Nama Abraham Samad masuk ke dalam calon menteri dalam negeri yang terdapat dalam polling di situs www.jokowicenter.com. Hal ini sangat menarik karena jika Samad terpilih menjadi menteri lalu siapakah yang akan memimpin KPK? Terlebih lagi KPK sedang menangani kasus-kasus besar seperti BLBI dan kasus pajak BCA yang tak kunjung usai.



Kasus BLBI merupakan masalah, atau lebih tepat malapetaka keuangan maha besar yang dikenal dengan istilah “BLBI” adalah sebuah rentetan kebijakan pemerintah yang praktis dipaksakan oleh IMF dalam menangani krisis moneter di tahun 1997, yang kemudian meluas sampai menjadi depresi ekonomi.

SKL BLBI dikeluarkan saat pemerintahan Megawati Soekarnoputri sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2002 dan Tap MPR Nomor 6 dan 10. Namun, Kejaksaan Agung mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap sejumlah debitor. Padahal, beberapa pihak sudah mengantongi SKL dan menerima release and discharge dari pemerintah.

Audit BPK menyebutkan Rp144,5 triliun dikeluarkan kepada 48 bank umum nasional dengan kerugian negara capai Rp138,4 triliun. Sedangkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan ada penyimpangan Rp54,5 triliun dari 42 bank penerima BLBI dan menyimpulkan Rp53,4 triliun terindikasi korupsi dan tindak pidana perbankan.

Sementara itu, penerima dana SKL BLBI tercatat masuk ke berbagai pihak, mulai pengusaha The Nin King, pengusaha Bob Hasan, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BNDI) Sjamsul Nursalim, kemudian Salim Grup (utangnya Rp50 triliun). Namun, aset yang diserahkan Salim Grup hanya bernilai Rp30 triliun.

Hingga kini, menurut jubir KPK Johan Budi, KPK juga tidak akan tebang pilih dalam menuntaskan kasus tersebut. Bila seseorang terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum maka KPK akan mengusut tuntas, tak terkecuali untuk memeriksa mantan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Sedangkan kasus BCA berawal ketika BCA mengajukan keberatan pajak atas transaksi non performance loan (kredit bermasalah) sekitar 17 Juli 2003. Nilai transaksi bermasalah PT Bank BCA ketika itu sekitar Rp 5,7 triliun. Mantan Dirjen Pajak saat itu, Hadi Purnomo ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK di bulan April 2014 lalu. Hadi diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang dalam kapasitas dia sebagai Direktur Jenderal Pajak 2002-2004. Ia mengabulkan keberatan pajak BCA padahal bank lain yang mengajukan keberatan yang sama saat itu ditolak.

KPK menjerat Hadi dengan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Atas perbuatan Hadi ini, negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp 375 miliar.

Jika Abraham Samad terpilih menjadi salah satu menteri di kabinet Jokowi akankah kasus ini akan diusut hingga tuntas? saya berpendapat alangkah bijak jika Samad tetap memimpin KPK agar kasus ini terus diusut sesuai timeline yang telah dibuat oleh KPK pimpinan Abraham Samad. Jangan sampai Abraham Samad dipilih Jokowi demi melindungi ibu surinya, Megawati Soekarnoputri dalam kasus BLBI. Saya berdoa dan selalu mendukung agar kasus korupsi ini segera tuntas karena sejatinya kita tak akan pernah merdeka jika kasus-kasus seperti ini tidak pernah tuntas.