alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/537007b68607e7773f8b45dc/konsultasi-hukum-gratis
Konsultasi Hukum 2
Apabila ada Permasalahan Hukum yang tidak bersifat Rahasia ingin ditanyakan silahkan, kita berdiskusi ria


Ane Harap di Forum ini adalah tempat ajang berdiskusi secara terbuka dan saling menghargai, silahkan bertanya apa saja mengenai permasalahan-permasalahan hukum dan apabila dari agan-agan ada penambahan, atau pengoreksian dari Advis Hukum yang lebih simpel mudah di mengerti dan lebih tajam, silahkan langsung memberikan masukannya untuk memberikan tambahan advis, ataupun saling mengisi dengan cara yang elegan dan tata bahasa yang santun tanpa harus mencela satu sama lain agar kita dapat menghormati sebuah perbedaan pendapat, hingga menjadi tema yang menarik dan seru untuk sama-sama saling mengkaji permasalahan-permasalahan, jangan menyerang dengan kata-kata yang0 bersifat kekanak-kanakan di Theread ini, ane harap di Theread ini kita semua menjunjung tinggi diskusi-diskusi persahabatan untuk saling menghargai
mau nanya nih gan,,

misalnya peraturan perundang2 an untuk pajak penjualan hasil tanah itu dikenakan berapa perhitungannya dan atas dasar undang2 brp ya gan

mksh

Inspiratif 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTAN

Quote:Original Posted By arabjer
mau nanya nih gan,,

misalnya peraturan perundang2 an untuk pajak penjualan hasil tanah itu dikenakan berapa perhitungannya dan atas dasar undang2 brp ya gan

mksh


Coba dibaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 1994
TENTANG
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

disitu lengkap dijelaskan bahwa

Pasal 2
(1) Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (2) huruf a, wajib membayar sendiri Pajak Penghasilan yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
(2) Pejabat yang berwenang hanya menandatangani akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan apabila kepadanya dibuktikan oleh orang pribadi atau badan dimaksud bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah dipenuhi dengan menyerahkan fotokopi Surat Setoran Pajak yang bersangkutan dengan menunjukkan aslinya.
(3) Pejabat yang berwenang menandatangani akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai penerbitan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pajak.
(4) Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Camat, Pejabat Lelang, atau pejabat lain yang diberi wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3
(1) Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b dipungut Pajak Penghasilan oleh Bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar-menukar.
(2) Bendaharawan atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyetor Pajak Penghasilan yang telah dipungut ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang berhak menerimanya atau sebelum tukar-menukar dilaksanakan.
(3) Penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama orang pribadi atau badan yang menerima pembayaran atau yang melakukan tukar-menukar.
(4) Bendaharawan atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan laporan mengenai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 4
(1) Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
(2) Nilai pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan akta pengalihan hak dengan Nilai Jual Obyek Pajak tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, kecuali:
a. dalam hal pengalihan hak kepada Pemerintah, adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan;
b. dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang (Stb. 1908 Nomor 189 dengan segala perubahannya), adalah nilai menurut risalah lelang tersebut.
(3) Nilai Jual Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah Nilai Jual Obyek Pajak menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang bersangkutan, atau dalam hal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dimaksud belum terbit, adalah Nilai Jual Obyek Pajak menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tahun pajak sebelumnya.
(4) Apabila tanah dan/atau bangunan tersebut belum terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, maka Nilai Jual Obyek Pajak yang dipakai adalah Nilai Jual Obyek Pajak menurut surat keterangan yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang wilayah wewenangnya meliputi tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan.

Pasal 5
Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) adalah:
a. Orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a dan huruf b yang jumlah brutonya kurang dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
b. Orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c;
c. Orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan hibah yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
d. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan warisan;

SEMOGA BERMANFAAT BRO
www.aripratomo.com

tanya dong bro ,

Saya bekerja disalah satu perusahaan expedisi (pengiriman) di dki jakarta , di perusahaan tersebut semua karyawan nya tidak di gaji menurur ump di dki jakarta,
Lankah hukum nya seperti apa ya bila saya ingin melaporkan kasus ini ke disnaker?
Quote:Original Posted By nichonugros
Saya bekerja disalah satu perusahaan expedisi (pengiriman) di dki jakarta , di perusahaan tersebut semua karyawan nya tidak di gaji menurur ump di dki jakarta,
Lankah hukum nya seperti apa ya bila saya ingin melaporkan kasus ini ke disnaker?


kalau mau melalui disnaker langsung datang saja bro biasanya di disnaker sudah di siapkan form pengaduan tinggal diisi bro setelah ada petugas disnaker yang menanyakan permasalahaannya pada saat agan pertama kali mengajuan aduan kesana, dan biasanya setelah itu pihak disnaker akan mencoba untuk memfasilitasi mediasinya atau konsiliasi antara pekerja dengan perusahaan.

kalau tidak ada titik temu baru silahkan agan ajukan gugatan ke Peradilan Hubungan Industrial gan (Pasal 81 UU No. 2 Tahun 2004) dan jangan lupa agan melampirkan dan memasukkan juga dalam gugatan agan risalah hasil mediasi yang belum ada titik temunya pada saat agan melakukan mediasi melalui disnaker.

semoga info ini membantu ya gan dan semoga bisa naik gaji gan emoticon-Blue Guy Cendol (L)
www.aripratomo.com

Quote:Original Posted By aripratomolaw


Coba dibaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 1994
TENTANG
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

disitu lengkap dijelaskan bahwa

Pasal 2
(1) Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (2) huruf a, wajib membayar sendiri Pajak Penghasilan yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
(2) Pejabat yang berwenang hanya menandatangani akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan apabila kepadanya dibuktikan oleh orang pribadi atau badan dimaksud bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah dipenuhi dengan menyerahkan fotokopi Surat Setoran Pajak yang bersangkutan dengan menunjukkan aslinya.
(3) Pejabat yang berwenang menandatangani akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai penerbitan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pajak.
(4) Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Camat, Pejabat Lelang, atau pejabat lain yang diberi wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3
(1) Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b dipungut Pajak Penghasilan oleh Bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar-menukar.
(2) Bendaharawan atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyetor Pajak Penghasilan yang telah dipungut ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang berhak menerimanya atau sebelum tukar-menukar dilaksanakan.
(3) Penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama orang pribadi atau badan yang menerima pembayaran atau yang melakukan tukar-menukar.
(4) Bendaharawan atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan laporan mengenai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 4
(1) Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
(2) Nilai pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan akta pengalihan hak dengan Nilai Jual Obyek Pajak tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, kecuali:
a. dalam hal pengalihan hak kepada Pemerintah, adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan;
b. dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang (Stb. 1908 Nomor 189 dengan segala perubahannya), adalah nilai menurut risalah lelang tersebut.
(3) Nilai Jual Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah Nilai Jual Obyek Pajak menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang bersangkutan, atau dalam hal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dimaksud belum terbit, adalah Nilai Jual Obyek Pajak menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tahun pajak sebelumnya.
(4) Apabila tanah dan/atau bangunan tersebut belum terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, maka Nilai Jual Obyek Pajak yang dipakai adalah Nilai Jual Obyek Pajak menurut surat keterangan yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang wilayah wewenangnya meliputi tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan.

Pasal 5
Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) adalah:
a. Orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a dan huruf b yang jumlah brutonya kurang dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
b. Orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c;
c. Orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan hibah yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
d. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan warisan;

SEMOGA BERMANFAAT BRO
www.aripratomo.com



jiah .. modal copas doang
emoticon-Najis (S)

Quote:Original Posted By aripratomolaw


kalau mau melalui disnaker langsung datang saja bro biasanya di disnaker sudah di siapkan form pengaduan tinggal diisi bro setelah ada petugas disnaker yang menanyakan permasalahaannya pada saat agan pertama kali mengajuan aduan kesana, dan biasanya setelah itu pihak disnaker akan mencoba untuk memfasilitasi mediasinya atau konsiliasi antara pekerja dengan perusahaan.

kalau tidak ada titik temu baru silahkan agan ajukan gugatan ke Peradilan Hubungan Industrial gan (Pasal 81 UU No. 2 Tahun 2004) dan jangan lupa agan melampirkan dan memasukkan juga dalam gugatan agan risalah hasil mediasi yang belum ada titik temunya pada saat agan melakukan mediasi melalui disnaker.

semoga info ini membantu ya gan dan semoga bisa naik gaji gan emoticon-Blue Guy Cendol (L)
www.aripratomo.com



emoticon-Ngakak
ini hukum bukan kebiasaan.
form pengaduan .. kok ane gak pernah lihat ya form begituan.
ada apa benar frasanya "pengaduan" bukan "laporan". atau gak ada bedanya emoticon-Malu (S)

emoticon-Ngakak

fyi ... upah itu normatip. sesuatu yg normatip pelaporan ke bag pengawas disnaker. disana u emoticon-Mad (S)
apa produk pengawas disnaker terhadap pelaporan ? Nota Pemeriksaan.



emoticon-Big Grin

Quote:Original Posted By angku.leman


jiah .. modal copas doang
emoticon-Najis (S)



emoticon-Ngakak
ini hukum bukan kebiasaan.
form pengaduan .. kok ane gak pernah lihat ya form begituan.
ada apa benar frasanya "pengaduan" bukan "laporan". atau gak ada bedanya emoticon-Malu (S)

emoticon-Ngakak

fyi ... upah itu normatip. sesuatu yg normatip pelaporan ke bag pengawas disnaker. disana u emoticon-Mad (S)
apa produk pengawas disnaker terhadap pelaporan ? Nota Pemeriksaan.



emoticon-Big Grin



trus kalo copas dari undang-undangnya kenapa, masalah buat lo

upah itu normatif? gak jelas gak memberikan solusi tapi terkesan menggurui, sekalipun yg di jelaskan membingungkan,

form pengaduan / form laporan ? mau kepolisi lo pake ngelapor, atau lapor hansip, dah komen salah lagu wkwkwkwkw

pengawas disnakermah gak usah ditanya, emang udah ada porsinya, pertanyaannya coba disimak apa yang ditanyakan Quote:Original Posted By nichonugros
Saya bekerja disalah satu perusahaan expedisi (pengiriman) di dki jakarta , di perusahaan tersebut semua karyawan nya tidak di gaji menurur ump di dki jakarta,
Lankah hukum nya seperti apa ya bila saya ingin melaporkan kasus ini ke disnaker?
ini masalah apa yang ditanya dengan solusinya dan langkah yang harus diperbuat untuk mendapatkan haknya

udah komen gak nyambung...ckckckck

Pepatah mengatakan, semakin orang mencoba menyerangmu dengan kritikan yg gak membangun maka semakin menunjukkan kebodohan org yg mengeritik.... enjoy aja man, semoga bermanfaat ya advisnya

Tanggapan Lebih Rinci itung - itung banyakin post ane

angku.leman;

Quote:jiah .. modal copas doang
emoticon-Najis (S)


Copas Undang-undang sebagai jawaban dengan tujuan memberikan solusi masalahnya dimana ?... komentar yg makin menunjukkan kelemahan diri anda bro buat orang mudah menilai kualitas cara berfikir anda



Quote:emoticon-Ngakak
ini hukum bukan kebiasaan.
form pengaduan .. kok ane gak pernah lihat ya form begituan.
ada apa benar frasanya "pengaduan" bukan "laporan". atau gak ada bedanya emoticon-Malu (S)

emoticon-Ngakak


anda terlihat kurang paham perbedaan pengaduan dan laporan, jelas beda bro, komentar aja salah apa lagi jawab pertanyaan orang bro, jangan-jangan anda nanya aja salah kali ya bro, emoticon-Ngakak menertawakan diri sendiri ya, ane turut prihatin bro

Quote:fyi ... upah itu normatip. sesuatu yg normatip pelaporan ke bag pengawas disnaker. disana u emoticon-Mad (S)
apa produk pengawas disnaker terhadap pelaporan ? Nota Pemeriksaan.


pengawas disnaker ? disnaker tidak perlu diawasi bro, nulis aja salah apalagi jawab loemoticon-Mad (S)
apa yang harus diawasi bro, menunjukkan anda kurang mengerti tentang struktur mekanisme kerja pemerintahan, belajar yang pinter bro, rekan kita itu nanya solusi dan langkah, sementara disnaker dulu ada proses tripartit lalu bipartit, sekarang melalui PHI semenjak melalui PHI disnaker hanya membantu memfasilitasi pihak yg berselisih baik sebagai mediator maupun memfasilitasi tempat untuk bermediasi apabila para pihak masih ada itikat baik untuk dapat diselesaikan diluar proses pengadilan.



emoticon-Big Grin



Bisa discuss mengenai sertifikat rumah yg lom pecah ga gan?.. Sangat2 butuh masukan emoticon-Frownemoticon-Frownemoticon-Frown.. Ada pin bb nya gan?

Thanx emoticon-Smilie
Quote:Original Posted By WXH
Bisa discuss mengenai sertifikat rumah yg lom pecah ga gan?.. Sangat2 butuh masukan emoticon-Frownemoticon-Frownemoticon-Frown.. Ada pin bb nya gan?

Thanx emoticon-Smilie

silahkan and thanks atas kepercayaannya nanti di PM Pin BB nya

dibalas lagi ya treadh saya gan makasih emoticon-Matabelo
Quote:Original Posted By coklatboy
dibalas lagi ya treadh saya gan makasih emoticon-Matabelo


oke brother dah gue jawab itu semoga bermanfaat
Quote:Original Posted By aripratomolaw


trus kalo copas dari undang-undangnya kenapa, masalah buat lo

upah itu normatif? gak jelas gak memberikan solusi tapi terkesan menggurui, sekalipun yg di jelaskan membingungkan,

form pengaduan / form laporan ? mau kepolisi lo pake ngelapor, atau lapor hansip, dah komen salah lagu wkwkwkwkw

pengawas disnakermah gak usah ditanya, emang udah ada porsinya, pertanyaannya coba disimak apa yang ditanyakan ini masalah apa yang ditanya dengan solusinya dan langkah yang harus diperbuat untuk mendapatkan haknya

udah komen gak nyambung...ckckckck

Pepatah mengatakan, semakin orang mencoba menyerangmu dengan kritikan yg gak membangun maka semakin menunjukkan kebodohan org yg mengeritik.... enjoy aja man, semoga bermanfaat ya advisnya


Quote:Original Posted By aripratomolaw
angku.leman;



Copas Undang-undang sebagai jawaban dengan tujuan memberikan solusi masalahnya dimana ?... komentar yg makin menunjukkan kelemahan diri anda bro buat orang mudah menilai kualitas cara berfikir anda





anda terlihat kurang paham perbedaan pengaduan dan laporan, jelas beda bro, komentar aja salah apa lagi jawab pertanyaan orang bro, jangan-jangan anda nanya aja salah kali ya bro, emoticon-Ngakak menertawakan diri sendiri ya, ane turut prihatin bro



pengawas disnaker ? disnaker tidak perlu diawasi bro, nulis aja salah apalagi jawab loemoticon-Mad (S)
apa yang harus diawasi bro, menunjukkan anda kurang mengerti tentang struktur mekanisme kerja pemerintahan, belajar yang pinter bro, rekan kita itu nanya solusi dan langkah, sementara disnaker dulu ada proses tripartit lalu bipartit, sekarang melalui PHI semenjak melalui PHI disnaker hanya membantu memfasilitasi pihak yg berselisih baik sebagai mediator maupun memfasilitasi tempat untuk bermediasi apabila para pihak masih ada itikat baik untuk dapat diselesaikan diluar proses pengadilan.



emoticon-Big Grin





emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak

gagal paham emoticon-Cape d... (S)

baca baca dulu gih uu 23/48, uu 3/51, perpres 21/2010.

Quote:Original Posted By nichonugros
Saya bekerja disalah satu perusahaan expedisi (pengiriman) di dki jakarta , di perusahaan tersebut semua karyawan nya tidak di gaji menurur ump di dki jakarta,
Lankah hukum nya seperti apa ya bila saya ingin melaporkan kasus ini ke disnaker?


see bold.
itu pelanggaran normatip. apa kata dunia kalau pelanggaran normatip lu bawa ke bipartit, mediasi phi bla bla bla.

namanya pelanggaran normatip ya laporkan ke bagian pengawas di disnaker.


bermanfaat atau tidak serah ente dah emoticon-Big Grin
Quote:Original Posted By angku.leman




Quote:emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak

gagal paham emoticon-Cape d... (S)

baca baca dulu gih uu 23/48, uu 3/51, perpres 21/2010.


makasih masukannya, and kalo udah baca terus ngapain, lain kali kalo ngasih saran dirinci detail mana yg harus dibaca, dan lebih di spesifikin lagi hal mana yang penting dibaca terkait pertanyaan biar lebih jelas dan gak terkesan menggurui tapi salah



Quote:see bold.
itu pelanggaran normatip. apa kata dunia kalau pelanggaran normatip lu bawa ke bipartit, mediasi phi bla bla bla.

namanya pelanggaran normatip ya laporkan ke bagian pengawas di disnaker.


bermanfaat atau tidak serah ente dah emoticon-Big Grin
itu kan menurut teori ente, boleh dunk ane kasih pendapat menurut praktek ane, ada yang salah dari pendapat peraktek ane, kalo ada yang salah coba ente tunjukin dimana salahnya biar ente gak dianggep asbun bro biar gak dapet emoticon-Blue Guy Bata (L) lagiemoticon-Ngakak
jelas lu salah emoticon-Mad (S)

lu kira praktek bisa lari dari teori

coba lu catatkan perselisihan tentang pelanggaran normatip terkait upah, bisa gak ?

itu wewenang pengawas emoticon-Mad (S) pengawas riksa riksa n keluarkan nota pemeriksaan, terus panggil pengusaha,kalau gak ada penangguhan upah, jelas pelanggaran. kalau gak ditaati nota dinas, tau sendirikan akibatnya. pengawas itu juga ppns bray emoticon-Big Grin

sependek ingatan ane juga pelanggaran normatip terkait upah ada pidananya.

edit for penegasan ama ente, gua kaga peduli ijo atau merah. gak ngaruh.
Quote:Original Posted By angku.leman
jelas lu salah emoticon-Mad (S)


Quote:lu kira praktek bisa lari dari teori gue gak pernah ngira praktek lari dari teori coba lo tunjukin kata kata gue yang mana yang bilang praktek bisa lari dari teori ?

Quote:coba lu catatkan perselisihan tentang pelanggaran normatip terkait upah, bisa gak ?
gak ada dari penjabaran gue diatas yang nyebutin pelanggaran normatip terkait upah, itu kan lo yang bilang, seharusnya yang bilang itu yang nyatet emoticon-Ngakak gak ada waktu gue buat nyatet bro biar lo aja yang nyatetin buat jadi asisten gue bro kalo gak keberatan sih itu juga gak maksa emoticon-Ngakak

Quote:itu wewenang pengawas emoticon-Mad (S) pengawas riksa riksa n keluarkan nota pemeriksaan, terus panggil pengusaha,kalau gak ada penangguhan upah, jelas pelanggaran. kalau gak ditaati nota dinas, tau sendirikan akibatnya. pengawas itu juga ppns bray emoticon-Big Grin
coba tunjukin ke kaskusker yang lagi pada nyimak dasar hukum dan peraturannya dari apa yang ente jabarin ini, biar ente gak di ketawain emoticon-Ngakak

Quote:sependek ingatan ane juga pelanggaran normatip terkait upah ada pidananya.

emoticon-Ngakak
makanya kalo ente punya ingatan jangan kelewat pendek bro nanti dapet emoticon-Blue Guy Bata (L)emoticon-Blue Guy Bata (L)emoticon-Blue Guy Bata (L)emoticon-Blue Guy Bata (L)emoticon-Blue Guy Bata (L) lagi
emoticon-Ngakak
Quote:Original Posted By aripratomolaw

silahkan and thanks atas kepercayaannya nanti di PM Pin BB nya



Jadi gini gan.. Ane ma beli rumah.. Tapi sama Penjual nya itu rumah lom pecah sertifikat, jadi satu deretan ada 4 rumah dengan owner yg sama dan ane mau ambil salah satu nya...

Pas ke notaris seh kata notaris dia lg urus pemecahan sertifikat yg mana kata notaris nya 3 bukan kelar ... Dan ane liat dr notaris nya memang ada fotokopi sertifikat asli, fc PBB , fc IMB.....

Harga rumah kan 950 jt... Rencana saya mau bayar Cash 700 jt.. Sisa 250 jt ane mau KPR ... Karena sertifikat lom keluar ane ga bisa KPR ke bank.. Jadi nya owner nya nawarin 250 jt kredit sama dia aja selama 2 tahun dengan suku bunga flat 6%/tahun... Dengan catatan sertifikat asli yg telah pecah tetap di pegang oleh notaris

Ane uda nanya tahapan2 nya ke notaris yg bersangkutan... Kata notaris nya paling pas ane Bayar 700 jt ane akad PPJB dulu.. Baru setelah kredit lunas meningkat ke akad AJB

Yg ane mau minta masukan dengan kasus di atas apakah aman kalau saya kredit ke owner nya dengan tetap sertifikat asli rumah di pegang oleh notaris?

Mohon masukan nya... Thanxemoticon-Smilie [/QUOTE]

Spoiler for tanggapan aripratomolaw:


atas peraturan di atas ada tidak masalah pembagian 5% dr hasil penjualan tersebut kepada pembeli dan penjual ? atau berdasarkan penjualan beban pajak di tanggung oleh siapa ? atas dasar apa ?
terima kasih
Quote:Original Posted By aripratomolaw


gue gak pernah ngira praktek lari dari teori coba lo tunjukin kata kata gue yang mana yang bilang praktek bisa lari dari teori ?

gak ada dari penjabaran gue diatas yang nyebutin pelanggaran normatip terkait upah, itu kan lo yang bilang, seharusnya yang bilang itu yang nyatet emoticon-Ngakak gak ada waktu gue buat nyatet bro biar lo aja yang nyatetin buat jadi asisten gue bro kalo gak keberatan sih itu juga gak maksa emoticon-Ngakak

coba tunjukin ke kaskusker yang lagi pada nyimak dasar hukum dan peraturannya dari apa yang ente jabarin ini, biar ente gak di ketawain emoticon-Ngakak

makanya kalo ente punya ingatan jangan kelewat pendek bro nanti dapet emoticon-Blue Guy Bata (L)emoticon-Blue Guy Bata (L)emoticon-Blue Guy Bata (L)emoticon-Blue Guy Bata (L)emoticon-Blue Guy Bata (L) lagi
emoticon-Ngakak


emoticon-Ngakak

udah jelas juga emoticon-Malu (S)

Quote:Original Posted By aripratomolaw


itu kan menurut teori ente, boleh dunk ane kasih pendapat menurut praktek ane, ada yang salah dari pendapat peraktek ane, kalo ada yang salah coba ente tunjukin dimana salahnya biar ente gak dianggep asbun bro biar gak dapet emoticon-Blue Guy Bata (L) lagiemoticon-Ngakak


pelanggaran normatip terkait upah memang ane yg bilang karena kasus TS kan upah dibawah UMP.

kan udah gua kasih tuh dasar hukum dan wewenang pengawas yg pokok pokoknya. masih banyak lagi tersebar. carilah ... kalau gak yakin ama gua, tanyakan aja langsung ke disnaker setempat. emoticon-Big Grin


emoticon-I Love Kaskus (S)

sebaiknya kita sudahin saja diskusi ini, ane takut ente semakin esmosi dan gak nalar lagi.
Quote:Original Posted By WXH


Jadi gini gan.. Ane ma beli rumah.. Tapi sama Penjual nya itu rumah lom pecah sertifikat, jadi satu deretan ada 4 rumah dengan owner yg sama dan ane mau ambil salah satu nya...

Pas ke notaris seh kata notaris dia lg urus pemecahan sertifikat yg mana kata notaris nya 3 bukan kelar ... Dan ane liat dr notaris nya memang ada fotokopi sertifikat asli, fc PBB , fc IMB.....

Harga rumah kan 950 jt... Rencana saya mau bayar Cash 700 jt.. Sisa 250 jt ane mau KPR ... Karena sertifikat lom keluar ane ga bisa KPR ke bank.. Jadi nya owner nya nawarin 250 jt kredit sama dia aja selama 2 tahun dengan suku bunga flat 6%/tahun... Dengan catatan sertifikat asli yg telah pecah tetap di pegang oleh notaris

Ane uda nanya tahapan2 nya ke notaris yg bersangkutan... Kata notaris nya paling pas ane Bayar 700 jt ane akad PPJB dulu.. Baru setelah kredit lunas meningkat ke akad AJB

Yg ane mau minta masukan dengan kasus di atas apakah aman kalau saya kredit ke owner nya dengan tetap sertifikat asli rumah di pegang oleh notaris?

Mohon masukan nya... Thanxemoticon-Smilie


[/QUOTE]

Tahapannya kalau PPJB : Perjanjian Pra Jual Beli untuk pegangan para pihak agar sama - sama mendapatkan kepastian hukum yang seimbang apabila masing-masing pihak sama - sama belum menyelesaikan kewajibannya terhadap pihak lainnya, dan apabila seluruh kewajiban masing-masing Pihak yang tertera dalam kesepakatan PPJB sudah terlaksana seluruhnya maka PPJB dapat ditingkatkan menjadi AJB: Akta Jual Beli ( Sebagai alat bukti otentik peralihak hak) itu sudah benar dan kemungkinan besar kedudukan hukum masing-masing pihak aman dan seimbang.

mengenai penjelasan yang Quote:Karena sertifikat lom keluar ane ga bisa KPR ke bank.. Jadi nya owner nya nawarin 250 jt kredit sama dia aja selama 2 tahun dengan suku bunga flat 6%/tahun... Dengan catatan sertifikat asli yg telah pecah tetap di pegang oleh notaris dalam praktek hal ini memang sudah umum di lakukan pengusaha-pengusaha properti sebagai pengembang agar penjualannya tidak terhambat dikarenakan proses administrasi, dan pada faktanya ketika pelunasan, ada yang bermasalah, tetapi tidak sedikit juga yang tidak ada permasalahan ketika pengambilan sertifikat, yang terpenting tetap waspada dan harus detail baik itu isi klausul PPJB nya maupun kesepakatan dengan ownernya mengenai detail formil administratifnya dalam segi owner bertindak secara pribadi atau perusahaan?, dan harus dipastikan juga mengenai perubahan nama dalam sertifikat apakah ada permasalahan atau tidak, sekalipun anda belum memiliki hak secara penuh sebelum pelunasan?

advis ini saya hanya memberikan gambaran umum saja, sebenarnya untuk permasalahan seperti ini harus detail disamping berdiskusi proses administratif surat menyurat formilnya juga harus kita pelajari dengan seksama dan teliti, tapi ini hanya gambaran umum saja semoga bermanfaat

Saran Tambahan Pastikan Notaris yang juga telah mengantongi izin PPAT di wilayah hukum praktek tempat objek yang anda beli berada
www.aripratomo.com