alexa-tracking

Pengambil-alihan DPR oleh "DPR Tandingan", Bukankah ini Kudeta Kekuasaan Legislatif?

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5452c602dc06bd9f5b8b456a/pengambil-alihan-dpr-oleh-quotdpr-tandinganquot-bukankah-ini-kudeta-kekuasaan-legislatif
Pengambil-alihan DPR oleh "DPR Tandingan", Bukankah ini Kudeta Kekuasaan Legislatif?
Berebut Komisi
PDIP: Ketua DPR Tandingan Bukan Kudeta
Rabu, 29/10/2014 18:53 WIB

Pengambil-alihan DPR oleh "DPR Tandingan", Bukankah ini Kudeta Kekuasaan Legislatif?
PDIP: Ketua DPR Tandingan Bukan KudetaKubu PDIP mengajukan Pramono Anung sebagai Ketua DPR tandingan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan langkah mereka mengajukan pimpinan DPR tandingan merupakan hak konstitusional yang dilindungi konstitusi.

“Koalisi Indonesia Hebat tidak melakukan kudeta. Kami hanya menegaskan prinsip dan pendirian politik sebagai pendukung pemerintah yang sah,” kata juru bicara kubu PDIP, Arif Wibowo, di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10).

Pengajuan pimpinan DPR tandingan dilakukan PDIP setelah koalisi Prabowo menyapu bersih seluruh kursi pimpinan komisi. Mereka tak menghiraukan ketidakhadiran PDIP dalam rapat pemilihan pimpinan komisi, dan otomatis menetapkan paket calon yang diajukan Koalisi Merah Putih sebagai pimpinan tiap-tiap komisi. (Baca: Koalisi Prabowo Kuasai Kursi Pimpinan Komisi)

Untuk menggolkan pimpinan DPR tandingan mereka, kubu PDIP lantas menuntut Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3), sebab UU MD3 itulah yang sebelumnya menghambat mereka memperoleh kursi pimpinan DPR.

“Dilakukannya perubahan terhadap UU MD3 adalah preseden buruk yang sejak lama diprediksi,” ujar Arif. Berdasarkan UU MD3 yang baru, kursi ketua DPR tidak lagi diberikan secara langsung pada partai pemenang pemilu. Pimpinan DPR dipilih berdasarkan sistem paket. Lima fraksi harus mengajukan sekaligus satu calon ketua dan empat calon wakil ketua DPR. Kubu PDIP yang hanya terdiri dari empat fraksi –PDIP, PKB, Hanura, dan Nasdem– pun tersingkir karena tak dapat mencalonkan paket pimpinan DPR.

Menurut Arif, koalisi Prabowo jelas berniat menjegal kubu PDIP dan pemerintahan Jokowi-JK. Oleh sebab itu pemilihan ulang pimpinan DPR perlu dilakukan agar pemerintah Jokowi tak mengalami gangguan politik tak berkesudahan dari kubu Prabowo di parlemen.

Pemilihan pimpinan DPR tak bisa serta-merta dilakukan. Namun dengan Perppu yang dikeluarkan Jokowi, hal itu mungkin. Lewat Perppu, Jokowi bisa membatalkan UU MD3 yang berlaku saat ini.

Rencana kubu PDIP ini ditentang oleh pimpinan DPR. Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Hidayat Nur Wahid menganggap tak ada kondisi mendesak yang membuat Perppu MD3 layak dikeluarkan. “Di sini bukan rimba. DPR lembaga yang menyusun legislasi. Jadi mestinya anggota taat pada hukum. Hukum ada di UU MD3 dan Tata Tertib –yang telah mereka gugat ke MK dan ditolak,” kata Hidayat
http://www.cnnindonesia.com/politik/...-bukan-kudeta/


DPR Tandingan Tidak Mengakui Kabinet Jokowi
Jum'at, 31 Oktober 2014 - 04:24 wib

Pengambil-alihan DPR oleh "DPR Tandingan", Bukankah ini Kudeta Kekuasaan Legislatif?

JAKARTA - Pemilihan pimpinan DPR tandingan oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dinilai tak serius. Pasalnya, dalam akun twitter Pramono Anung tertuliskan dirinya enggan menjadi Ketua DPR tandingan. "Kalau seorang Pramono Anung menyatakan tidak bersedia sebagai Ketua DPR tandingan, maka bisa dikatakan ini hanya sebagian dari KIH, bukan atas dasar keinginan koalisi secara keselurugan," ujar pengamat politik, Said Salahudin, kepada Okezone, Kamis (30/10/2014) malam.

Dikatakannya, ada batas kekecewaan dari KIH yang masih bisa dipahami lantaran mereka kerap kali kalah dalam perebutan pimpinan DPR maupun MPR

Namun, sambungnya, sikap sebagian orang dari KIH yang membentuk DPR tandingan tak bisa dibenarkan. Sebab, kata Said, awal mula pembentukan DPR tandingan lantaran adanya rasa kekecewaan atas pembentukan alat kelengkapan dewan.

"Menurut saya sebaiknya kembalilah pada alat kelengkapan dewan. Kalau dibentuk pimpinan DPR tandingan, artinya tidak mengakui pimpinan DPR yang dipimpin Ceu Popong, artinya prosesi kenegaraan yang sudah dipimpin Setya Novanto tidak sah dong? Dan Jokowi harus membentuk kabinet ulang, karena pertimbangan pembentukan kabinet itu kan diajukan pada DPR yang dipimpin Setya Novanto," terangnya.

Sebagaimana diketahui, dalam akun twitter @pramonoanung, Pramono menuliskan sikapnya yang tidak setuju dengan adanya DPR tandingan. Selian itu, penolakan juga dinyatakan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengatakan anggota DPR dari partai anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menghentikan manuver seputar isu pimpinan parlemen tandingan. JK beralasan, pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPR sudah secara sah dikuasai partai anggota Koalisi Merah Putih (KMP).
http://news.okezone.com/read/2014/10...kabinet-jokowi


Akan ada 2 Versi DPR-RI?
Jumat, DPR Tandingan Gelar Sidang Paripurna untuk Tetapkan Pimpinan
Kamis, 30 Oktober 2014 | 13:18 WIB

Pengambil-alihan DPR oleh "DPR Tandingan", Bukankah ini Kudeta Kekuasaan Legislatif?
Koalisi Indonesia Hebat menggelar konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10/2014). Mereka melayangkan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR saat ini dan mengangkat pimpinan DPR sendiri.

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi dalam Koalisi Indonesia Hebat yang membentuk pimpinan DPR tandingan akan menggelar sidang paripurna untuk melantik pimpinan DPR yang baru, versi mereka. Aksi itu rencananya akan digelar pada Jumat (31/10/2014) besok.

Politisi PDI Perjuangan, Aria Bima, menjelaskan, di dalam sidang paripurna itu akan digelar pemilihan dan penetapan pimpinan DPR yang baru. Sidang itu akan digelar di ruang rapat paripurna DPR, dan akan mengundang semua anggota DPR periode 2014-2019. "Ini serius, besok akan digelar pelantikan di paripurna," kata Aria di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2014). Aria menyampaikan, pemilihan pimpinan DPR yang baru ini terpaksa digelar sebagai bentuk perlawanan terhadap pimpinan DPR saat ini yang dianggap tak memberi ruang aspirasi dari pihaknya.

Saat disinggung mengenai payung hukum yang digunakan terkait pelantikan tersebut, Aria tak dapat menjawab secara tegas. Ia hanya menyatakan bahwa pihaknya masih berusaha mencari celah hukum dan memantapkan calon pimpinan DPR tandingan. "Kita cari payung hukumnya. Kita juga sudah berusaha ajukan surat ke sana (Mahkamah Agung) supaya bisa melantik," ujarnya.

Mengenai calon pimpinan DPR yang akan diajukan dalam paket Koalisi Indonesia Hebat, kata Aria, PDI-P mengajukan Pramono Anung. Sementara itu, calon dari fraksi lainnya akan dikomunikasikan lebih lanjut
http://nasional.kompas.com/read/2014...pkan.Pimpinan.

---------------------------

KIH dan proyek "DPR Tandingan"nya sudah jelas-jelas melakukan tindakan tidak mengakui Lembaga DPR RI yang resmi, lalu membuat "DPR Tandingan" untuk mengambil alih fungsi dan peran Lembaga DPR-RI yang resmi dibentuk berdasarkan UU . Dan mereka mulai akan mengambil alih gedung DPR RI itu untuk kepentingan politiknya, seperti sidang Paripurna pada jum'at, 31 Oktober 2014 ini. Mereka juga tak mengakui Kabinet Jokowi, padahal itu pemerintah yang sah, karena mereka menolak keberadaan DPR resmi yang menyetujui perubahan nomenklatur kabinet Jokowi-JK, sehingga konsekwensinya kalau DPR yang menyetujui struktur dan nomenklatur usulan Presiden itu diangap tidak ada, dasar hukum kabinet un menjadi tidak ada juga.

Kalau tindakan konyol seperti ini hanya disebut perbuatan tidak serius atau main-main dari segelintir anggota KIH, maka memakai logika hukum yang manapun, tak bisalah hal seperti itu dianggap tindakan tidak serius atau tindakan main-main, karena yang dilecehkan itu simbol-simbol Negara yang resmi, yaitu DPR. Setidaknya tindakan anggota KIH itu, kalau tak mau disebut tindakan makar terhadap kekuasaan Legsilatif, yaa melakukan pelecehan terhadap simbol-simbol Negara. Silahkan TNI dan aparat penegak hukum lainnya mengambil tindakan, sebab hal ini bisa mengancam keselamatan NKRI dan bisa menjadi ancaman nasional.
Kalo yang dirangkul golkar sih, KIH bakalan menang

Ayo coba simbok deal2an dulu ama dagumen emoticon-Ngacir
image-url-apps
Bukan kudeta kog...
Cuma boikot versi emosian...
KASKUS Ads
preman pasar semua isinya tampolin atu2 aja
image-url-apps
kudeta sudah terjadi secara terang benderang oleh kedua belah kmp dan kih.. karena keduanya telah melanggar tatib.. baik keputusan KMP
maupun KIH yang
dikeluarkan sudah pasti
illegal karena melanggar
tatib DPR terkait dengan
kuorum fraksi 50% + 1. KMP punya 5 fraksi, KIH
juga punya 5 fraksi. Tidak
ada yang mampu
memenuhi syarat 50% + 1.. dah gitu aja.
image-url-apps
Pengambil-alihan DPR oleh "DPR Tandingan", Bukankah ini Kudeta Kekuasaan Legislatif?



hahaha

separatisme itu berbahaya... APALAGI KUDETA..

udah, kalo kudeta kan biasanya urusan TNI...

coba tolong kirimin senjata ke rumah anggota KIH... biar TNI ada alasan nge gerudug... kan enak tuh...

jangan cuma sabu2 aja yg di masukin ke rumah...

pret... emoticon-fuck3

ribut muluk... kayak anak TK aja... BRISIK..!!!
image-url-apps
PDIP say: DPR tandingan bukan KUDETA

Ibaratnya mana ada penjahat ngaku, kalo penjahat ngaku penjara penuh emoticon-Ngakak
kekanak2an.... yg namanya dualisme bikin tanding2an utk memuaskan elit itu menghancurkan, kasian anggota yg dipaksa fraksinya.... belajar dari PSSI sono

gw prihatin dan mengecam upaya pecah belah ini.... mdah2an gak merembet sampai ke bawah, jdi duel rakyat jokowi vs prabowo


emoticon-Ngakakemoticon-Ngakak
image-url-apps
Quote:

Si mbok gengsi nya KEGEDEAN...Bisa sampai 10 taon lebih

image-url-apps
jadi sekarang siapa yg ga bisa legowo
image-url-apps
Kalo KIH ingin single power jg di legislatif, ya pemerintah ga ada yg kontrol dong, dpr cuman jd tukang stempel kebijakan presiden dong, apa bedanya dgn jaman orba kalo gitu ? Emang sampe ngotot gitu, punya niat apa si ? Negara ini mau dibikin apa sm KIH ? Jd penasaran
anggota hewan yang terhina emoticon-Cool
Quote:


prediksi ane dagumen bakalan lengser gan, tapi entah kapan diadain muktamarnya emoticon-linux2
image-url-apps
kalau memang dianggap makar,

Maka pelaku makar harus dihukum mati, supaya tidak mengganggu pelaksanaan kehidupan bernegara.

image-url-apps
dpr perjuangan emoticon-Ngakak
Quote:


selagi bikin gambar porno pa Jokowi saja (yang merupakan simbol Negara karena beliau kini seorang Presiden RI), seorang netter dihukum ...

Tindakan KIH membuat "DPR Tandingan" itu jelas-jelas tindakan melecehkan simbol-simbol Negara (dalam hal ini DPR I), bahkan bisa lebih jauh lagi, mau mengambil alih kekuasaan di Lemga aLegislatif itu, kok pada diam seribu bahasa?


emoticon-Marah

gan mau nanya itu yg id antikritik orgnya yg di photo ya?

image-url-apps
Quote:


Quote:


Ane pikir semua partai ketumnya juga bakal lengser, kecuali partai si mbok yang sudah jadi ketua umum abadi.

macem PSSI vs KPSI aja emoticon-Najis (S)
kalau dibilang iseng dan buat cari perhatian aja kok rasanya konyol ya kalau sampai menyatakan membentuk pimpinan dpr tandingan emoticon-Cape d... (S)a da yang belum bisa legowo nih tampaknya emoticon-Malu (S)
×