alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5452bbcfbdcb17b1578b456c/banyolnya-quotdpr-tandinganquot-legalkan-dirinya-ke-notaris-persis-bikin-ormas-atau-lsm
Banyolnya "DPR Tandingan", Legalkan Dirinya ke NOTARIS, persis bikin Ormas atau LSM
Koalisi Pro Jokowi Legalkan "DPR Tandingan" ke Notaris
Kamis, 30 Oktober 2014, 19:45

VIVAnews - Koalisi Indonesia Hebat akan melegalkan struktur kepemimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 'tandingan' ke notaris.

Kemarin, koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla itu telah menunjuk politisi PDIP Pramono Anung sebagai ketua DPR. Sementara posisi wakil ketua dijabat oleh Abdul Kadir Karding (PKB), Saifullah Tamliha (PPP), Patrice Rio Capella (Nasdem), dan Dossy Iskandar (Hanura).

"Maka legalitas (pimpinan DPR) kita siapkan dalam bentuk berita acara yang didokumentasikan bersama notaris," ujar politisi PDI Perjuangan Aria Bima di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 30 Oktober 2014.

Aria mengatakan, malam ini lima fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat akan menghadap Sekretaris Jenderal DPR RI, Winantuningtyastiti untuk membahas masalah persiapan sidang Paripurna besok, Jumat 31 Oktober 2014.

"Ini bukan untuk membuat DPR tandingan, tapi untuk merespons ketidakadilan, dan pelanggaran konstitusi yang dilakukan pimpinan DPR," ungkap dia.

Aria mengakui jika Presiden Joko Widodo belum mengetahui terkait sikap yang ditempuh Koalisi Indonesia Hebat di parlemen dengan membuat DPR versi mereka.

"Yang jelas parlemen harus selesaikan dinamika internalnya sebelum lembaga lain di luar parlemen. Kuncinya terletak pada kebijaksanaan dan kearifan dari pimpinan parpol di parlemen," jelasnya
http://politik.news.viva.co.id/news/...an--ke-notaris


Ini Dasar Hukum Koalisi Indonesia Hebat Bentuk DPR Tandingan
Mereka berharap, Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu tentang UU MD3.
Rabu, 29 Oktober 2014, 19:26

VIVAnews - Koalisi Indonesia Hebat meminta Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Victor Laiskodat, Rabu 29 Oktober 2014, mengatakan Perppu itu diperlukan, agar DPR bisa menunjuk pimpinan DPR yang baru. Sebab, lima pimpinan DPR yang ada saat ini tidak memiliki kemampuan memimpin yang cakap.

"Kami menilai tidak diperlukan pemimpin yang tidak cakap. Makanya kami ganti, kami majukan nama ini (Pramono Anung Cs). Kemudian, kami minta Presiden mengeluarkan Perppu terhadap UU MD3 yang ada," ujar Victor dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta.

Victor mengatakan, landasan hukum dibentuknya kepengurusan kepemimpinan baru di DPR adalah ketidakcakapan Setya Novanto Cs dalam memimpin persidangan.

"Bagaimana DPR bisa berdialog dengan anggota dari meja sidang mengenai pengalamannya. Mana mungkin, pimpinan berdebat dari mejanya mengatakan bahwa KMP (Koalisi Merah Putih) tidak minta posisi menteri. Itu tidak etis," tegas dia.

Selain mosi tidak percaya dan membentuk kepemimpinan baru di DPR, menurutnya, Koalisi Indonesia Hebat tidak mengakui terbentuknya susunan pimpinan komisi di DPR.

"Mereka punya lima fraksi, kami punya lima fraksi, maka terbelahkan parlemen," ujar dia.

Alat kelengkapan dewan

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo, menegaskan langkah yang diambil Koalisi Indonesia Hebat bukan untuk menghambat kinerja DPR dan menyakiti hati rakyat.

"Kami ingin menyelematkan rakyat. Kami tidak ingin, pemerintahan Jokowi-JK diganggu dengan urusan-urusan pragmatis. Urusan-urusan yang sesungguhnya tidak bermakna apa-apa, kecuali kepentingan politik sesaat," ucap dia.

Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi PKB, Daniel Johan, mengatakan pimpinan DPR sementara versi Koalisi Indonesia Hebat memimpin Sidang Paripurna, membentuk komisi dan alat kelengkapan dewan beserta pimpinannya
http://politik.news.viva.co.id/news/...-dpr-tandingan


Pemerintah Isyaratkan Tolak Permohonan "DPR Tandingan"
JK Pastikan Jokowi Tidak Keluarkan Perpu MD3
KAMIS, 30 OKTOBER 2014 | 20:01 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan Presiden Joko Widodo tidak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. JK menilai tidak ada situasi mendesak yang dapat menjadi alasan Presiden mengeluarkan Perpu.

"Tak boleh obral Perpu. Itu hanya kalau keadaan memaksa, ini masih bisa dimusyawarahkan," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Kamis, 30 Oktober 2014. (Baca: Amien Rais Sebut Anggota DPR Jarang Olahraga)

JK mengklaim masih ada ruang untuk berbicara dan musyawarah dengan sejumlah petinggi Koalisi Prabowo. Akan tetapi, belum ada kepastian soal adanya pertemuan atau komunikasi antara pimpinan Koalisi Jokowi dan Koalisi Prabowo.

Soal pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dari Koalisi Jokowi, Kalla menilai hal ini hanya bersifat situasional. JK menyatakan semua masalah dan polemik tersebut masih mungkin dibicarakan melalui sarana musyawarah. "Pasti bisa selesai," katanya. (Baca: Koalisi Pro-Jokowi Bentuk Pimpinan DPR Tandingan)

Kalla sendiri mengklaim tidak mengetahui alasan fraksi dari Koalisi Jokowi membuat pimpinan tandingan. JK hanya mengetahui soal pengaturan alat kelengkapan Dewan yang hampir selesai pembahasannya. "Saya ini bukan pimpinan partai, jadi tidak tahu," kata JK.
http://www.tempo.co/read/news/2014/1...rkan-Perpu-MD3

-------------------------------

Hanya untuk memenuhi nafsu syahwat kekuasaan segelintir elit KIH agar bisa duduk sebagai Ketua Komisis di DPR, simbol-simbol Negara yang resmi kok dijadikan permainan. Ini jelas-jelas kudeta terhadap DPR yang resmi, dus itu bisa digolongkan perbuatan makar. Silahkan TNI dan Kepolisian mengambil tindakan kalau tak ingin NKRI pecah belah dibuatnya


emoticon-Turut Berduka
Gila2 emoticon-Gila

Syahwat kekuasaan yg gagal diraih selama 10 th akhirnya dilampiaskan secara massal kali ini emoticon-Gila

Udah dapet ijin dari ketum partai pula emoticon-Gila

Petugas partai ga usah ikut campur ya emoticon-Ngacir
gara gara ga dapat kue nih,jadi barisan sakit ati

Banyolnya "DPR Tandingan", Legalkan Dirinya ke NOTARIS, persis bikin Ormas atau LSM
Quote:Original Posted By H.A.M
gara gara ga dapat kue nih,jadi barisan sakit ati

Banyolnya "DPR Tandingan", Legalkan Dirinya ke NOTARIS, persis bikin Ormas atau LSM


Udah dapet kue kok gan di eksekutif

Tapi kalo mau juga yg ada di legislatif, kemaruk emoticon-Malu
notarisnya farhat abbas
Bikin tandingan2 gtu apa ngga belajar dari PSSI vs KPSI yah
emoticon-Cape d... (S)
soal gaji pimpinan dpr itu gimana ya.
emoticon-Bingung
waduhh, kok bisa gitu sama notaris ?
dagelan politik teranyar, DPR Perjuangan emoticon-Ngakak
ini aria bima yang pernah jadi motor pertemuan jokowi prabowo yak???

atau orangnya beda lagi??? emoticon-Bingung (S)
Quote:Original Posted By reyvan3


jelas lebih kuat Notaris donk.

dasar hukumnya apa?

nanti kita cari


Quote:Original Posted By apeyeh
lho bukannya cukup pakai Banyolnya "DPR Tandingan", Legalkan Dirinya ke NOTARIS, persis bikin Ormas atau LSM aja sama ttd mak banteng??? emoticon-Big Grin


emoticon-Ngakakemoticon-Ngakak

geblek... gak bisa ngomong lagi dah kelakuan KIH kali ini...
sekaligus miris... ternyata 1/2 dpr yg nasib rakyat ditentukan oleh mereka.... kualitasnya sperti ini

emoticon-Ngakakemoticon-Ngakak
Jadi ini toh hasil studi banding ke china ... belajar memecah belah bangsa emoticon-Malu (S) emoticon-Malu (S) emoticon-Malu (S) emoticon-Malu (S) emoticon-Malu (S) emoticon-Malu (S) emoticon-Malu (S) emoticon-Malu (S) emoticon-Malu (S) emoticon-Malu (S) emoticon-Malu (S) emoticon-Malu (S)
ni sebenarnya yang gagal move on KIH atau KMP ya... emoticon-Matabelo
Padahal dari dulu dah dingetin...jgn sombong dengan koalisi ramping...giliran kalah di DPR pd mewek pake acara bikin pimpinan DPR tandingan....lucunya KIH ini...
Diselesaikan aja (baik-baik) secara internal..., malu (dilihat oleh rakyat), wakil rakyat kok (kerjanya) berantem terus hehehe, saya aja yang lihat malu. Pemerintah selaku mitra (dewan) siap siap aja kok (jika dimintai bantuan).., ndak masalah..., biasa biasa aja. (Kita) siap, kalo memang untuk kepentingan bangsa dan negara.
kita lihat jokowi keluarin tuh perpu atau tidak.... siap2 aja low dia keluarin tuh perpu bentar lg ngara ini jadi negara fasis yang halalkan segla cara....
Bubarin aja sekalian DPRnya, kebanyakan anggotanya kerjaannya cuma tidur pas rapat.
DPR terbagi 2 kekuatan 5 lawan 5 gak ada yg bisa ambil keputusan yg kuat mengatasnamakan dpr. Bubar bubar
hihi keliatan yang gagal mupon siapa emoticon-Malu (S)
Kasian, nafsu gede tenaga tapi kurang.