alexa-tracking

[Info Baru] Permenkes No. 19/2014 dan SE Kemendagri Nomor 900/2280/SJ Telah Terbit

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/536f79f0af07e776368b4855/info-baru-permenkes-no-19-2014-dan-se-kemendagri-nomor-900-2280-sj-telah-terbit

[Info Baru] Menkes Berani Jamin Dana JKN Tak Dikorup

Jakarta, HanTer – Menteri Kesehatan (Menkes), Nafsiah Mboi, menjamin penyaluran dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Puskesmas sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) No 32/2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah tidak akan dikorupsi oleh oknum kepala daerah maupun pihak unsur kesehatan di daerah-daerah.

Sebab, kata dia, penyusunan Perpres tersebut dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Seharusnya tidak (rawan dikorupsi), karena yang menyusun Perpres itu ketuanya dari BPKP dan sudah konsultasi dengan BPKP," kata Nafsiah Mboi di Jakarta, kemarin.

Menkes mencontohkan, misalnya BPJS Kesehatan bekerjasama dengan sebuah Puskesmas yang lengkap dengan ada dokter, bidan, fasilitas kesehatan serta bertanggungjawab untuk 20 ribu penduduk. Maka, Puskesmas itu diberikan 6 ribu per orang dengan jumlahnya Rp120 juta.
"Dari Rp120 juta, minimum 60 persennya adalah untuk jasa pelayanan. Jadi semacam intensif tambahan untuk petugas kesehatan dan non kesehatan di puskesmas," jelas Menkes.

"Sisanya, misalnya untuk membeli obat tambahan atau kegiatan usaha perorangan. Jadi tetap harus ada pengawasan, kita keluarkan juknisnya (petunjuk teknis) dan juklaknya (petunjuk pelaksanaan), sehingga tidak ada keraguan bagaimana manfaatnya," imbuh Menkes.

Dengan dana JKN langsung diterima Puskesmas, kata dia, mempermudah pelayanan jaminan kesehatan masyarakat yang merupakan dana amanah untuk pelayanan pasien peserta JKN. Namun, sambung Menkes, penyaluran dana JKN yang terlebih dahulu masuk ke kas daerah menghambat pelayanan pasien.

Sebab itu, kata Menkes, Presiden memutuskan bahwa dana itu bisa langsung ke Puskesmas tapi dipertanggungjawabkan sesuai aturan. Ditambah, di Puskesmas ada bendahara, di Dinas kesehatan Kabupaten/Kota ada kas bendahara yang mewakili pemda. "Jadi pengawasannya adalah kepala dinas kesehatan Kabupaten/Kota bersama pemdanya bertanggungjawab," tegas Menkes.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menambahkan, kebijakan dari Perpres ini merupakan kebijakan yang paling ditunggu oleh para petugas kesehatan di daerah-daerah, terutama di Puskesmas. Sebab itu, lanjut Fahmi, Perpres ini terobosan untuk menyelesaikan pembayaran langgsung ke Puskesmas.

"Perpres ini selesaikan masalah-masalah (dana JKN) diduga tidak sampai puskesmas. Ini juga dijamin Perpres dan Permenkes," tegas Fahmi Idris.

Fahmi juga membantah adanya pemotongan dana JKN, yang benar adalah uang akan diberikan bendahara kapitasi yang ada di puskesmas, ada distribusinya, jasa tenaga kesehatan untuk dukungan operasional. "Dari BPJS ke bendahara langsung ke puskesmas. Kalau ada pemotongan tidak sesuai Perpres, Permenkes, dan SE Mendagri, bisa dilaporkan," kata Fahmi Idris.

(Robbi)
aamiin semoga benar dalam pelaksanaannya nanti dana JKN tidak dikorupsi emoticon-I Love Indonesia (S)
mudah mudahan omongan mas mboi bisa tercapai.
Quote:


Nafsiah Mboi itu wanita gan emoticon-Smilie
[Info Baru] Permenkes No. 19/2014 dan SE Kemendagri Nomor 900/2280/SJ Telah Terbit
Halo agan dan sista.. Silakan disimak info terbaru dari BPJS Kesehatan, semoga bermanfaat emoticon-I Love Indonesia (S)

Demi memastikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terlaksana dengan baik, pada 21 April 2014 lalu, pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai pemanfaatan dana kapitasi untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Faskes Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa dana kapitasi yang diterima faskes tingkat pertama dari BPJS Kesehatan digunakan sekurang-kurangnya 60% untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan sisanya untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

Sebagai wujud pelaksanaan Perpres tersebut, mulai 1 Mei 2014, Kementerian Kesehatan memberlakukan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Tak hanya itu, pada 5 Mei 2014, Kementerian Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 900/2280/SJ. tentang Petunjuk Teknis Penganggaran dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Semua peraturan tersebut dapat Anda lihat secara lengkap di tautan ini:
http://bpjs-kesehatan.go.id/semua-download.html

Diharapkan dengan terbitnya peraturan-peraturan tersebut, dana Jaminan Kesehatan Nasional dapat tersalurkan dengan baik kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama, sehingga ke depannya fasilitas kesehatan mampu meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat Indonesia.

mohon pencerahan

saya bidan ptt di puskesmas x... baru saja kemarin mendapat dana kapitasi bpjs. saya berterima kasih atas bpjs atas upaya mengcover pelayanan kesehatan. awalnya saya tidak terlalu mempersoalkan berapa dana kapitasi yang diterima. sampai akhirnya dokter kontrak yang menanyakan pada puskesmas bagaimana pembagian dana kapitasi membuat saya bertanya kepda bpjs d forum ini.
1. apakah pegawai kontrak dan ptt mempunyai hak yang sama dalam pembagian dana kapitasi sesuai dengan tingkat pendidikan ataukah memang perolehan kapitasi pns dengan pegawai kontrak itu berbeda?
2. bolehkah puskesmas memotong dan kapitasi untuk diberikan kepada dinas kesehatan setempat?
3. sebenarnya bagaimana ketentuan pembagian dana kapitasi untuk kepala puskesmas, dokter, pegawai non nakes dan pegawai nakes?
mohon diberikan pencerahan. terima kasih
Quote:


Selamat siang..
Pertama kami ucapkan terima kasih atas perhatian sista kepada BPJS Kesehatan. Terkait beberapa pertanyaan sista, sista dapat melihat ketentuan pembagian dana kapitasi di Perpres No. 32 Tahun 2014 Pasal 12 tentang Pemanfaatan Dana dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan.

Adapun kedua peraturan tersebut dapat sista download di website resmi kami:
http://bpjs-kesehatan.go.id/index.ph...turan-presiden
http://bpjs-kesehatan.go.id/index.ph...aturan-menteri

Semoga membantu emoticon-I Love Indonesia (S)
Quote:



thangs
×