alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/545198b1118b4646568b4572/mahasiswa-aceh-ancam-minta-referendum
Mahasiswa Aceh Ancam Minta Referendum
BANDA ACEH - Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menuntut pemerintahan pusat di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menuntaskan turunan Undang-Undang Pemerintah Aceh.

Jika tidak diselesaikan hingga Februari 2015, massa yang tergabung dalam Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA) itu mengancam akan melakukan konsolidasi dengan seluruh masyarakat untuk menuntut referendum di sana.

Aksi yang dilakukan dengan mengusung spanduk tuntutan dan berorasi secara silih berganti itu mendapat kawalan ketat petugas kepolisian dan Satpol PP. Dalam orasinya, mereka mengecam parlemen Aceh, DPD, dan DPR RI asal provinsi itu di Senayan yang dinilai lemah dalam memperjuangkan aspirasi Aceh di pusat.

"Dalam hal ini kami meminta pertanggungjawaban dari DPR RI dan DPD atau Forbes Aceh selaku wakil rakyat Aceh di Jakarta," kata koordinator aksi, Delky Novrizal, dalam pernyataan sikap di sela aksi di Jalan Daud Beureueh, Banda Aceh, Rabu (29/10/2014).

Dari delapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan dua Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) Turunan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang belum disahkan, mereka sedikitnya meminta agar segera disahkan dua RPP dan satu ranperpres paling lambat 1 Februari 2015.

Kalau tidak disahkan hingga tenggat waktu itu, mereka mengancam akan melakukan konsolidasi dengan semua unsur masyarakat Aceh untuk menuntut referendum seperti pada 1999 ketika Aceh berkonflik.

Dua RPP yang dituntut pengesahan yakni RPP tentang pengelolaan bersama minyak dan gas bumi serta RPP tentang kewenangan Aceh bersifat nasional. Serta, satu ranperpres tentang pertanahan yang dinilai sangat dibutuhkan untuk percepatan pembangunan Aceh.

Menurutnya, sudah hampir 10 tahun perdamaian Aceh usai konflik bersenjata yang berkepanjangan, namun masih banyak rakyat yang belum sejahtera. Hal ini ditengarai akibat belum seriusnya pemerintah merealisasikan turunan UU tentang Pemerintah Aceh.(SUMBER)
Ga berani komen.. Wilayah BPLN emoticon-Ngacir
Provinsi sok suci yg diisi sama pejabat sok suci dan mahosiswa sok suci ditambah dgn sebagian masyarakat yg sok suci. Pejabat masi korupsi gila2an, pejabatnya sering main2 ke panti pijat dan club di medan. Masyarakat doyan tanam ganja.
cek ktp.
bukan warga sana.

emoticon-Ngacir
Heheh........
Bek neu buka kartu beuh.......
Quote:Original Posted By jelebauk
Provinsi sok suci yg diisi sama pejabat sok suci dan mahosiswa sok suci ditambah dgn sebagialnmasyarakat yg sok suci. Pejabat masi korupsi gila2an, pejabatnya sering main2 ke panti pijat dan club di medan. Masyarakat doyan tanam ganja.


Dana Otonomi Khusus Aceh Rp 6,824 Triliun, Papua Rp 4,777 Triliun, dan Papua Barat Rp

Pemerintah melalui Menteri Keuangan M. Chatib Basri telah menetapkan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.07/2013, yang ditandatangani Menteri Keuangan M. Chatib Basri pada 17 Desember 2013, Provinsi Aceh memperoleh alokasi Dana Otonomi Khusus sebesar Rp 6,824triliun atau 2% dari pagu Dana Alokasi Umum.

Adapun Provinsi Papua sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.07/2013 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan M. Chatib Basri pada 17 Desember 2013, memperoleh Dana Otonomi Khusus Rp 4,777 triliun, dan Papua Barat memperoleh alokasi Rp 2,047 triliun.

“Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dialokasikan setara 2% dari Dana Alokasi Umum Nasional (Rp 6,824 triliun), dengan proporsi 70% (Rp 4,777 triliiun) untuk Provinsi Papua, dan 30% (Rp 2,047 triliun) untuk Provinsi Papua Barat,” bunyi Pasal 2 dan Pasal 3 Ayat (1,2) PMK Nomor 196/PMK.07/2013 itu.

Khusus untuk Papua dan Papua Barat, pemerintah juga memberikan Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus sebesar Rp 2,5 triliun, dengan rincian Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Rp 2 triliun, dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat sebesar Rp 500 miliar.
-
sumber dana: http://old.setkab.go.id/en/nusantara...7-triliun.html
-
Posting di BPLN lah biar bisa komenemoticon-Hammer2
ngurusinnya celana ketat PEREMPUAN
lalu gaya duduk saat di motor PEREMPUAN
pakaian prempuan.

BUSEEEEEEEET...yang DIKERJAIN URUSAN PEREMPUAN dan PEREMPUAN dan PEREMPUAN....woi cowo2 Aceh, kalen2 ini super CABUL atau maha nganggur sih?
emoticon-Ngakak
ga punya KTP Aceh, jadi no komeng deh..

mod pindahin ke BPLN aja neh..

emoticon-Cendol (S) emoticon-Cendol (S)
Ane lebih memilih untuk mempertahankan papua ketimbang aceh. Papua dengan segala kekayaan alamnya sangat diminati negara asing. Tercatat, di papua masih ada 1 gunung emas lagi yang belum disentuh, tercatat juga di Papua ada cadangan uranium mentah sebanyak 60,000 ton!!!!!! link

Aceh di lain pihak memang menyimpan cadangan minyak bumi yang cukup besar tapi tidak sebesar cadangan minyak bumi papua. Sudah seharusnya pemerintah memperhatikan papua lebih banyak daripada propinsi lain di Indonesia, apalagi jawa emoticon-Cape d... (S) propinsi-propinsi di jawa udah pada kenyang semua sejak dulu.


Dua RPP yang dituntut pengesahan yakni RPP tentang pengelolaan bersama minyak dan gas bumi...

Menurutnya, sudah hampir 10 tahun perdamaian Aceh usai konflik bersenjata yang berkepanjangan, namun masih banyak rakyat yang belum sejahtera. Hal ini ditengarai akibat belum seriusnya pemerintah merealisasikan turunan UU tentang Pemerintah Aceh.(SUMBER)[/QUOTE]

ga usah berharap banyak..
noh pertamina aja ga akan bisa dituntut transparansinya sampai kapanpun..emoticon-Big Grin
waduh aceh ya emoticon-Takut
ga berani komen kalau soal aceh
Quote:Original Posted By putroephang
BANDA ACEH - Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menuntut pemerintahan pusat di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menuntaskan turunan Undang-Undang Pemerintah Aceh.

Jika tidak diselesaikan hingga Februari 2015, massa yang tergabung dalam Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA) itu mengancam akan melakukan konsolidasi dengan seluruh masyarakat untuk menuntut referendum di sana.

Aksi yang dilakukan dengan mengusung spanduk tuntutan dan berorasi secara silih berganti itu mendapat kawalan ketat petugas kepolisian dan Satpol PP. Dalam orasinya, mereka mengecam parlemen Aceh, DPD, dan DPR RI asal provinsi itu di Senayan yang dinilai lemah dalam memperjuangkan aspirasi Aceh di pusat.

"Dalam hal ini kami meminta pertanggungjawaban dari DPR RI dan DPD atau Forbes Aceh selaku wakil rakyat Aceh di Jakarta," kata koordinator aksi, Delky Novrizal, dalam pernyataan sikap di sela aksi di Jalan Daud Beureueh, Banda Aceh, Rabu (29/10/2014).

Dari delapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan dua Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) Turunan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang belum disahkan, mereka sedikitnya meminta agar segera disahkan dua RPP dan satu ranperpres paling lambat 1 Februari 2015.

Kalau tidak disahkan hingga tenggat waktu itu, mereka mengancam akan melakukan konsolidasi dengan semua unsur masyarakat Aceh untuk menuntut referendum seperti pada 1999 ketika Aceh berkonflik.

Dua RPP yang dituntut pengesahan yakni RPP tentang pengelolaan bersama minyak dan gas bumi serta RPP tentang kewenangan Aceh bersifat nasional. Serta, satu ranperpres tentang pertanahan yang dinilai sangat dibutuhkan untuk percepatan pembangunan Aceh.

Menurutnya, sudah hampir 10 tahun perdamaian Aceh usai konflik bersenjata yang berkepanjangan, namun masih banyak rakyat yang belum sejahtera. Hal ini ditengarai akibat belum seriusnya pemerintah merealisasikan turunan UU tentang Pemerintah Aceh.(SUMBER)


persis spt kasus di papua.... buruk muka cermin dibelah.... yg jd biang kerok nya adlh pemda aceh sendiri yg gak becus urus kesejahateraan masy sendiri, malah tukang protes nya menyalahkan pemerintah pusat lagi.... emoticon-Hammer (S)
Aceh???

Quote:Original Posted By bigbullshit


persis spt kasus di papua.... buruk muka cermin dibelah.... yg jd biang kerok nya adlh pemda aceh sendiri yg gak becus urus kesejahateraan masy sendiri, malah tukang protes nya menyalahkan pemerintah pusat lagi.... emoticon-Hammer (S)



Nah itu dia yg bkin bngung, nuntutnya ke pusat, tp ah sudah lah... emoticon-Ngacir
dah mending dilepas aja lah klo emang maunya begitu emoticon-Matabelo
Oooh yang kemarin mengajukan anggaran biaya pelantikan Wali Nangroe sebesar 50 M itu ya ?

emoticon-Smilie
ini mahasiswa ngerti otonomi ngak ? klo masyarakat ente kurang sejahtera berarti yang salah pemda nya . liat aja dana otonomi khususnya seberapa besar . lah daerah lain yang ngak segede itu kok cukup . sama aja dengan daerah sumatra yg byar pet . yg disalahin pln nya . padahal pemerintah daerahnya yang ngak ngasi bikin pembangkit . jadi orang jangan suka nyalahin orang lah . liat dulu pemdanya dah bener blom .
Quote:Original Posted By jelebauk
Provinsi sok suci yg diisi sama pejabat sok suci dan mahosiswa sok suci ditambah dgn sebagian masyarakat yg sok suci. Pejabat masi korupsi gila2an, pejabatnya sering main2 ke panti pijat dan club di medan. Masyarakat doyan tanam ganja.


Sebelum nyimeng eh komen...tunjuk KTP or Paspor Atjeh dulu gan emoticon-Mad emoticon-Ngacir
dari pada curhat ke pusat...mendingan lu tampo2lin pemda aceh ampe pinter....emoticon-Big Grin

provinsi yg gak pernah bersyukur....emoticon-fuck