alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/532666115acb1709090000d8/menyoal-kinerja-hakim-sebagai-wakil-tuhan-atau-wakil-setan
Cool 
Menyoal Kinerja Hakim Sebagai Wakil Tuhan Atau Wakil Setan
Sumber : www.kabarjakarta.com

Menyoal Kinerja Hakim Sebagai Wakil Tuhan Atau Wakil Setan
Oleh : JJ Amstrong Sembiring SH MH

Sabtu, 15 Maret 2014 - 17:13:47 WIB

Tak aneh, jika masyarakat pencari keadilan menganekdotkan akronim H A K I M yang menyebutkan (Hubungi Aku Kalau Ingin Menang) sepatutnya lah menjadi dasar evaluasi sikap dan perilaku para hakim untuk kembali ke jalan Tuhan. (sumber : Putusan hakim harus mengandung nilai keadilan bagi kehidupan konkret manusia. Aspek keadilan menunjuk kesamaan hak di depan hukum (equality before the law), baik kepada penguasa maupun rakyat jelata."Hakim alim Hakim disembah, Hakim lalim hakim Bedebah".(sumber : lentera.com, 07 November 2013).

Eksistensi Kewibawaan hakim kembali lagi sedang dipertanyakan ditengah masyarakat, sejak disinyalir oleh berbagai media cetak atau online tentang seorang hakim yang tertangkap tangan sedang menyidangkan perkara 320 perdata menggunakan handycam di PN Jakarta Barat, "Majelis Hakim yang terdiri Harijanto, SH, MH (Hakim Ketua), Sigit Hariyanto, SH, MH (Hakim Anggota), dan Julien Mamahit, SH (Hakim Anggota), Dan salah satu anggota hakim bernama Sigit Hariyanto, SH, MH menggunakan kamera video merekam saat sidang berlangsung dan kemudian persidangan tersebut ditutup tanpa ada agenda jadwal sidang berikutnya oleh Ketua Majelis bernama Harijanto, SH, MH,

Menyoal Kinerja Hakim Sebagai Wakil Tuhan Atau Wakil Setan

Kejadian peristiwa memalukan itu mestinya menjadi momen para hakim untuk menunjukkan sikap “kesejatian” mereka, sebagaimana sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur.

Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim ini bermakna pengamalan tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Di dalam kode etik dan perilaku hakim jelas-jelas disebutkan bahwa kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan.

Sekarang sudah ada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma – norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat.

Dengan kata lain Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para Hakim seluruh Indonesia serta Pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal. Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut : (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional.

Hebatnya lagi kejadian memalukan itu bukan cuma hanya di Jakarta saja, di daerah lain pun terjadi di Jawa Timur, salah satu hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya malah tertangkap kamera sedang tidur pulas. Hakim Hari Widodo tertidur di tengah sidang gugatan perceraian yang digelar di ruang Tirta 2 PN Surabaya. Hakim Hari Widodo nampak sangat enak menikmati tidurnya ketika memimpin sidang di PN Surabaya (sumber : [url=http://www.lensaindonesia..com/]www.lensaindonesia..com/[/url]). Mengenaskan sekali!

Menyoal Kinerja Hakim Sebagai Wakil Tuhan Atau Wakil Setan

Perlu diketahui bahwa profesi hakim itu memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya. Meskipun kondisi-kondisi tersebut belum sepenuhnya terwujud, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.

Mantan Ketua Komisi Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengakui masih banyak hakim yang belum memahami dan menjalankan kode etik. "Kode etik hanya sebatas pengetahuan, belum menjadi kebiasaan para hakim," kata Jimly saat dihubungi, Jumat, 7 Maret 2014. Karena itu, Jimly mengusulkan mereka mengikuti re-training tentang apa itu kode etik. Menurutnya, jika seorang hakim melakukan kesalahan, institusi yang terkait harus secepatnya mengembalikan kepercayaan publik. "Bukan menghukum orangnya saja," katanya.

Sistem etika harus digalakkan dengan menyidangkan pelanggaran etik secara terbuka sehingga ada pembelajaran kasus. Jimly menilai kurangnya pemahaman hakim terhadap kode etik membuat mereka meremehkan. Mereka, katanya, tidak punya sense of ethics sehingga tak mampu menjaga perilakunya. "Bagaimana mau dipercaya memutus perkara kalau kelakuannya saja tidak benar," katanya. (sumber : id.berita.yahoo.com, 7 Mar 2014).

Dalam optik hukum Prof. Sahetapy mengatakan para lulusan sarjana hukum termasuk hakim yang dengan gelar S.H. bukan “sarjana halal” melainkan “sarjana haram”. Meminjam istilah Satjipto Rahardjo, hakim, jaksa, pengacara, dan polisilah yang menjadi penegak dan pembuat hukum (rule making).

Namun, apabila perannya tidak dapat dilaksankaan dengan baik, para penegak hukum justru berubah menjadi penghancur hukum itu sendiri (rule breaking). Dalam kaitan itu, relevan jika menyimak dari perkataan Wiji Thukul “Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli. Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu.”. Bahkan Pramoedya Ananta Toer lebih sarkartis mengatakan, “Kalau ahli hukum tak merasa tersinggung karena pelanggaran hukum sebaiknya dia jadi tukang sapu jalanan.”

Lebay.Terlalu lebay jika dikatakan Hakim adalah perwakilan Tuhan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di muka bumi ini. Dimana profesi ini paling berkuasa dalam memutuskan suatu perkara di ruang sidang pengadilan yang tersebar di seluruh pelosok negeri ini. Ibarat kata pepatah itu, jauh panggang dari api. Dan terlalu lebay juga jika orang mengatakan bahwa Hakim Perwakilan Tuhan merupakan titik tumpu penegakan hukum. Jaksa boleh korup, pengacara boleh bengkok, asal hakim masih memiliki nurani, keadilan pasti dapat ditegakkan. Tidak mengherankan apabila padanya disandangkan predikat “Yang Mulia” karena memang tugas hakim sungguh mulia.

Kilas balik belakang, dimana semua orang tersentak, ketika sejumlah hakim yang disebut ‘wakil tuhan’ ditangkapi karena menerima suap oleh koruptor. Di ruang publik muncul cemoohan, hakim tak bermoral itu bukan lagi ‘wakil tuhan’, tapi ‘wakil setan’. Karenanya, sangat pantas hakim koruptor itu diberikan hukuman mati. “Julukan hakim adalah wakil tuhan, ternyata sudah tak berlaku lagi bagi para hakim pelaku korupsi. Betapa tidak, dengan mudahnya para hakim yang seharusnya adil dalam menangani perkara dan tidak tergoda materi justru terlibat korupsi. (sumber :harianterbit.com, 31 Agustus 2012).

Banyak kasus yang muncul memperlihatkan elegi penegakan hukum. Orang miskin gampang diproses ke meja hijau meski karena kesalahan kecil, tetapi hukum sulit menjangkau ‘ke atas’ dengan berbagai dalih. Kisah AAL, anak yang dimejahijaukan karena kasus pencurian sandal, bukan hanya satu-satunya perkara yang bisa menimbulkan kesan keadilan hanya milik orang bermodal alias berpunya dan punya jabatan.

Deretan kasus lain yang terjadi sepanjang 2011 memperlihatkan elegi penegakan hukum nasional di tengah sejumlah keberhasilan yang relatif minim. Di negeri ini orang yang lemah secara ekonomi dan struktur sosial bukan cuma susah mendapatkan hak atas pendidikan dan kesehatan, tapi juga sulit untuk mendapatkan keadilan. Mirisnu Viddiana misalnya. Perempuan asal Jawa Timur ini terpaksa hengkang dari pekerjaannya setelah dipecat Bank Mandiri. Penyebabnya, ia memimpin Serikat Pegawai Bank Mandiri (SPBM) berdemonstrasi di hari libur kerja pada 2007 silam.

Manajemen bank menilai aksi SPBM telah menurunkan nama baik perusahaan. Usahanya memperjuangkan keadilan lewat jalur hukum, sejauh ini selalu kandas. Di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta, majelis hakim mengabulkan gugatan Bank Mandiri untuk memecat Viddi. Hakim menyalahkan tindakan SPBM menggelar demonstrasi. Menurut hakim, aksi unjuk rasa tak dikenal dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sebuah pandangan yang akhirnya menumbalkan Viddi dan beberapa pengurus SPBM lainnya.

Tak cuma PHI Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun telah dua kali mengubur impian Viddi untuk mendapatkan keadilan. Yaitu saat hakim mengandaskan gugatan class action SPBM dan kala hakim menolak gugatan Viddi tentang kepengurusan ganda SPBM. Sebaliknya, usaha Viddi untuk memidanakan manajemen yang dianggap menghalang-halangi kebebasan berserikat justru menemui jalan buntu. Soalnya polisi menghentikan penyidikan dan menyatakan tak ada pelanggaran kebebasan berserikat karena SPBM tetap bisa melaksanakan aksi unjuk rasa.

“Negeri ini katanya negara hukum, katanya! Tidak ada yang kebal hukum, katanya! Yah buktinya? Kapan hukum ini mau tegak? Antara percaya tapi nggak percaya (dengan hukum),” keluh Viddi. Pernyataan bernada kekecawaan yang mendalam atas lemahnya penegakan hukum juga disuarakan Khoe Seng Seng.

Pria penjual suvenir di ITC Mangga Dua ini kecewa dinyatakan pengadilan terbukti melakukan pencemaran nama baik terhadap PT Duta Pertiwi. Semua bermula ketika Aseng membuat surat pembaca menuding Duta Pertiwi melakukan kebohongan tentang status tanah ITC Mangga Dua. Meski telah membuat tanggapan lewat surat pembaca juga, Duta Pertiwi tetap menempuh jalur hukum secara perdata dan pidana. “Hukum (sanksi) hanya diperuntukkan bagi orang yang tak memiliki kekuasaan,” Aseng menyimpulkan. (sumber :www.hukumonline.com, 18 Januari 2012).