alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/54505e2160e24bb6158b457b/sahkan-ppp-romahurmuziy-menhuk-dan-ham-dianggap-tak-paham-uu-parpol
Sahkan PPP Romahurmuziy, Menhuk dan HAM Dianggap Tak Paham UU Parpol
http://nasional.kompas.com/read/2014...campaign=Kknwp

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf mengomentari langkah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly, yang mengesahkan struktur kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan versi M Romahurmuziy. Menurut dia, keputusan itu menunjukkan bahwa Laoly tak memahami UU Partai Politik.

“Saya mohon maaf harus mengatakan bahwa ini adalah catatan buruk pertama Menkumham,” kata Al Muzzammil, dalam keterangan yang diterima wartawan, Rabu (29/10/2014).

Mantan anggota Panja UU Parpol ini mengatakan, berdasarkan Pasal 24 UU Parpol, jika terjadi perselisihan di internal partai, maka pengesahan perubahan kepengurusan partai belum dapat dilakukan oleh Menkumham hingga perselisihan selesai.

Sementara, berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33, perselisihan internal parpol harus diselesaikan oleh Mahkamah Partai atau sejenisnya.

"Mahkamah Partai ini sifatnya resmi dan mengikat bagi semua partai. Harus ada dalam AD/ART karena diatur dalam UU Parpol. Jika salah satu kubu di partai politik yang bertikai tidak puas dengan putusan Mahkamah Partai dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sampai MA," ujarnya.

Muzammil menilai, langkah yang dilakukan Yasonna menjadi blunder. Pimpinan DPR pun tidak dapat menjadikan SK yang dikeluarkan Menkumham sebagai dasar pengambilan keputusan di DPR. Ia menyarankan agar Yasonna mempelajari terlebih dahulu UU tersebut.

"Saya waktu itu ikut sebagai anggota Panja UU Partai Politik. Sejarah munculnya Mahkamah Partai adalah belajar dari konflik PKB Gus Dur dan Cak Imin. Waktu itu kita bersepakat yang boleh menyelesaikan konflik hanya internal partai. Pemerintah tidak boleh intervensi," kata dia.


mulai banyak yang belain kubu SDA
btw PKS kok ikut ikutan komen yah?
bukan belain SDA.. tapi UU yang bilang gitu...
dan Muktamar PPP yang sah akan dilaksanakan tgl 30 Oktober 2014 di jakarta oleh majelis Syariah PPP ( Mbah Moen )

Majelis Syariah Ambil Alih Penyelenggaraan Muktamar PPP

artinya SDA masih sebagai Ketua Umum PPP yang sah

TS juga gak paham nih..

Kalo gak ada sapi kurang rame emoticon-Recommended Seller
ayo... mo komen ke UU nya ato ke sapi nya
emoticon-Ngakak
Inilah kenapa pentingnya menkumham sebaiknya jgn dipegang orang partai ...

Kalaupun terpaksa orang partai ...
sebaiknya jgn dari partai oposisi maupun partai pemerintah ...
biar tidak ada konflik kepentingan dan relatif bisa adil....

emoticon-Kiss
PKS Al Muzzammil Yusuf

Sahkan PPP Romahurmuziy, Menhuk dan HAM Dianggap Tak Paham UU Parpol
emoticon-Ngakak
Sementara, berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33, perselisihan internal parpol harus diselesaikan oleh Mahkamah Partai atau sejenisnya.

"Mahkamah Partai ini sifatnya resmi dan mengikat bagi semua partai. Harus ada dalam AD/ART karena diatur dalam UU Parpol. Jika salah satu kubu di partai politik yang bertikai tidak puas dengan putusan Mahkamah Partai dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sampai MA," ujarnya.


lah kenapa kemaren fahri langsung mutusin juga? emoticon-Ngakak
yang bikin ulah situ kok emoticon-Ngakak
Quote:Original Posted By nubitenan.kw
bukan belain SDA.. tapi UU yang bilang gitu...
dan Muktamar PPP yang sah akan dilaksanakan tgl 30 Oktober 2014 di jakarta oleh majelis tinggi PPP ( Mbah Moen )

TS juga gak paham nih..



saya nggak tau muktamar mana yang dianggap sah, wong yang 1 ngomong di surabaya udah sah, 1 lagi belum sah ngemengnya

coba baca ini aja deh, kata romi pengesahan kepengurusan udah sesuai alurnya

http://news.detik.com/read/2014/10/2...uai-time-frame
fixed ada mentri jokowi yang bego 1 orang, who's next??

emoticon-Ngakak
Quote:Original Posted By Abc..Z


saya nggak tau muktamar mana yang dianggap sah, wong yang 1 ngomong di surabaya udah sah, 1 lagi belum sah ngemengnya

coba baca ini aja deh, kata romi pengesahan kepengurusan udah sesuai alurnya

http://news.detik.com/read/2014/10/2...uai-time-frame


yang sah ya yang menyelenggarakan majelis tinggi sesuai UU
jelas ...
Semoga direshuffle diganti Prof Saldi.
Quote:Original Posted By WAMIN
PKS Al Muzzammil Yusuf

Sahkan PPP Romahurmuziy, Menhuk dan HAM Dianggap Tak Paham UU Parpol
emoticon-Ngakak

Hahahahha
Quote:Original Posted By WAMIN
Sementara, berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33, perselisihan internal parpol harus diselesaikan oleh Mahkamah Partai atau sejenisnya.

"Mahkamah Partai ini sifatnya resmi dan mengikat bagi semua partai. Harus ada dalam AD/ART karena diatur dalam UU Parpol. Jika salah satu kubu di partai politik yang bertikai tidak puas dengan putusan Mahkamah Partai dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sampai MA," ujarnya.


lah kenapa kemaren fahri langsung mutusin juga? emoticon-Ngakak
yang bikin ulah situ kok emoticon-Ngakak


ya jelas masih mutusin sesuai surat SDA karena SDA masih sebagai Ketum PPP, dan Muktamar yang sah akan dilaksanakan tgl 30 Oktober 2014 di Jakarta oleh Majelis Tinggi PPP
takut pendukungnya koalisinya nyebrang pasti emoticon-Embarrassment
Quote:Original Posted By WAMIN
Sementara, berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33, perselisihan internal parpol harus diselesaikan oleh Mahkamah Partai atau sejenisnya.

"Mahkamah Partai ini sifatnya resmi dan mengikat bagi semua partai. Harus ada dalam AD/ART karena diatur dalam UU Parpol. Jika salah satu kubu di partai politik yang bertikai tidak puas dengan putusan Mahkamah Partai dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sampai MA," ujarnya.


lah kenapa kemaren fahri langsung mutusin juga? emoticon-Ngakak
yang bikin ulah situ kok emoticon-Ngakak


Kan ampe skrg PPP yg dianggep resmi itu yg SDA -_-
emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak

Jadi penonton aja..... melihat para dagelan politik beraksi.

emoticon-Ngakak
Kasihan ppp gara2 koalisi ama wowonyet jadi terbelah gini
Mungkin menggambarkan keseluruhan isi pikiran PKS

Sahkan PPP Romahurmuziy, Menhuk dan HAM Dianggap Tak Paham UU Parpol
Anjing2 rebutan tulang

Coment ; Like I Care emoticon-Ngacir
Quote:Original Posted By wantad


Kan ampe skrg PPP yg dianggep resmi itu yg SDA -_-


Sementara, berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33, perselisihan internal parpol harus diselesaikan oleh Mahkamah Partai atau sejenisnya.

"Mahkamah Partai ini sifatnya resmi dan mengikat bagi semua partai. Harus ada dalam AD/ART karena diatur dalam UU Parpol. Jika salah satu kubu di partai politik yang bertikai tidak puas dengan putusan Mahkamah Partai dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sampai MA," ujarnya.


sedang ada konflik bukan? emoticon-Malu (S)
×