
5. Menteri Perindustrian : M Saleh Husin (Hanura)
6. Menteri Ketenagakerjaan : Hanif Dhakiri (PKB)
7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya (NasDem)
8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Ferry Mursyidan Baldan (NasDem)
9. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani (PDIP)
10. Menteri Agama : Lukman Hakim Saifuddin (PPP)
11. Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi : M Nasir (PKB)
12. Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi (PKB)
13. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Marwan Ja'far (PKB)
14. Menko Bidang Polhukam : Tedjo Edy Purdijatno


Berikut adalah nama-nama menteri yang berasal dari kalangan profesional murni dan profesional-partai:

1. Menteri Sekretaris Negara : Praktino
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago
3. Menko Bidang Kemaritiman : Indroyono Soesilo
4. Menteri Perhubungan : Ignasius Jonan
5. Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti
6. Menteri Pariwisata : Arief Yahya
7. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral: Sudirman Said
8. Menteri Luar Negeri : Retno Lestari Priansari Marsudi
9. Menteri Pertahanan : Ryamizard Ryacudu (Profesional-Partai PDIP)
10. Menteri Komunikasi dan Informatika: Rudiantara
11. Menko Bidang Perekonomian: Sofjan Djalil
12. Menteri Keuangan : Bambang Brodjonegoro
13. Menteri BUMN : Rini M Soemarno (Profesional-Partai PDIP)
14. Menteri Perdagangan : Rachmat Gobel
15. Menteri Pertanian : Amran Sulaiman
16. Menteri PU dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadi Muljono
17. Menteri Kesehatan : Nila F Moeloek
18. Menteri Sosial : Khofifah Indar Parawansa (Profesional-Partai PKB)
19. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Yohana Yambise
20. Menteri Kebudayaan dan Pedidikan Dasar dan Menengah: Anies Baswedan
http://news.detik.com/read/2014/10/2...20-profesional



KMP Menguasai Semua Pos Pimpinan di Parlemen Indonesia:
Quote:
9 dari 11 Pimpinan Komisi DPR Disapu Bersih KMP, ini Daftarnya
Kamis, 30/10/2014 09:16 WIB

Jakarta - DPR menggelar pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) termasuk komisi-komisi kemarin, Rabu (29/10). Hasilnya, Koalisi Merah Putih menyapu bersih kursi pimpinan komisi karena Koalisi Indonesia Hebat tidak menyerahkan nama-nama anggota fraksinya yang masuk di tiap komisi.

Pemilihan pimpinan komisi bisa dilakukan karena sudah ada 6 fraksi yang menyerahkan nama-nama anggota di tiap AKD, yaitu Fraksi Gerindra, Golkar, PKS, PAN, PD, dan terakhir PPP. Nama-nama anggota Fraksi PPP diserahkan oleh kubu Suryadharma Ali dan hal ini sempat diprotes oleh PPP kubu Romahurmuziy yang hingga saat ini masih terus berseteru.

Empat fraksi lainnya yaitu Fraksi PDIP, PKB, Hanura, dan NasDem tidak menyerahkan nama-nama anggotanya di setiap AKD karena masih terus melobi untuk berbagi jatah pimpinan komisi yang proporsional dengan KMP. Namun, lobi-lobi mereka terus menemui jalan buntu. Akhirnya, keempat fraksi ini tidak memiliki hak untuk mengajukan atau berpartisipasi memilih pimpinan di tiap komisi.

Kondisi ini mau tidak mau berakibat pada hanya ada 1 paket pimpinan saat pemilihan di tiap komisi yaitu paket dari Koalisi Merah Putih. Pemilihan pun berlangsung cepat dengan dihadiri oleh 5 fraksi, karena tidak ada satu pun anggota Fraksi PPP yang hadir meskipun sudah menyerahkan nama anggota.

Koalisi Indonesia Hebat tidak terima dengan kondisi yang tidak ideal ini. Mereka pun mengajukan mosi tidak percaya dan membentuk pimpinan DPR tandingan. Rencananya, alat kelengkapan dewan tandingan pun akan diwujudkan.

"‎Kami akan membentuk alat kelengkapan Dewan, sambil kita mengusulkan kepada Presiden untuk segera menerbitkan Perpu mengembalikan UU MD3 seperti semula," tutur Wakil Sekjen PKB Daniel Johan dalam konferensi pers bersama KIH di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10/2014).

Hingga Rabu (29/10), sudah ada 9 dari 11 komisi yang terpilih pimpinannya. Dua komisi lainnya yaitu Komisi V dan Komisi XI, pemilihannya ditunda hingga hari ini Kamis (30/10). Namun, bisa diprediksi bahwa KMP juga akan menyapu bersih pimpinan di dua komisi tersebut

Berikut daftar pimpinan di 9 komisi DPR yang telah terpilih:

Komisi I
Ketua : Mahfudz Siddiq (PKS)
Wakil Ketua : Asril Hamzah Tandjung (Gerindra), Tantowi Yahya (Golkar), Hanafi Rais (PAN)

Komisi II
Ketua : Rambe Kamarulzaman (Golkar)
Wakil Ketua : Ahmad Riza Patria (Gerindra), Wahidin Halim (Demokrat), Mustafa Kamal (PKS)

Komisi III
Ketua : Azis Syamsuddin (Golkar)
Wakil Ketua : Desmon Junaedi Mahesa (Gerindra), Benny K Harman (Demokrat), Muhfachri Harahap (PAN)

Komisi IV
Ketua : Edhy Prabowo (Gerindra)
Wakil Ketua : Titiek Soeharto (Golkar), Herman Khaeron (Demokrat), Viva Yoga Mauladi (PAN)

Komisi V : Ditunda

Komisi VI
Ketua : Achmad Hafidz Tohir (PAN)
Wakil Ketua : Dodi Reza Alex Noerdin (Golkar), Heri Gunawan (Gerindra), Azam Azman Natawijaya (Demokrat)Next

Komisi VII
Ketua : Kardaya Warnika (Gerindra)
Wakil Ketua : Satya W Yudha (Golkar), Mulyadi (Demokrat), Thamsil Linrung (PKS)

Komisi VIII
Ketua : Saleh Partaonan Daulay (PAN)
Wakil Ketua : Deding Ishak (Golkar), Sodik Nudjahid (Gerindra), Ledia H Amaliah (PKS)

Komisi IX
Ketua : Dede Yusuf Macan Effendi (Demokrat)
Wakil Ketua : Syamsul Bachri (Golkar), Pius Lustrilanang (Gerindra), Asman Abnur (PAN)

Komisi X
Ketua : Teuku Riefky Harsya (Demokrat)
Wakil Ketua : Ridwan Hisyam (Golkar), Nuroji (Gerindra), Sohibul Iman (PKS)

Komisi XI : Ditunda
http://news.detik.com/read/2014/10/3...-ini-daftarnya


Pimpinan MPR RI Secara Sah Dikuasai KMP
08 October 2014

Majelis Permusyawartan Rakyat (MPR) secara sah dikuasai oleh Koalisi Merah Putih setelah memenangkan voting secara tertutup saat pemilihan pimpinan MPR RI, di Gedung MPR Senayan, Jakarta, Rabu (8/10/2014) pagi.

Deretan sidang paripurna MPR yang sudah berlangsung sejak Selasa (7/10/2014) pagi itu, memutuskan bakal calon yang diusung oleh Koalisi Merah Putih meraih suara terbanyak. KMP menang dengan selisih 17 suara.

Paket B yang diajukan KMP yakni Zulkiflli Hasan (PAN) sebagai calon Ketua MPR, Hidayat Nurwahid (PKS), EE Mangindaan (Demokrat), Mahyudin (Golkar) dan Oesman Sapta Odang (DPD) sebagai wakil ketua MPR RI meraih sebanyak 347 suara.

Paket A yang diusung oleh Koalisi Indonesia Hebat dengan bakal calon Oesman Sapta sebagai calon Ketua MPR serta Ahmad Basarah (PDI-P), Imam Nahrawi (PKB), Hasrul Azwar (PPP) dan Patrice Rio Capella (Nasdem) sebagai wakil ketua MPR RI meraih sebanyak 330 suara.

Setelah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak, Ketua Mahkamah Agung Hatta Alie mengangkat sumpah kepada Ketua dan Wakil Ketua MPR RI. Pimpinan MPR dalam sumpah mereka berjanji akan memegang teguh Pancasila dan UUD 1945.
http://www.erabaru.net/nasional/1009...h-dikuasai-kmp


DPD Dikuasai KMP, Setengah dari Anggota PPP Ternyata Tetap Dukung Calon KMP
Rabu, 08 Oktober 2014 , 10:30:00 WIB

RMOL. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memang secara resmi mendukung paket calon pimpinan MPR yang diusung Koalisi Indonesia Hebat meski sebelumnya menjadi bagian dari Koalisi Merah Putih.

Namun, calon yang diusung barisan pendukung Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014 tersebut tetap keluar sebagai pemenang. Karena ternyata, separoh dari kader Partai Kabah itu tetap di KMP.

"Mereka sendiri nggak solid. Setengahnya diam-diam tetap dalam barisan KMP," jelas anggota MPR dari Partai Golkar Bambang Soesatyo kepada RMOL (Rabu, 8/10).

Selain itu juga, KMP mendapat suara dari anggota Dewan Perwakilan Daerah. Pasalnya, banyak anggota DPD yang sebelumnya aktif di partai koalisi KMP.

"Di DPD sekitar 28 orang Golkar dan 21 kader PKS. Selebihnya banyak di DPD juga kader PAN dan Demokrat," sambung politikus vokal ini.

Paket A yang disokong Fraksi PDIP, PKB, PPP, NasDem dan Hanura mencalonkan Oesman Sapta sebagai Ketua MPR dengan empat Wakil Ketua, Ahmad Basarah (PDIP), Imam Nahrawi (PKB), Patrice Rio Capella (Nasdem) dan Hasrul Azwar (PPP).

Adapun paket B yang diusung Fraksi Golkar, Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat mencalonkan Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR dengan Wakil Ketua Mahyudin (Golkar), EE Mangindaan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS) dan Oesman Sapta (DPD).

Dari hasil pemilihan, calon pimpinan paket A memperoleh suara sebanyak 330, sementara calon pimpinan paket B mempeorleh 347 suara. [zul]
http://www.rmol.co/read/2014/10/08/1...ung-Calon-KMP-


---------------------------------

Mentang-mentang puasa 10 tahun di kekuasaan, apa iya parpol-parpol KIH, terutama PDIP, masih kemaruk mau minta pula jatah 'kue kekuasaan' di Legislatif? Bukankan sistem kekuasan kini sudah seimbang (balancing poer] namanya? Hidup itu harus seimbang, jangan serakah, jangan merasa adigang,adugung dan adiguna


emoticon-Angkat Beer
Kan pemilihan menteri itu hak prerogatif presiden tox

Emang fahri punya hak prerogatif di dpr?jgn disamain lah emoticon-Ngakak
ninggalin jejak dlu emoticon-Paw
5 tahun kedepan hiruk pikuk politikemoticon-Traveller
pasukan sakit hati ga jadi menteri bikin dpr tandingan
blog bin tol nih emoticon-Ngakak
maunya mulai dari Eksekutif, Legislatif semua dikuasai KIH

mungkin RT RW pun maunya harus KIH yang menguasai
"Kue Kekuasaan" Sudah Terbagi ADIL: Eksekutif Diborong KIH, Legislatif Diboronh KMP
Domainnya beda ... Kue eksekutif itu 1 ... Hak presiden ajak siapa ikut dalam kue itu

Sementara legislatif itu perwakilan rakyat yang mencakup aspirasi berbagai kubu ... Kue nya banyak

Legislatif gak baik dikuasai 1 kubu aja , bahkan di negara otoriter saja kekuasaan legislatif dibagi antar kubu
mulai sekarang gak ada yang namanya DPR

yang ada Dewan Perwakilan 65% Rakyat

gue udah gak ngerasa DPR jadi perwakilan gue lagi

soalnya wakil gue gak bisa berbuat banyak di DPR
Quote:Original Posted By strikeeeerrr
5 tahun kedepan hiruk pikuk politikemoticon-Traveller


yoha gan tp menurut ane ideal sih jadi ada check n balance,tp jgn sampe kebijakan yg bagus2 di tekel sama dewan yg berisi orang2 KMP.
masing-masing harus legowo
pokoknya kalo ga dikuasai KIH semua ya ga adil. Pokoknya begitu, kan KIH tertindas. Atau pura2 tertindas emoticon-Cape d... (S)
Berantem molo
Seru neh...kebiakan-kebijakan bakalan tersendat di DPR, dan KPK akan semakin galak....makin banyak orang2 KMP yang akan di'kpk'kan....

emoticon-Ngakak

Semakin galak KPK, semakin galak pula DPR.....

Demokrasi.....emoticon-Ngakak
pdip = pks
Eksekutif 1 VS 0 Legistatif

Legistatif main politik gajah nih..
Pengambilan Keputusan
Pasal 150

(1) Pengambilan keputusan rancangan undang-undang dalam rapat kerja dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi.


Tata Cara Rapat
Pasal 251

(1) Ketua rapat membuka rapat apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat telah hadir lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi.
(2) Apabila pada waktu yang telah ditentukan belum dihadiri oleh separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua rapat mengumumkan penundaan pembukaan rapat.
(3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) menit.
(4) Ketua rapat dapat membuka rapat apabila pada akhir waktu penundaan rapat, kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi.
(5) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tata cara pengambilan keputusan.

Fix! Constitutional Deadlock! "Kue Kekuasaan" Sudah Terbagi ADIL: Eksekutif Diborong KIH, Legislatif Diboronh KMP
Jd kih legowo aja. Daripda ngotot terus makin jd koalisi indonesia hancur
politik oh politik...emoticon-I Love Indonesia (S)
Save #PapaMintaSaham emoticon-Kaskus Lovers