alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/54514a951cbfaa39698b4569/dpr-tandingan-jelas-illegal-bisa-dinilai-upaya-makar-thd-simbol2-negara-yang-resmi
DPR Tandingan Jelas Illegal. Bisa Dinilai Upaya Makar thd Simbol2 Negara yang Resmi?
Fadli Zon Sebut Pimpinan DPR Tandingan Ilegal
Rabu, 29 Oktober 2014 | 16:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyebut bahwa komisi tandingan di DPR yang dibentuk Koalisi Indonesia hebat (KIH) ilegal. Fadli berharap KIH menerima kenyataan tidak memiliki perwakilan di alat kelengkapan DPR.

"Namanya juga tandingan, ya pasti ilegal. Yang namanya komisi itu harus disahkan pimpinan Dewan," ujar Fadli di Kompleks Parlemen pada Rabu (29/10/2014) siang.

Fadli berkelakar, jangan-jangan partai politik KIH juga membentuk pimpinan DPR RI untuk memuluskan terbentuknya komisi itu juga. Fadli tidak mengetahui apakah manuver KIH itu sikap politik yang permanen atau sesaat saja.

Pihaknya berharap sikap KIH berubah. Jika tidak, KIH harus menerima fakta kehilangan kursi pimpinan di komisi-komisi.

"Kalau tidak serahkan nama ke paripurna, ya berarti mereka tidak sah. Tapi, kalau itu pilihan mereka, ya hanya jadi anggota sidang saja, hanya pengangguran," ujar Fadli.

"Selama ini kita (Koalisi Merah Putih) tidak pernah mengganggu kinerja Presiden, kerja, kerja, kerja. Sekarang jangan ganggu kinerja DPR dong," lanjut dia.

Diberitakan, fraksi dalam KIH, yakni F-PDI Perjuangan, F-PKB, F-Nasdem, F-Hanura, dan F-PPP menggelar pemilihan komisi dan alat kelengkapan DPR (AKD) sendiri. Pemilihan itu sebagai tandingan dari pemilihan komisi dan AKD yang saat ini tengah dilakukan oleh fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih ditambah Fraksi Partai Demokrat.

Pemilihan itu sendiri tetap berjalan meskipun tanpa kehadiran KIH. KIH dianggap tidak ingin menempatkan anggota fraksinya di komisi dan AKD. Akhirnya, pemilihan berjalan tanpa halangan karena hanya satu paket yang diajukan.
http://nasional.kompas.com/read/2014...ndingan.Ilegal


Koalisi Pro-Jokowi Bentuk Pimpinan DPR Tandingan
RABU, 29 OKTOBER 2014 | 18:02 WIB

DPR Tandingan Jelas Illegal. Bisa Dinilai Upaya Makar thd Simbol2 Negara yang Resmi?
Anggota fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membalikkan meja ditengah Sidang Paripurna ke-7 yang membahas penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 28 Oktober 2014. Sidang Paripurna berakhir ricuh setelah Hasrul Azwar membalikkan meja karena tidak sependapat dengan pimpinan sidang. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai NasDem Victor Laiskodat mengatakan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat membuat pimpinan DPR tandingan untuk memilih pimpinan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka juga meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pengganti Undang-Undang MD3.

Menurut Victor, pimpinan DPR tandingan dibentuk sebagai bentuk mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR yang menunjukkan upaya menjegal dan menghambat pemerintahan Jokowi.(Baca: Paripurna DPR Ricuh, Meja Rapat Digulingkan)

Pimpinan DPR tandingan yang dipilih adalah Pramono Anung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Ketua DPR. Sedangkan wakilnya adalah Abdul Kadir Karding dari Partai Kebangkitan Bangsa, Patrice Rio Capella (Partai NasDem), Syaifullah Tamliha (Partai Persatuan Pembangunan), dan Dossy Iskandar Parsetyo (Partai Hati Nurani Rakyat).

Anggota Fraksi PDIP, Arif Wibowo, mengatakan banyak yang dilakukan Koalisi Merah Putih untuk menjegal pemerintahan Jokowi, mulai pemaksaan Undang-Undang MD3, pemilihan pimpinan DPR, sampai dikuasainya alat kelengkapan Dewan. Apalagi, ujar dia, segala protes dari kubu Jokowi di parlemen tidak diindahkan.

"Kami tak ingin kabinet Jokowi-JK diganggu secara politik. Karena itulah, kami mengeluarkan mosi tak percaya kepada pimpinan DPR yang sekarang," kata Arif di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 29 Oktober 2014. (Baca: Ini Pemicu Kericuhan dalam Rapat Paripurna DPR)

Dia menuturkan upaya ini untuk melindungi pemerintahan Jokowi sebagai presiden yang dipilih rakyat. Arif yakin segala kebijakan Presiden Jokowi yang prorakyat akan dihambat oleh koalisi pendukung Prabowo.

Adapun permohonan perpu, tutur Arif, segera dikirimkan ke Presiden Jokowi. Menurut dia, Jokowi belum mengetahui tentang permohonan penerbitan perpu tentang UU MD3. Isi perpu diharapkan juga berimbas pada pembatalan pimpinan DPR dan alat kelengkapan. Sedangkan tentang syarat penerbitan dalam keadaan mendesak, menurut Arif, banyak aturan MD3 yang baru rentan terhadap penghabisan anggaran dan pelanggaran demokrasi. Misalnya, ujar dia, satu anggaran untuk satu daerah pemilihan.

Seandainya permohonan ke Presiden Jokowi dikabulkan, Arif mengatakan akan ada ruang komunikasi politik lebih panjang. Dengan ini, diharapkan partai pendukung Jokowi menjadi bertambah.
http://www.tempo.co/read/news/2014/1...-DPR-Tandingan

----------------------------------

Terlepas adanya perseteruan internal di dalam tubuh DPR di dalam memperebutkan kursi Pimpinan di Lembaga Parlemen itu, upaya untuk mendeligitimasi institusinya sendiri dengan membentuk "DPR Tandingan", yang jelas-jelas bisa merusak iklim Demokrasi dan memperlemah serta menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap lembaga itu. Bukankah upaya seperti itu bisa digolongkan upaya sebuah makar untuk meruntuhkan lembaga Negara yang sah?

emoticon-Matabelo
ilegal emoticon-Takut (S)
Prahara diParlemen emoticon-Cape deeehh
Presiden tandingan mah gak bisa, dah jelas2 pemenang pilpres sudah ditetapkan cuma satu dan sudah disahkan oleh MK. Bikin presiden tandingan itu sama aja makar.

Kalau DPR tandingan? Bisa. Baik anggota dhewan dari KMP maupun dari KIH semuanya dipilih langsung oleh rakyat kok, jadi nggak ada yang bisa dibilang tidak sah. Dua-duanya sah, hanya saja dua-duanya juga nggak akan bisa mengambil keputusan penting apapun karena mereka nggak akan pernah bisa mencapai kuorum dalam rapat paripurnanya.

Kalau buat pemerintah mah, DPR nya gak berfungsi kayak gitu sih kecil sekali efeknya. Kalau memang perlu, keluarkan saja Perppu biar pemerintahan bisa berjalan tanpa gangguan. Tokh DPR nya nggak akan bisa ngumpul buat menolak Perppu itu.
betul kata gusdur...dpr seperti anak tk
Quote:Original Posted By gundamcanggih
Presiden tandingan mah gak bisa, dah jelas2 pemenang pilpres sudah ditetapkan cuma satu dan sudah disahkan oleh MK. Bikin presiden tandingan itu sama aja makar.

Kalau DPR tandingan? Bisa. Baik anggota dhewan dari KMP maupun dari KIH semuanya dipilih langsung oleh rakyat kok, jadi nggak ada yang bisa dibilang tidak sah. Dua-duanya sah, hanya saja dua-duanya juga nggak akan bisa mengambil keputusan penting apapun karena mereka nggak akan pernah bisa mencapai kuorum dalam rapat paripurnanya.

Kalau buat pemerintah mah, DPR nya gak berfungsi kayak gitu sih kecil sekali efeknya. Kalau memang perlu, keluarkan saja Perppu biar pemerintahan bisa berjalan tanpa gangguan. Tokh DPR nya nggak akan bisa ngumpul buat menolak Perppu itu.


Bukannya definisi sah bagi pimpinan DPR adalah dilantik oleh MA?

Kalau begitu, bukankah keberadaan DPR Tandingan tidak perlu ditanggapi, dan DPR dapat menjalankan tugasnya seperti biasa?
ane berharap presiden segera mengeluarkan dekrit untuk membubarkan dpr dan dilakukan pileg ulang.

kalau dilakukan pileg ulang pasti kmp kalah telak
Quote:Original Posted By saru55


Bukannya definisi sah bagi pimpinan DPR adalah dilantik oleh MA?

Kalau begitu, bukankah keberadaan DPR Tandingan tidak perlu ditanggapi, dan DPR dapat menjalankan tugasnya seperti biasa?


Satu2-nya keuntungan KMP ya cuma itu, pimpinan versi mereka sudah terlanjur dilantik oleh MA. Tapi, DPR tandingan itu juga tidak bisa diremehkan karena tanpa mereka tidak akan pernah bisa dilakukan rapat paripurna yang kuorum dan sah.

Kalau masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, praktis DPR akan lumpuh/tidak berfungsi dan anggota2-nya hanya akan makan gaji buta.
Quote:Original Posted By bujanglapuk.v2
ane berharap presiden segera mengeluarkan dekrit untuk membubarkan dpr dan dilakukan pileg ulang.

kalau dilakukan pileg ulang pasti kmp kalah telak


ga mungkin itu terjadi.. bisa di somasi presiden
Quote:Original Posted By rizqiabah


ga mungkin itu terjadi.. bisa di somasi presiden


Presiden bisa menyelenggarakan referendum untuk mengetahui apakah rakyat menginginkan pileg ulang
Quote:Original Posted By bujanglapuk.v2


Presiden bisa menyelenggarakan referendum untuk mengetahui apakah rakyat menginginkan pileg ulang


ga bisa gan, itu orang yang di dpr kan yang pilih juga rakyat, mereka punya konstituen..presiden bisa melanggar konstitusi kalo minta pileg ulang
Quote:Original Posted By saru55


Bukannya definisi sah bagi pimpinan DPR adalah dilantik oleh MA?

Kalau begitu, bukankah keberadaan DPR Tandingan tidak perlu ditanggapi, dan DPR dapat menjalankan tugasnya seperti biasa?


Anggota DPR tandingan adalah anggota DPR yg kemarin juga dilantik oleh MA, mereka hanya melakukan mosi tidak percaya kepada pimpinan dpr saat ini yaitu koruptor setya novanto, dan mulut sampah zonkey & fuckri

Menurut ane itu sah-sah saja.
Quote:Original Posted By rizqiabah


ga bisa gan, itu orang yang di dpr kan yang pilih juga rakyat, mereka punya konstituen..presiden bisa melanggar konstitusi kalo minta pileg ulang


Yang minta pileg ulang rakyat, bukan presiden.

DPR adalah wakil rakyat bukan ketua rakyat, jadi harus menuruti kemauan rakyat.

Anggota DPR dipilih partai bukan rakyat, rakyat dulu memilih partai bukan memilih anggota DPR, jadi anggota DPR jangan merasa geer merasa dipilih rakyat, paham?
Quote:Original Posted By bujanglapuk.v2


Yang minta pileg ulang rakyat, bukan presiden.

DPR adalah wakil rakyat bukan ketua rakyat, jadi harus menuruti kemauan rakyat.

Anggota DPR dipilih partai bukan rakyat, rakyat dulu memilih partai bukan memilih anggota DPR, jadi anggota DPR jangan merasa geer merasa dipilih rakyat, paham?

rakyat yang mana yang minta pileg ulang?
jujur ane gagal paham sama postan ente, anggota dpr dipilih sama rakyat? semua anggota dpr terpilih dipilih bukan karena partainya bukan sosoknya? emoticon-Ngakak

udah ya jangan di lanjutin, ane ngaku dah ane bego ga bisa memahami kalimat postan ente, gpp ane rela.. maafin ane ya kalo ane gagal paham.mungkin kaskuser yang lain mampu memahami kalimat ente
Quote:Original Posted By bujanglapuk.v2


Yang minta pileg ulang rakyat, bukan presiden.

DPR adalah wakil rakyat bukan ketua rakyat, jadi harus menuruti kemauan rakyat.

Anggota DPR dipilih partai bukan rakyat, rakyat dulu memilih partai bukan memilih anggota DPR, jadi anggota DPR jangan merasa geer merasa dipilih rakyat, paham?


Rakyat yang mana sekarang ?
Dikit dikit main rakyat...
Hadehhh...


Anggota dpr dipilih partai...
Terus rakyat milih partainya..
Ya sama aja dong... hadehh...


Buatlah sana pileg ulang...
Jadi ngakak..
Kalah ya kalah aja.. mewek pula..
Di mpr yang udh diatas angin aja masih kalah..
Lucu lucu lucu
Quote:Original Posted By rizqiabah

rakyat yang mana yang minta pileg ulang?
jujur ane gagal paham sama postan ente, anggota dpr bukan dipilih sama rakyat? semua anggota dpr terpilih dipilih bukan karena partainya bukan sosoknya? emoticon-Ngakak

udah ya jangan di lanjutin, ane ngaku dah ane bego ga bisa memahami kalimat postan ente, gpp ane rela.. maafin ane ya kalo ane gagal paham.mungkin kaskuser yang lain mampu memahami kalimat ente


Gagal paham? Jangan2 ente ababil yg belum pernah nyoblos ya? emoticon-Cape d... (S)

Tanya rakyat, rata2 mereka nyoblos partainya atau nama orangnya.

Makanya diselenggarakan referendum untuk mengetahui apakah rakyat suka dengan DPR saat ini. emoticon-Cape d... (S)

Lihat saja waktu pengesahan UU pilkada. Rakyat tidak suka UU pilkada tapi wakil rakyat mengesahkan UU pilkada. Dimana2 wakil menuruti ketuanya, bukan sebaliknya. emoticon-Cape d... (S)
Quote:Original Posted By bujanglapuk.v2


Anggota DPR tandingan adalah anggota DPR yg kemarin juga dilantik oleh MA, mereka hanya melakukan mosi tidak percaya kepada pimpinan dpr saat ini yaitu koruptor setya novanto, dan mulut sampah zonkey & fuckri

Menurut ane itu sah-sah saja.


Jiahh mnrt ente, sape lo, GA LAKUUU lahh emoticon-Big Grin
Itu namanya blunder, pake dong keahlian lobi dll, kan partai pendukung pemerintah, kalo gini kebijakan pemerintah malah terhambat emoticon-Malu (S)
Kerja..kerja.., kerja gundul mu emoticon-Mad
Quote:Original Posted By gundamcanggih


Satu2-nya keuntungan KMP ya cuma itu, pimpinan versi mereka sudah terlanjur dilantik oleh MA. Tapi, DPR tandingan itu juga tidak bisa diremehkan karena tanpa mereka tidak akan pernah bisa dilakukan rapat paripurna yang kuorum dan sah.

Kalau masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, praktis DPR akan lumpuh/tidak berfungsi dan anggota2-nya hanya akan makan gaji buta.


KMP tanpa KIH bisa kuorum? bisa, masih ada DPD
Quote:Original Posted By ForeverAlone.


Rakyat yang mana sekarang ?
Dikit dikit main rakyat...
Hadehhh...


Anggota dpr dipilih partai...
Terus rakyat milih partainya..
Ya sama aja dong... hadehh...


Buatlah sana pileg ulang...
Jadi ngakak..
Kalah ya kalah aja.. mewek pula..
Di mpr yang udh diatas angin aja masih kalah..
Lucu lucu lucu


Terus waktu pegesahan UU pilkada kemarin DPR menuruti kemauan ketuanya (rakyat) tidak?

Ini bukan negara oligarki bung, bisa berkuasa di DPR bukan berarti bisa menguasai Indonesia, camkan itu.
blom memenuhi unsur makar emoticon-Big Grin
ane si ngeliat nya sbg taktik bargain kih ke kmp emoticon-Big Grin
asalkan kmp solid dan bisa menuhin quorum, strategi kih bikin tandingan bakal mentah. emoticon-Big Grin
pertanyaan nya, mampukah kmp solid dan se militan metal gear solid ? emoticon-Malu
Quote:Original Posted By bujanglapuk.v2


Terus waktu pegesahan UU pilkada kemarin DPR menuruti kemauan ketuanya (rakyat) tidak?

Ini bukan negara oligarki bung, bisa berkuasa di DPR bukan berarti bisa menguasai Indonesia, camkan itu.


harus dimengerti, KMP juga mewakili 50% lebih suara rakyat

jadi harus dihormati juga