A. Pendahuluan

Saya menulis artikel ini karena percakapan dengan seorang teman yang kaget mengetahui saya sebagai korban Kerusuhan 13-14 Mei 1998 malah mendukung Prabowo. Teman saya yang kebetulan Tionghoa itu bertanya dengan takjub: “Kok lu milih Prabowo sih? Dia bukannya jahat gitu yah? Bunuh mahasiswa Trisakti, culik orang, bikin kerusuhan anti cina dan kristen? Bahaya kalau terpilih,” Saat itu saya bingung menjawab apa, bukan tidak bisa jawab, tapi karena tidak mungkin menguraikan begitu saja akumulasi informasi selama 16 tahun dalam waktu singkat, akhirnya saya hanya menjawab: “Lu salah, semuanya fitnah, dia menangkap teroris bukan culik aktivis, dan gimana anti cina-kristen bila Ibunya saja cina-Manado-Kristen dan adik maupun keponakannya beragama Kristen?”

Saya cukup yakin jawaban tersebut tidak memuaskan karena musuh-musuh Prabowo telah berhasil menciptakan semacam boogey-man dari diri Prabowo “si anti cina penculik dan pembunuh itu”. Demikian, semoga yang berjodoh dengan artikel ini menjadi tercerahkan atau memperoleh manfaat daripadanya.

B. Latar Belakang Penangkapan Terduga Teroris Tahun 1998

Dari Majalah Gatra edisi 31 Januari 1998 kita tahu bahwa pada tanggal 18 Januari 1998 ada bom rakitan meledak prematur karena tidak dirakit dengan benar berlokasi di Rumah Susun Johar di Tanah Tinggi, Tanah Abang. Saat aparat keamanan menyelidiki lokasi ledakan, mereka menemukan sebuah laptop yang terdapat arsip e-mail dan dokumen notulen rapat dari sebuah “kelompok pro demokrasi” yang membuat rencana revolusi di Leuwiliang, Bogor, pada tanggal 14 Januari 1998.

Isi dari email dimaksud adalah:

“Kawan-kawan yang baik! Dana yang diurus oleh Hendardi belum diterima, sehingga kita belum bisa bergerak. Kemarin saya dapat berita dari Alex [Widya Siregar] bahwa Sofjan Wanandi dari Prasetya Mulya akan membantu kita dalam dana, di samping itu bantuan moril dari luar negeri akan diurus oleh Jusuf Wanandi dari CSIS. Jadi kita tidak perlu tergantung kepada dana yang diurus oleh Hendardi untuk gerakan kita selanjutnya.”

Adapun dokumen notulen berisi pertemuan orang-orang yang mengaku “kelompok pro demokrasi” berlangsung di Leuwiliang, Bogor, 14 Januari 1998 yang menurut keterangan di dalamnya dihadiri oleh 19 aktivis mewakili 9 organisasi terdiri dari kelompok senior dan kelompok junior yang merencanakan revolusi di Indonesia. Adapun yang dimaksud kelompok senior adalah:

Pertama, CSIS yang bertugas membuat analisis dan menyusun konsep perencanaan aktivitas ke depan.

Kedua, Benny Moerdani.

Ketiga, PDI Pro Megawati Soekarnoputri.

Keempat, kekuatan ekonomi diwakili oleh Sofjan Wanandi dan Yusuf Wanandi.

Berdasarkan dokumen di atas ada beberapa nama untuk diperhatikan yaitu: Hendardi; Alex Widya Siregar; Sofyan Wanandi-Jusuf Wanandi dari CSIS; Benny Moerdani; dan Megawati Soekarnoputri. Selain itu seorang aktivis Partai Rakyat Demokratik/PRD bernama Agus Priyono alias Agus Jabu tertangkap tangan sebagai perakit bom yang meledak prematur tersebut (hari ini Agus “Jabu” Priyono adalah Ketua PRD) sedangkan dua orang lagi berhasil melarikan diri. Apakah isi dokumen tersebut dapat dipercaya? Di bawah adalah analisa saya:

Pertama, Hendardi: Bila email tersebut rekayasa maka Hendardi perlu ruwatan untuk buang sial karena di antara banyak aktivis demokrasi mengapa hanya nama Hendardi yang tercantum? Nah, kebetulan setahu saya, kerjaan sehari-hari yang dilakukan Hendardi adalah menyusup masuk ke berbagai daerah (clandestine) untuk mengumpulkan data pelanggaran hak asasi manusia. Untuk alasan inilah saya tidak percaya bahwa email yang dikirim seseorang yang menggunakan nama sandi “dewa” tersebut palsu, sebab spesialisasi Hendardi memang kegiatan-kegiatan bawah tanah yang bahkan teman-temannya di LBH Jakarta sendiri tidak tahu apa yang sedang dia kerjakan.

Kedua: di atas kertas Alex Widya Siregar merupakan tokoh PDI versi Dr. Soerjadi dan dia adalah orang yang mengumpulkan massa penyerang kantor PDI yang melahirkan Peristiwa 27 Juli 1996, tapi tidak pernah ada PDI pimpinan Dr. Soerjadi atau PDI Pro Mega karena elit mereka berada dalam kubu yang sama yaitu kubu Benny Moerdani yang mau merekayasa kerusuhan demi jatuhkan Presiden Soeharto (lihat http://majalah.tempointeraktif.com/i...U94166.id.html).

Ketiga: CSIS didirikan oleh Pater Beek, agen CIA untuk melawan Islam di Indonesia ini mendalangi kerusuhan Malari 15 Januari 1974 dan juga perencana operasi Komodo menyerbu Timtim sehingga informasi dalam email layak dipertimbangkan. Yang menarik Prabowo pernah cerita kepada Lee Kuan Yew bahwa Sofyan Wanandi menghasut Prabowo untuk melakukan kudeta kepada mertuanya tapi Lee Kuan Yew tidak percaya ada orang sebodoh itu menghasut menantu presiden untuk mengkudeta mertua:

“…Sofyan had said to him and several other generals that President Suharto had to step down. When I expressed my disbelief, Prabowo insisted Sofyan did say this, and that the Chinese Catholics were a danger to themselves. Both the prime minister and I puzzled over why he should want to tell us this about Sofyan when it was patently unlikely that any Indonesian would tell the president’s son-in-law that the president should be forced to step down…”

(Lee Kuan Yew, From Third World To First, The Singapore Story: 1965-2000, Marshall Cavendish Editions, hal 316-317).

Namun demikian Jusuf Wanandi dan Bill Tarrant, koresponden asing di koran milik CSIS membenarkan ada pembicaraan antara Prabowo dengan Sofyan Wanandi tapi pernyataan tersebut disalahpahami (Jusuf Wanandi, Shades of Grey, hal. 273; Bill Tarrant, Reporting Indonesia, hal. 176).

Keempat: Rencana Benny Moerdani menurunkan Presiden Soeharto dengan merekayasa gerakan massa yang berpotensi mengejar orang China dan Kristen terungkap dari pertemuan di rumah Fahmi Idris yang antara lain dihadiri oleh Sofyan Wanandi dan Dr. Soerjadi dari PDI sebagaimana dicatat oleh Professor Salim Said, ahli militer terkemuka (selengkapnya lihat Salim Said, Dari Gestapu Ke Reformasi, Penerbit Mizan, hal. 316).

Oleh karena itu informasi dalam email dan notulen rapat bahwa Benny Moerdani terlibat kegiatan merekayasa revolusi demi menurunkan Presiden Soeharto layak dipertimbangkan.

Kelima: Megawati Soekarnoputri. Setelah reformasi terungkap persekongkolan antara Megawati; Benny Moerdani; Dr. Soerjadi; Alex Widya Siregar; dan Aberson Marie Silaloho. Sumber informasi ini adalah petinggi PDIP yaitu RO Tambunan dalam buku Otobiografi Politik RO Tambunan: Membela Demokrasi yang mengungkap Megawati sengaja membiarkan terjadinya Peristiwa 27 Juli 1996 padahal bisa dicegah karena sudah tahu akan ada penyerbuan; dan adiknya Rachmawati Soekarnoputri melalui tulisan berjudul Membongkar Hubungan Mega dan Orba yang dimuat di Harian Rakyat Merdeka 31 Juli 2002 dan 1 Agustus 2002.

Walaupun layak dipertimbangkan kebenarannya, namun tidak mudah memproses kelompok senior karena mereka masih memiliki kekuatan politik yang sangat besar. Sebagai contoh, setelah menghadiri acara pelantikan Wiranto sebagai Panglima ABRI yang baru, ada jurnalis bertanya kepada Benny Moerdani tentang pencantuman namanya dalam dokumen tanah tinggi, Benny menantang: “Kalau memang ada bukti silakan tangkap saya,” lalu saat bersamaan Zacky Anwar Makarim lewat, dan Benny mendatangi dia kemudian bertanya dengan suara keras sehingga terdengar wartawan: “Apakah saya akan diproses?,” tanggapan Zacky kepada Benny yang sudah pensiun dari dinas militer itu: “Siap Pak, tidak benar Pak..”

Karena sulit memproses kelompok senior maka aparat keamanan memproses kelompok junior yaitu 19 aktivis yang mewakil 9 organisasi yang nama-namanya tercantum dalam dokumen notulen rapat di di Leuwiliang, Bogor, 14 Januari 1998 yang bermaksud menganggu jalannya Sidang Istimewa MPR 1998 dan karena itu dilakukanlah Operasi Mantap Jaya untuk mengamankan para aktivis radikal yang diberi sandi “Setan Gundul” resmi dimulai.

Operasi Mantap Jaya

Tahun 2006 tim Ad Hoc Komnas HAM yang mengusut Operasi Mantap Jaya menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Tujuan Operasi Mantap Jaya adalah mengamankan para Setan Gundul yang bermaksud mengacaukan stabilitas politik dan karena itu mereka memenuhi unsur sebagai “joint criminal enterprises” atau teroris yang melakukan kegiatan terorisme;

- Operasi Mantap Jaya adalah instruksi dari Presiden Soeharto kepada Panglima ABRI Feisal Tandjung dan petinggi ABRI lainnya;

- Pelaksana Operasi Mantap Jaya adalah: Kepolisian RI; Badan Intelijen ABRI (BIA); Kodim Jakarta Timur; dan pasukan-pasukan di bawah ABRI termasuk Kopassus. Kepada masing-masing pelaksana operasi diberikan daftar nama untuk diamankan.

- 9 nama diamankan oleh Kopassus dan 9 nama diamankan oleh pasukan lain. Nama yang diamankan oleh Kopassus sudah dikembalikan dengan selamat dan sehat sedangkan 9 nama lain yang belum kembali diamankan secara permanen oleh pasukan non-kopassus.

Temuan Tim Ad-Hoc Komnas HAM juga diamini oleh Andi Arief, target utama “penculikan” yang setelah dilepas menyatakan tidak mungkin penanggung jawab utama adalah Prabowo Subianto karena pasukan yang menahan dia berasal dari berbagai kesatuan, dan Kopassus masih menangkapi para “aktivis” sekalipun komandan Kopassus beralih kepada Muchdi Pr karena terhitung bulan Maret 1998 Prabowo diangkat sebagai Panglima Kostrad. Selain itu Andi Arief juga mengatakan:

“Penculikan ini tidak mungkin salah prosedur. Jika salah prosedur, kok operasi sampai setahun, bahkan sampai ada pergantian Pangab. Seperti diketahui, Pius dan beberapa kawan yang lain diculik waktu Pangabnya Feisal Tanjung, sementara ketika saya, Pangabnya sudah ganti Wiranto. Juga bukan oknum. Kalau dilihat dari materi interogasi mereka mewakili sebuah rejim, bukan mewakili faksi tertentu dalam tentara.”

(http://www.minihub.org/siarlist/msg00378.html)

Semua tangkapan Kopassus dilepaskan dalam kondisi hidup sehingga Prabowo sudah tidak memiliki beban moral lagi, sedangkan untuk yang masih belum diketahui nasibnya kita harus bertanya kepada petinggi ABRI yang tahun 1997 dan 1998 memiliki kewenangan untuk memberi perintah kepada komandan Kopassus seperti Prabowo dan Kodim Jakarta Timur untuk menjalankan Operasi Mantap Jaya.

Kewenangan hanya dimiliki Panglima ABRI dan KSAD yang membawahi Kodam-Kodim-Korem-Koramil seluruh Indonesia, yakni: Panglima ABRI adalah Feisal Tanjung (21 Mei 1993 - 12 Februari 1998) sedangkan KSAD adalah Wiranto (13 Juni 1997 - 15 Februari 1998). Tahun 1998 Panglima ABRI adalah Wiranto (16 Februari 1998 - 26 Oktober 1999) sedangkan KSAD adalah Soebagyo HS (16 Februari 1998 - 19 November 1999). Karena Soeharto dan Feisal Tanjung sudah meninggal maka bila mau membuka Operasi Mantap Jaya kita harus meminta pertanggung jawaban petinggi yang masih hidup yaitu Wiranto dan Soebagyo HS.

Kita bermain logika saja, bila “penculikan aktivis” adalah aksi spontan Prabowo yang tidak dilaporkan kepada Panglima ABRI dan KSAD, pertanyaan sederhananya, apa yang sudah dilakukan oleh Panglima ABRI dan KSAF untuk menindaklanjuti ledakan bom dan temuan dokumen di rumah susun Tanah Tinggi? Kita tahu kelompok senior sudah dipanggil dan diintrogasi, lantas tindakan apa yang sudah dilakukan terhadap 19 nama dalam rapat di Bogor karena zaman kepresidenan Megawati saja ledakan Bom Bali ditindaklanjuti dengan membentuk Densus 88 yang bisa tembak mati terduga teroris tanpa dibawa ke pengadilan.

C. Kerusuhan 13-14 Mei 1998 Dan Operasi Menghancurkan Prabowo

“Saya menganggap lawan utama Benny adalah Prabowo Subianto, menantu Presiden Soeharto.”

(Jusuf Wanandi, Menyibak Tabir Orde Baru, hal. 327)

Mengapa Benny Moerdani menganggap Prabowo Subianto adalah lawan utamanya? Karena Prabowo telah menghancurkan rencana dan harapan kelompok Benny Moerdani dan CSIS untuk mendeislamisasi Indonesia dengan melakukan apa yang dikenal sebagai “debennysasi” atau menyingkirkan para perwira binaan Benny Moerdani. Sekarang kita pikirkan saja, bila Benny yang memandang Presiden Soeharto seperti seorang ayah saja bisa merekayasa kejadian untuk mendelegitimasi pencapaian Presiden Soeharto, bayangkan apa yang akan dia lakukan kepada musuh utamanya?

Yang pasti Benny Moerdani bersama kliknya Merah-Putihnya yang tersisa di Angkatan Darat saat itu: Wiranto; Fachrul Razi; Soebagyo HS membantu Kerusuhan 13-14 Mei 1998 (selengkapnya lihat di http://m.kompasiana.com/post/read/66...suhan-mei.html) dan bertujuan ganda yaitu delegitimasi Presiden Soeharto dan fitnah Prabowo dan tugas untuk melakukan hal tersebut dibebankan kepada Jenderal Wiranto, di bawah adalah buktinya:

1. Wiranto melaporkan kepada Presiden Soeharto bahwa Prabowo sering bertemu dengan pihak oposisi dan merupakan bagian dari komplotan untuk menjatuhkan Presiden Soeharto, padahal ini hanya fitnah karena Prabowo hanya berdialog dengan mereka dan berulang kali mengatakan kepada pihak oposisi bahwa selama konstitusional maka dia tidak akan menghalangi sekalipun rakyat ingin menurunkan Soeharto, posisi yang sebenarnya juga berulang kali dikatakan oleh Presiden Soeharto.

2. Wiranto menghasut BJ Habibie bahwa Prabowo mau kudeta dengan kerahkan pasukan ke rumah Habibie di Kuningan dan Istana Merdeka. Hasutan Wiranto membuat BJ Habibie “membuang” Prabowo ke Bandung untuk menjadi kepala Seskoad, padahal hal ini sama sekali tidak benar karena pasukan yang dikerahkan adalah bagian dari pengamanan presiden atas instruksi Wiranto sendiri.

3. Wiranto adalah orang yang memberi instruksi untuk mengadakan sebuah Dewan Kehormatan Perwira/DKP terhadap Prabowo dengan menempatkan tiga anggota klik Benny Moerdani yaitu: Jenderal Soebagyo HS; Letjend Fachrul Razi; dan Letjend Agum Gumelar bertentangan dengan SK Pangab No. 838/III/1995 bahwa DKP dibentuk setelah ada putusan Mahkamah Militer dan anggota pemeriksa minimal satu tingkat lebih tinggi dari terperiksa. Rekomendasi DKP rekayasa tersebut diterima oleh Wiranto dan diajukan pemberhentian kepada Prabowo kepada BJ Habibie yang tanpa pikir panjang pada November 1998 langsung membuat keppres pensiun dini kepada Prabowo (bukan pemecatan).

4. Patut diduga kuat bahwa Wiranto adalah orang yang membocorkan rekomendasi DKP asli tentang Prabowo karena dia adalah penerima DKP asli yang ditandatangani oleh seluruh majelis DKP. Cara yang sama pernah dilakukan untuk fitnah SBY ketika beredar di kalangan wartawan draft press release tanggapan ABRI terhadap desakan NU supaya Presiden Soeharto mundur buatan SBY dan Mardiyanto. Draft buatan SBY terkesan ABRI menuntut Soeharto mundur sementara versi final tidak segamblang itu.

5. Mengapa Wiranto patut dicurigai? Karena menjelang dan sesudah Presiden SBY jatuh, Wiranto terbukti menjatuhkan semua perwira tinggi yang berpotensi menjadi saingan contoh Hendropriyono (sesama klik Benny Moerdani dan disebut sebagai calon Panglima ABRI) selain itu saat dijadwalkan membaca tanggapan ABRI, dia malah pergi tidur, sehingga ketika Wahab Mokodongan membacakan press release resmi, dan pada saat bersamaan draft versi SBY dibagikan ke jurnalis, maka Wiranto bisa cuci tangan pura-pura tidak tahu. Dampak kepada SBY cukup fatal karena dia dianggap tidak loyal kepada atasan dan sejak itu karir militernya tersumbat sampai diselamatkan Megawati dengan mengangkatnya menjadi menteri (ada curhatan di buku Selalu Ada Pilihan).

D. Kesimpulan

1. Wiranto dan Soebagyo HS yang hari ini mendukung pencalonan Jokowi-JK harus bertanggung jawab atas keberadaan para “teroris yang ditangkap secara permanen.”

2. Wiranto, panglima ABRI paling tidak kompeten sepanjang sejarah Republik Indonesia karena malah pergi membawa semua petinggi ABRI (KSAL, KSAU, KSAD, Pangkostrad, Komandan Kopassus) ke luar kota menghadiri serah terima jabatan padahal Jakarta rusuh sehari sebelumnya dan diperkirakan akan kembali rusuh.

3. Wiranto, Fachrul Razi dan Soebagyo HS wajib bertanggung jawab atas terjadinya Kerusuhan 13-14 Mei 1998.

4. Terhadap para terduga teroris yang ditangkap Kopassus, Prabowo hanya bertanggung jawab atas penangkapan sampai bulan Maret 1998 karena saat itu dia sudah di Kostrad, selain itu orang yang ditangkap Kopassus semua kembali dengan selamat dan empat di antaranya hari ini menjadi anggota Gerindra, partai yang dibuat oleh Prabowo.