JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
menilai banyak permasalahan dalam laporan
keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2013.
Termasuk Kartu Jakarta Pintar, Biaya
Operasional Pendidikan (BOP), dan sejumlah
program lainnya.
Anggota V BPK, Agung Firman Sampurna,
menyampaikan hal itu di depan Sidang
Paripurna DPRD DKI Jakarta tentang sejumlah
permasalahan signifikan yang harus menjadi
perhatian Pemprov DKI.
Pertama, kegiatan pembuatan Sistem
Informasi e-Surat, e-Dokumen, e-Harga, e-
Budgeting, sistem Belanja Hibah dan Bansos
dan Bansos, e-Aset, e-Fasos-Fasum, dan e-
Pegawai tidak sesuai Ketentuan Pengadaan
Barang dan Jasa.
"Sebagian outputnya tidak sesuai kesepakatan
sehingga belum dapat dimanfaatkan dan
berindikasi merugikan keuangan daerah senilai
Rp1,42 miliar," katanya, Jumat (20/6/2014).
Permasalahan selanjutnya adalah Kartu Jakarta
Pintar yang terindikasi salah dalam
penyalurannya ke masyarakat. BPK menyebut
ada 9.006 penerima ganda, yakni nama anak
dan nama ibu kandung yang identik.
"Kerugiannya senilai Rp13,34 miliar,"
tukasnya.
Ketiga, permasalahan laporan keuangan
Jakarta menyangkut realisasi Biaya
Operasional Pendidikan (BOP) untuk sekolah
negeri senilai Rp1,57 triliun dicatat bukan
berdasarkan bukti pertanggungjawaban dari
sekolah melainkan sejumlah uang yang
ditransfer ke sekolah dikurangi pengembalian
dari sekolah.
"Hasil pengujian atas 11 sekolah menunjukkan
terdapat pertanggungjawaban tidak senyatanya
dengan indikasi kerugian senilai Rp8,29
miliar," ungkap Agung.
Keempat tentang penyaluran dana hibah BOP
Swasta yang masih belum sesuai ketentuan
dan tidak efektif senilai Rp6.05 miliar. "Di
antaranya sekolah tidak mengajukan proposal
tapi menerima dana BOP dan dana tersebut
tidak dimanfaatkan oleh sekolah, terjadi
manipulasi dokumen SKTM (Surat Keterangan
Tidak Mampu) sebagai syarat pengajuan BOP,
indikasi kerugian daerah senilai Rp.2.19
miliar," bebernya.
Kelima, permasalahan yang ditemukan BPK
adalah dalam pelaksanaan Program Penataan
Kampung melalui Perbaikan Rumah Kumuh
Tidak Optimal.
"Cacat" anggaran selanjutnya adalah tentang
pengadaan Bus Busway dan Medium Bus tahun
2013 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI
Jakarta yang tidak bisa diyakini dan dinilai
tidak wajar. Kerugian dalam sektor ini ditaksir
senilai Rp118.40 miliar dan Rp43,87 miliar.
Terakhir, BPK menemukan permasalahan
laporan keuangan dalam pencairan uang
persediaan di Dinas Pekerjaan Umum senilai
Rp110,04 miliar.
"Pengujian atas belanja tersebut ditemukan
belanja tidak didukung bukti
pertanggungjawaban senilai Rp2,24 miliar.
Selain itu, hasil pengujian lapangan atas 57
pekerjaan pembangunan jalan kampung
menunjukkan kekurangan volume dan tidak
sesuai spesifikasi teknis, kerugian senilai
Rp,4.49 miliar," pungkasnya.
(ded)

sumber: http://m.okezone.com/read/2014/06/20/500/1001722/bpk-kartu-jakarta-pintar-bermasalah



KJP Bermasalah, Ahok: Banyak
yang Tega Tipu-Tipu


Metrotvnews.com, Jakarta: Program Kartu
Jakarta Pintar yang dijalankan oleh
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta banyak
terkendala dan bermasalah. Ini terjadi karena
banyak penerima KJP yang melakukan aksi
penipuan agar dapat menerima KJP.
Plt Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja
Purnama, menyayangkan sikap warga yang
banyak melakukan aksi tipu-tipu tersebut.
Tidak tanggung-tanggung, tim dari Dinas
Pendidikan temukan 27 ribu KJP bermasalah.
"KJP ada masalah, banyak yang tega tipu-tipu.
Tim pengawas dari Disdik DKI temukan ada 27
ribu yang enggak melalui prosedur," ujar pria
yang akrab dipanggil Ahok itu di Balai Kota
DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan,
Jakarta Pusat, Senin (2/6/2014).
Berbagai modus pun ditemukan. Salah satunya
adalah dengan memalsukan Surat Keterangan
Tidak Mampu (SKTM), sebagai syarat utama
penerima KJP.
"Banyak yang menipu SKTM. Ini perlu
diputuskan komite sekolah siapa yang layak
dapat KJP, baru minta SKTM," ucap Ahok.
Modus penipuan KJP yang kedua adalah
memalsukan laporan penggunaan KJP. Ketika
melaporkan penggunaan dana KJP, banyak
yang menggunakan kuitansi palsu. Namun,
menurutnya, langkah ini bisa dicegah dengan
mengubah metode laporan.
"Kalau kuitansi bisa tipu. Nama anak bisa tipu.
Ini ada permainan, sekolah tidak bisa kontrol.
Jadi pengguna KJP harus memperlihatkan buku
yang dia beli bukan kuitansinya dan harus
bikin resume. Kalau liburan mesti beli buku,"
tukasnya.
Modus yang ketiga adalah nama ganda.
Dengan merubah sedikit nama, seorang siswa
bisa mendapatkan KJP untuk dua porsi.
"Basuki ada, T Purnama ada. Bisa dapet dua,"
ungkap mantan Bupati Belitung Timur itu.
Ahok dan jajarannya akan melakukan
perombakan mekanisme dan sistem KJP.
Pasalnya, masih ada beberapa lubang yang
dimanfaatkan siswa, keluarga ataupun pihak
tidak bertanggungjawab lainnya. Terlebih, nilai
bantuan KJP akan dinaikkan menjadi sekitar
Rp600 ribu-Rp800 ribu per siswa.
"Ini kepala dinas baru saja, baru ada 3 bulan.
Kacau lah. Nilainya padahal kita mau naikan,"
ujarnya.

sumber: http://m.metrotvnews.com/read/2014/06/02/248067



ICW: Program Kartu Jakarta Pintar Tak
Transparan


TEMPO.CO , Jakarta - Anggota Divisi Monitoring
dan Pelayanan Publik Indonesian Corruption
Watch Siti Juliantari menilai program Kartu
Jakarta Pintar tidak transparan. Hal tersebut
berpotensi menimbulkan adanya penyelewengan
terhadap program yang digagas Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo.
"Dalam website hanya dicantumkan nama
penerima saja, tidak lengkap dengan alamatnya,"
kata dia. Jika ingin mengecek kesahihan
penerima, harus mendatangi sekolah untuk
meminta alamat siswa.
Ketika ICW mengecek sejumlah alamat siswa
penerima KJP, ternyata ada yang palsu. "Sekolah
juga bahkan ada yang tidak tahu alamat siswanya
di mana," ucap dia saat dihubungi, Kamis, 26 Juni
2014.
Temuan lainnya, ia melanjutkan, banyak penerima
yang tidak termasuk kategori miskin. "Kriterianya
kan miskin, tapi bukti di lapangan ada yang tidak
sesuai. Ini bisa jadi pemborosan anggaran,"
ujarnya.
Masalah lain adalah soal mekanisme
pertanggungjawaban penerima KJP. Banyak kasus
siswa tidak mencantumkan bukti pembelian
barang dari dana KJP. Karena tidak ingin pusing,
sekolah yang membuatkan.
Ia juga menemukan penerima KJP palsu. "Di
daftar penerima ada namanya, tapi saat dicek
orangnya tidak ada," tuturnya.
Oleh sebab itu, ia mengimbau pemerintah DKI
untuk transparan dalam program ini, termasuk
menyeleksi secara ketat calon penerima KJP.
Seperti diketahui, Dinas Pendidikan DKI
menganggarkan sekitar Rp 1,4 triliun untuk
program KJP tahun ini. Tercatat ada 611.000
siswa calon penerima dari tingkat sekolah dasar
hingga sekolah menengah atas berhak menerima
KJP pada tahun ajaran 2014/2015.


sumber: http://m.tempo.co/read/news/2014/06/27/083588385/ICW-Program-Kartu-Jakarta-Pintar-Tak-Transparan


Dana Kartu Jakarta Pintar Bocor Rp2 Triliun

DINAS Pendidikan (Disdik) Pemerintah
Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menemukan
27 ribu kasus penyimpangan dana program
Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang jumlahnya
mencapai Rp2 triliun.
Hal itu disebabkan kemudahan mendapatkan
surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari
kelurahan.
''KJP itu bermasalah. Rupanya ada juga
orang yang tega nipu. Kita sudah temukan
sekitar 27 ribu penerima dana KJP tidak
melalui prosedur. Bayangkan, tim kami
menyisir penggunaan dana KJP itu
jumlahnya mencapai Rp2 triliun lebih tidak
dipakai,'' kata Pelaksana Tugas (Plt)
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja
Purnama (Ahok), di Balai Kota DKI, Senin
(2/6). Ahok mengatakan proses yang berlaku
untuk mendapat dana program KJP saat ini
membuka peluang terjadinya
penyalahgunaan.
''Dulu untuk urus KJP mesti ada SKTM.
Namun, sekarang terlebih dahulu pihak
komite, orangtua, guru kelas, kepala sekolah
baru diputuskan siapa yang layak mendapat
KJP.
Maka kalau dinyatakan layak baru minta
SKTM. Jadi jangan SKTM dulu, karena
nilainya juga kita naikkan,'' ujarnya.
Ahok juga menegaskan bahwa pembelian
buku menggunakan dana KJP hanya dapat
dilakukan pada saat penyelenggaraan
pameran buku, Jakarta Book Fair, yang
disertai bukti pembayaran dan para siswa
diwajibkan membuat resume.


sumber: http://www.mediaindonesia.com/hottopic/read/874/Dana-Kartu-Jakarta-Pintar-Bocor-Rp2-Triliun/2014/06/03

silahkan menilai sendiri.
layakah KJS di buat secara nasional?