JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu sorotan netizen di Indonesia terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika di masa pemerintahan SBY adalah soal pemblokiran konten internet. Sebenarnya, para pengguna setuju dengan pemblokiran konten pornografi, namun metode yang digunakan harus tepat sasaran.

Menanggapi soal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara yang baru dilantik di Kabinet Kerja Presiden Jokowi kembali menegaskan komitmennya tentang pemblokiran konten pornografi bagi pengguna internet di Indonesia.

"Soal blokir, ya blokir aja, kita harus punya affirmative action, punya kebijakan keberpihakan untuk menjaga masalah budaya kita, pendidikan dan lain sebagainya," ujar Rudiantara saat dijumpai KompasTekno di kediamannya, Selasa (28/10/2014) malam.

"Pornografi (sudah) diblok ya (terus) diblokir aja," tegasnya.

Namun, menurut Rudiantara, pemblokiran yang dilakukan Kemenkominfo seharusnya tidak sampai mematikan industri kreatif. Cukup banyak situs-situs "baik" yang sebenarnya tidak mengandung konten negatif ikut terblokir. Salah satunya adalah situs berbagi video, Vimeo.

Saat ini, cukup banyak pelaku industri kreatif yang memanfaatkan layanan situs berbagi video tersebut. Di bawah kepemimpinan Tifatul Sembiring, Vimeo menjadi salah satu target blokir tim Trust+ Kemenkominfo.

"Kalau menyangkut industri kreatif ya harus didorong," demikian ujar Rudiantara.

Pernyataan itu mengisyaratkan Vimeo akan segera dicabut blokirnya oleh Kemenkominfo. Namun, saat dikonfirmasi kembali soal pencabutan pemblokiran Vimeo, Rudiantara belum bisa memberikan jawaban secara pasti. "Nanti dululah itu, dibicarakan lagi," ujar Rudiantara singkat.

Ancaman cyber

Pemblokiran yang akan terus dilakukan oleh Kemenkominfo tersebut menurut Rudiantara adalah sebagai salah satu tindakan antisipasi negara dalam menghadapi serangan negara luar melalui kejahatan cyber.

"Kita kan melihatnya begini, perang, ancaman negara tetangga itu kan bukan cuma ada meriam ada kapal, tapi itu masuknya lewat cyber sekarang, lihat berapa hacking yang sudah terjadi, berapa situs pemerintah yang di-hacked,' ujar Rudiantara.

"Itu kan sesuatu yang harus kita jaga, kalau untuk kepentingan nasional kita harus berani, harus punya affirmative action," demikian tegas menteri Kabinet Kerja Jokowi ini.

Menkominfo mengatakan nantinya akan ada tim tersendiri yang akan menangani tindak kejahatan cyber ini. Bukan hanya dari Kemenkominfo saja, namun juga dari aspek pertahanan, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya.

Preventif dan preemtif

Lalu seperti apa bentuk pemblokiran yang akan dipakai oleh Menkominfo baru ini?

Sebagaimana kita ketahui bersama, pemerintah Tiongkok juga memberlakukan pemblokiran yang ketat terhadap akses internet bagi warga negaranya. Namun di sisi lain, Tiongkok juga memiliki layanan internet buatan lokal yang kuat bagi penggunannya, seperti jejaring sosial Weibo dan mesin pencari Baidu.

"(Hal yang sama di Tiongkok) bisa dilakukan, ada cara diblok dari sisi teknologi, ada pula cara melalui edukasi, preventif dan preemtif namanya, semuanya harus jalan" ujar Rudiantara.

"Kita nggak bisa main blok-blok begitu saja, edukasinya juga harus jalan dong," terangnya mengakhiri pembicaraan.
Editor:Reza Wahyudi
Source : Kompas