JAKARTA - Langkah PT Pertamina untuk mengurai antrean BBM bersubsidi di SPBU mulai dilakukan. Namun, keputusan tersebut membuat adanya potensi kuota BBM bersubsidi jebol. Pemerintah pun masih belum memberi kejelasan soal kemungkinan tersebut.

Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budya mengatakan, pihaknya sudah tidak lagi memangkas alokasi BBM bersubsidi untuk SPBU. Bahkan, pihaknya sengaja menambah volume pasokan harian sebesar 30 persen untuk mengurai antrean di sejumlah SPBU.

"Biasanya konsumsi premium nasional 81.132 kilo liter (kl) per hari. Kali ini, ditambah 30 persen lagi," jelasnya di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, kemarin (27/8).

Kebijakan tersebut, lanjut dia, merupakan tindakan penanggulangan sementara. Menurutnya, pihaknya akan melakukan penambahan untuk 2-3 hari kedepan untuk meredakan keresahan di masyarakat.

"Tujuannya untuk mengurangi antrean di SPBU akibat panic buying masyarakat. Supaya normal dulu," ungkapnya.

Selain mengembalikan volume alokasi, dia juga menganulir beberapa bentuk pengendalian lain. Misalnya, larangan penjualan premium di 29 SPBU Jalan Tol Indonesia. Pasalnya, hal tersebut dinilai tak memberikan kontribusi penghematan konsumsi BBM subsidi. Hal tersebut hasil evaluasi sejak pemberlakukan awal Agustus lalu hingga 25 Agustus.

"Pembelian premium di SPBU jalan tol rata-rata sekitar 700 kl per hari. Namun setelah dilarang, konsumsi premium di SPBU yang berada di luar jalan tol justru meningkat 700 kl per hari. Jadi kami menyimpulkan tidak efektif," jelasnya.

Namun, boleh dibilang kebijakan tersebut punya dampak lain. Yakni, jebolnya kuota volume BBM bersubsidi. Dengan pengembalian alokasi, pihaknya memperkirakan total konsumsi BBM bersubsidi 2014 menjadi 47,35 juta kl. Itu 2,9 persen diatas kuota BBM APBN-P 2014 sebesar 46 juta kl. "Kami perkirakan terjadi kelebihan penyaluran BBM subsidi sekitar 1,35 juta kl," tuturnya.

Dia menegaskan, Pertamina bersedia melonggarkan keran penyaluran dengan jaminan dari pemerintah. Menurutnya, kelebihan penyaluran BBM bersubsidi nanti tak akan menjadi tanggung jawab Pertamina.

"Berdasarkan instruksi Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Pertamina diminta tidak lagi melakukan pemotongan kuota. Jika ada kelebihan penyaluran maka tanggung jawabnya ada di pemerintah. Bukan di Pertamina," paparnya.

Sementara itu, Vice Presiden Fuel Retail Marketing Pertamina Muhamad Iskandar mengatakan, keputusan untuk mengurangi alokasi BBM dilakukan karena kebijakan BBM sebelumnya tak efektif.

Mulai dari peniadaan premium di SPBU jalan tol sampai pembatasan waktu penjualan di beberapa wilayah tak menghasilkan penghematan. Karena itu, pihaknya memutuskan untuk memangkas BBM secara prorata. Hal tersebut diakui mempunyai dampak langsung.

"Sesuai target kami," seharusnya bisa menghemat sekitar 5 ribu kl. Normalnya kan sekitar 81 ribu kl per hari. Sedangkan, konsumsi harian solar sebanyak 44 ribu kl. Dengan pengendalian ini, konsumsinya premium menjadi 75.897 kl atau hemat 5.674 kl per hari. Sementara solar menjadi 38.805 kl atau dapat hemat 5.979 kl per hari," jelasnya.

Pada kesempatan lain, Menteri ESDM Jero Wacik mengaku, tindakan yang paling penting saat ini adalah mengatasi antrean di SPBU. Soal kemungkinan tak cukupnya kuota sebelum akhir tahun, pihaknya mengaku bakal mencari solusi.

"Yang penting antrean berkurang dulu. Rakyatnya tenang. Hematnya pelan-pelan. Kalau kurang di bulan November, kami cari solusinya," ungkapnya.

Menurut pantauannya, antrean yang ada di SPBU sudah dilaporan terurai sekitar 85 persen. Dengan perkembangan itu, dia mengaku kondisi seharusnya sudah normal kemarin malam. Dia pun terus menghimbau untuk masyarakat menghemat dalam membeli BBM bersubsidi.

"Kalau yang non subsidi mau dibeli penuh-penuh boleh. Tapi, kalau yang subsidi ini yang harus kita kendalikan," imbuhnya. (bil)