alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5360c3c0a1cb1789238b4591/layanan-bpjs-kesehatan-buat-ibu-hamil-nih
Layanan BPJS Kesehatan Buat Ibu Hamil Nih...
Jenis Pelayanan yang Ditanggung BPJS Kesehatan
Pelayanan yang dijamin meliputi: a) pelayanan pemeriksaan kehamilan (antenatal care / ANC) untuk menjaga kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi, b) persalinan, c) pemeriksaan bayi baru lahir, d) pemeriksaan pasca persalinan (postnatal care / PNC) terutama selama nifas awal selama 7 hari setelah melahirkan, dan e) pelayanan KB.

Pelayanan ANC dan PNC dapat sista lakukan di fasilitas kesehatan pertama seperti puskesmas, klinik, atau dokter keluarga. Pemeriksaan ini dilakukan di tempat yang sama, kecuali dalam keadaan darurat. Tujuannya agar ada keteraturan pencatatan pantograf, monitoring perkembangan kehamilan, dan memudahkan administrasi klaim kepada BPJS Kesehatan. Perlu sista ketahui, pemeriksaan ANC di tingkat lanjutan hanya dapat dilakukan jika terdapat indikasi medis yang mengharuskan sista mendapat penanganan spesialis di fasilitas kesehatan lanjutan.

Persalinan normal diutamakan dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Penjaminan persalinan normal di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat. Yang dimaksud kondisi darurat adalah perdarahan, kejang pada kehamilan, ketuban pecah dini, gawat janin, serta kondisi lainnya yang mengancam keselamatan jiwa ibu dan bayinya.

Pahami Ketentuannya
Pada kasus persalinan normal pervaginam dengan berat badan lahir bayi normal atau sehat (tidak ada masalah medis), maka:
a. Untuk pelayanan perawatan bayinya sudah termasuk ke dalam paket persalinan ibu, sehingga tidak perlu dibuatkan Surat Eligibilitas Peserta (ESP) tersendiri. SEP adalah bukti keabsahan peserta yang diterbitkan di fasilitas kesehatan, yang menyatakan bahwa seseorang adalah benar peserta BPJS Kesehatan dan berhak mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan tersebut.
b. Bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), pada persalinan anak pertama hingga ketiga, setelah kelahiran anaknya, orang tua harus segera melapor ke Kantor Cabang / Kantor Operasional Kabupaten (KLOK) BPJS Kesehatan untuk mengurus kartu peserta BPJS Kesehatan dengan membawa Surat Keterangan Lahir atau Surat Akte Kelahiran.
c. Proses pendaftaran bayi menjadi peserta BPJS Kesehatan mengikuti ketentuan penambahan anggota keluarga yang berlaku.

Pada kasus persalinan pervaginam normal atau dengan penyulit, ataupun persalinan operasi pembedahan caesaria, bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan atau bayi tidak sehat (memiliki masalah medis), maka untuk perawatan bayinya dibuatkan SEP tersendiri. Berikut ketentuannya:
a. Bayi peserta BPJS Kesehatan Pekerja Penerima Upah (PPU) anak pertama hingga ketiga, maka:
- Perawatan bayinya dapat langsung dijamin oleh BPJS Kesehatan dan diterbitkan SEP tersendiri.
- Segera setelah bayi lahir, orang tua melapor ke Kantor Cabang atau Kantor Operasional Kabupaten/Kota (KLOK) BPJS Kesehatan untuk dapat diberikan identitas nomor kartu peserta (kartu peserta tidak dicetak) dengan melampirkan Surat Keterangan Kelahiran. Nama yang digunakan untuk entry dalam masterfile kepesertaan adalah Bayi Ny… (nama ibunya).
- Identitas nomor kartu peserta ini berlaku maksimal 3 (tiga) bulan.
- Orang tua bayi harus kembali ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan untuk mengurus kartu kepesertaan bayinya dengan melampirkan salinan Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir dalam waktu maksimal 3 bulan (sesuai dengan ketentuan penambahan anggota keluarga yang berlaku).
- Apabila setelah 3 bulan kartu BPJS Kesehatan bayi belum diurus, maka penjaminan untuk bayinya akan dihentikan sementara sampai dilakukan pengurusan kartu.

b. Bayi peserta BPJS Kesehatan Pekerja Penerima Upah anak ke-4 dan seterusnya, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (diluar Penerima Pensiun PNS, Perintis Kemerdekaan, dan Veteran), untuk semua persalinan dengan kondisi bayi mempunyai masalah medis, maka:
- Orang tua bayi diminta segera mendaftarkan bayi tersebut sebagai peserta BPJS Kesehatan, termasuk pembayaran iuran, dan selanjutnya melapor ke petugas BPJS Kesehatan Center untuk diterbitkan SEP-nya.
- Proses tersebut harus dilakukan dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender sejak kelahirannya, atau sebelum pulang jika bayi dirawat kurang dari 7 hari.
- Apabila pengurusan kepesertaan dan penerbitan SEP dilakukan pada hari ke-8 dan seterusnya atau setelah pulang, maka biaya pelayanan kesehatan bayi tidak dijamin BPJS Kesehatan.

Begini Prosedur Pelayanannya
Untuk memeriksakan kehamilan, sista bisa datang langsung ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tercantum di kartu BPJS Kesehatan sista atau jejaringnya. Di sana, sista akan mendapat pelayanan kesehatan oleh tenaga medis profesional. Jangan khawatir, tenaga medis di sana juga memiliki kompetensi yang memadai.

Jika terdapat masalah medis dalam kehamilan sista yang tidak dapat ditangani oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama, maka dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama akan memberi surat rujukan ke fasilitas tingkat lanjutan. Sista dapat segera berkunjung ke rumah sakit dengan membawa surat rujukan dan kartu BPJS Kesehatan. Selanjutnya sista akan memperoleh SEP di rumah sakit dan segera mendapat pelayanan kesehatan. Selesai!

Semoga bermanfaat buat sista-sista maupun agan-agan yang punya istri yang sedang hamil ya... emoticon-Toastemoticon-Toast


UPDATE INFORMASI
Calon Bayi Bisa Didaftarkan Menjadi Peserta BPJS Kesehatan

Untuk sekedar informasi, janin dalam kandungan dapat menjadi peserta asuransi sosial maupun non sosial seperti di PhilHealth (Philipina), BPJS Kesehatan, dan juga Prudential Indonesia. Informasi lebih lengkap dapat Anda lihat di sini

Sebagai informasi tambahan, bayi dalam kandungan sebagai calon peserta kelompok PBPU yang didaftarkan adalah semua bayi yang keberadaannya terdeteksi dari adanya denyut jantung bayi (janin) di dalam kandungan (secara medis dengan melampirkan surat keterangan dokter).

Pendaftaran bayi dalam kandungan sebagai peserta kelompok PBPU dapat dilakukan dengan mencantumkan data sesuai dengan identitas Ibu bayi tersebut. Contoh: Calon Bayi Nyonya … (disesuaikan dengan nama Ibu).

Pengisian NIK untuk bayi dalam kandungan sebagai peserta PBPU diisi berdasarkan nomor KK orang tua calon peserta. Nomor KK sebagaimana dimaksud adalah nomor KK keluarga sebagai satu kesatuan.

Tanggal lahir bayi dalam kandungan sebagai calon peserta kelompok PBPU mengikuti tanggal pada saat didaftarkan. Jenis kelamin menggunakan perkiraan jenis kelamin yang diperoleh sebagai hasil USG atau menggunakan perkiraan sementara. Pengisian kelas rawat calon peserta bayi dalam kandungan sebagai peserta kelompok PBPU wajib sama untuk satu keluarga.

Perubahan identitas bayi dalam kandungan sebagai peserta PBPU (nama, tanggal lahir, NIK) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah bayi tersebut dilahirkan. Jika tidak dilakukan perubahan dalam waktu yang ditentukan, maka bayi tersebut tidak dapat memperoleh pelayanan kesehatan dan status kepesertaannya menjadi tidak aktif.

Tatacara pendaftaran peserta ini sebagaimana dijelaskan di atas, tidak berlaku untuk peserta yang termasuk dalam Pasal Pengecualian Peraturan Direksi Nomor 211 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran dan Penjaminan Peserta Perorangan BPJS Kesehatan yang telah ditetapkan.

Semoga bermanfaat dan sehat selalu emoticon-I Love Indonesia (S)



UPDATE INFORMASI
Mulai 1 Juni 2015, Khusus Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja, Proses Pendaftaran BPJS Kesehatan Jadi 14 Hari

Mulai 1 Juni 2015 berdasarkan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja, proses pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi 14 (empat belas) hari kalender.

Prosedur Pendaftaran
Dalam prosedur pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja atau disebut peserta mandiri, nantinya setelah menerima formulir daftar isian peserta (DIP) yang telah diisi lengkap beserta kelengkapannya, BPJS Kesehatan akan memberikan nomor virtual account kepada calon peserta untuk keperluan pembayaran iuran premi bulanan. Setelah itu BPJS Kesehatan akan melakukan proses administrasi kepesertaan yang dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender.

Setelah proses tersebut selesai dilaksanakan, di hari ke-14 peserta harus melakukan pembayaran iuran pertama dengan menggunakan nomor virtual account tersebut dan pembayaran dapat dilakukan melalui anjungan tunai mandiri (ATM), setor tunai, internet banking, electronic data capture (EDC) atau dengan mekanisme autodebet di Bank yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Setelah membayar, peserta dapat mengambil kartu peserta dan bisa mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan.

Peraturan waktu proses pendaftaran 14 hari ini dibuat karena proses teknis yang harus dilalui untuk memastikan administrasi kepesertaan berjalan baik membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Proses administrasi kepesertaan yang harus dilakukan BPJS Kesehatan antara lain melakukan verifikasi data kependudukan peserta agar tidak terjadi kepesertaan ganda, penyiapan dan pendaftaran untuk peserta terdaftar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pilihan, serta penerbitan kartu peserta.

Proses ini sangat penting dilakukan untuk memastikan agar pelayanan kesehatan yang diterima sesuai dengan hak peserta. Sementara BPJS Kesehatan juga harus memastikan bahwa jumlah peserta yang terdaftar di FKTP tersebut masih dalam tingkat wajar.

Kebijakan proses pendaftaran selama 14 hari tersebut hanya berlaku pada peserta dari kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang mendaftar secara mandiri, dan memilih menjadi peserta kelas I dan II.

Pendaftaran Bayi yang Akan Dilahirkan
Khusus untuk pendaftaran bagi bayi yang akan dilahirkan peserta, dapat didaftarkan sejak terdeteksi adanya denyut jantung bayi dalam kandungan, yang dibuktikan dengan melampirkan keterangan dokter. Bayi tersebut didaftarkan dan memilih kelas perawatan yang sama dengan Peserta yang merupakan ibu dari bayi yang akan dilahirkan/masih dalam kandungan tersebut. Setelah mendaftar akan diberikan Virtual Account. Pembayaran iuran pertama dari bayi tersebut dilakukan segera setelah bayi dilahirkan dalam keadaan hidup dan dapat langsung mendapatkan pelayanan kesehatan. Peserta juga wajib melakukan perubahan data bayi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah kelahiran.

Namun, apabila bayi tersebut tidak didaftarkan selambat-lambatnya 14 hari sebelum lahir, maka berlaku tata cara pendaftaran yang sesuai pada Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tersebut. Contoh kasus, misalnya bayi tersebut didaftarkan sebelum lahir dan ternyata pada saat hari lahirnya masih dalam tenggat waktu 14 hari, maka bayi tersebut akan mendapatkan pelayanan kesehatan setelah melakukan pembayaran pertama di hari ke-14.

Kebijakan waktu proses pendaftaran yang dilakukan BPJS Kesehatan ini diharapkan dapat mengoptimalkan prinsip gotong royong dan edukasi di mana peserta yang sehat membantu yang sakit, peserta yang kaya membantu yang miskin, peserta yang muda membantu yang tua.

Kebijakan proses pendaftaran selama 14 hari tersebut tidak berlaku bagi:
1. Bayi baru lahir anak peserta PBI yang didaftarkan sebagai peserta PBPU dengan hak kelas III.
2. Bayi baru lahir dari penduduk yang didaftarkan oleh Pemda sebagai PBPU dengan hak kelas III.
3. Peserta dan bayi baru lahir dari PMKS yang ditetapkan Menteri Sosial dan telah didaftarkan peserta BPJS Kesehatan dengan hak kelas III.
4. Peserta dan bayi baru lahir dari peserta PBPU dan peserta Bukan Pekerja yang mendaftar kelas III dengan menunjukkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial setempat sebagai orang tidak mampu dan/atau keterangan lain yang dibutuhkan.

***

UPDATE INFO
PENDAFTARAN CALON BAYI PESERTA MANDIRI
Quote:Original Posted By aric1612


untuk bayi dalam kandungan, saya sarankan untuk mendaftarkan sedari dini, jangan mendekati HPL. karna perlu diingat, pendaftaran jabang bayi adalah sebelum dilahirkan. karna ada batas waktu 14 hari pengurusan. jadi saya sarankan jauh jauh hari mengurus BPJS jabang bayi.
kebetulan ane pernah mau mencoba mendaftarkan jabang bayi.

syaratnya :
formulir penambahan anggota (jika kepala keluarga sudah punya BPJS). jika belum isi formulir pendaftaran baru BPJS.
nama bayi diisi : Calon Bayi Ny........(diisi nama ibu)
tanggal lahir : diisi perkiraan HPL (nanti bisa diperbaiki)
jenis kelamin ...diisi sesuai perkiraan hasil USG
NIK : diisi nomor Kartu Keluarga
foto : tidak perlu
nama faskes pertama : pastikan dekat dengan rumah agan/lokasi perkiraan HPL dimana.

dokumen pendukung :
1. surat keterangan adanya jabang bayi dari bidan atau dokter kandungan ditanda tangan basah dan CAP BASAH. (HARUS ASLI)
2. USG terbaru kandungan (harus asli)
3. fotokopi buku rekening
4. formulir penambahan anggota/baru
5. jika formulir baru, data KK dan KTP ortu perlu difotokopi.

semoga membantu.

semoga bayi dan bunda sehat



PENDAFTARAN CALON BAYI PESERTA PEKERJA PENERIMA UPAH

Bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), yang bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan secara otomatis adalah anak ke-1 sampai ke-3. Jika anak tersebut adalah anak ke-1 sampai ke-3, maka otomatis dijamin pelayanan kesehatannya oleh BPJS Kesehatan begitu lahir. Begitu bayi dilahirkan, peserta dapat melapor ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan setempat dan di sana akan dicetakkan nomor kartu sementara. Selanjutnya, nomor sementara tersebut dapat dibawa ke BPJS Kesehatan Center di RS setempat untuk digunakan menjamin pelayanan kesehatan sang bayi.

UPDATE INFO
Kalau Bisa Normal, Mengapa Harus Operasi Caesar?

Dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), benefit yang diberikan oleh BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program JKN sangatlah luas, salah satunya adalah Pelayanan Kebidanan dan Neonatal, di mana layanan persalinan berada di dalamnya. Tidak hanya menanggung biaya persalinan normal atau pervaginam, tetapi juga lewat jalan operasi atau Sectio Caesaria (SC).

Namun perlu diketahui bahwa persalinan dengan operasi caesar hanya akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan bila memang telah sesuai dengan ketentuan medis. Tindakan ini hanya boleh diambil apabila kelahiran pervaginam bisa menyebabkan resiko pada ibu ataupun pada janin. Sementara bila tidak ada indikasi medis yang mengharuskannya melakukan operasi caesar, proses persalinan harus dilakukan secara normal pervaginam.

Seperti layanan kesehatan lainnya dalam program JKN, layanan persalinan juga harus dilakukan secara terstruktur dan berjenjang berdasarkan rujukan. Untuk persalinan normal diutamakan dilakukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau jejaringnya, seperti bidan desa atau bidan praktik mandiri. Sementara untuk persalinan yang dilakukan di fasilitas kesehatan rujukan, harus berdasarkan indikasi medis dari FKTP atau dalam kondisi gawat darurat seperti perdarahan, kejang pada kehamilan, ketuban pecah dini, gawat janin, dan kondisi lain yang mengancam jiwa ibu dan bayinya.

Normal VS Caesar
Operasi caesar sesunggguhnya merupakan alternatif terakhir untuk melahirkan bila memang proses persalinan pervaginam sudah tidak memungkinkan lagi. Karena memang salah satu kodrat perempuan adalah melahirkan, dan Tuhan pun telah menganugerakan seorang perempuan organ reproduksi yang begitu sempurna untuk menjalankan kodratnya tersebut.

Namun pada kenyataannya memang tidak sedikit para calon Ibu yang memilih jalan operasi caesar, padahal sebetulnya dia masih dapat melakukan persalinan secara normal. Ada yang beralasan karena takut akan rasa sakitnya, membayangkan sesuatu yang menyeramkan dalam proses persalinan, bahkan tidak sedikit yang memilih operasi caesar karena ingin anaknya lahir di tanggal “cantik” yang menurut sebagian orang akan membawa hoki.

Dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Jakarta, Nonny Nurul Handayani mengatakan, sebagian besar calon Ibu yang memilih persalinan dengan jalan operasi caesar umumnya menganggap kalau cara tersebut jauh lebih aman dan tidak menyakitkan. Padahal sebagai salah satu operasi besar, menurutnya operasi caesar juga memiliki risiko yang berat.

“Namanya juga operasi besar, tentu saja memiliki banyak risiko, mulai dari perdarahan, infeksi, sampai dengan komplikasi. Risiko ke bayi yang dilahirkan juga besar. Misalkan kalau ibunya minta dioperasi pada tanggal “cantik”, padahal sebetulnya bayi tersebut belum cukup bulan untuk dikeluarkan. Tidakan ini bisa membahayakan karena bisa saja kondisi paru-paru si bayi atau organ lainnya belum terbentuk sempurna,” ujar Nonny Nurul Handayani kepada Info BPJS Kesehatan.

Pasca operasi, Ibu biasanya juga harus menjalani waktu rawat inap yang lebih lama karena proses penyembuhan akibat pembedahan. Tidak sedikit yang merasakan nyeri hebat setelah beberapa hari operasi, meski pun kadarnya tidak selalu sama pada setiap Ibu.

“Untuk bisa kembali pulih setelah operasi caesar, bisanya butuh waktu sampai dua bulan, bahkan ada yang lebih. Harus bolak-balik rumah sakit untuk ganti perban dan kontrol jahitan, jadi sebetulnya proses pemulihannya bisa lebih lama dari persalinan normal,” imbuhnya.

Sejumlah literatur juga menyebutkan, operasi caesar bisa meningkatkan risiko bayi mengalami alergi karena tidak melalui jalan lahir yang memiliki banyak bakteri baik. Bahkan seringkali bayi mengalami kesulitan bernapas setelah lahir akibat adanya cairan pada paru-paru. Sementara pada persalinan normal, risiko bayi mengalami kesulitan bernapas lebih kecil. Karena pada saat melalui jalan lahir, janin mengalami tekanan sehingga membantu keluarnya cairan dari paru-paru.

Selain itu, penurunan berat badan sesudah melahirkan dengan cara operasi caesar umumnya lebih lama daripada persalinan yang normal. Salah satu alasannya karena luka sayatan di perut seringkali membutuhan penanganan yang panjang, sehinga para Ibu tidak bisa langsung melakukan latihan fisik untuk mengembalikan bentuk tubuhnya seperti sebelum hamil.

Kekhawatiran organ kewanitaannya akan mengalami perubahan dan tidak kencang lagi bila melakukan persalinan pervaginam sebaiknya juga disingkirkan. Karena secara alamiah organ intim wanita nantinya akan kembali ke bentuk semula. Untuk memperbaiki kekencangan otot vagina, beberapa latihan juga bisa dilakukan, misalnya dengan senam kegel.

Kapan Harus Operasi Caesar?
Melahirkan normal merupakan proses alami yang luar biasa. Saran dr. Nonny, bila memang masih dapat melakukan persalinan secara normal dan tidak ada indikasi medis yang mengharuskannya operasi caesar, sebaiknya cara inilah yang dipilih. Bukan hanya lebih aman, pengalaman menjadi seorang Ibu juga akan terasa lebih sempurna ketika bisa merasakan beratnya perjuangan saat melewati proses persalinan normal.

Tetapi memang ada kondisi-kondisi khusus yang mengharuskan seorang ibu melakukan operasi caesar karena berisiko mengancam nyawa dia dan bayinya. Seperti kondisi ari-ari yang menutupi jalan lahir si bayi sehingga bayi tidak bisa keluar, kelainan letak, disproporsi cevalo-pelvik atau ketidakseimbangan antara ukuran kepala dan panggul, janin besar, janin dalam posisi sungsang atau melintang, denyut jantung melemah saat proses kelahiran, bayi yang mengalami hidrosefalus, dan lainnya.

Apapun proses persalinan yang nantinya akan dilewati, baik itu normal pervaginam maupun operasi caesar, persalinan tetap merupakan hal yang membahagiakan karena merupakan pintu gerbang menuju kehidupan dan harapan baru.
***
Jampersal sekarang lebur bersama BPJS ya emoticon-Berduka (S)
Hai agan bpjs, mau tanya nih...
Kalo melahirkan di klinik bidan bisa ga biaya persalinan nya di claim ke bpjs? Dulu zamannya jamsostek dpt uang ganti sekitar 750rb, kalo bpjs gimana?
Quote:Original Posted By doradew
Hai agan bpjs, mau tanya nih...
Kalo melahirkan di klinik bidan bisa ga biaya persalinan nya di claim ke bpjs? Dulu zamannya jamsostek dpt uang ganti sekitar 750rb, kalo bpjs gimana?


Persalinan merupakan benefit bagi peserta BPJS Kesehatan tanpa pembatasan jumlah kehamilan atau persalinan.

Penagihan klaim kebidanan dan neonatal dilakukan oleh fasilitas kesehatan. Pasien tidak boeh ditarik bayar dan tidak ada klaim perorangan dari peserta ke BPJS Kesehatan.

Pengajuan klaim persalinan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dapat dilakukan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan. Sementara untuk jejaring fasilitas kesehatan tingkat pertama berupa Polindes/Posdeskes dan bidan desa/praktik mandiri, maka bida mengajukan tagihannya melalui fasilitas kesehatan induknya.

Untuk jenis pelayanan dan tarif yang berlaku adalah sebagai berikut:
Persalinan pervaginam normal sebesar Rp 600.000,-
Penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar sebesar Rp 750.000,-
Pelayanan tindakan pasca persalinan (mis. placenta manual) sebesar Rp 175.000,-
Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal sebesar Rp 125.000,-

Besaran tarif persalinan merupakan tarif paket, termasuk akomodasi ibu/bayi dan perawatan bayi.

Semoga membantu emoticon-I Love Indonesia (S)
Quote:Original Posted By bpjskesehatan


Persalinan merupakan benefit bagi peserta BPJS Kesehatan tanpa pembatasan jumlah kehamilan atau persalinan.

Penagihan klaim kebidanan dan neonatal dilakukan oleh fasilitas kesehatan. Pasien tidak boeh ditarik bayar dan tidak ada klaim perorangan dari peserta ke BPJS Kesehatan.

Pengajuan klaim persalinan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dapat dilakukan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan. Sementara untuk jejaring fasilitas kesehatan tingkat pertama berupa Polindes/Posdeskes dan bidan desa/praktik mandiri, maka bida mengajukan tagihannya melalui fasilitas kesehatan induknya.

Untuk jenis pelayanan dan tarif yang berlaku adalah sebagai berikut:
Persalinan pervaginam normal sebesar Rp 600.000,-
Penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar sebesar Rp 750.000,-
Pelayanan tindakan pasca persalinan (mis. placenta manual) sebesar Rp 175.000,-
Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal sebesar Rp 125.000,-

Besaran tarif persalinan merupakan tarif paket, termasuk akomodasi ibu/bayi dan perawatan bayi.

Semoga membantu emoticon-I Love Indonesia (S)


Kasus yg terjadi gini gan : waktu ke faskes tanya ttg layanan bidan bpjs katanya di daerah ane ga da jejaring bidan bpjs nya alasan nya krn bidan di daerah ane pd kaga punya SIPB n SIKB. Trus pas lahiran, ke praktik bidan swasta, biayanya kalo ga salah kisaran 2 jt an... Biaya itu sdh dibayar cash... Yg jd pertanyaan, kwitansi nya bisa ga di claim ke bpjs?
Quote:Original Posted By doradew


Kasus yg terjadi gini gan : waktu ke faskes tanya ttg layanan bidan bpjs katanya di daerah ane ga da jejaring bidan bpjs nya alasan nya krn bidan di daerah ane pd kaga punya SIPB n SIKB. Trus pas lahiran, ke praktik bidan swasta, biayanya kalo ga salah kisaran 2 jt an... Biaya itu sdh dibayar cash... Yg jd pertanyaan, kwitansi nya bisa ga di claim ke bpjs?


Begini gan (atau sis? emoticon-Malu (S)), jadi kalau persalinan normal itu diutamakan dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jika dalam kondisi darurat dan pergi ke praktik bidan swasta yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, peserta BPJS Kesehatan tetap tidak boleh ditarik biaya. Sebab, bidan swasta tersebut yang harus mengajukan klaim kepada BPJS Kesehatan, bukan pesertanya. Dengan kata lain, BPJS Kesehatan tidak menerima klaim perorangan.

Semoga membantu emoticon-I Love Indonesia (S)
Quote:Original Posted By bpjskesehatan


Begini gan (atau sis? emoticon-Malu (S)), jadi kalau persalinan normal itu diutamakan dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jika dalam kondisi darurat dan pergi ke praktik bidan swasta yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, peserta BPJS Kesehatan tetap tidak boleh ditarik biaya. Sebab, bidan swasta tersebut yang harus mengajukan klaim kepada BPJS Kesehatan, bukan pesertanya. Dengan kata lain, BPJS Kesehatan tidak menerima klaim perorangan.

Semoga membantu emoticon-I Love Indonesia (S)


Oala... Jd yg terlanjur gini gimana ya gan?
krn pas tanya ke dokter ga ad bidan jejaring bpjs ya mau ga mau minta pertolongan ke bidan swasta yg lain...
Brarti yg kyk gini ga da solusi lgi yah?
Quote:Original Posted By doradew


Oala... Jd yg terlanjur gini gimana ya gan?
krn pas tanya ke dokter ga ad bidan jejaring bpjs ya mau ga mau minta pertolongan ke bidan swasta yg lain...
Brarti yg kyk gini ga da solusi lgi yah?


Kami mohon maaf karena seperti yang kami sampaikan sebelumnya, BPJS Kesehatan tidak menerima klaim perorangan. Klaim tersebut seharusnya ditagihkan langsung ke BPJS Kesehatan oleh bidan terkait.

Ke depannya kami akan terus menggencarkan sosialisasi agar baik masyarakat maupun tenaga kesehatan dapat memahami prosedur yang benar agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan.

Salam emoticon-I Love Indonesia (S)
agan BPJS Kes, kenapa website agan susah utk daftar online ? sudah ada konfirmasi data berhasil disimpan tapi gk ada konfirmasi yg masuk di email. ini bagaimana ?

Mohon tanggapannya gan, krn malam hari pun tetap gk bs masuk konfrimasinya ke email
Quote:Original Posted By veroveraar
agan BPJS Kes, kenapa website agan susah utk daftar online ? sudah ada konfirmasi data berhasil disimpan tapi gk ada konfirmasi yg masuk di email. ini bagaimana ?

Mohon tanggapannya gan, krn malam hari pun tetap gk bs masuk konfrimasinya ke email


Pastikan agan menuliskan alamat email dengan benar. Jika dalam waktu 48 jam setelah mendaftar agan masih belum menerima email konfirmasi, maka bisa menghubungi 500400.

Salam emoticon-I Love Indonesia (S)
sepertinya harus gencar mensosialisasikan program bpjs ini, kasihan orang2 yang gak kebagian info detail,,,seperti contoh kasus di atas..

ISP MEDAN
gan kalau kebetulan kartu istri saya tercantum nama RS-nya seperti gambar di bawah berarti istri saya juga dapat fasilitas persalinan di RS ini?


Spoiler for hasil scan:
Selamat siang agan bpjs kesehatan.

Alhamdulillah ane dan istri ane sudah terdaptar sebagai peserta asuransi bpjs peroragan yg kelas 1 (Rp. 59.500/bulan)

Pertanyaan ane :
  1. Ane dan istri ane untuk fasilitas kesehatan (faskes) terdaftar di kota A, sedangkan skarang domisili di kota B. Apakah ane dan istri ane harus minta rujukan dulu ke faskes kota A apabila hendak memakai bpjs di kota B ?

  2. Apakah pemeriksaan ibu hamil sebelum melahirkan di rumah sakit yg bekerja sama dengan bpjs ditanggung oleh bpjs?



Demikian pertanyaan ane gan, terima kasih sebelumnya

Quote:Original Posted By jods
gan kalau kebetulan kartu istri saya tercantum nama RS-nya seperti gambar di bawah berarti istri saya juga dapat fasilitas persalinan di RS ini?


Spoiler for hasil scan:


Betul gan. Cukup tunjukkan kartu BPJS Kesehatan isteri agan untuk mendapatkan layanan pemeriksaan kehamilan dan persalinan agan di fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut. Untuk pelayanan apa saja yang bisa diperoleh oleh peserta BPJS Kesehatan dan ketentuannya bisa agan lihat di atas ya..

Salam emoticon-I Love Indonesia (S)
Quote:Original Posted By bpjskesehatan


Betul gan. Cukup tunjukkan kartu BPJS Kesehatan isteri agan untuk mendapatkan layanan pemeriksaan kehamilan dan persalinan agan di fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut. Untuk pelayanan apa saja yang bisa diperoleh oleh peserta BPJS Kesehatan dan ketentuannya bisa agan lihat di atas ya..

Salam emoticon-I Love Indonesia (S)


terima kasih untuk penjelasan singkatnya, ini sangat berguna bagi kami. sekalil lagi terima kasih emoticon-Shakehand2
Quote:Original Posted By Mas Picol
Selamat siang agan bpjs kesehatan.

Alhamdulillah ane dan istri ane sudah terdaptar sebagai peserta asuransi bpjs peroragan yg kelas 1 (Rp. 59.500/bulan)

Pertanyaan ane :
  1. Ane dan istri ane untuk fasilitas kesehatan (faskes) terdaftar di kota A, sedangkan skarang domisili di kota B. Apakah ane dan istri ane harus minta rujukan dulu ke faskes kota A apabila hendak memakai bpjs di kota B ?

  2. Apakah pemeriksaan ibu hamil sebelum melahirkan di rumah sakit yg bekerja sama dengan bpjs ditanggung oleh bpjs?



Demikian pertanyaan ane gan, terima kasih sebelumnya



Selamat siang gan..
Menjawab pertanyaan pertama, agan bisa lapor ke kantor BPJS Kesehatan terdekat di kota B dulu terkait perubahan domisili agan, setelah itu nanti akan dicarikan fasilitas kesehatan pertama yang terdekat dengan tempat tinggal agan di kota B.

Kedua, seperti yang telah dijelaskan di thread ini, pemeriksaan kehamilan dilakukan di fasilitas kesehatan pertama seperti puskesmas, klinik, atau dokter keluarga. Pemeriksaan ini dilakukan di tempat yang sama, kecuali dalam keadaan darurat. Pemeriksaan kehamilan di tingkat lanjutan (rumah sakit) hanya dapat dilakukan jika terdapat indikasi medis yang mengharuskan pasien BPJS Kesehatan mendapat penanganan spesialis di fasilitas kesehatan lanjutan.

Sehingga, jika dalam kondisi baik-baik saja peserta BPJS Kesehatan langsung memeriksakan kandungannya ke rumah sakit tanpa melalui fasilitas kesehatan pertama, maka biayanya tidak dijamin BPJS Kesehatan.

Semoga bermanfaat gan.. emoticon-I Love Indonesia (S)
Quote:Original Posted By bpjskesehatan


Selamat siang gan..
Menjawab pertanyaan pertama, agan bisa lapor ke kantor BPJS Kesehatan terdekat di kota B dulu terkait perubahan domisili agan, setelah itu nanti akan dicarikan fasilitas kesehatan pertama yang terdekat dengan tempat tinggal agan di kota B.

Kedua, seperti yang telah dijelaskan di thread ini, pemeriksaan kehamilan dilakukan di fasilitas kesehatan pertama seperti puskesmas, klinik, atau dokter keluarga. Pemeriksaan ini dilakukan di tempat yang sama, kecuali dalam keadaan darurat. Pemeriksaan kehamilan di tingkat lanjutan (rumah sakit) hanya dapat dilakukan jika terdapat indikasi medis yang mengharuskan pasien BPJS Kesehatan mendapat penanganan spesialis di fasilitas kesehatan lanjutan.

Sehingga, jika dalam kondisi baik-baik saja peserta BPJS Kesehatan langsung memeriksakan kandungannya ke rumah sakit tanpa melalui fasilitas kesehatan pertama, maka biayanya tidak dijamin BPJS Kesehatan.

Semoga bermanfaat gan.. emoticon-I Love Indonesia (S)


Nice Info gan, sangat membantu .
Thanks

emoticon-Shakehand2
gan ane kemaren sempet ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tertera di kartu yaitu RS Monalisa, namun ternyata peraturan RS tersebut hanya mencover untuk dokter umum dan dokter gigi, jadi untuk pemeriksaan ibu hamil hingga persalinan tidak dicover.

mereka menyebut ini peraturan rumah sakit jadi menurut saya apa yang difasililtas negara ternyata belum tentu RS ikut serta dalam peraturan pemerintah. mohon info apa yang harus saya lanjutkan selanjutnya bila mengalami masalah seperti ini
Quote:Original Posted By jods
gan ane kemaren sempet ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tertera di kartu yaitu RS Monalisa, namun ternyata peraturan RS tersebut hanya mencover untuk dokter umum dan dokter gigi, jadi untuk pemeriksaan ibu hamil hingga persalinan tidak dicover.

mereka menyebut ini peraturan rumah sakit jadi menurut saya apa yang difasililtas negara ternyata belum tentu RS ikut serta dalam peraturan pemerintah. mohon info apa yang harus saya lanjutkan selanjutnya bila mengalami masalah seperti ini


Halo gan.. Sebelumnya kami mohon maaf atas ketidaknyamanan agan. Mengacu pada situasi yang agan alami, kami sarankan agar agan menghubungi langsung Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandung di nomor (022) 7317058 / 7307734 / 7305693 / 7315572, hotline service: 0812-2044-4445.

Diharapkan agan dapat menceritakan kronologisnya secara lengkap dan alasan kenapa pihak fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut tidak dapat memberikan pelayanan kebidanan dan neonatal pada agan selaku peserta BPJS Kesehatan.

Jika agan belum juga mendapat solusi yang dirasa memuaskan, harap hubungi kami via email di humas@bpjs-kesehatan.go.id

Salam emoticon-I Love Indonesia (S)

ask

BPJS kesehatan dengan BPJS ketenagakerjaan sama apa beda yah?