KPU umumkan pemenang pilpres 22 Juli

WEDNESDAY, 09 JULY 2014 19:18   

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan, hasil hitung cepat, survei dan jajak pendapat yang dilakukan sejumlah lembaga survei bukan merupakan hasil penghitungan resmi. KPU baru mengumumkan hasil resmi Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, 22 Juli mendatang. "Terkait hasil quick count, survei dan exit poll itu bukan hasil resmi dari kami, namun itu patut diapresiasi sebagai metode ilmiah yang dilakukan oleh lembaga.  Kami berharap masyarakat menunggu dan mempercayai hasil resmi kami (KPU). Nanti kami akan menetapkan hasil rekapitulasinya, sekaligus penetapan perolehan suara terbanyak, pada 22 Juli di KPU," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Gedung KPU, Jakarta Pusat, hari ini.

Proses penghitungan suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) pada Rabu. Usai pemunguran suara langsung digelar penghitungan suara, paling cepat pukul 13.00 waktu setempat. Selanjutnya dilakukan rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang mulai dari tingkat desa-kelurahan yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) selama tiga hari, mulai Kamis (10/7) hingga Sabtu (12/7).

Selanjutnya, rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada 13 hingga 15 Juli 2014, di tingkat kabupaten-kota oleh KPU setempat mulai 16 hingga 17 2014 dan di KPU provinsi pada 18 hingga 19 Juli 2014. Tahapan terakhir rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat nasional selama tiga hari pada 20 hingga 22 Juli 2014.
http://www.waspada.co.id/index.php?o...itik&Itemid=30

Bila Keanehan di Formulir C1 di Situs KPU, Masyarakat Langsung Bisa Mengetahui dan Melaporkannya
Tak Hanya Satu, Ini 5 Formulir C1 yang Janggal di Situs KPU
Jumat, 11 Jul 2014 21:55 WIB

MedanBisnis - Jakarta. Selain di Provinsi Banten, sejumlah kejanggalan juga terjadi untuk form C1 dari daerah lain. Di Tempat Pemungutan Suara 03 Desa Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, misalnya, ada kesalahan dalam jumlah suara sah.
Di halaman 4 form C1 dari TPS tersebut tercatat jumlah pemilih untuk pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebanyak 41 orang. Sementara untuk Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla memperoleh 126 pemilih. Namun di kolom jumlah suara sah tercatat 127.

Di TPS 4 Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat data perolehan suara dua capres kosong. Sementara di TPS 33 Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat data C1 berbeda dengan angka di penghitungan suara. Suara untuk pasangan Jokowi-JK berkurang 1.

Di TPS 17 Cempaka Putih, Rawasari, Jakarta Pusat, jumlah suara sah berbeda dengan gabungan perolehan suara kedua capres. Di TPS tersebut pasangan Prabowo-Hatta mendapatkan 497 suara. Sementara Jokowi-JK 193 pemilih.

Jika dijumlahkan semestinya ada 690 suara sah. Namun suara sah hanya ditulis 490. Kejanggalan juga terjadi di TPS 47 Desa Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten/Kota Tangerang, Provinsi Banten. Ada ketidaksesuaian data jumlah perolehan suara salah satu calon dengan jumlah pemilih di TPS tersebut.

Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tertulis mendapatkan suara 814, sementara duet Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla memperoleh 366 suara. Sedang di kolom jumlah hanya ada 380 pemilih. Padahal, jika data perolehan suara itu benar maka jumlah pemilih semestinya 1.280.
http://medanbisnisdaily.com/news/rea.../#.U8CNcdEvaSo

-----------------------------------

Harus kita apresiiasi keberanian pihak KPU pada Pilpres kali ini yang berani meng-upload semua formulir C1 sehingga langsung bisa di saksikan dan di koreksi oleh masyarakat (bahkan oleh dunia) kalau ada scan formulir C1 yang di upload itu aneh dan ngawur. Dengan data yang masuk sudah 85% lebih hingga sore ini (pk 16.30, 13 Juli 2014), sebenarnya setiap orang yang punya akses internet di dunia manapun (bahkan PBB, CIA, Pentagon, MEE, China, ASEAN, semua netter di Dunia), sudah bisa menghitung sendiri secara manual atas data scan C1 yang asli itu. Maksudnya, siapa saja di dunia ini saat ini, sesungguhnya sudah bisa menebak tepat siapa yang bakalan menjadi Presiden berdasarkan trend data yang masuk, yang sudah mulai stabil itu, bisa melakukannya.

Kalau ada formulir C1 yang "aneh" seperti beberapa laporan yang sudah masuk, itu bisa segera di verifikasi, sebab pihak KPU, KPUD, Parpol, Timses Capres, dan mungkin pula pihak LSM dan pihak TNI serta Polri, memiliki copy hasil scan C1 itu sejak pertama kalinya di TPS usai perhitungan suara. Apa sulitnya mencocokannya, lalu lapor ke KPU. Kalau semua seperti itu, rasa-rasanya klaim tidak perlu sampai berakhir di depan Hakim MK kelak.

Strategi KPU yang mempublikasikan secara transparan hasil perhitungan suara sejak tangan pertama ini, otomatis menutup semua kesan adanya kecurangan, manipulasi dan rekayasa suara dalam Pilpres kali ini. Jadi jangankan si Udin (Buhanuddin Muhtadi) yang mau protes karena meragukan data C1 KPU itu, bahkan Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dan negara Asing pun kesulitan kalau mau menuduh pihak KPU main curang, pasti kesulitan mencari alasannya. Curangnya dimana? Dari manipulasi masukan data input C1? Bukankah kalau ada yang "aneh", langsung diketahui masyarakay dan Dunia dan tempat kejadiannya dimana (TKP) segera diketahui sehingga langsung bisa di kontrol dengan lembaran C1 yang ada pada tangan saksi, parpol, LSM, KPU, TNI dan Polri. Terus aas dasar apa mau menuduh data C1 yang masuk itu hasil 'photoshop' misalnya?