alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/532273c020cb1768728b458d/implementasi-uu-perdagangan-harus-merata-ke-daerah
Implementasi UU perdagangan, harus merata ke daerah
Quote:JAKARTA-Kementerian Perdagangan menggelar rapat kerja (raker) tahunan di Hotek Borobudur Jakarta, Rabu 12 Maret 2014. Agenda utamanya, yaitu mengawal implementasi Undang-Undang Perdagangan yang baru disahkan DPR pada Februari lalu.

Menteri Perdagangan M. Lutfi, saat membuka raker tersebut mengungkapkan, UU itu menjadi penting karena mengubah pola perdagangan Indonesia yang selama ini masih memakai metode peninggalan zaman kolonial Belanda.

"Ini pertama kali, setelah 80 tahun menggunakan metode kolonial Belanda," ungkap Lutfi.

Luthfi mengungkapkan, rapat ini juga menekankan sinergi antara berbagai pihak dalam mempersiapkan diri menghadapi semakin ketatnya persaingan ekonomi global saat.

"Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pelaku usaha dan pihak-pihak terkait," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa yang juga ikut membuka raker, meminta Kementerian Perdagangan untuk mengimplementasikan dengan baik UU Perdagangan tersebut.Selain itu, mantan Menteri Negara Riset Dan Teknologi era Megawati ini menekankan pada kepastian penyebaran perdagangan di daerah, sehingga disparitas harga di daerah tidak besar.

"Tahun ini juga tahun terakhir kabinet, tentu pemerintahan sekarang mempersiapkan diri untuk kabinet selanjutnya," tambahnya.(IA)


sumber

kalo mau liat UU perdagangannya
di mari

19 poinnya:
Quote:Berikut ini kesembilan belas poin penting dalam RUU perdagangan:
1. Perdagangan sebagai tatanan perdagangan sebagai transaksi perdagangan, jasa melampaui batas wilayah;
2. Pengaturan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara adil dan sehat serta ke mana berusaha;
3. Pembahasan pasar rakyat, pemerintah kerjasama dengan pemerintah daerah untuk revitalisasi pasar rakyat;
4. Pasar rakyat dan swalayan dilakukan melalui perizinan tata ruang dengan jarak lokasi;
5.Gudang didaftarkan sesuai penggolong dan luas kapasitas penyimpanannya;
6. Pengembangan pemberdayaan penguatan dalam negeri melalui promosi;
7. Pemerintah daerah mengendalikan ketersediaan bahan pokok dalam jumlah memadai;
8. Menganggu perdagangan nasional, pemerintah harus jamin kebutuhan pokok bersumber dari belanja negara. Sesuai dengan peraturan perundangan. Pemerintah turut andil dalam rangka penyediaan distribusi dengan mengacu kebijakan perintah;
9. Mengatur larangan dan batasan perdagangan barang baik dalam dan luar negeri;
10.Ekspor dan impor harus memiliki izin;
11.Perdagangan perbatasan, setiap warga Indonesia yang berbatasan langsung bertempat tinggal; dapat memenuhi kebutuhan sehari hari di perbatasan darat dan laut;
12.Barang dalam negeri memenuhi SNI, persyaratan teknis wajib mengunakan label berbahasa Indonesia;
13. Perlindungan pelaku usaha dalam negeri;
14. Melakukan pemberdayaan koperasi, UKM dapat berupa fasilitas insentif bantuan permodalan dan pemasaran;
15. Pembinaan pelaku usaha, perluasan akses pasar, jasa dan produksi;
16. Meningkatkan akses pasar, mengamankan kepentingan nasional ketika kerja sama dengan negara lain;
17. Presiden membentuk komite perdagangan nasional dibiayai bersumber dari APBN;
18. Pengawasan dilakukan menteri dengan wewenang pelarangan dan menarik distribusi yang diperdagangkan tidak sesuai bidang dagangnya. Dan mencabut izin mereka;
19. Pejabat dan instansi pemerintah pada lingkup tugas diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan sipil.
UU perdagangan isinya paan tuh
emoticon-Matabelo
Quote:Original Posted By wayang.jogja
UU perdagangan isinya paan tuh
emoticon-Matabelo


iya nih, kok nggak dijelasin

.
Quote: jangan golput! ntar nyesel, gan! emoticon-armypilih partai & caleg yang memiliki komitmen kebangsaan dan kemanusiaan yang sungguh-sungguh memahami & menghargai pluralitas emoticon-I Love Indonesia

Quote:Original Posted By bukantukul


iya nih, kok nggak dijelasin

.




oke ane tambahin link nya gan