Menangkan MPR, KMP Jadi Penyeimbang Sempurna
Kamis, 9 Oktober 2014 − 08:11 WIB

JAKARTA - Paket pimpian Koalisi Merah Putih (KMP) resmi didaulat sebagai pemimpin MPR. Dengan demikian, KMP akan menjadi kekuatan penyeimbang yang sempurna bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) kelak. Juru Bicara (Jubir) KMP Tantowi Yahya bersyukur koalisinya kembali meraih kemenangan pada pemilihan pimpinan MPR. Menurutnya, ini menjadi sebuah kemenangan yang bersih, dalam proses pemilihan yang demokratis dan bermartabat. "Dengan memegang tampuk pimpinan DPR dan MPR, Insya Allah KMP akan menjadi kekuatan penyeimbang yang sempurna," kata Tantowi kepada SINDO, Rabu 8 Oktober 2014 malam.

Dengan demikian, sambung Tantowi, sebagai koalisi yang menduduki posisi pimpinan di Parlemen, KMP akan membenahi sistem ketatanegaraan secara bersama-sama. Pasalnya, banyak hal yang sudah jauh dari ruh Pancasila yang merupakan salah satu landasan negara ini. "Pancasila seharusnya mengedepankan kebersamaan, gotong royong, dan persatuan," jelas Wakil Bendahara Umum (Wabendum) DPP Partai Golkar itu.

Oleh karena itu, tambah Tantowi, KMP bersama dengan teman-teman dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH), bahu-membahu akan mengembalikan citra parlemen yang jatuh di mata masyarakat selama ini. "Memperbaiki citra parlemen yang babak belur di lima tahun belakangan," tutupnya.
http://nasional.sindonews.com/read/9...mbang-sempurna


Koalisi Merah Putih Kukuh Jadi Penyeimbang

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampaknya ingin bersikap adil terhadap kubu Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta. Setelah menggelar pertemuan empat mata dengan Presiden terpilih Jokowi di Nusa Dua, Bali, SBY mengundang Koalisi Merah Putih (KMP) ke kediamannya di Puri Cikeas, kemarin (2/9). Dalam pertemuan yang berlangsung hanya satu jam tersebut, SBY menyatakan bahwa KMP memilih menjadi penyeimbang bagi pemerintahan Jokowi. Sikap itu persis seperti posisi Partai Demokrat saat ini.

“Setelah MK mengukuhkan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla sebagai capres dan cawapres terpilih, maka satu minggu kemudian saya melaksanakan pertemuan dengan Jokowi di Bali. Setelah itu, saya membuka komunikasi dengan kelompok merah putih, karena ada keinginan antara para pimpinan parpol dan saya,” papar SBY dalam konferensi pers di Pendopo, Puri Cikeas, kemarin.

Melalui pertemuan empat mata tersebut, SBY memastikan, tidak ada deal politik dengan Jokowi. Dia menegaskan bahwa pertemuan tersebut adalah pertemuan resmi antara dirinya dalam kapasitas sebagai presiden dan Jokowi sebagai presiden terpilih. “Konteksnya tidak ada deal politik tertentu, tidak seperti yang dipersepsikan semua pihak,” ujarnya.

SBY melanjutkan, komunikasi dengan kedua kubu tersebut perlu dilakukan. Dia mengungkapkan, sekali pun Jokowi-JK telah memenangkan Pilpres 2014, namun kekuatan pasangan yang kalah, Prabowo-Hatta juga patut diperhitungkan. Dia mengungkapkan selisih perolehan suara antara kedua pasangan tersebut, cukup tipis. Untuk itu, SBY meminta publik agar tidak mengabaikan kekuatan politik yang dimiliki KMP.

“Jaraknya (perolehan suara) tidak terlalu jauh antara kedua pasangan. Karena itu, kita harus menghormati dan mengakui ada pula kekuatan politik riil lain yang akan jadi baik, apabila keduanya jadi bagian dalam pembangunan ke depan,” papar SBY.

Dalam pertemuan tersebut, SBY mengapresiasi atas sikap KMP dalam mengakui dan menerima hasil Pilpres 2014. Presiden RI keenam tersebut juga tidak keberatan dengan langkah-langkah hukum yang dilakukan KMP, pascapengumuman pilpres oleh KPU. Dia menyebut, hal tersebut merupakan bagian dari proses perjuangan politik dan sesuai dengan konstitusi. “Itu sah menurut nilai-nilai demokrasi dan sah sesuai dengan konstitusi yang ada di negara kita. Memang pilpres ini sangat dinamis. Pilpres di mana pun juga begitu,” tegasnya.

Menyoal sikap KMP terhadap pemerintahan Jokowi-JK nantinya, SBY mengakui hal tersebut juga dibahas dalam pertemuan. Dia menuturkan koalisi tersebut memilih menjadi penyeimbang, persis seperti sikap Partai Demokrat. “Koalisi merah putih telah menentukan sikap dan mengakui hasil pilpres ini. Saya juga mendengar pikiran-pikiran koalisi agar terus aktif mengawal pemerintahan. Istilahnya sebagai kekuatan penyeimbang,” tuturnya.

Pertemuan SBY dan KMP tersebut tanpa kehadiran Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, dan Presiden PKS Anis Matta. Pertemuan tersebut hanya dihadiri, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Sekjen Gerindra Fadli Zon, Sekjen DPP Golkar Idrus Marham, Waketum PPP Emron Pangkapi, Wasekjen PKS Fahri Hamzah, dan Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid.

Menurut Sekjen Gerindra Fadli Zon, sebagian petinggi partai koalisi tersebut tengah berada di luar negeri. Dia menuturkan, undangan SBY itu cukup mendadak sehingga banyak petinggi partai tidak bisa hadir. Namun, SBY telah menyatakan siap menyediakan waktu pertemuan bagi para petinggi partai yang tidak bisa hadir kemarin. “Minggu depan akan bertemu dengan ketua dewan pembina (pertemuan SBY dengan Prabowo),” ujarnya.
Sementara itu, Ketua PAN Hatta Rajasa masih bungkam mengenai sikap partainya. Dia hanya menuturkan bahwa sikap PAN belum bisa diputuskan dalam waktu dekat. “Kalau PAN itu kan saya tidak bisa menentukan tiba-tiba hari ini kita pindah. Partai itu ada mekanisme,” katanya.

Menyoal pertemuannya dengan Jokowi di kediaman Surya Paloh, Senin malam, Hatta hanya menuturkan bahwa pertemuan tersebut sekadar silaturahmi. “Saya bersilaturahmi, saya berikan selamat kepada Jokowi, kita bangun sama-sama negeri ini,” ungkapnya. Hatta meminta pertemuannya dengan Jokowi itu tidak disalahartikan. Pertemuan itu, kata dia, bukan berarti PAN memilih merapat ke kubu Jokowi-JK.

Ia menyatakan pertemuan itu hanya untuk menyatukan persepsi bersama-sama membangun bangsa. “Pak Jokowi sahabat saya, lama berkomunikasi, hampir terus-terusan. Pak JK, saya juga ingin berjumpa. Itulah cara-cara kita berpolitik. Jangan nanti dilihat, tuh lihat pemimpin kita berkompetisi tidak ada lagi silaturahim. Ketemu saja tidak, mengucapkan selamat tidak. Ini tidak baik untuk politik kita,” tandas Hatta.
http://www.koran.padek.co/read/detail/5486


Kabinet Rasa Jokowi Sebagai Penyeimbang Kekuatan KMP di DPR
October 4, 2014

MediaPangandaran.com. Untuk mengimbangi dominasi kekuatan Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen, partai Nasdem meminta Jokowi membangun kabinet yang sesuai dengan ciri khasnya yaitu kabinet rasa Jokowi.

“Jokowi harus bisa mencari hal yang bisa dilakukan untuk mengimbangi dinamika yang terjadi di DPR, di mana lawan politik Jokowi menguasai semua lini di parlemen. Dia harus bisa membangun kabinet yang tidak diragukan integritasnya. Berciri layaknya seorang Jokowi,” ujar Martin Manurung di gedung DPP Partai Hanura, Jakarta, Jumat (3/10/2014).

Ketua gerakan Pemuda Nasdem , Martin Manurung mengharap Jokowi tidak membedakan pada siapa saja baik dari kalangan tua maupun muda untuk mengikuti gaya kepemimpinannya, seperti gaya blusukan yang selama ini pernah dia lakukan saat menjabat gubernur DKI.
“Tanpa harus ada dikotomi tua atau muda. Dia (menteri) harus punya stamina tinggi. Terutama untuk membuat terobosan-terobosan baru,” jelas Martin.

Menurut Martin, hal ini diperlukan agar Jokowi nanti tidak dijegal, seperti halnya pemerintahan Gus Dur yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir. Dengan pengalaman ini Kabinet rasa Jokowi perlu ditegakkan.

“Gus Dur merupakan sosok yang memiliki paradigma bagus, Tapi ketika menyusun pemerintahan tidak diisi oleh orang-orang yang seiring dengan Gus Dur, sehingga menteri-menterinya membuat kebijakan yang tidak sesuai arahan presiden. Tapi kalau Jokowi bisa membentuk kabinet yang bernuansa Jokowi banget, maka bisa mewujudkan pemerintah yang tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan,” tandas Martin.
http://mediapangandaran.com/kabinet-...p-di-dpr/2755/


Fahri Hamzah PKS:
Kalau Saya Jokowi, Justru Senang Sekali bila Parlemen Akan Didominasi KMP
29 Sep 2014 23:37

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menilai seharusnya Joko Widodo (Jokowi) mendorong agar DPR didominasi Koalisi Merah Putih (KMP).

Hal ini dilontarkan Fahri karena Mahkamah Konstitusi (MK) menolak judicial review atau uji materi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3).

"Kalau saya Jokowi, saya dorong supaya DPR didominasi KMP. Karena kalau dikuasai KMP, aparat Jokowi juga jadi disiplin dalam pengawasan," kata Fahri di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2014).

Anggota Komisi III DPR itu juga meminta Presiden terpilih tersebut jangan takut. Sebab karena KMP, Jokowi mendapat berkah dari pendanaan. Karena itu perlu adanya pengawasan yang ketat.

"Nanti komisi kita perkuat kewenangan dalam belanja. Ini harus detail mau belanja apa, SBY itu terima sekitar Rp 300 triliun, sekarang Rp 2.039 triliun. Jokowi terima limpahan berkah yang luar biasa atas perjuangan KMP juga di bawah pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono."

"Jokowi dapat duit gede oleh karena itu pengawasannya harus kuat. Jadi Jokowi jangan khawatir untuk penguatan di DPR, ini baik untuk pemerintahan, jangan takut," tegas Fahri.

Menurut Fahri, dengan menguatnya Dewan, merupakan tanda terbaik bagi rakyat. Selain itu pengawasan semakin baik. "Secara teoritis semakin kuat pengawasan itu, semakin baik, karena kemudian korupsinya hilang kedisiplinan pejabat tambah baik. Jadi ini baik, jadi ini jangan dianggap KMP menang lagi, bahaya," ujar Fahri.

Sebelumnya, Ketua MK Hamdan Zoelva menyatakan majelis hakim menolak uji materi yang diajukan PDIP. "Mengadili menyatakan menerima eksepsi pihak terkait untuk sebagian sepanjang kedudukan hukum pemohon. Menolak eksepsi pihak terkait mengenai permohonan para pemohon prematur. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Hamdan saat membacakan putusan di ruang sidang pleno MK, Jakarta, sore tadi.

Terkait uji materi UU MD3, PDIP mendalilkan pemberlakuan aturan pemilihan pimpinan DPR dan pimpinan alat kelengkapan DPR dalam UU MD3 telah merugikan hak konstitusional PDIP selaku pemenang Pemilu 2014. Permohonan ini atas nama Megawati Soekarnoputri dan menilai pemilihan pimpinan DPR cacat prosedur karena UU MD3 tak mengatur mekanismenya.

Karena itu, PDIP memohon MK memberikan putusan sela karena melihat perkembangan di DPR semakin kisruh usai penetapan UU Pilkada. Termasuk adanya Tatib DPR yang bersandarkan pada UU MD3. Di UU MD3 yang baru, diatur bahwa pimpinan DPR dipilih oleh anggota DPR dalam sistem paket. DPR periode 2014-2019 dikuasai oleh Koalisi Merah Putih.
http://news.liputan6.com/read/211198...didominasi-kmp


KMP Ajak Pemerintahan Jokowi Amandemen UU Pro Asing
Jum'at, 3 Oktober 2014 − 13:04 WIB

JAKARTA - Fraksi di DPR yang tergabung dalam koalisi merah putih (KMP) akan mengajak pemerintahan ke depan untuk mengamandemen undang-undang yang terindikasi berpihak kepada kepentingan asing.

Juru bicara KMP, Tantowi Yahya menyampaikan, banyak sekali undang-undang yang berpihak kepada kepentingan asing. "KMP akan mengamandemen banyak undang-undang yang terlalu liberal atau terlalu berpihak ke asing," ujar Tantowi ketika dikonfirmasi dari Gedung DPR, Jakarta, Jumat (3/10/2014).

Politikus Partai Golkar ini menyebutkan beberapa undang-undang yang terindikasi disusupi kepentingan asing. "Undang-undang pertambangan, undang-undang perbankan, undang-undang telekomunikasi, dan lain-lain," terangnya.
http://nasional.sindonews.com/read/9...n-uu-pro-asing


Ical Sebut Banyak UU Bakal Direvisi Usai Kuasai Parlemen
Rabu, 8 Oktober 2014 23:39 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menuturkan, Koalisi Merah Putih (KMP) meminta dukungan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk mengembalikan demokrasi pancasila.
Seperti diketahui, seluruh kursi pimpinan legislatif dikuasai oleh KMP. Untuk itu menurut Ical, dengan posisi yang strategis, kubunya bakal merevisi sejumlah Undang-undang.

"Itu logis aja, bahwa semua orang pengen menang, pengen posisi strategis untuk bisa menjalankan satu visi dan misi partai masing-masing. Visi dan misi kami KMP, yaitu mengembalikan Demokrasi Pancasila," kata Ical yang ditemui di acara pelantikan pengurus pusat Angkatan Muda Partai Golkar, di DPP Golkar, Rabu (8/10/2014).

Menurutnya lewat posisi yang strategis di DPR UUD yang dinilai tak ccocok lagi bakal dikembalikan dengan mukadimah atau pembukaan UUD 45.
"Ada sekitar 122 UUD yang menurut catatan kami harus diperbaiki. Karena itu kami perlu posisi strategis. Kami juga berharap, koalisi satu lagi, KIB juga akan mendukung hal yang sama. Bahwa kita harus kembali pada Demokrasi Pancasila," lanjutnya.
http://m.tribunnews.com/nasional/201...uasai-parlemen

--------------------------------

Sebenarnya bagus ini untuk NKRI yang bersih di masa depan ...

Koalisi Indonesia hebat (KIH) pasti akan mengawasi tindak-tanduk dan kelakuan Pimpinan DPR dan anggota KMP di DPR yang ketahuan korupsi kelak, untuk mereka laporkan. Dan sebaliknya, anggota KMP pun akan memplototi anggota DPR dari KIH yang korup.

Di Pemerintahan, Jokowi akan mudah bekerja sebab menteri-menterinya (terutama yang dari PDIP) tak lagi berani lagi macam-macam, takut di ciduk KPK, BPK dan MA yang adalah orang-orang "pilihan" anggota DPR di KMP. Jokowi pun nantinya mulai bisa mengatakan "tidak"pada Megawati dan Elit PDIP yang minta "sesuatu" yang tak masuk akal dan bisa merugikan kepentingan nasional/rakyat, dengan beralasan bahwa pemerintahannya sedang di awasi ketat oleh KMP di DPR, serta sorotan tajam dari KPK, BPK dan MA yang kini "tidak bersahabat" dengan rezimnya bila melakukan sesuatu yang merugikan negara.

Yang rugi adalah PDIP, karena tidak mudah lagi kadernya yang di pemerintahan untuk korupsi seperti menteri-menteri dari partai Demokrat di zaman SBY berkuasa dulu. Sementara sebagian besar Kepala Daerah dikuasai faksi KMP sehingga setoran ke elit PDIP juga menurun drastis. Hal sama juga terjadi untuk partai-partai koalisi MP karena KPK, MA dan BPK pasti akan bertindak adil, untuk tidak mengesankan tebang pilih lagi seperti tudingan banyak pihak di zaman SBY berkuasa dulu. Dan UU yang merugikan kepentingan nasional, seperti UU Migas atau UU Sumber Daya Air itu, bisa di revisi bersama-sama antara KMP dan KIH plus didukung Presiden Jokowi. Indonesia pasti bisa kok!