alexa-tracking

Hadapi Fenomena "DPR TAndingan", Presiden Bisa Keluarkan Dekrit spt Tahun 1959 Dulu?

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/54514db360e24b655e8b456b/hadapi-fenomena-quotdpr-tandinganquot-presiden-bisa-keluarkan-dekrit-spt-tahun-1959-dulu
Hadapi Fenomena "DPR TAndingan", Presiden Bisa Keluarkan Dekrit spt Tahun 1959 Dulu?
Dualisme Kepemimpinan, DPR Layak Dibubarkan
Rabu, 29 Oktober 2014 , 21:04:00

Kukuhkan DPR Tandingan, KIH Minta Presiden Terbitkan Perppu MD3
JAKARTA - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampow, mewacanakan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dua kubu di DPR, yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) sama-sama bersifat arogan.

"Sebaiknya dibubarkan saja (DPR), dua-duanya (KIH atau Koalisi Merah Putih,red) sudah sangat arogan. Saya melihat ada cara praktek otoriterisme di DPR," ujar Jeirry Sumampow kepada JPNN di Jakarta, Rabu (29/10).

Ssikap arogan terlihat dalam pemilihan pimpinan DPR dan MPR. Kemudian pada pemilihan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Rabu (29/10) yang berujung munculnya dua kubu pimpinan DPR.

"Cara-caranya sangat kasar, tak diberi kesempatan bicara. DPR kerjanya bicara mewakili rakyat. Kalau bicara saja enggak bisa, mic sudah mati itu sudah berbahaya," terangnya.

Menghadapi kondisi ini, Jeirry menyarankan sudah saatnya Sekretariat Jenderal DPR RI ikut bersikap. Caranya, dengan tidak memfasilitasi kegiatan yang dilakukan kedua kubu.

"Langkah ini bisa saja. Setjen tidak punya kewenangan menentukan mana yang sah dan yang tidak. Apalagi dua-duanya mengaku pimpinan DPR yang sah," katanya
http://www.jpnn.com/read/2014/10/29/...ak-Dibubarkan-


Kukuhkan DPR Tandingan, KIH Minta Presiden Terbitkan Perppu MD3
Rabu, 29 Oktober 2014 , 17:18:00

JAKARTA - Langkah politik yang ditempuh fraksi-fraksi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan membentuk pimpinan DPR RI tandingan tak main-main. Untuk mengukuhkan skenario itu, mereka meminta Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

"Kami minta Presiden menerbitkan Perppu Undang-undang MD3, untuk pilih kembali pimpinan DPR. Dan seluruh komisi yang terbentuk tak usah diakui karena menyalahi Tatib. Pemerintah kami minta keluarkan Perppu MD3 agar DPR kembali dipimpin yang layak. Agar dewan dapat kehormatan," kata Ketua Fraksi Nasdem, Vicktor Laiskodat dalam konferensi pers KIH di DPR RI, Jakarta, Rabu (29/10).

Soal dasar hukum penerbitan Perppu, Juru bicara KIH dari Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo, mengatakan bahwa dalam UU MD3 saat ini banyak hal yang harus dipertanyakan. Apalagi proses yang dilakukan dalam pembahasannya bersifat otoriter.

"Jadi undang-undang (MD3) yang berlaku sekarang, undang-undang yang didesain melahirkan kediktatoran mayoritas. Kita ingin DPR jadi lembaga yang demokratis yang diperlakukan sebagai sebuah tempat bersama bagi seluruh partai yang lolos parlementary threshold dalam pemilu," ujar Arif.

Karena itu, KIH menginginkan prinsip kepemimpinan DPR mencerminkan proprosionalitas kedilan. Sikap KIH ini, tegas Arif, bukan untuk sebuah kedudukan, tapi soal bagaimana kekuasaan di DPR digunakan.

"Kalau penggunaan palu simbol kekuasaan dipukulkan untuk jegal pemerintahan, tentu rakyatlah yang dirugikan. Jadi bukan soal kedudukan status tapi soal menjaga palu demokrasi bisa berlangsung tegak lurus sebagaimana yang sudah berlangsung terutama sejak reformasi," tandasnya.
http://www.jpnn.com/read/2014/10/29/...an-Perppu-MD3-


Muncul Pimpinan DPR Tandingan, Ini Kata Yusril
Rabu, 29 Oktober 2014 , 21:21:00

JAKARTA - Ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengkritisi munculnya pimpinan DPR tandingan seiring dominasi Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen yang membuat Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tak mendapat jatah posisi di pimpinan komisi maupun alat kelengkapan dewan. Menurutnya, adanya pimpinan DPR tandingan menunjukkan para politikus belum mampu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi.

“Pembentukan pimpinan DPR tandingan yang kini telah terjadi sungguh memprihatinkan bagi perkembangan demokrasi kita. Politikus kita belum mampu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi,” kata Yusril saat dimintai tanggapannya tentang pimpinan DPR versi KMP dan versi KIH.

Seperti diketahui, KIH yang dimotori PDIP membentuk pimpinan DPR tandingan. Dipercaya sebagai Ketua DPR versi KIH adalah Pramono Anung dari PDIP, dengan wakil ketua antara lain Abdul Kadir Karding dari PKB, Syaifullah Tamliha dari PPP, Patrice Rio Capella dari NasDem dan Dossy Iskandar dari Hanura.

Langkah KIH itu sebagai respon atas dominasi KMP yang menyapu bersih posisi pimpinan komisi dan AKD. Sebelumnya KMP juga sudah menempatkan kader-kadernya di pimpinan DPR seperti Setya Novanto dari Golkar, Agus Hermanto dari Partai Demokrat, Fahri Hamzah dari PKS, Fadli Zon dari Gerindra dan Taufik Kurniawan dari PAN.

Menurut Yusril, para politikus harusnya mampu mengedepankan musyawarah dalam memecahkan persoalan bangsa. Sebab, tak semestinya di DPR RI terjadi adu kuat dengan voting.

Lebih lanjut Yusril mengatakan, kondisi tak akan lebih baik jika lembaga eksekutif maupun legislatif hanya dikuasai satu golongan saja. “Kekuasaan harus berbagi secara adil dan berimbang. Semua harus diberi kesempatan untuk memimpin lembaga-lembaga negara secara proporsional,” cetusnya.

Intinya, kata mantan menteri sekretaris negara itu, para politikus harus mampu menahan dan mengendalikan diri demi perjalanan bangsa ke depan. “Kedepankan musyawarah, bicara dari hati ke hati, jangan menutup diri apalagi arogansi. Kedepankan kedewasaan berpolitik dan cari penyelesaian kompromi, inilah kunci penyelesaian masalah yang kini dihadapi bangsa dan negara di tengah gejala yang mulai mengarah kepada kekisruhan,” pungkasnya
http://www.jpnn.com/read/2014/10/29/...i-Kata-Yusril-

Quote:



------------------------------------

Atau ini memang akal-akalan PDIP cs untuk memancing suasana 'chaos' di Lembaga DPR itu sehingga ada alasan Presiden mengambil angkah melakukan tindakan sepihak dengan mengeluarkan Dekrit kembali ke UUD 1945 sehingga DPR bisa dibubarkan dan Pemilu Ulang dalam tempo yang sesingkat-singkatnya?

emoticon-Berduka (S)
Heh dekrit dijaman ini? emoticon-Big Grin jokowi gak bakal senekat itulah emoticon-Big Grin masih banyak cara kok emoticon-Big Grin
Ayo lah "legowo" emoticon-Big Grin ane yakin dengan sikap " legowo" kih masalah ini akan selesai emoticon-Big Grin
presiden gak perlu apa-apa...ntar dpr bubar sendiri
KASKUS Ads
ane berharap presiden segera mengeluarkan dekrit dan dilakukan pileg ulang.

kalau dilakukan pileg ulang pasti kmp kalah telak
perebutan kekuasaan masih terjadi di DPR

dari sudut pandang ane sama aj ni KIH n KMP


semoga presiden bisa bijaksana menghadapi hal ini dan berbuat yang terbaik untuk rakyat
Buat apa mengeluarkan dekrit? Tidak ada gunanya.

Lebih baik jalankan saja pemerintahan sebaik-baiknya, biarkan saja itu DPR membereskan masalah mereka sendiri. Kedua kubu DPR itu sama2 legal, tinggal kedewasaan mereka saja bagaimana menyelesaikan masalahnya.

Kejadian DPR yang terbelah itu tidak akan terjadi kalau sejak awal mereka mau melakukan musyawarah-mufakat, bukan kuat-kuatan voting. Hanya karena keserakahan KMP lah akhirnya ini semua bisa terjadi: KIH mendapat tambahan kekuatan dari PPP yang dikhianati oleh KMP sehingga sekarang kekuatan kedua kubu hampir berimbang.

Pemerintahan akan bisa berjalan normal tanpa harus ada DPR. Kalau diperlukan, bisa keluarkan Perppu agar pemerintahan bisa berjalan dengan lancar.

Quote:
Quote:


Mungkin sebaiknya jangan dekrit, resikonya secara konsitusional terlalu besar buat pemerintah.

Lebih baik diadakan referendum dulu tanyakan pada rakyat apakah mereka mau diadakan pileg ulang. Kalau ya, baru lah diselenggarakan pileg ulang.

Tapi menurut ane sih, kalau pileg ulang, besar sekali kemungkinannya itu parpol2 yang ada di kubu KMP akan menjadi parpol-parpol gurem, mungkin malah tidak akan bisa lagi masuk senayan.

Terlalu banyak yang menyesal telah terlanjur memilih parpol2 KMP dalam pileg lalu.
mending BUBARIN aja deh DPR.. gak ada gunanya kerjanya cman gontok2an jabatan aja.. Rakyat kapan diurusin klo gtu seh.. dah make uang rakyat malah gak ada gunanya emoticon-Mad (S) emoticon-Mad (S)
Ikut nyimak dulu ah
ane termasuk yg golput, baik di pileg maupun di pilpres. secara pemihakan mungkin lebih cenderung ke JKW-JK. ane masih "trauma" orba, dan Prabowo cs. sepertinya mengusik kembali traumatis itu emoticon-Malu (S)

tapi soal konflik di DPR, ane lebih suka kalau KIH mengalah sajaemoticon-I Love Indonesia (S) biarkan saja KMP kuasai parlemenemoticon-I Love Kaskus (S) bagi-bagi kuasa sajalahemoticon-Kiss (S) ane juga menduga, selain karena ambisi KMP, kisruh ini juga disebabkan oleh lemahnya kemampuan lobi KIHemoticon-Kiss (S) PDIP emang dari dulu ane kira kurang pinter soal lobiemoticon-Peace
Jika terjadi Dekrit Presiden : Pembubaran DPR kemudian ada yg judicial review di MK dan menang, Presiden dianggap Makar ga'? Presiden di makzulkan oleh MPR?
Atau gmn jika setelah ada Dekrit Presiden pembubaran DPR kemudian pihak Militer melakukan Kudeta? emoticon-Big Grin pileg+pilpres ulang emoticon-Big Grin
Efeknya: saham turun, investor kabur, negara makin runyam emoticon-Big Grin
tar gue baca lagi deh.. kalo kata ahli hukum tata negara sih ga bisa kalo alasannya yang masalah dpr sekarng ini
Apa gak sebaliknya?

jangan2 kalau keluarin dektrit nasibnya malah kaya gusdur lagi. JK yang naek jadi presiden, kayanya wakilnya ARB kalau JK jadi presiden. emoticon-Ngakak

ntar aja pak jokowi klo mau bubarin...
nunggu yang songong2nya pada betingkah dulu...baru sikaaat
Quote:


nah itu dia yg ane khawatirkan chaosnya sampe kyk gitu, ga bisa bayangin klo ada kudeta
Quote:



jangan-jangan pula, manuver "DPR Tandingan" itu wujud kekecewaan politisi KIH di DPR yang gagal jadi menteri?

Atau gara-gara PDIP di DPR lagi tak punya Imam? Soalnya si Puan dan Tjahjo Kumolo memilih meninggalkan partai dan Fraksinya di DPR tuh!

emoticon-Ngakak
mana bisa bro

itu dulu jaman nye si karno otoriter

sekarang tuh balance sejajar

gw bisa saling menjatuhkan emoticon-Ngakak
akal akalam PDIP.. partai preman arogan..
kalah suara di DPR mainnya arogan bgini..
Quote:


Setahu ane presiden baru bisa dimakzulkan jika pemakzulannya disetujui 2/3 anggota DPR bukan disetujui 50% + 1 anggota DPR, jadi Jokowi masih aman.

CMIIW
KMP kok nggak bikin presiden tandingan sih??.. Apa sudah bikin, Dan ane kagak tau emoticon-Bingung (S)






emoticon-Ngakak