KOMPAS.com/IHSANUDDIN
Koalisi Indonesia Hebat menggelar konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10/2014). Mereka melayangkan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR saat ini dan mengangkat pimpinan DPR sendiri.
Kamis, 30 Oktober 2014 | 07:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo dinilai tidak perlu menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menggantikan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Langkah itu justru diyakini bakal sia-sia.

“Presiden diminta mengeluarkan perppu MD3, sama saja menampar wajah Presiden sendiri kalau perppu tersebut ditolak DPR, dan kalau tak mendapat persetujuan maka perppu MD3 harus dicabut," kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago, Kamis (30/10/2014) pagi.

Seperti diberitakan sebelumnya, anggota DPR dari Koalisi Indonesia Hebat berencana meminta Jokowi menerbitkan perppu tersebut. Permintaan itu muncul sebagai tindak lanjut atas langkah mereka sebelumnya, mengangkat pimpinan DPR sementara sebagai tandingan pimpinan DPR yang ada saat ini.

Pangi mengatakan, kecil kemungkinan perppu itu akan mendapat persetujuan dari DPR. Pasalnya, mayoritas anggota DPR berasal dari fraksi dari partai-partai dalam Koalisi Merah Putih. “Kita sudah bisa prediksi perppu MD3 kalau dikeluarkan tak akan memperoleh persetujuan DPR,” ujar dia.

Selain itu, lanjut Pangi, Presiden dapat menerbitkan sebuah perppu apabila terjadi sebuah kondisi genting dan memaksa untuk diterbitkan. Menurut dia, saat ini tidak ada satu pun kondisi genting yang dihadapi negara terkait dengan polemik UU MD3--yang antara lain mengatur pengusulan calon pimpinan DPR dan alat kelengkapannya menggunakan sistem paket.