alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/544fb19212e2573f488b456e/fadli-zon-ancam-interpelasi-menkum-ham-karena-sahkan-ppp-romi
Fadli Zon ancam interpelasi Menkum HAM karena sahkan PPP Romi
Selasa, 28 Oktober 2014 20:15

Fadli Zon ancam interpelasi Menkum HAM karena sahkan PPP Romi

Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly telah mengeluarkan surat untuk meredam konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Surat tersebut dijadikan acuan bahwa kepengurusan PPP yang sah adalah versi Muktamar Surabaya dengan Ketua Umum Romahurmuziy.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon memperingatkan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly agar tidak turut campur dalam konflik internal PPP. Menurut dia, keputusan Yasona yang mengesahkan hasil muktamar PPP di Surabaya merupakan upaya membawa-bawa institusi Kemenkumham ke wilayah politik.

"Jangan bawa kementerian itu sebagai kementerian politik," kata Fadli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10).

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR itu mempertanyakan keputusan Yasona soal PPP. Pimpinan DPR akan segera mengkaji apakah Yasona yang baru dilantik sehari sebagai menteri layak memutuskan konflik di internal PPP atau tidak.

"Apakah memang surat itu memang layak dikeluarkan oleh seorang Menkumham yang baru menjabat satu hari atau tidak," katanya bertanya-tanya.

Sehingga kata Fadli, DPR tidak akan segan mengajukan hak interplasi kepada pemerintah apabila benar Yasona mengesahkan Muktamar PPP Surabaya yang menjadikan Romahurmuziy sebagai ketua umum PPP. Menkumham bakal diundang ke DPR untuk dimintai klarifikasi akan masalah tersebut.

"Kalau memang ada surat itu tentu kami akan lakukan hak interplasi," ancamnya.

Sementara itu, DPR telah menerima dan menetapkan nama-nama anggota fraksi di tiap komisi dan alat kelengkapan dewan. Partai-partai yang telah mengusulkan nama-nama anggota komisi dan alat kelengkapan dewan di antaranya Partai Demokrat, PKS, PAN, Gerindra, Golkar dan terakhir PPP kubu Suryadharma Ali.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, pembentukan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan sudah langsung dilakukan pada besok hari. Tanpa harus menunggu usulan nama dari partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat.

"Jadi, besok langsung ke acara pemilihan komisi dan alat kelengkapan dewan. Saya sendiri langsung memimpin di komisi I, II, III, Baleg, dan BKSP," kata Fadli Zon kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10).

Fadli menegaskan, dalam sidang paripurna hari ini tadi, telah sah menetapkan usulan nama dari Fraksi PPP untuk tiap komisi dan alat kelengkapan dewan.

"Sudah absah yang tadi diketuk. Itu lah keputusannya. Itu kan cuma nama-nama di komisi," tegas Fadli.

"Pokoknya yang tadi diketok. Kita enggak tahu versi siapa yang diketok, versi siapa, sudah diketok, begitu lah," imbuhnya.

Seperti diketahui, dalam sidang paripurna dengan penetapan anggota komisi dan alat kelengkapan dewan hari ini berlangsung ricuh. PPP versi Romahurmuziy berang lantaran pimpinan sidang lebih mengakomodir kepentingan PPP versi Suryadharma Ali.
SUMBER
Fadli Zon ancam interpelasi Menkum HAM karena sahkan PPP Romi
Agak setuju sama pak waketu
Setidaknya dalam memutuskan suatu perselisihan perlu waktu, ada hearing dari kedua belah pihak
Entah kenapa kesannya cepat sekali surat itu ditandatangani
pantesan mega bela2 nempatin kadernya di menkumham..
baru sehari, sertijab aja baru usai, kursi aja baru diduduki.. dah langsung tanda tangan surat tanpa proses.. ajib bener

emoticon-Ngakak
biarkan....
biarkan....
emoticon-Big Grin
tambah rame nih emoticon-Big Grin
ane kagak ikut milih PPP. mending WO aja emoticon-Traveller
Zonk terguncang hebat...................emoticon-Ngakak
Quote:Original Posted By kefarhat..abbis
pantesan mega bela2 nempatin kadernya di menkumham..
baru sehari, sertijab aja baru usai, kursi aja baru diduduki.. dah langsung tanda tangan surat tanpa proses.. ajib bener

emoticon-Ngakak

sama aja, namanya juga politik, selama konstitusional harus dihormati toh.
KMP juga bela-belain sahkan UUMD3 sehari sebelum Pilpres, dan lari kencang uber setoran dengan UU Pilkada sebelum DPR 2009 dibubarkan.

ciee..
sama2 belain piaraannyaaa emoticon-Big Grin
Perang berlanjut! emoticon-Cape d... (S)
emoticon-Cape d... (S) , biarlah p3 nyelesaikan rumah tangganya dulu

kan mau muktamar, biar pemilik suara yg bicara
Quote:Original Posted By chomolungma

sama aja, namanya juga politik, selama konstitusional harus dihormati toh.
KMP juga bela-belain sahkan UUMD3 sehari sebelum Pilpres, dan lari kencang uber setoran dengan UU Pilkada sebelum DPR 2009 dibubarkan.


setuju gan.

Quote:Original Posted By ariadeneva
emoticon-Cape d... (S) , biarlah p3 nyelesaikan rumah tangganya dulu

kan mau muktamar, biar pemilik suara yg bicara


muktamar kan udah gan.... udah memenuhi kuorum. Romi Ketum.
SDA tinggal menunggu waktu.
jokowi mengintervensi ppp nih, menteri baru sehari bisa gerak cepat gitu tentu saja berdasarkan pesanan..
kasus hukum dan ham yg bertahun2 mangkrak justru dibiarin, lebih dulu intervensi politik, hadeh,..jok..jok..kowe ki piye coro mikirmu mbok sing bener to yoo yo..
KMP sombong banggat. Dikira mayoritas sedikit-dikit interpelasi, sedikit-dikit Interpelasi.

nanti liat setelah 2015, interpelasi kok sedikit-dikit (=0)

emoticon-Big Grin
Quote:Original Posted By n4z1
Perang berlanjut! emoticon-Cape d... (S)


sampe kapan ya gan emoticon-Ngakak

Cool 

huahahahaahaha... kok bisa klop gitu ya.. pp versi rohmi dengan kemehunkam???emoticon-Bingung (S)emoticon-Bingung (S)emoticon-Bingung (S)
kementrian lain baru sertijab..ramah tamah dll..

ke MenKum HAM langsung tandatangan bikin keputusan dihari pertama kerja...Ini baru jokowi..mantab..

kalo kecepatannya kayak gini dijamin, kasus BLBI, transjakarta, munir, 8 pita merah kpk segera terungkap di minggu2 ini juga..emoticon-Big Grin

ini baru kecepatan tingkat DEWA..yang anggap jokowi manusia biasa baiknya segera koreksi pernyataan!!!
hari pertama langsung kerja = salah emoticon-Ngakak karepmu pie zonk? emoticon-Bingung (S)
Tante zonky terguncang....emoticon-Ngakakemoticon-Ngakak
pada komen sok tahu,, jelas2 mantan menkumham sudah mau tanda tangan sejak lama cuma terkendala masa transisi.. jd tdk etis sebelum ada menteri baru..