Golkar Bermain di Dua Kaki
Rabu, 21/05/2014 - 01:34

JAKARTA, (PRLM).-Dengan bergabungnya Partai Golkar di koalisi pendukung Capres Prabowo Subianto serta ditunjuknya mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla mendampingi Capres Joko Widodo disinyalir membuat partai belambang pohon beringin ini memainkan skenario politik dua kaki.

Pengamat Politik dari Sinergi Masyarat untuk Indonesia Said Salahudin mengatakan, politik dua kaki yang dilakukan Partai Golkar tidak melanggar undang-undang. "Skenario politik yang dimainkan oleh JK dan Golkar persis seperti yang mereka praktikan pada Pemilu 2004 lalu, yaitu politik dua kaki," ucap Said Salahudin di Jakarta, Selasa (20/5/2014).

Dia menjelaskan dalam konteks pertarungan strategi politik, Golkar adalah pemenangnya. Golkar pada akhirnya bisa masuk ke kubu Jokowi, tetapi juga ada di dalam kubu Prabowo. "Mau Jokowi ataupun Prabowo yang memenangkan Pilpres, Golkar tetap akan masuk dalam pemerintahan mendatang," ujarnya.

Dia menambahkan, mengapa Jokowi akhirnya memilih JK daripada Ketua KPK Abraham Samad. Pertama, karena lobi dan dukungan politik pendukung JK kepada Megawati lebih kuat daripada Samad.

Kedua, JK juga lebih siap dibandingkan Samad dalam soal pendanaan Pilpres, karena dia adalah pengusaha besar dan didukung pula oleh sejumlah konglomerat, sementara Samad duitnya cekak dan cenderung dimusuhi oleh konglomerat.

Ketiga, poros PDIP memperhitungkan kelebihan lain yang dimiliki oleh JK terkait peluang bagi mantan wapres itu untuk menarik dukungan Golkar di parlemen apabila Jokowi-JK memenangkan Pilpres.

Pendapat berbeda diungkapkan Pengamat Politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti. Menurut Ray, Golkar malah tak memainkan kaki apapun. Bahkan, kata Ray, Pemilu 2014 merupakan pemilu terburuk yang pernah diikuti Golkar. "Mereka tidak main dua kaki, tapi kehilangan kaki. Ini era di mana Golkar jadi sesuatu yang tidak dianggap. Pemilu 2014 ini mereka pecundang. Kalimat yang pas menyebutnya mengutip pernyataan Zainal Bintang (kader Golkar) partai yang menjadi gelandangan," ujarnya.

Sebab, kata Ray, hal ini terlihat saat Partai Golkar pernah mengemis kekuasaan ke PDIP tapi ditolak, lalu pindah tangan ke Partai Demokrat pun ditolak. Terakhir, menurut Ray, Golkar pun ikut terseok-seok di barisan Gerindra dengan janji bagi Aburizal Bakrie sebagai menteri utama. "Janji yang jelas kosong. Sebab, sistem kabinet kita tak mengenal istilah, jabatan, fungsi menteri utama. Untung Ical menolaknya karena memang jabatan itu tak ada," ujarnya.

Jabatan menteri utama, kata Ray, itu hanya kata-kata pemanis agar Aburizal Bakrie tak kehilangan harga diri. Dengan suasana seperti ini, menurut dia, pihaknya tak mengerti dengan asumsi Golkar main di dua kaki. "Lebih tepat disebut Golkar kehilangan kaki. Tak mampu menancapkannya di dua kubu," tuturnya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Dradjad H Wibowo yakin bahwa Golkar tak bermain dua kaki. Bahkan, Dradjad yakin Golkar hanya berkoalisi mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. "Saya yakin Golkar hanya satu kaki mendukung Prabowo. Yang terpisah itu (Jusuf Kalla) bukanlah keputusan dari Golkar. Kita melihat sudah ada sikap kenegarawanan bagi Bang Ical," ucap Dradjad yang ditemui di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (20/5/2014).
http://www.pikiran-rakyat.com/node/282134

Siapapun Pemenang Pilpres, Golkar Tetap Ikut Berkuasa
Rabu, 21 Mei 2014 , 14:32:49 WIB

Rapimnas Partai Golkar (ANTARA) JAKARTA, GRESNEWS.COM - Drama politik bertema "perpecahan" tengah dilakoni Partai Golkar akibat ketetapan yang diambil ketua umum partai beringin itu Aburizal Bakrie yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta yang diusung koalisi di bawah pimpinan Partai Gerindra. Sebagian elit Golkar pun terutama kalangan muda kemudian menyatakan "perlawanannya" dan tetap mendukung Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla.Tokoh sepuh Golkar Suhardiman bahkan menganggap pilihan Ical mendukung Prabowo sebagai langkah yang salah.

"ARB (Ical) salah langkah. Sudah sejak lama sebenarnya dia salah langkah dengan mencapreskan diri sebagai presiden," ujar Suhardiman, Selasa malam (20/5). Politikus Golkar yang sudah malang melintang di panggung politik sejak zaman Orde Lama dan dikenal luas sebagai futuris politik Indonesia ini kembali mengingatkan secara historis dan sosilogis orang yang bisa menjadi presiden adalah yang berasal dari Jawa. "Mayoritas pemilih juga orang Jawa dan ada di Jawa," kata Suhardiman.

"Tidak apa-apa kalau tidak mendukung Prabowo meskipun ARB sebagai ketua umum memilih Prabowo."Lebih lanjut mantan Wakil Ketua DPA yang menyabet titel sarjana ekonominya di Universitas Indonesia pada 1962 ini mencermati Ical sebagai seorang yang pada waktu sekarang tidak ada perannya dan bukan merupakan decision maker dalam Golkar. "ARB tidak bisa menentukan masa depan meskipun ARB itu ketum Golkar.

Dia sudah memilih Prabowo yang sebenarnya tidak mungkin menjadi presiden," tutur Suhardiman menekankan.Sebenarnya tak ada yang aneh dari langkah kalangan muda Golkar yang membelot ke Jokowi-JK ini karena toh, JK juga sebenarnya masih kader Golkar juga. Tetapi sepertinya elit Golkar pendukung langkah Ical sendiri mengambil sikap "tak mau kalah" dalam soal ini. Mereka tetap mengancam kader yang mbalelo dengan berbagai sanksi. Sekjen Golkar Idrus Marham mengingatkan soal konsekuensi yang harus siap ditanggung oleh para kader yang ´mbalelo´.

"Semua kader Golkar harus mematuhi keputusan rapimnas," kicau Idrus melalui akun twitternya, @IdrusMarham5, yang diposting Rabu (21/5) hari ini.Idrus mengingatkan ada konsekuensi yang harus ditanggung jika menentang keputusan partai. Konsekuensi itu diatur dalam aturan partai. "Kader yang menentang keputusan rapimnas harus siap menanggung konsekuensi organisasi sesuai dengan aturan partai," ujarnya.Soal pemberhentian kader Golkar ini memang diatur dalam AD ART Golkar.

Dalam Pasal 15 Anggaran Dasar (AD) Golkar, diatur soal kewajiban anggota partai. Poin nomor tiga menegaskan anggota Golkar wajib kebijakan Partai Golkar. Poin itu menyebutkan: "Aktif melaksanakan kebijakan dan program Partai Golkar." Lalu dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Golkar, diatur soal pemberhentian anggota Golkar. Pasal 4 sub poin 3 ART Golkar mengatur anggota bisa diberhentikan jika melanggar keputusan Rapimnas Golkar.

"Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan atau Keputusan Musyawarah Nasional, dan atau Rapat Pimpinan Nasional," demikian bunyi poin tersebut.Bahkan Ketua Dewan Pembina Golkar Akbar Tandjung yang mulanya getol menggoyang Ical, juga terlihat membela Ical. "Dalam konteks Golkar, ada PDLT: prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Apabila organisasi telah menetapkan keputusan, maka semua yang terkait seharusnya mengikuti keputusan tersebut," kata Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung.Sikap keras kalangan tua ini langsung dibalas kader muda Partai Golkar Poempida Hidayatullah bereaksi keras atas pernyataan Akbar Tandjung tersebut.

"Apa yang kemudian disebut oleh Bang Akbar mengenai loyalitas pun akan menjadi sumir apakah yang dimaksud itu loyalitas pada kewibawaan Partai atau kebijakan seorang Ketua Umum," kata Poempida melalui keterangan tertulisnya, Rabu (21/5).Menurut dia dalam AD/ART Partai, Golkar tidak dapat dipersonifikasi oleh seorang Ketua Umum. Namun Poempida bisa memahami, bahwa pernyataan Akbar tersebut disampaikan untuk melegitimasi kebijakan pemecatan yang dikeluarkannya di tahun 2004.Pada tahun 2004 lalu Akbar memecat Fahmi Idris dan sejumlah pengurus pusat Partai Golkar karena mendukung duet Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.

Padahal waktu itu keputusan partai memberikan dukungan kepada pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi.Hanya saja tak semua orang percaya Golkar benar-benar pecah. Golkar selama ini memang lihai bermain di banyak kaki untuk meraih kekuasaan. Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, tidak ada yang spesial dari fenomena Golkar saat ini. Karena setiap kali pemilu, partai beringin ini selalu melakukan politik dua kaki dengan memainkan drama perpecahan. Hendri lalu mengilustrasikan kondisi Golkar saat pemilu 2004. Pada putaran pertama, Golkar resmi mengusung duet Wiranto-Gus Sholah, tapi kalah. Padahal Jusuf Kalla (JK) saat itu sudah berduet dengan SBY. Sementara pada putaran kedua, Golkar resmi memberikan dukungan kepada duet PDIP, yaitu Mega-Hasyim. Namun tetap suara akar rumput Golkar lari ke duet SBY-JK yang diusung Demokrat.Pada 2009, drama perpecahan Golkar kembali terjadi.

Meski secara resmi Golkar mengusung sang ketua umumnya, Jusuf Kalla (JK) berduet dengan Wiranto, namun sebagian elitenya loncat mendukung SBY-Boediono.Hendri memberi catatan, Partai Golkar disebutnya sebagai partai yang sudah milik rakyat. Artinya menurut dia, berbeda dengan parpol lain seperti PDIP dan Demokrat di mana suara akar rumput sangat dipengaruhi ketokohan, namun di Golkar loyalitas akar rumput ke partai lebih kuat daripada ke tokoh. Karena kekuatan popularitas tokoh Golkar merata, tidak tersentralisasi pada satu orang. Hal itu terbukti pada pemilu 2004 dan 2009.

Catatan lain, kata Hendri, suara akar rumput Golkar tidak pernah diberikan kepada PDIP. Akar rumput Golkar akan lari ke capres resminya atau partai lain non PDIP. Ini yang terjadi pada pemilu 2004 dan 2009.Pada pemilu 2004, suara arus bawah Golkar terpecah ke SBY-JK dan Wiranto-Gus Sholah. Begitu putaran kedua, semua suara arus bawah Golkar lari ke SBY-JK, tidak ke Mega-Hasyim. Begitupun pada pemilu 2009, suara arus bawah Golkar lari SBY-Boediono dan JK-Wiranto. Duet resmi Golkar JK-Wiranto hanya mendapat suara sekitar 12 persen.

"Secara garis politik, grassroot Golkar belum pernah dukung PDIP. Itu yang terjadi di 2004 dan 2009. Kalaupun sekarang ada Luhut cs yang ke Jokowi, itu bersifat personal. Hanya masalah like and dislike. Akar rumput tetap ke non PDIP," tegasnya.Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heriyanto juga mengatakan hal senada. "Saya melihat dari dua sisi, pertama dari sisi positif. Partai memanfaatkan JK sebagai representatif jika Jokowi-JK menang sehingga partai ini tengah bermain dua kaki," ujarnya, Rabu (21/5). Jika demikian, boleh jadi nantinya siapapun yang menang Golkar akan tetap berkuasa lantaran saat ini kaki Golkar memang sudah menancap di kedua kubu yang bertarung.
http://www.gresnews.com/berita/polit...ikut-berkuasa/

Beda Dukungan Tak Bikin Golkar Pecah
22 Mei 2014 | 01:54 wib


The Golkar's Gank ...

JAKARTA, suaramerdeka.com - Banyaknya kader Partai Golkar yang mendukung Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden Joko Widodo, dinilai tidak perlu dirisaukan atau dibesar-besarkan. Sebab, hal tersebut tidak akan membuat kapal besar bernama Golkar pecah.

“Perbedaan tersebut sudah biasa terjadi. Namanya juga politik. Kita tentu masih ingat Pilpres 2004 dan 2009, dimana petinggi dan kader partai saat itu juga tidak bulat mendukung pasangan capres/cawapres yang diusung sendiri oleh Golkar,” kata Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo, Rabu (21/5).

Sehingga menurutnya, lebih baik biarkan saja hal itu berjalan secara alami. Sebab bagaimanapun, hal tersebut adalah realita politik. Dia menambahkan, sebagai pengurus sekaligus kader, dirinya memang harus patuh dan taat azas atas keputusan yang telah diambil partai untuk mendukung pasangan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa sebagai capres dan cawapres.

“Tapi, kita juga tidak bisa apa-apa kalau ada kader militan Golkar lain yang mendukung salah satu pasangan capres/cawapres. Apalagi bila dasarnya adalah karena ikatan batin sebagai bentuk solidaritas sesama kader partai,” ujarnya.

Seperti diketahui, JK yang menjadi cawapres Jokowi dan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, adalah kader sekaligus mantan ketua umum Golkar. Jadi menurutnya, hal itu adalah soal pilihan. “Kalau mendukung pasangan di luar garis partai, tentu harus siap dengan segala resikonya, yaitu sanksi partai. Namun kita juga berharap partai bertindak bijaksana dalam menghadapi dinamika dan realita politik yang terjadi tersebut,” tandasnya.

Dia yakin, kalau cawapres Prabowo adalah ketua umum Golkar Aburizal Bakrie dan bukan Hatta Rajasa, tentu ceritanya akan lain. Dikatakan, dukungan seluruh kader partai hingga akar rumput pasti akan bulat dan all out. “Jadi sekali lagi, bagi Golkar adanya perbedaan pendapat itu sudah biasa. Nanti juga usai pilpres pada Juli mendatang, kita akan berangkulan, cium pipi kanan-cium pipi kiri dan berkumpul kembali di bawah kebesaran pohon beringin,” ucapnya.

Sementara itu, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengingatkan soal konsekuensi yang harus siap ditanggung oleh para kader yang mendukung Jokowi-JK. "Semua kader Golkar harus mematuhi keputusan rapimnas," kicau Idrus melalui akun twitternya, @IdrusMarham5, yang diposting Rabu (21/5).

Menurutnya, ada konsekuensi yang harus ditanggung jika menentang keputusan partai. Konsekuensi itu diatur dalam aturan partai. "Kader yang menentang keputusan rapimnas harus siap menanggung konsekuensi organisasi sesuai dengan aturan partai," ujarnya.

Soal pemberhentian kader Golkar ini memang diatur dalam AD ART Golkar. Dalam Pasal 15 Anggaran Dasar (AD) Golkar, diatur soal kewajiban anggota partai. Poin nomor tiga menegaskan anggota Golkar wajib kebijakan Partai Golkar.
http://www.suaramerdeka.com/v1/index...n-Golkar-Pecah

Wacana Duet Jokowi-JK Siasat Agar Golkar Tetap Berkuasa?
Sabtu, 29 Maret 2014 , 22:43:00 WIB


Jokowi - JK pasangan hebaattt? yang hebat itu yaa Golkar-lah!...

RMOL. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai masih terpaut kepentingan dengan Golkar, partai yang pernah ia pimpin. Banyaknya politisi Golkar yang menginginkan JK berduet dengan Joko Widodo semakin menambah kecurigaan tersebut. Penilaian itu disampaikan pengamat politik Boni Hargens seperti dikutip dari situs pribadinya, bonihargens.com (Sabtu, 29/3).

Boni meningatkan, pasca Soeharto jatuh, kader-kader Golkar sangat pragmatis. Karena itu dicuriga dorongan agar JK menjadi calon wakil presiden Jokowi hanya siasat agar Golkar tetap berkuasa. "Kemenangan Aburizal bukan prioritas Golkar, meski mungkin prioritas ARB. Tekanan terhadap pencalonan Ical juga sangat tinggi. ARB boleh kalah dari pemilihan presiden, tetapi Golkar harus tetap bisa mengendalikan the rulling cabinet, melalui JK," demikian Boni.

Karena itulah, Boni menilai, JK bukan sosok yang tepat menjadi pendamping Jokowi. Selain faktor di atas, juga karena kuatnya konflik kepentingan politikus-pengusaha asal Makassar itu, baik bisnisnya sendiri, maupun bisnis keluarganya. "Antara lain Bosowa Group, Bukaka Group dan Kalla Group. Masih banyak jaringan bisnis lain yang membutuhkan akses dari JK jika naik menjadi Wakil Presiden. Sebut saja, Para Group (Chairul Tanjung) dan Lion Group milik Rusdi Kirana," demikian Boni, yang juga pentolan Pro Jokowi ini.
http://www.rmol.co/read/2014/03/29/1...etap-Berkuasa-

Sekjen Golkar Idrus Marham bantah Golkar retak
Rabu, 21 Mei 2014 17:00


Elit Golkar ...

Merdeka.com - Sekretaris Jendral Partai Golkar Idrus Marham membantah soal tudingan partainya memintah jatah kursi menteri terhadap pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa kelak. Menurutnya, dukungan Golkar di menit-menit terakhir itu ikhlas.

"Dalam rangka memperjuangkan itu diperlukan alat. Dan hakekat kekuasaan. Kita di sini tidak ada perjanjian soal posisi itu. Prabowo sudah menjelaskan itu. Yang ada niat yang tulus untuk berjuang memenangkan calon ini," kata Idrus di Rumah Polonia, Jakarta, Rabu (20/5).

Selain itu, Idrus optimis para kader partai berlambang pohon beringin itu bakal satu suara mendukung Prabowo-Hatta. Sebab, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) sudah memberikan penjelasan soal alasan mendukung pasangan capres dan cawapres mitra koalisinya.

"Golkar memberikan dukungan Prabowo-Hatta. Saya katakan, saya punya keyakinan setelah Ketum (Ical) beri latar belakangan kenapa berikan dukungan ke Prabowo-Hatta. Mereka (para kader Golkar) akan beri dukungan ke Prabowo-Hatta," ujarnya.

Sementara itu, dari informasi yang dihimpun, para petinggi Partai Golkar rencananya bakal berkumpul malam ini di Hotel JW Marriot untuk mengevaluasi arah dukungan ke Gerindra dan Prabowo-Hatta.

Seperti diketahui, banyak para kader Golkar yang ogah ikut perintah Ical dalam mendukung pencapresan Prabowo-Hatta. Salah satunya Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Luhut B Pandjaitan. Luhut lebih memilih berpaling mendukung pasangan Jokowi-JK di Pilpres.
http://www.merdeka.com/politik/idrus...kar-retak.html

Inilah 32 Elite Golkar yang Terkumpul di JW Marriot Bahas Nasib Ical
Rabu, 21 Mei 2014 22:33 WIB


Sekitar 32 elit dan sesepuh Partai Golkar menggelar pertemuan tertutup di sebuah ruangan Hotel JW Marriot, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (21/5/2014) malam.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekitar 32 elit dan sesepuh Partai Golkar menggelar pertemuan tertutup di sebuah ruangan Hotel JW Marriot, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (21/5/2014) malam. Pertemuan ini diprakarsai oleh tiga kelompok induk organisasi Partai Golkar atau Trikarya, seperti dari Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (SOKSI), Musyawarah Kekeluargan Gotong-royong (MKGR) dan Koperasi Serbaguna Gotong-royong (KOSGORO).

Elite dan sesepuh Partai Golkar yang hadir di antaranya Agung Laksono, Fahmi Idris, Ginandjar Kartasasmita, Priyo Budi Santoso, Andi Matalatta, Oetoyo Usman, Paskah Suzetta, Aksa Mahmud, Dave Laksono, Ridwan Hisjam, dan Ali Wongso Sinaga.

Selain itu, ada Muhayat, Rusdi Tahir, Aryadi Ahmad, Irsyad Sudiro, Yoryys Raweyae, Mustahib Astari, Tumpar Sianipar, Saud Tobi, Rene Menembu, dan Suryonegoro. Ketua Umum SOKSI, Agung Laksono mengatakan pertemuan elite dan sesepuh Partai Golkar ini bukan pertemuan luar biasa.

Dua agenda pertemuan ini adalah membahas dan mengeluarkan rekomendasi atas adanya ancaman pemecatan terhadap kader yang mendukung capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla atau 'melawan' pilihan Ketua Umum PG Aburizal Bakrie. Agenda kedua, yakni mengeluarkan peringatan ke DPP PG tentang masa periode jabatan ketua umum Aburizal Bakrie adalah lima tahun sesuai AD/ART partai.
http://www.tribunnews.com/pemilu-201...has-nasib-ical

-------------------------

GOLKAR itu sudah 50 tahun menjadi pemain di panggung politik nasional. Kayak kagak tau aja eloe ... Golkar eloe lawan!