Ironis sekali pendukung loyal Jokowi menolak penutupan lokalisasi Gang Dolly, Surabaya. Pasalnya, lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara ini rencana ditutup pada Rabu, 18 Juni 2014.

Adanya penolakan dari pendukung capres Jokowi tentunya tidak sejalan dengan visi dan misi yang diemban Jokowi menuju pilpres 2014.

Tentu, ini menimbulkan polemik. Apalagi pendukung loyal Jokowi, yang juga Direktur Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk), Ahmad Junaidi, bahkan memasang tanda pagar (tagar) #safeDolly, di akun Twitter @Alex_Junaidi.

“Dolly yang lebih aman, bebas STDs and HIV/AIDS… #safeDolly.

Ahmad Junaidi yang memasang avatar pilih capres nomor 2 itu juga menulis: “Kali ini agak beda dengan Risma… #SafeDolly.

Pernyataan Junaidi ini seolah-olah melegalkan pramuriaan tetapi pelakunya jangan sampai terkena penyakit kelamin seperti STDs dan virus HIV/AIDS. Bagaimana ada ceritanya yang namanya pramuriaan bebas dari penyakit. Adanya Dolly justru semakin mengkhwatirkan karena bisa membawa berbagai penyakit dan virus ke masyrakat.

Sebelumnya Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana menyatakan, penolakan penutupan tempat maksiat Gang Dolly. Hal itu bukan lantaran kepentingan pribadi.

Menurut dia, penolakan itu merupakan konsep PDI-P dalam melihat realitas sosial prostitusi di lokalisasi Dolly. Ketua DPC PDI-P Kota Surabaya itu mengatakan, sejak Surabaya dipimpin Bambang Dwi Hartono (Wali Kota sebelum Tri Rismaharini), PDI-P tidak pernah memiliki rencana menutup Dolly.

Melihat reaksi para pendukung Jokowi dan kader PDI-P, tentu kita bisa menyimpulkan, jika nanti Jokowi menjadi presiden, sudah barang tentu lokalisasi Dolly akan dibuka kembali. Yang namanya pramuriaan menjadi legal.

Padahal sebelumnya Walikota Surabaya, Tri Rismaharini sendiri telah menetapkan tanggal 18 Juni 2014 sebagai tenggat terakhir untuk menutup rumah bordil di Dolly dan Lokalisasi Jarak. “Kami harus mengangkat rakyat kita dari penindasan,” kata Tri Rismaharini, Senin (16/06).

sumber: http://www.siagaindonesia.com/2014/0...-bebas-hivaids