alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5451fc1ba2cb17161a8b4577/sk-kemenkumham-sudah-sesuai-prosedur
SK Kemenkumham Sudah Sesuai Prosedur
Kisruh internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semakin meruncing. Kedua kubu di dalam partai kabah sama-sama mengklaim menjadi pihak yang sah. Pihak Romahurmuzy (Romi) membeberkan surat pengesahan perubahan susunan kepengurusan DPP PPP dari Menkumham berdasarkan hasil Muktamar VIII di Surabaya, Jawa Timur, pada 15-17 Oktober 2014 yang menetapkan Romahurmuziy sebagai Ketua Umum.

Sekretaris Majelis Pakar PPP, Ahmad Yani menilai keputusan Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII di Surabaya, Jawa Timur, bertentangan dengan undang-undang. Muktamar yang diselenggarakan tanggal 15-17 Oktober 2014 itu telah menetapkan Romahurmuziy sebagai Ketua Umum. Yani menganggap keputusan Menkumham Yasonna adalah bentuk dari intervensi pemerintah terhadap konflik internal partai. Sejalan dengan pernyataa Yani, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai keluarnya surat keputusan tersebut kental dengan unsur politik.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly membenarkan telah mengeluarkan surat keputusan tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan DPP PPP. Jika ada yang tidak setuju dengan keputusan itu, Yasonna mempersilakan pihak tersebut menggugatnya ke pengadilan tata usaha negara. Dikeluarkannya surat keputusan itu didasari pada kajian yang telah dilakukan oleh Kemenkumham.

Berkas pernohonan dari DPP PPP yang disampaikan kepada Kemenkum HAM telah memenuhi ketentuan. Ketentuan yang dimaksud adalah Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, pasal 25, pasal 32, pasal 47 ayat (1) dan pasal 51 ayat (1) UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 2008 tentang Parpol.

Pengambilan keputusan di Muktamar PPP, yang merupakan keputusan tertinggi PPP juga sudah kuorum, diambil lebih dari 1.000 orang yang memiliki hak suara. Oleh karena itu, keputusan muktamar tersebut sudah sah. Surat Keputusan tersebut sebagai acuan bahwa kepengurusan PPP yang sah adalah versi Muktamar Surabaya dengan Ketua Umum Romahurmuziy. Oleh sebagian kalangan, keputusan Yasona yang mengesahkan hasil muktamar PPP di Surabaya merupakan upaya membawa Kemenkumham ke wilayah politik. Padahal keputusan tersebut telah melalui kajian yang dilakukan di internal Kemenkumham. Jika memang ada keberatan dari kubu lain terhadap keputusan tersebut, alangkah bijaknya jika dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku yakni melalui PTUN.
emoticon-I Love Indonesia (S)emoticon-I Love Indonesia (S)emoticon-I Love Indonesia (S)emoticon-I Love Indonesia (S)